Jakarta – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara kembali akan menggelar sidang perkara dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali digelar di Gedung Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, besok, Selasa, 31 Januari 2017.

Agenda sidang kedelapan ini yaitu mendengar keterangan lima saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kelima saksi itu adalah:

  1. Dr. KH. Ma’ruf Amin (Ketua MUI Pusat periode 2015-sekarang)
  2. Jaenudin alias Panel bin Adim (Nelayan Pulau Panggang)
  3. Sahbudin alias Deni (Nelayan Pulau Panggang)
  4. Dahlia, S.Ag., MA (Anggota KPU DKI Jakarta, periode 2013-2018)
  5. H. Ibnu Baskoro, MBA (Saksi Pelapor di Jakarta)

Sidang perkara dugaan penistaan agama yang menyeret Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua ini diselenggarakan di Ruang Auditorium Kementerian Pertanian, Jl. RM. Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan pada pukul 09.00 WIB. (sumber Liputan6.com)

https://beritaredaksi.com/

***

Jadi Saksi Pertama dalam Sidang Ahok, Ini Kata Ketua MUI

PostMetro.Org — Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin menjadi saksi pertama yang diperiksa pada sidang kedelapan perkara dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnam (Ahok) di Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (31/1).

Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto menayakan sejumlah hal kepada Kiai Ma’ruf, mulai dari pertama kali mengetahui kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok hingga dikeluarkannya fatwa MUI yang menyarakan Ahok melakukan penodaan Alquran dan Ulama.

Dalam kesaksiannya, Kiai Ma’ruf menjelaskan dirinya mendapat informasi tersebut dari pemberitaan di media massa, kemudian ada banyak pihak yang meminta MUI untuk berpendapat. “Ada permintaan dari masyarakat, ada yang lisan dan tertulis. Agar (MUI) segera ada pegangan. Ada dari forum anti penistaan,” ujar Ma’ruf dalam persidangan.

Banyaknya permintaan dari masyarakat tersebut, lanjut dia, MUI selanjutnya membentuk tim. Tim tersebut terdiri dari empat komisi, komisi fatwa, pengkajian, perundang-undangan dan informasi komunikasi.

“Yang bahas ketum (ketua umum), sekretaris-sekretaris. Sekitar 20 orang yang membahas. (Mulai) melakukan penelitian, investigasi di lapangan, pembahasan dan menyimpulkan,” ucap Kiai Ma’ruf.

Setelah itu, MUI melakukan pembahasan mulai dari 1 – 11 Oktober 2016. Setelah 11 hari membahas, pernyataan Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 ini dianggap telah melakukan penodaan agama saat mengutip surat Al Maidah ayat 51.

“Bahwa ucapannya itu mengandung penghinaan terhadap al-Quran dan ulama. Produknya keputusan pendapat dan sikap keagaaman MUI,” kata dia

Kiai Ma’ruf menambahkan, hasil yang menyatakan Ahok melakukan penghinaan terhadap al-Quran dan ulama produknya lebih tinggi dari fatwa. Hal ini dikarenakan melibatkan empat komisi dalam pembahasan.

“Lebih tinggi ini. Karena dibahas bukan hanya komisi fatwa, tapi empat komisi. Dibahas pengurus harian kemudian produknya menjadi pendapat dan sikap MUI,” jelas dia.

Seperti diketahui, selain Kiai Ma’ruf dalam sidang kedelapan hari ini JPU juga akan menghadirkan enpat orang saksi lainnya, yaitu saksi pelapor Ibnu Baskoro, dua orang saksi fakta yang merupakan nelayan di Kepulauan Seribu, yakni Zainudin Alias Panel, dan Saifudin alias Deny, serta salah seorang komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Dahliah Umar. [rol/postmetro.org]

http://www.postmetro.org/

(nahimunkar.com)