Fadli Zon


Jakarta, HanTer – Wakil Ketua DPR Fadli Zon kembali berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Surat itu berisi tuntutan dari Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) yang disampaikan kepada pimpinan DPR pada 21 Februari 2017 lalu. Surat Fadli ini dikirimkan Rabu (22/2).

Fadli mengaku surat sudah dikirim ke kantor Presiden. “Suratnya sudah dikirim kemarin,” kata Fadli, Jumat (24/2/2017).

Surat bernomor PW/03563/DPR RI/II/2017 merupakan surat ketiga yang ditulis Fadli kepada Jokowi. Isi surat tersebut sama, yakni tuntutan soal pemberhentian Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Surat itu juga berisi imbauan untuk menghentikan upaya kriminalisasi ulama.

Fadli memberikan tembusan ke Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi III DPR, Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Plt Sekretaris Jenderal DPR, dan Ketua Delegasi. Berikut isi surat Fadli Zon tersebut.

Berikut lima poin isi surat Fadli Zon bernomor PW/05363/DPR RI/II/2017 yang dikirimkan ke Jokowi.

Pertama, Presiden diminta segera memberhentikan sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sudah menjadi terdakwa kasus penistaan agama. Pemberhentian sementara itu dapat dilakukan presiden sesuai dengan Pasal 83 ayat 3 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kedua, Presiden diminta menghentikan kriminalisasi ulama yang dilakukan pihak kepolisian.

Ketiga, Kepolisian diminta menghentikan penangkapan dan penyelidikan terhadap mahasiswa tanpa dasar hukum yang jelas demi menjaga ketentraman dan keamanan negara.

Keempat, Kepolisian diminta menghentikan proses pemeriksaan Bachtiar Nasir dan M. Lutfie Hakim selaku Ketua dan Bendahara GNPF MUI oleh Baresknm Polri yang didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hal tersebut lantaran tidak adanya pengalihan kekayaan Yayasan Keadilan Untuk Semua kepada pengurus hingga tidak adanya delik aduan dari para donatur.

Proses hukum terhadap kasus itu terkesan tergesa-gesa dan bernuansa politik, di mana Laporan Penyidik, Surat Perintah Penyidikan dan Surat Panggilan Saksi dlbuat pada hari yang sama yaitu pada tanggal 6 Februari 2017.

Kelima, Kepolisian diminta menghentikan penyelidikan dan penyidikan dan penyidikan oleh Polda Bali terhadap Munarman selaku Panghma Aksi GNPF MUI yang dijerat dengan Pasal 28 Ayat 2 jo Pasal 45 a ayat 2 UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan Pasal 156 KUHP.

“Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Dewan meneruskan aspirasi masyarakat tersebut kepada Saudara Presiden Republik Indonesia. Demikian aspirasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih,” tulis Fadli dalam suratnya.

Sebelumnya Fadli Zon mengaku telah dua kali bersurat kepada Presiden Jokowi berisi aspirasi masyarakat termasuk tuntutan soal pemberhentian Basuki T Purnama alias Ahok dari jabatan Gubernur DKI Jakarta.

“Saya sudah sampaikan ke Presiden karena ini hal urgennya. Tapi belum ada respon dari Presiden. Saya kira akan saya tulis lagi, ada beberapa surat yang saya tulis kepada Presiden terkait hal yang sama supaya ini menyalurkan aspirasi masyarakat secara langsung,” kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/2).

(Safari/Akbar)

Sumber : nasional.harianterbit.com

(nahimunkar.com)