Kisah Hantu Indonesia Bernama Pungli

 

SEJAK tahun 1977, istilah pungli (pungutan liar) dipopulerkan oleh Laksamana Soedomo, yang pada waktu itu menjabat sebagai Kopkamtib (Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban). Intinya, pungli merupakan perbuatan melanggar hukum (pidana). Bila pelaku pungli ini aparat (atau pejabat) negara, namanya korupsi. Namun bila pelakunya perorangan atau sekelompok orang biasa, maka namanya pemerasan. Meski pemberantasan pungli sudah dicanangkan sejak lama, namun dalam kenyataanya, hingga kini masih terus terjadi, di berbagai bidang, termasuk di lembaga pendidikan.

 

Praktek pungli tidak hanya dapat memicu terjadinya konflik horizontal, tetapi juga menjadi faktor penyumbat derasnya arus investasi. Sebagaimana pernah ditulis Bisnis Indonesia, seorang investor asing batal mendirikan pabrik pengolahan karet di Indonesia, gara-gara ada tarikan uang pelicin (pungli) saat mendatangkan mesin. Padahal, ia sudah membeli gedung untuk pabrik, sudah merekrut tenaga kerja, dan sudah mendapatkan pesanan dari Timur Tengah.

 

Akibatnya, gedungnya terbengkalai, tenaga kerja yang sudah direkrut menjadi pengangguran, dan pesanan tidak bisa dipenuhi. Investor tersebut kapok, dan tidak lagi berkenan menanamkan modalnya di Indonesia, karena dahsyatnya pungli. Bahkan, berbagai industri yang sudah lama berinvestasi di Indonesia, seperti Sony dan berbagai industri lainnya antara lain sepatu, memilih hengkang ke negeri tetangga seperti Malaysia dan Vietnam, karena dahsyatnya pungli yang harus mereka hadapi dari hari ke hari selama berada di Indonesia.  Secara gampangnya bisa dibilang, pungli telah menjadi hantu, hingga sebagian investor ketakutan kemudian kabur terbirit-birit.

 

Pungli di Lembaga Pendidikan

 

Sebagaimana pernah diberitakan okezone edisi Selasa, 23 Desember 2008, sejumlah massa gabungan dari beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kota Depok, untuk mengadukan pungutan liar yang dilakukan beberapa oknum guru di sejumlah sekolah dasar di sana. Besarnya pungli berkisar Rp 30.000 (tiga puluh ribu), ada juga yang dikemas dengan dalih untuk biaya foto.

 

Di Malang, Dinas Pendidikan di sana pernah digoyang isu pungli proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) 2008 sebesar 15 persen per sekolah. Hal ini bisa diketahui setelah beberapa rekanan yang mengerjakan proyek DAK mengaku dananya dipungli oleh oknum Diknas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan. Sedangkan besarannya pungli, oknum Diknas minta 15 persen, UPTD 10 persen dan Kasek 7 persen. Pada tahun 2008, Diknas Kabupaten Malang mendapat kucuran dana DAK sebesar Rp 55 miliar, ditambah dana pendamping dari APBD Kabupaten Malang sebesar Rp 5 miliar. Dana tersebut dibagikan kepada 202 sekolah masing-masing mendapatkan jatah Rp 250 juta.

 

Akibat adanya pungli yang luar biasa besar itu, maka mutu proyek DAK sangat jelek karena tak ada yang sesuai dengan bestek. Misalnya, meja dan bangku sudah banyak yang rusak, padahal belum genap satu tahun pasca serah terima. Modus operandi seperti ini, ternyata berlaku di hampir seluruh Diknas (Pendidikan Nasional) di Indonesia.

 

Bukan berarti persoalan pungli di sekolah tidak dipantau KPK. Namun, KPK dalam menangani kasus seperti ini dibatasi UU yang mengatur bahwa KPK hanya bisa melakukan pengusutan bila kasus itu melibatkan penyelenggara negara, penegak hukum, dan nilai korupsinya di atas Rp 1 miliar.

 

Sehingga, untuk kasus-kasus pungli berupa ‘keharusan’ membayar uang masuk, tidak bisa dijangkau KPK. Dalam hal ini, KPK hanya bisa melakukan pemantauan, pencegahan, reformasi birokrasi dan good govermance dengan melihat sistem yang ada di Dinas Pendidikan. Sementara itu, Departemen Pendidikan meski telah melarang adanya pungutan biaya dalam proses penerimaan siswa baru, namun sanksi belum diatur.

 

Pada pertengahan Juli 2008, Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan verifikasi terhadap pengaduan kasus pungutan liar siswa baru oleh sekolah terhadap orang tua calon murid. Setidaknya, saat itu ada 36 laporan dari Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bandung, dan Garut. Kasus yang ditemui antara lain berupa pungutan iuran sekolah (SD) yang besarnya antara Rp 10 ribu hingga Rp 4 juta. Ada juga pungli berupa ‘keharusan’ membayar uang bangku sebesar Rp 1,5 juta.

 

Pungli di Bidang Transportasi

 

Di bidang transportasi, pungli sudah menjadi kejadian sehari-hari. Sampai-sampai para sopir mogok beroperasi karena kesal dengan adanya pungli. Hal ini kerap terjadi di berbagai daerah, antara lain di Pekanbaru. Sejumlah sopir angkot di sana pernah melakukan aksi mogok (tidak beroperasi) selama satu hari, sebagai wujud protes terhadap pungli yang semakin meresahkan.

 

Selain mogok, mereka juga melakukan unjuk rasa ke Polresta Pekanbaru untuk menyampaikan keluhannya sekaligus meminta perlindungan kepada pihak Polresta tentang merebaknya para preman yang melakukan pemerasan terhadap mereka. Ketika itu para sopir angkot mengancam, bila aparat tidak bisa menertibkan pungli, maka mereka akan bertindak sendiri untuk memberantas para preman yang melakukan pungli (pemerasan) kepada mereka.

 

Fenomena ini menunjukkan, pungli berpotensi melahirkan konflik horizontal. Selain itu, menurut catatan Organisasi Pengusaha Angkutan Darat, pungli di bidang angkutan darat mencapai Rp 18 triliun per tahun.

 

Sebagaimana terjadi di berbagai daerah, di Depok setiap hari para sopir angkot terkena pungli. Modusnya macam-macam, namun yang sering terjadi adalah oknum DLLAJ pelaku pungli mencari-cari kesalahan sopir angkot agar bisa ditilang. Misalnya, sopir angkot ditilang karena dianggap terlalu lama menurunkan penumpang, sehingga membuat macet jalan. Nah, supaya bisa terbebas dari tilang, para sopir angkot mau tak mau menempuh ‘jalan damai’ dengan mengeluarkan sejumlah uang yang berkisar antara Rp 20 ribu hingga Rp 40 ribu. Menurut perkiraan dalam satu hari tidak kurang dari 100 angkot yang terkena tilang.

 

Pungli Uji Kir

 

Masih berkaitan dengan sistem transportasi darat, titik rawan pungli kerap terjadi di kawasan uji kir. Sebagaimana diberitakan Kompas edisi Jumat, 16 Januari 2009, Polda Jatim telah menetapkan 13 pegawai UPT PKB (Unit Pelaksana Teknis Pajak Kendaraan Bermotor) Kecamatan Wiyung sebagai tersangka, karena memungut uang persetujuan uji kir sebesar Rp 50.000-Rp 70.000 per kendaraan. Dengan membayar uang acc (persetujuan), maka pemohon uji kir bisa langsung lolos dari prosedur uji kelayakan yang semestinya.

 

Setiap minggu setiap pegawai UPT menangani pengujian kir sebanyak 70 unit kendaraan. Dengan demikian, setiap bulan setiap pegawai UPT penguji kir memperoleh uang hingga Rp 19.600.000. (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah). Kini, para tersangka itu dijerat dengan pasal 3, 11, 12(b) Undang undang no 31 tahun 99 tentang korupsi dengan hukuman maksimal 20 tahun.

 

Sebagaimana diberitakan Jawapos edisi Jum’at, 16 Januari 2009, terbongkarnya pungli uji kir ini merupakan hasil kerja keras penyelidikan polisi selama sebulan terakhir. Mereka kerap mendatangi kantor UPT dengan berpura-pura menjadi sopir yang hendak melakukan uji kir kendaraan. Ketika menerima layanan, petugas yang menyamar itu malah dimintai uang persetujuan sebesar Rp 50 ribu. Beberapa kali hendak melakukan uji kir, permintaan uang acc selalu muncul. Kemarin, polisi memutuskan membongkar praktik ilegal tersebut secara besar-besaran. Meski menyamar, mereka membawa personel lengkap. Begitu dipungli, polisi langsung menangkap para calo dan petugas UPT.

 

Pungli di Bea Cukai

 

Dari segi rupiah, pungli di atas masih kalah jauh dibandingkan dengan pungli yang terjadi di lingkungan bea cukai Tanjung Priok (Jakarta) yang mencapai belasan miliar per bulan. Itu baru Tanjung Priok, belum di tempat lain.

 

Direktorat Monitor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah melakukan observasi di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok I, II, dan III mulai 8 Januari sampai 8 Maret 2007. Berdasarkan pengamatan, pungutan siluman di bea cukai Tanjung Priok mencapai sebesar Rp 890 juta per bulan dan kolusi Rp 12,795 miliar per bulan. Temuan itu diperoleh dengan cara mengikuti setiap proses pelayanan di Bea-Cukai Tanjung Priok. KPK mengamati setiap proses pemeriksaan barang, pengangkutan ke kontainer, dan sebagainya. Dari pengamatan itu, KPK berhasil mengidentifikasi jenis pungutan dan tindak kolusi yang dilakukan aparat Bea-Cukai terhadap pengguna jasa pelabuhan.

 

Berdasarkan temuan itu, dan untuk memangkas pungutan liar yang marak, Bea-Cukai membentuk Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai. Kantor ini adalah bentuk modernisasi dan reformasi pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Sebagai proyek percontohan, Kantor Wilayah Bea-Cukai Tanjung Priok diresmikan sebagai kantor pelayanan umum pertama di Indonesia.

 

Pungli di Kawasan Wisata

 

Kawasan wisata ternyata juga tidak luput dari praktek pungli. Misalnya, sebagaimana pernah dilaporkan Komang tentang praktek pungli di Dreamland Beach, Bali. Dreamland Beach mulai populer sebagai satu pantai yang indah dengan pasir putihnya yang halus dan panorama laut yang dikelilingi tebing. Akhir-akhir ini, Dreamland Beach kian ramai dikunjungi wisatawan, apalagi objek wisata ini sering ditampilkan berbagai TV nasional sebagai ilustrasi. (http://baliguide.biz/?p=319)

 

Biasanya, selama ini bila Komang ke Dreamland Beach ia dikenakan pungutan masuk sebesar Rp 5.000 per mobil. Tiba-tiba tanpa ada pengumuman (peraturan) resmi, pungutan itu berubah menjadi Rp 5.000 per orang. Padahal, sejak tahun 2004 setiap masuk pantai, petugas satpam hanya menarik iuran sebesar Rp 5.000 per  mobil dan Rp 2.000 per sepedamotor. Meski per orang dipungut Rp 5.000 namun tiket yang diberikan hanya satu dan bernilai Rp 5.000 sebagaimana tiket-tiket sebelumnya. Berarti tarif resminya tetap Rp 5.000 per mobil, selebihnya masuk kantong pribadi satpam Dreamland Beach.

 

Dalam waktu sekitar satu jam, sudah ada sekitar 300 pengunjung. Bila dikalikan Rp 5.000 maka pungli yang berhasil dikumpulkan para satpam yang berjumlah 6 orang itu bisa mencapai Rp 1,5 juta. Dalam waktu singkat, para satpam itu dari hasil pungli bisa mendapatkan rata-rata Rp 250 ribu per jam. Dalam sehari, para satpam itu bisa meraup pungli jutaan rupiah per orang.

 

Jama’ah Haji Juga Kena Pungli

Dari Indonesia sampai Tanah Suci, jama’ah haji Indonesia diliputi pungli-pungli yang sudah nylangap (menganga). Dan pungli itu kadang meningkat pula mengikuti biaya yang meningkat. Bahkan bukan hanya jama’ah haji saja yang kena pungli. Para pengantar ataupun penjemput juga kena pungli sekitar 100-150 ribu rupiah per orang. Ini artinya, orang mau ibadah saja, bukan berkaitan dengan bisnis, masih dijamah oleh pungli.

Pihak yang memungli pun kadang bisa berkelit, bahkan bisa pula membalikkan kepada korban: Anda baru tahu tho, kalau pungutan seperti ini sebenarnya sudah berlaku setiap tahun…

Jadi justru seakan orang yang dipungli itu yang mesti memahami, dan kalau belum tahu maka dianggap ketinggalan. Contohnya berita berikut ini:

TASIKMALAYA – Sebanyak 476 jemaah haji asal Kota Tasikmalaya mempertanyakan pungutan yang dilakukan Departemen Agama (Depag) sebesar Rp710.000. Pungutan di luar ongkos keseluruhan naik haji tersebut dilakukan tanpa alasan yang jelas dari Depag yang meminta agar seluruh calon jemaah segera melunasinya.

Calon jemaah keberatan karena pembayaran uang tersebut berbarengan dengan kenaikan biaya ongkos naik haji yang cukup besar dari tahun sebelumnya. Dari 476 calon jemaah haji, uang pungutan yang terkumpul akan mencapai Rp337.960.000 terpaksa dibayar seluruh calon jemaah, meski mengetahui pungutan tersebut tanpa persetujuan DPRD Kota Tasikmalaya.

“Saya sudah membayar lunas biaya untuk naik hajinya, tetapi tiba-tiba dari Depag harus membayar lagi uang sebesar Rp710.000 yang saya sendiri belum tahu alasannya untuk apa. Saya belum sempat mempertanyakannya, hanya katanya uang tersebut harus dengan segera dilunasi,” papar Endin (45), calon jemaah haji warga Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Selasa (23/9/2008).

Senada dengan Endin, Yaya (48), jemaah haji asal Kecamatan Cibeureum juga mempertanyakan pungutan tersebut yang dinilainya cukup memberatkan para jemaah haji. “Ya jelas kalau kami para jemaah merasa sangat keberatan, apalagi pungutan itu tidak dijelaskan secara terperinci untuk apa. Kalau resmi ya kami minta supaya diumumkan secara resmi dan diperinci, sehingga kami tahu uang yang kami keluarkan untuk apa,” tegas Yaya.

Sementara itu, Kandepag Kota Tasikmalaya Yoyo Abdul Aziz menjelaskan, pungutan tersebut sebenarnya masih merupakan wacana dan belum diminta kepada seluruh calon jemaah haji. Pasalnya, pungutan yang dilakukan di luar ketentuan ongkos harus mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak termasuk memberikan alasan kegunaannya.

“Yang jelas uang itu kami maksudkan untuk ongkos calon jemaah ke Jakarta, ditambah biaya untuk manasik haji dan sebagainya. Serta biaya tersebut sebenarnya selalu ada setiap tahun dan dibebankan kepada calon jemaah, karena itu untuk kepentingan jemaah haji yang hendak berangkat juga. Karena kuota jemaah lebih kecil, maka pungutan biasanya lebih besar. Anda baru tahu ya ada pungutan biasa seperti itu?” ujar Yoyo.

Anggota Komisi D DPRD Kota Tasikmalaya Ate Tachyan menegaskan, setiap pungutan mengenai calon jemaah haji harus mendapatkan persetujuan dari dewan dan melalui mekanisme rapat yang jelas.

“Apabila hal tersebut tetap dilakukan berarti itu merupakan pungutan liar dan bisa dipidanakan, kami meminta kepada calon jemaah yang sudah membayar supaya membawa bukti kuitansinya bila sudah membayar. Kemudian bila hal itu terus dilakukan, kami akan melakukan pemanggilan kepada Depag,” tegas Ate.

Ate berharap, pungutan tersebut sifatnya jangan hanya mengada-ada dan malah memberatkan calon jemaah haji. ?Karena seperti peragaan manasik haji saya yakin mereka telah melakukannya bersama di masing-masing KBIH yang mereka ikuti, kasihan mereka yang sudah berat dengan ongkosnya yang sudah mengalami kenaikan,” pungkas Ate. (Nanang Kuswara/Sindo/hri)

(http://news.okezone.com/index.php/Re…pungutan-depag)

Pungli yang menimpa jama’ah haji sudah nylangap sejak yang lalu-lalu. Seperti berita berikut ini:

Pelayanan kesehatan untuk jamaah haji tahun 2007 perlu dibersihkan dari berbagai pungutan liar. Terlebih lagi anggaran kesehatan tahun ini meningkat cukup besar.

“Ketika anggaran kesehatan ini di bawah Depag jumlahnya sekitar Rp 60 miliar. Sekarang sekitar RP 128 miliar. Ini kenaikan yang sangat besar. Dua kali lipat lebih,” ungkap anggota Komisi VIII DPR Djalaluddin As Syatibi di Jakarta, kemarin.

Namun Djalal -demikian aleg PKS ini disapa- menyayangkan pungutan liar masih saja terjadi. Saat melakukan kunjungan kerja ke Bandung, dia mengaku banyak mendapat laporan dari calon jamaah yang dimintai uang oleh Puskesmas. Calon jamaah dimintai uang Rp 40 ribu sampai Rp 100 ribu. “Ini tidak benar. Saya minta Depkes menindaknya,” tegasnya (Fraksi-PKS Online, Kamis, 06/09/2007 17:36:15).

 

Pungli juga terjadi pada rangkaian ibadah haji ketika di Tanah Suci. Berdasarkan pantauan wartawan detikcom Muhammad Nur Hayid, jama’ah haji Indonesia yang sudah membayar ONH lebih mahal dari negeri jiran ternyata masih menjadi korban pungli oleh para sopir, tukang angkut barang dan petugas hotel di tempat jama’ah menginap.

 

Misalnya, praktek pungli yang menimpa jama’ah haji kloter SOC  (Solo) 81 yang berasal dari Boyolali dan Semarang. Mereka sudah dikenai pungli sejak tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah dengan diminta memberikan uang lelah bagi sopir yang mengangkut dari bandara ke pemondokan. Masih ada lagi, sejak penurunan koper jama’ah dari berbagai kamar di Hotel Ajnahah Raudah (berjarak sekitar 300 meter dari Masjid Nabawi), jama’ah kloter SOC 81 dimintai uang pungli sebesar 2 riyal oleh petugas hotel sebagai biaya menurunkan barang.

 

Saat melakukan penimbangan barang di koper besar, koordinator jama’ah mengumpulkan uang pungli sebesar 2 riyal per orang untuk diserahkan kepada petugas penimbang barang (mazro’i). Dengan uang pungli sebesar 2 riyal per jama’ah itu, maka semua barang bawaan jama’ah yang melebihi batas 32 kg per koper dapat tetap diangkut.

 

Dari Madinah menuju Jeddah yang berjarak 500 kilometer, pungli sudah terjadi sejak jama’ah meninggalkan Madinah. Pelakunya para sopir bus. Para sopir meminta jama’ah untuk mengumpulkan uang tips. Meski para sopir itu sudah mendapatkan gaji dan uang saku dari muassasah yang bertanggung jawab mengangkut jama’ah haji ke bandara, namun pungli tetap berlangsung, besarnya 2 riyal per orang. Bila dalam satu bis terdapat 50 jama’ah, maka uang pungli yang dinikmati sopir bus mencapai 100 riyal.

 

Begitu seterusnya, setiap langkah menuju ke suatu tempat, para sopir mengutip pungli yang besarnya antara 1 riyal hingga 2 riyal. Di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, petugas pengangkut barang jama’ah ikut meminta bayaran pada jama’ah sebesar 20 riyal, dengan alasan untuk mempercepat proses.

 

Kenyataannya, praktek pungli terhadap jama’ah haji terjadi pada hampir semua kloter meskipun besarannya tidak sama. Ini semua tentu sangat merugikan jama’ah haji Indonesia yang ONH-nya lebih mahal dari negara tetangga.

Bukan hanya jama’ah haji yang kena pungli, namun penjemput pun jadi korban pungli.

Keluarga Penjemput Haji Kena Pungli

Sabtu, 27 Desember 2008

Tangerang │ Pungutan liar (pungli) di terminal penjemputan masih ditemukan di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang. Setidaknya hal ini dialami oleh beberapa penjemput jamaah haji yang menjemput anggota keluarganya langsung di bandara.

Dari pantauan Koran Banten (Jum’at, 26/12), beberapa oknum petugas keamanan yang berseragam biru-biru mengutip Rp 100 – 150 ribu kepada penjemput yang ingin masuk menjemput keluarganya di Terminal 3, terminal kedatangan para jamaah haji. Koran Banten sengaja masuk untuk melihat dan mengalami sendiri pungli di Terminal 3.

Beberapa oknum berseragam polisi turut pula memanfaatkan kondisi ini. Namun kalau lewat oknum berseragam polisi lebih murah. Lewat jalur ini cukup membayar Rp 50.000 sudah bisa masuk ke Terminal 3.

Dari pantauan Koran Banten pula, dalam hal pelayanan dan kelancaran kedatangan jamaah haji di Terminal 3 nampak sudah maksimal dan berjalan lancar. Namun adanya pungli terhadap para penjemput, menjadi noda terhadap kelancaran dan layanan maksimal terhadap para jamaah haji dan keluarganya.

Pada hari biasa, bukan musim haji, Terminal 3 biasanya menjadi terminal kedatangan para TKI yang bekerja di kawasan Timur Tengah. (nur) (Koran Banten)

 

Kuli-kuli pun Kena Pungli

Kisah hantu bernama pungli tentu lebih banyak lagi bila ditelusuri. Pungli dan korupsi yang dilakukan orang-orang yang seharusnya melindungi tenaga kerja pun  nylangap (menganga), baik petugas itu di Indonesia maupun yang ditugaskan oleh Indonesia di luar negeri. Di antaranya seperti yang dituturkan berikut ini:

Kinerja Pemerintah RI dalam penempatan buruh migran Indonesia juga diwarnai dengan korupsi. Dari laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 5 Juli 2006 atas pengelolaan dana pembinaan dan penyelenggaraan penempatan TKI ke luar negeri tahun 2004 dan 2005, ditemukan sejumlah indikasi korupsi. Misalnya, penatausahaan berkas-berkas penyelenggaraan penempatan TKI ke luar negeri belum tertib, adanya perbedaan data TKI antara Dirjen PPTKILN dengan BP2-TKI dan Disnaker, serta TKI yang tidak diiukutsertakan dalam program asuransi.

Juga ditemukan bahwa Dirjen PPTKILN lalai dan tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya dalam menerbitkan SIUP PJTKI karena 19 PJTKI tidak memenuhi persayaratan, modal yang disetor kurang dari Rp750 juta dan 11 PJTKI tidak menyerahkan jaminan deposito sebesar Rp250 juta. Terdapat deposito PJTKI senilai Rp890 juta yang sudah dicabut SIUP-nya tapi dananya masih tersimpan di Dirjen PPTKILN. Temua BPK lainnya menyebutkan, 17.432 TKI di Saudi Arabiatidak terlindungi asuransi. Selain itu, mereka juga dibebankan biaya tambahan untuk pembuatan paspor, pemeriksaan kesehatan, dan administrasi. Juga ada pungli terhadap 58.110 TKI masing-masing sebesar Rp25 ribu, seluruhnya Rp1,4 miliar.

Di luar negeri pun, orang yang seharusnya melindungi para buruh ini, juga terlibat korupsi. Bekas Konjen RI di Penang, Erick Hikmat Setiawan, telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor pada 29 September 2006. (Kamis, 08-02-2007 Tragedi Kuli Indonesia di Luar Negeri
:: Wahyu Susilo dan Anis Hidayah , : ).

 

Meskipun data itu sudah agak lama, tetapi tampaknya lakon pungli dan korupsi belum sembuh sampai kini. Bahkan yang dihantui oleh pungli bukan hanya para investor, tetapi sampai kuli-kuli pun tertimpa musibah hantu Indonesia yang bernama pungli itu. Maka izinkanlah tulisan ini kami beri judul: Kisah Hantu Indonesia Bernama Pungli.

 

Larangan Makan Haram dan Ancaman Neraka

Allah Ta’ala telah memperingatkan dengan keras:  

وَلاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِاْلبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلىَ اْلحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِاْلإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS Al-Baqarah: 188).

 

Syaikh Ibnu Jibrin, ulama terkemuka di Saudi Arabia berfatwa:

  Setiap Muslim wajib menjauhi dari makan harta-harta manusia dengan tanpa hak, harta anak yatim dan lainnya. Allah Ta’ala telah melarang dari memakan harta tanpa hak, maka Allah Ta’ala berfirman:

وَلاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِاْلبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلىَ اْلحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِاْلإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

 

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS Al-Baqarah: 188).

Artinya, jangan kalian makan harta-harta manusia yang kamu ambil tanpa hak, secara dhalim dan melanggar. Dengan demikian maka sesungguhnya kalian menghadangkan diri pada adzab Allah Ta’ala dan murka-Nya.

Termasuk makan harta manusia dengan batil yaitu setiap harta haram dan tidak sah, di antaranya: pencurian, suap, ghashab (mengambil tanpa izin pemiliknya), memalsu, dan menjual barang-barang haram, riba, dan yang diambil seperti upah atas perbuatan haram seperti perdukunan, nyanyian dan sebagainya.

 

Dalam hadits dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

((كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به)). (رواه أحمد والترمذي والدارمي).

 

Kullu lahmin nabata min suhtin fannaaru awlaa bihi.

Setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka neraka lebih utama dengannya. (HR Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ad-Darimi).

Maka wajib bagimu wahai saudaraku Muslim bertaubat dari hak-hak manusia (yang kamu ambil tanpa sah), dan itulah syarat dari syarat-syarat taubat, maka tidak sempurna taubat itu kecuali dengan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya atau minta kebolehan mereka. (Fatawa Syaikh Ibnu Jibrin, juz 65 halaman 13-14).  (haji/ tede).

 

Teks fatwa Ibnu Jibrin sebagai berikut;

وعلى المسلم أن يبتعد عن أكل أموال الناس بغير الحق، اليتامى وغيرهم، والله تعالى قد نهى عن أكل المال بغير حق، فقال تعالى: (( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون )). ( سورة البقرة،الآية: 188 ) يعني: لا تأكلوا أموال الناس التي تخصهم بغير حق ظلماً وعدواناً، فإنكم بذلك متعرضون لعذاب الله تعالى وغضبه.

ومن أكل أموال الناس بالباطل كل مال حرام وسحت ومن ذلك: السرقة والرشوة والغصب والتزوير وبيع المحرمات والربا وما يؤخذ كأجرة على المحرمات كالكهانة أو الغناء ونحوها.

وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به)). (رواه أحمد والترمذي والدارمي).

فعليك أخي المسلم التوبة من حقوق الناس، وهو شرط من شروط التوبة، فلا تتم التوبة إلا بإرجاع الحقوق إلى أهلها أو استباحتهم. (فتاوى الشيخ ابن جبرين – (ج 65 / ص 14-13))