Jakarta, Tengokberita.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemandagri) diminta proaktif meminta nomor register persidangan dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ini dilakukan agar Ahok dapat segera diberhentikan sementara sebagai Gubernur DKI.

Pengamat hukum pidana Prof Romli Atmasasmita menyayangkan lambatnya proses penyerahan nomor register dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara kepada Kemendagri. Padahal, seharusnya secara otomatis, begitu Ahok ditetapkan menjadi terdakwa nomor register itu langsung diserahkan dan Ahok akan diberhentikan sementara sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Guru Besar Fakultas hukum Universitas Padjadjaran itu juga mengapresiasi majelis hakim maupun JPU yang dinilai baik dalam menyelenggarakan sidang Koh Ahok. “Harusnya Kemendagri proaktif sesuai perintah Pasal 83 UU Pemerintah Daerah dan Pilkada,” kata Romli, Selasa (3/1/2017).

Sebaliknya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono mengaku sudah menerima surat dari pengadilan soal status hukum Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. “Surat kan sudah ada,” kata Sumarsono yang menggantikan Koh Ahok sebagai gubenur di Balaikota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan.

Namun, kata Sumarsono, Basuki belum bisa dinonaktifkan karena statusnya yang saat ini sudah nonaktif. Koh Ahok nonaktif dari jabatannya sebagai gubernur DKI karena sedang mengikuti masa kampanye.

Sekarang bagaimana kita menonaktifkan orang yang sudah nonaktif? Maka tunggu saja dulu, prosesnya sedang digodok di Kemendagri,” kata Sumarsono.

Kemendagri memerlukan surat resmi dari pengadilan yang menyatakan Ahok merupakan terdakwa dari kasus dugaan penodaan agama untuk menentukan apakah perlu diberhentikan sementara atau tidak. Jika diberhentikan sementara, Wakil Gubernur non-aktif DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat akan menjadi Plt Gubernur DKI.

https://tengokberita.com

***

Pengadilan Surati Kemendagri Soal Status Terdakwa Ahok

VIVA.co.id – Pengadilan Negeri Jakarta Utara secara resmi telah menyampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri bahwa Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, merupakan seorang terdakwa.

“Surat sudah ada,” ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono, di lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa, 3 Januari 2017.

Dengan adanya surat tersebut, Kemendagri kini memiliki landasan untuk memberhentikan Ahok secara sementara dari jabatan gubernur DKI.

Dalam Pasal 83 Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, seorang kepala daerah diberhentikan sementara jika menjadi terdakwa dalam suatu tindak kejahatan. Aturan tersebut berlaku untuk kepala daerah yang terancam hukuman pidana penjara minimal lima tahun.

Namun, Soni, sapaan Sumarsono, mengatakan Kemendagri belum secara langsung menjalankan proses pemberhentian sementara Ahok. Hal itu karena Ahok yang merupakan calon Gubernur DKI petahana di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017, saat ini sudah berstatus nonaktif. Ahok sendiri tengah cuti selama masa kampanye, dari 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.

Pada waktunya nanti, menurut Soni yang juga sedang menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI, Kemendagri akan merumuskan keputusan, sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Ahok sebagai terdakwa. “Tunggu saja dulu, prosesnya sedang digodok,” ujar Soni.

Ahok dijerat dengan Pasal 156 atau 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 156 mengatur pidana penjara paling lama empat tahun untuk seseorang yang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.

Sementara Pasal 156a mengatur pidana penjara selama-lamanya lima tahun, untuk orang yang dengan sengaja di muka umum antara lain mengeluarkan pernyataan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. (ase)

© VIVA.co.id

http://m.news.viva.co.id/

***

Jadi Terdakwa, Ahok Harus Diberhentikan Sementara sebagai Gubernur

Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).Foto/SINDOphoto/Dok

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus memberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Pasalnya, status Ahok kini telah menjadi terdakwa.

Pakar hukum pidana dari Universitas Padjajaran Romli‎ Atmasasmita mengatakan, berdasarkan Pasal 83 juncto Pasal 84 UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Ahok sudah seharusnya diberhentikan sementara dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. “Harus diberhentikan sementara dari jabatan Gubernur,” kata Romli saat dihubungi Sindonews, Selasa (13/12/2016).

Diketahui, walaupun belum diberhentikan sementara, status Ahok sudah sebagai Gubernur DKI Jakarta nonaktif karena telah cuti untuk mengikuti Pilgub DKI Jakarta 2017. Adapun ketentuan cuti bagi petahana diatur dalam pasal 70 (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Kendati Ahok sudah berstatus gubernur nonaktif, Romli menilai pemberhentian sementara itu tetap harus dilakukan. Sebab, cuti mengikuti Pilgub DKI dengan status terdakwa merupakan dua hal yang berbeda.

“Kalau ketentuan cuti di UU Pilkada kan cuma administrasi. Tapi kan UU Pemda harus ditaati. Presiden harus mengeluarkan Keppres untuk memberhentikan sementara tanpa usulan DPRD DKI,” kata Romli kepada SINDOnews melalui sambungan telepon, Selasa (13/12/2016).,” tuturnya.

Hal senada dikatakan oleh ‎Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda. “Iya betul, Mendagri harus memproses pemberhentian sementara yang bersangkutan (Ahok),” ujar Chairul Huda dihubungi terpisah.‎

Dia menjelaskan Ahok telah menjadi terdakwa setelah Majelis Hakim menetapkan hari sidang pertama beberapa hari lalu. “Nanti kalau cutinya habis, tapi belum ada putusan yang inkrah, harus diberhentikan sementara,” tuturnya.‎

Sekadar informasi, sidang perdana kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tadi. (whb)

http://metro.sindonews.com/

(nahimunkar.com)