PKBNews – WACANA Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro terkait penggunaan dana abadi umat untuk infrastruktur harus ditolak. Dana haji sepatutnya digunakan untuk perbaikan pelayanan serta pengelolaan haji.

“Kami menolak wacana tersebut. Lebih baik dana abadi umat yang diambil dari keberangkatan jamaah haji digunakan kembali untuk perbaikan pelayanan dan pengelolaan haji,” tegas Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Maman Imanulhaq, Rabu (18/1/2017).

Pendiri Pondok Pesanteren Al Mizan itu memastikan bahwa Komisi VIII DPR RI menolak wacana tersebut. Mereka lebih setuju jika dana abadi umat digunakan bagi penyempurnaan ibadah rukum Islam ke lima itu.

“Saya merasa heran dengan Menteri Agama yang sampai saat ini belum membentuk Badan Pengelolaan Haji (BPH) yang sudah diamanatkan dalam undang-undang,” ucap Kang Maman panggilan akrab KH Maman Imanulhaq.

Menurut Kang Maman, polemik yang diciptakan Kepala Bappenas melahirkan banyak kecurigaan sekaligus pertanyaan. Salah satunya adalah berapa jumlah nominal dana haji hingga saat ini. Sebab, masyarakat merasa disuguhi data yang simpang siur.

Ia menambahkan, beberapa waktu lalu mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agaman (Kemenag) Anggito Abimanyu menginformasikan bahwa pada tahun 2014 dana abadi umat mencapai angkat Rp60 triliun. Tersiar kabar bahwa tahun 2017 ini dana tersebut mencapai Rp100 triliun.

“Kita disuguhi data simpang siur, jangan heran kalau menimbulkan kecurigaan masyarakat atas adanya wacana tersebut. Saya yakin kalau balau badan ini sudah terbentuk, kita sudah tahu jumlahnya. Kalau sekarang datanya masih simpang siur,” kata Kang Maman.

Yang lebih miris lagi, ungkap Kang Maman, terhembus kabar bahwa dana abadi umat sudah dibekukan dan sudah ada sekian miliar giri dan sekian triliun sukuk.

“Yang membuat kita bertanya, uang itu digunakan untuk apa. Pelayanan haji belum maksimal, pengelolaan haji masih hancur,” ujarnya.

Kang Maman melihat wacana yang dilontarkan Kepala Bappenas merupakan bentuk kemalasan pemerintah dalam mengoptimalkan pemasukan negara.

“Wacana Bappenas tersebut adalah bentuk kemalasan pemerintah untuk mengoptimalkan pemasukan negara. Ini sekaligus kegagalan pola komunikasi antarkementerian, yakni antara Kemenag dan Bappenas,” tandasnya.

Sumber: dpp.pkb.or.id

(nahimunkar.com)