Kongres Umat Islam: Jangan Buka Pintu Ekonomi Kapitalis

–Pelaksanaan Ekonomi Syariah Dinilia Masih Berunsur Batil

Dari Kongres Umat Islam Indonesia di Jakarta, Pemerintah diminta tidak membuka pintu bagi perekonomian kapitalis. Hal ini dianggap melemahkan perekonomian bangsa Indonesia sendiri, terutama perekonomian syariah yang dibangun oleh umat Islam.

Sementara itu pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia dinilai masih kurang dari ideal. Ketua Umum Asosiasi Baitulmaal Waa Tanwil se Indonesia (Absindo), Aries Muftie mengatakan, masih terdapat unsur kebatilan dalam pelaksanaan syariah di Indonesia.

Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) V yang telah berlangsung selama tiga hari (7-9 Mei 2010) ditutup secara resmi oleh Wapres RI Boediono, di Gedung Serbaguna Tiga Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Minggu (9/5).

Kongres Umat Islam Indonesia ke V (KUII V) yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta umat Islam dalam pembangunan bangsa Indonesia juga menghasilkan Deklarasi Jakarta 2010.

Inilah berita-beritanya:

Kongres Umat Islam Indonesia V Pemerintah Jangan Buka Pintu untuk Ekonomi Kapitalis

Ayu Fitriana – detikNews

Minggu, 09/05/2010 23:46 WIB

Jakarta – Pemerintah diminta tidak membuka pintu bagi perekonomian kapitalis. Hal ini dianggap melemahkan perekonomian bangsa Indonesia sendiri, terutama perekonomian syariah yang dibangun oleh umat Islam.

“Hal ini justru akan melemahkan ekonomi umat Islam di era globalisasi ini,” kata Wakil Penanggung Jawab Kongres Umat Islam Indonesia (KUII V) di sela sambutan penutupan kongres di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (7/5/2010).

Ia mengharapkan ada kemitraan yang strategis antara pemerintah dan umat Islam dalam membangun kekuatan ekonomi umat Islam dan bangsa. Menurutnya, saat ini ekonomi syariah sudah mulai dilirik oleh dunia. Oleh sebab itu, ia juga berharap agar ada penguatan lembaga untuk menguatkan ekonomi syariah.

“Alhamdulillah saat ini sudah ada lembaga seperti Bank-Bank Syariah dan lembaga ekonomi mikro syariah, itu harus dikuatkan lagi,” tambahnya.

Selain itu, dalam sambutannya. Ia juga meminta agar pemerintah melakukan tindakan keberpihakan nyata untuk kaum dhuafa. “Sebab ini juga menunjukan kekuatan perekomomian kita,” kata dia.

Deklarasi Jakarta 2010

Kongres Umat Islam Indonesia ke V (KUII V) yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta umat Islam dalam pembangunan bangsa Indonesia juga menghasilkan Deklarasi Jakarta 2010.

“Deklarasi Jakarta 2010 menyatakan kesepakatan peserta kongres untuk menyamakan pola pikir, gerak, dan langkah strategis dalam rangka menghadapi tantangan umat”, kata Dr. H. Amirullah Ahmad saat membacakan hasil rekomendasi KUII ke V.

Peserta kongres juga sepakat berhidmat dan melakukan ikhtiar dalam rangka memberikan sumbangsih yang besar bagi perkembangan bangsa.

Para peserta juga meneguhkan komitmen untuk melaksanakan penguatan kepemimpinan yang berpijak pada pemberdayaan ekonomi syariah untuk kesejahteraan umat.

Selain itu, Peserta kongres  memandang pentingnya kepemimpinan umat sebagai perwujudan perjuangan menegekan syariat Islam pada seluruh sendi kehidupan bangsa.

Rekomendasi selanjutnya, kongres ini bukan institusi melainkan even lima tahunan, sehingga butuh penyelenggara even kongres selanjutnya.

Poin terakhir dalam deklarasi tersebut adalah pembentukan Badan Pekerja Kongres yang bertugas mengimplementasikan hasil rekomendasi.

“Ketentuannya adalah, Badan Pekerja Kongres ini ketuanya dari MUI, sekretaris dari MUI, serta 9 anggota yang merepresentasikan umat Islam,” tutup Amirullah.

(Rez/Rez) http://www.detiknews.com/read/2010/05/09/234649/1354015/10/pemerintah-jangan-buka-pintu-untuk-ekonomi-kapitalis

Tentang ekonomi syari’ah yang dinilai pelaksanaannya masih mengandung unsure batil, inilah beritanya:

Pelaksanaan Ekonomi Syariah Dinilai Masih Batil

Sabtu, 08 Mei 2010, 15:31 WIB

JAKARTA–Pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia dinilai masih kurang dari ideal. Ketua Umum Asosiasi Baitulmaal Waa Tanwil se Indonesia (Absindo), Aries Muftie mengatakan, masih terdapat unsur kebatilan dalam pelaksanaan syariah di Indonesia.

Dia mengatakan, indikasi masih adanya kebatilan tersebut dapat dilihat dari adanya tiga hal. Yaitu, masih adanya korupsi, kemiskinan, dan keterbelakangan. “Jika etika syariah, maka ekonomi syariah juga berjalan. Jika itu dijalankan secara benar, korupsi, kemiskinan, dan keterbelakangan tidak akan ada di Indonesia,” tuturnya ketika ditemui di Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-5 di Jakarta, Sabtu (8/4).

“Walaupun ekonomi syariah berkembang pesat, tapi jika masih ada korupsi, keterbelakangan, dan kemiskinan, negara itu masih batil,” ujarnya. Dia beralasan, jika etika syariah dijalankan, maka untuk penerapan ekonomi syariah, bukanlah langkah yang sulit.

Namun, dia juga berpendapat, hingga saat ini belum ada negara yang bisa dijadikan patokan untuk pemakaian prinsip syariah. “Memang kita tidak ada role model (syariah), tapi di zaman jahiliah, kita yang buat role model. Kalau kita ikut role model, berarti kita ikut (sistem lain),” ujar Aries.

Pada kesempatan yang sama, pengamat ekonomi ECONIT Hendri Saparini mengatakan, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Indonesia masih tinggi. Pada tahun 2009, BPS merilis di Indonesia terdapat kurang lebih 32,53 juta rakyat miskin. Hal itu, lanjutnya, menunjukkan buruknya kondisi ekonomi di Indonesia.

Red: irf

Rep: c13

http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/berita/10/05/08/114874-pelaksanaan-ekonomi-syariah-dinilai-masih-batil

Kemusyrikan dan Riba Penyakit Umat Paling Berbahaya

Tentang kebatilan yang sangat berbahaya dan bahkan mencuat di Jakarta yakni fenomena kuburan keramat yang akhir-akhir ini semarak dengan adanya semacam pembelaaan dari sebagian ormas Islam terhadap kuburan Mbah Priok padahal itu menjurus kemusyrikan, tidak begitu terdengar dalam berita KUII ini.

Kemusyrikan adalah kebatilan paling besar di dunia, dan paling berbahaya. Namun sampai KUII yang kelima, pembahasan berkutat tentang ekonomi dan kepemimpinan, bahkan dari awal kongres tahun 2005 soal itu saja. Dengan tema krisis ekonomi, pada KUII pertama 2005. Padahal yang dialami masyarakat justru krisis aqidah! Juga masalah merajalelanya ekonomi riba. Kemusyrikan dan ekonomi riba adalah penyakit sangat berbahaya yang menimpa pada umat ini.

Masalah krisis ekonomi sebenarnya bukan urusan MUI, dibanding krisis aqidah yakni merejalelanya kemusyrikan dari orang awam sampai pejabat tinggi, dan merajalelanya riba.(nahimunkar.com).