Korupsi, Budaya Penjahat Kelas Tinggi

Merusak Tatanan dan Agama (1 dari 3 Tulisan)


Bila dikatakan korupsi sebagai budaya bangsa, rasanya sebagian besar rakyat Indonesia akan mengatakan tidak atau bukan. Namun, kenyataan sehari-hari menunjukan bahwa korupsi sudah menjadi bagian dari budaya (subkultur) tersendiri.

Misalnya, bila berurusan dengan petugas kelurahan untuk mengurus KTP, meski sudah ditetapkan bahwa biaya administrasi hanya sekian ribu rupiah, namun warga yang seharusnya mematuhi ketentuan itu, jusru merasa tidak enak hati atau merasa tidak sampai hati bila hanya membayar pas-pasan.

Karena merasa tidak enak hati atau tidak sampai hati, maka dengan sukarela dan ‘ikhlas’ dikeluarkanlah sejumlah uang yang lebih besar dari ketentuan yang berlaku. Si penerima, dalam hal ini petugas kelurahan, meski tahu bahwa ia sebenarnya tidak boleh menerima imbalan apapun di dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat, namun tetap saja dengan senang hati menerima kelebihan pembayaran itu, dengan alasan itu merupakan pemberian bukan pungutan liar yang direkayasanya.

Antara si pemberi dan si penerima bagai sudah ada kesepakatan tak tertulis. Sehingga tidak ada perasaan tidak enak. Kedua belah pihak sama-sama senang dan sama-sama mengerti. Inilah yang dinamakan budaya. Apalagi, contoh kasus di atas terjadi di hampir semua sektor kehidupan. Jadi, tidak salah bila dikatakan korupsi sudah menjadi budaya bangsa Indonesia.


Gratifikasi

Salah satu jenis tindak pidana korupsi adalah menerima gratifikasi (hadiah di luar gaji). Hal ini biasanya terjadi di kalangan legislatif (DPR-DPRD). Anggota DPR-DPRD yang berhasil merumuskan legislasi yang sesuai keinginan pejabat (eksekutif) di tingkat pusat maupun daerah, biasanya akan menerima gratifikasi berupa barang atau uang atau kedua-duanya, bahkan plus wanita. Begitu juga dengan para pengusaha (apalagi konglomerat), bila legislasi yang diterbitkan anggota DPR menguntungkan maka mereka tidak segan-segan mengucurkan dana gratifikasi ratusan milyar untuk para anggota dewan yang terhormat namun tidak terpuji ini.

Bahkan, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa setiap legislasi yang dirumuskan dan kemudian diterbitkan, lebih cenderung menguntungkan pengusaha (termasuk konglomerat), dan menguntungkan eksekutif di tingkat pusat hingga daerah. Jadi, dalam kasus ini, anggota DPR itu bukan wakil rakyat tetapi mewakili kepentingan pengusaha dan penguasa. Lebih parah lagi, penguasanya justru berkolusi dengan pengusaha untuk menghasilkan kebijakan yang menguntungkan pengusaha dan pribadi sang penguasa. Dan masih lebih parah lagi, bila sang pengusaha kemudian menjadi penguasa.

Menurut Transparency International, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur perbuatan melawan hukum; penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dari sudut pandang lain, berbagai jenis tindak pidana korupsi yang biasa terjadi adalah memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan); penggelapan dalam jabatan; pemerasan dalam jabatan; ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara); menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Contoh kasus korupsi dalam bentuk menerima gratifikasi dapat dilihat pada terkuaknya tindak pidana korupsi yang dilakukan Al Amin Nur Nasution, yang menjadi berita hangat karena ada persentuhan dengan dunia selebritis. Pada hari Rabu tanggal 09 April 2008 dini hari (sekitar pukul 02:00 WIB), Al Amin Nur Nasution ditangkap di salah satu ruangan di Ritz Carlton Hotel, Jakarta.

Pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar hampir Rp 4 juta rupiah di saku Al Amin Nur Nasution, dan kurang lebih Rp 67 juta di kendaraan tersangka. Selain dalam bentuk rupiah, aparat berhasil menyita mata uang dalam bentuk dollar Singapura. Total uang yang diterima Amin Rp 1,8 miliar. Ketika itu, bersama Al Amin juga ikut ditangkap Azirwan (Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau).

Tertangkapnya Al Amin ketika itu, masih dalam rangkaian pemberian gratifikasi kepada anggota DPR yang berhasil menyelesaikan legislasi tentang alih fungsi hutan lindung menjadi hutan tanaman industri di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Dalam persidangan terungkap, tidak hanya Al Amin Nur Nasution saja yang terlibat, tetapi seluruh anggota Komisi IV DPR yang membidangi masalah pertanian, kelautan, kehutanan, perikanan serta pangan ini. Di antara mereka, yang ikut melobi Sekda Kabupaten Bintan adalah Hilman Indra (PBB), Azwar Ches Putra (FPG), dan Sujud Sirajudin (FPAN).

Tindak pidana korupsi yang dilakukan Al Amin menjadi kian menarik kalangan pers –bahkan infotainment– karena Al Amin menikahi pedangdut Kristina pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2007. Mereka melangsungkan pernikahan di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, sekitar pukul 10.00 WIB, dipimpin Kepala KUA Menteng, Zahrul Wildan. Bertindak sebagai saksi adalah Mantan Wakil Presiden Hamzah Haz yang juga tokoh PPP dan Ketua PBNU Hasyim Muzadi.


Menang Pemilu

Masih ada satu lagi petunjuk kuat yang mengarahkan kepada pembenaran bahwa korupsi itu sudah menjadi bagian dari budaya bangsa kita. Misalnya, dalam kasus Abdul Hadi Djamal (AHD), anggota Komisi V (bidang perhubungan) DPR RI berasal dari PAN. AHD ditangkap KPK pada Senin malam tanggal 2 Maret 2009, sekitar 22.13 WIB di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Ia terbukti menerima suap 90.000 dollar AS. Selain itu, KPK juga menyita uang sebesar Rp 54 juta yang ditemukan di dalam mobil saat terjadi penangkapan. Dalam pemeriksaan, AHD juga mengakui telah menerima Rp 1 miliar pada 27 Februari 2009.

Tak berapa lama, PAN memecat Abdul Hadi Djamal pada hari Rabu tangal 4 Maret 2009. Pemecatan AHD disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP PAN, Soetrisno Bachir, di Rumah PAN Jl Warung Buncit Raya 17 Jakarta Selatan.

Meski sudah dipecat dari PAN dan sudah meringkuk di penjara, namun AHD mendulang suara terbanyak di Daerah Pemilihan I Sulawesi Selatan pada pemilu legislatif 9 April 2009 lalu. Berdasarkan hitungan sementara rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan hingga pukul 21.00 (tanggal 10 April 2009), AHD unggul di antara calon Partai Amanat Nasional (PAN) lainnya. Menurut hitungan KPU, AHD dipilih oleh 1.113 suara. Angka ini jauh di atas calon PAN lainnya. Di bawah AHD, calon PAN lainnya hanya memperoleh 393 suara. Bahkan AHD tak hanya unggul di antara calon-calon dari PAN, untuk Dapil I dia menempati urutan kedua, di bawah calon dari Golkar, Emil Abeng yang memperoleh 1.819 suara. (http://www.zimbio.com/Indonesian+language/articles/407/Biar+Dibui+Abdul+Hadi+Jamal+Menangi+Pemilu).

Para pemilih AHD pasti tahu, bahwa caleg yang mereka contreng namanya itu selain sudah dipecat dari PAN juga telah cacat moral karena terbukti menerima suap. Dengan tetap mencontreng nama AHD, bisa diartikan bahwa mereka sudah bisa menerima tindak pidana korupsi sebagai bagian dari mereka, dan sudah menerima tindak pidana korupsi sebagai hal yang tidak lagi negatif. Inilah yang namanya budaya. Karena, budaya dibentuk oleh sekumpulan nilai yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri.


RUU Tipikor

Petunjuk lain yang bisa membawa kita pada kesimpulan bahwa korupsi itu merupakan bagian dari budaya bangsa, adalah sikap pemerintah yang tidak serius dan tidak konsisten. Misalnya sebagaimana tercermin melalui Rancangan Undang-undang (RUU) tindak pidana korupsi (Tipikor) versi pemerintah. Pada RUU Tipikor versi pemerintah, tak tercantum ancaman hukuman pidana minimal bagi terdakwa kasus tindak pidana korupsi. Dalam RUU tersebut, pasal-pasal mengenai penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik, gratifikasi, pemerasan, penyelewengan dana APBD, penghalangan penyitaan, dan pejabat publik yang tidak melaporkan harta kekayaannya tak diancam hukuman pidana minimal.

Padahal, dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang sampai kini masih berlaku, telah diatur ancaman hukuman minimal bagi terdakwa kasus korupsi yakni satu tahun penjara. Namun demikian, dalam prakteknya banyak putusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman di bawah ancaman pidana minimal tersebut. Lha, kalau sudah ada ancaman hukuman minimal saja keputusan hakim masih bisa nyeleweng, apalagi bila tidak ada.

Hal lainnya, ancaman hukuman maksimal dalam RUU tersebut lebih ringan dari apa yang tercantum dalam UU No 31 tahun 1999 yang kini berlaku. Dalam pasal 2 ayat 2, pejabat publik meminta atau menerima keuntungan dalam menjalankan tugasnya maka dipidana paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak Rp 350 juta. Padahal, di dalam UU No 31 tahun 1999, ancaman hukuman pidana bisa mencapai 20 tahun penjara.

Ini menunjukkan bahwa pemerintah menilai korupsi tidak lagi serius, sehingga tindak pidana korupsi tidak perlu diancam hukuman berat, tetapi yang sedang-sedang saja.

Begitu juga dengan adanya KPK yang didirikan 2005 di tahun pertama pemerintahan SBY-JK, dinilai masyarakat tidak terlalu serius menangani korupsi secara menyeluruh. KPK hanya diberi tugas menangani korupsi yang lebih kecil, bukan korupsi yang besar-besar seperti KLBI, BLBI, yang bernilai ratusan triliun rupiah dan menyangkut banyak pejabat dan para hoakiao.


Fit and Proper Test

Salah satu sumber korupsi adalah mekanisme fit and proper test yang menjadi kewenangan anggota DPR. Untuk jadi Kapolri, ada fit and proper test. Begitu juga untuk menjadi Panglima TNI, Ketua KPK, Gubernur (pejabat) Bank Indonesia, dan sebagainya. Mekanisme ini telah menjadikan anggota legislatif ikut campur di domain eksekutif.

Dalam kasus Miranda Goeltom, terbukti bahwa fit and proper test menjadi lahan korupsi, menjadi ajang sogok menyogok di antara anggota DPR dengan sang calon pejabat. Hal ini pernah diungkap oleh Agus Condro Prayitno, politisi PDI-P. Agus mengaku telah menerima uang sogok sebesar Rp 500 juta dari Miranda Goeltom yang saat itu berhasrat menjadi Deputi Senior Gubernur BI pada tahun 2004.

Berdasarkan Keppres Nomor 150/M Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999, Miranda Goeltom diangkat menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk masa jabatan pertama selama 4 (empat) tahun, berarti berakhir pada Mei 2003. Nah, untuk bisa kembali menduduki jabatan semula, Miranda menyogok anggota DPR yang mempunyai kewenangan melakukan fit and proper test.

Kepada KPK Agus mengaku menerima uang Rp 500 juta untuk meluluskan Miranda Goeltom menjadi Deputi Senior Gubernur BI. Uang tersebut diterima Agus di ruang Emir Moeis, bersama 7 anggota Fraksi PDIP lainnya. Selain Emir Moeis dan Tjahjo Kumolo, rekan separtai dan sefraksi Agus yang menerima dana suap itu adalah Dudhie Makmun Murod. Bahkan, setelah Miranda Goeltom terpilih sebagai Deputi Senior Gubernur BI, ada dana ‘terima kasih’ (gratifikasi) kepada para anggota DPR dari PDI-P tersebut. (http://www.kaskus.us/showthread.php?t=1026541)

Namun hingga kini, Miranda Goeltom tidak mengalami nasib yang sama dengan Al Amin Nur Nasution atau Abdul Hadi Djamal. Begitu juga dengan Emir Moeis, Tjahjo Kumolo, dan Dudhie Makmun Murod, masih duduk sebagai angggota DPR. Artinya, suap dan atau gratifikasi itu tidak lagi dinilai sebagai perbuatan tindak pidana korupsi, tetapi telah menjadi sesuatu yang wajar terjadi. Ini namanya budaya.

Kalau seorang Miranda Goeltom saja mampu membayar sogokan sebesar Rp 500 juta untuk Agus Condro Prayitno, maka bila sogokan itu diberikan kepada lebih dari satu orang, katakanlah kepada 7 orang (anggota DPR RI asal PDI-P), maka setidaknya Miranda telah mengeluarkan dana sogokan sebesar Rp 3,5 milyar. Kalau sogokannya saja sebesar itu, berapa penghasilan Miranda di luar gaji resminya sebagai pejabat Bank Indonesia? Tentu jauh lebih besar lagi. Lha, sekarang, bagaimana kalau yang diincar adalah kursi yang lebih tinggi, yaitu Gubernur BI, berapa dana sogokan dan atau gratifikasi yang disediakan? Pasti lebih besar dari Rp 3,5 milyar.


Berbagai Peraturan

Meski berbagai peraturan sudah banyak diterbitkan untuk menertibkan korupsi, namun tindak pidana korupsi tetap saja berlangsung. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didirikan sejak 2005, hanya membuat kasus korupsi ratusan triliun rupiah yang pelakunya pejabat tinggi negara hingga para hoakiao justru kian tersamarkan. Bahkan, beberapa hoakiao pengemplang dana BLBI dan KLBI sudah mendapat SP3 (surat perintah penghentian perkara), sehingga mereka kini bebas dari jeratan hukum.

Sebagian besar dari pengemplang dana BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), kini mukim di Singapura, bahkan ada yang memindahkan pusat bisnisnya di Singapura. Mereka antara lain:

01. Syamsul Nursalim kasus BDNI merugikan uang negara Rp 6,9 triliun dan US$ 96,7 juta.

02. Bambang Sutrisno kasus Bank Surya merugikan negara Rp 1,5 triliun.

03. Adrian Kiki Irawan kasus Bank Surya merugikan uang negara Rp 1,5 triliun.

04. David Nusa Wijaya kasus Bank Sertivia merugikan uang negara Rp 1,26 triliun.

05. Samadikun Hartono kasus Bank Modern merugikan uang negara Rp 169 miliar.

06. Agus Anwar kasus Bank Pelita merugikan negara Rp 1,9 triliun.

07. Irawan Salim kasus Bank Global merugikan negara US$ 500.000.

08. Sudjiono Timan kasus BPUI menrugikan negara US$ 126 juta.

09. Hartono Tjahdjaja dalam kasus BRI Senen merugikan negara Rp 160 miliar.

10. Nader Taher kasus Bank Mandiri merugikan negara Rp 24,8 miliar.

11. Maria Pauline Lumowa dalam kasus BDNI merugikan negara Rp 1,9 triliun.

12. Atang Latif dalam kasus Bank Bira merugikan negara Rp 155 miliar.

Sedangkan Soedono Salim alias Liem Sioe Liong, sebelum Soeharto jatuh, sudah lebih dulu memindahkan pusat bisnisnya ke Singapura. Menurut Rahmat Basoeki Soerporanoto (RBS), sebagaimana artikelnya berjudul Merampok Uang Rakyat yang dipublikasikan harian Republika edisi 28-29 Agustus 2000, sebelum terjadi krisis ekonomi 1997, pada pertengahan 1996 Liem Sioe Liong telah lebih dulu mengalihkan saham-saham Bogasari dan Indofood ke PT QAF. Karena PT QAF berpusat di Singapura dan berbasis pada dolar, maka PT QAF terbebas dari krisis moneter yang melanda Indonesia saat itu. Menurut RBS pula, hal tersebut menunjukkan bahwa Liem Sioe Liong tahu bahwa krisis akan terjadi, lalu ia memindahkan kekayaannya ke Singapura. Hingga kini, Liem Sioe Liong dan keluarga besarnya tinggal di Singapura. Keberadaanya tidak diketahui apakah masih sehat atau sudah mati.

Sejak zaman Soekarno, peraturan yang dimaksudkan untuk menertibkan korupsi sudah banyak diterbitkan. Misalnya, di tahun 1956-1957 dicanangkan Gerakan Anti Korupsi yang dipimpin oleh Kolonel Zulkifli Lubis (wakil Kepala Staf Angkatan Darat, dan bapak intelejen Indonesia), untuk memberantas tindak korupsi di kalangan orang-orang yang dianggap tak tersentuh dan kebal hukum, baik di kalangan politisi, pengusaha, dan pejabat. Untuk memberikan dasar hukum, dikeluarkan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Peraturan ini dibuat karena Kitab Undang Undang Hukum Pidana dianggap tidak mampu menanggulangi meluasnya praktek korupsi yang terjadi pada masa itu.

Berbeda dengan Soekarno yang baru menyoal korupsi sebelas tahun kemudian setelah menjabat, Soeharto langsung menggebrak. Sejak 1967 dalam kapasitasnya sebagai penjabat Presiden waktu itu, telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 228 tahun 1967 untuk membentuk Tim Pemberantasan Korupsi. Tiga tahun kemudian, 1970, dibentuk Komisi Empat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1970, dengan tugas meneliti dan mengkaji kebijakan dan hasil yang dicapai dalam pemberantasan korupsi. Setahun kemudian, 1971, diterbitkan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No 3 Tahun 1971 (UU Tipikor).

Meski sudah ada UU Tipikor, namun tindak pidana korupsi tak juga surut. Sehingga enam tahun kemudian, 1977, dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1977 tentang pembentukan Tim Operasi Tertib (opstib), dengan tujuan untuk meningkatkan daya dan hasil guna serta meningkatkan kewibawaan aparatur pemerintah dan mengikis habis praktek-praktek penyelewengan dalam segala bentuk.

Masih belum cukup juga, maka di tahun 1980, pemerintah dan DPR menghasilkan Undang Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Menurut undang undang itu, baik pemberi maupun penerima bisa didakwa melakukan kejahatan. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan peraturan tentang Disiplin Pegawai Negeri yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1980. Setelah itu, hingga akhir kepemimpinnya di tahun 1998, tak ada lagi peraturan tentang korupsi diterbitkan, hingga rezim Soeharto jatuh.

Di masa presiden BJ Habibie, 1998, Sidang Umum MPR kala itu menghasilkan Tap MPR No XI/MPR/1998 yang secara tegas menuntut lahirnya pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Di tahun yang sama, pemerintah dan DPR menghasilkan Undang Undang Nomor 28 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Di tahun 1999, masih di masa Habibie, pemerintah dan DPR menghasilkan UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagai penyempurnaan UU No 3 tahun 1971.

Di masa Gus Dur, 1999, diterbitkan Keputusan Presiden No 127 tahun 1999 (tanggal 13 Oktober 1999), pemerintah membentuk Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara. Setahun kemudian, 2000, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 2000 (tanggal 10 Maret 2000) tentang Komisi Ombudsman Nasional. Masih di tahun 2000, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2000, mengenai dibentuknya Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan cikal bakal dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dilanjutkan dengan diterbitkannya surat keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM tanggal 7 Juli 2000 untuk menetapkan pembentukan tim persiapan Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diamanatkan UU No 31 tahun 1999.

Setelah Gus Dur jatuh, antara lain karena terlibat kasus (korupsi) Buloggate dan sebagainya, pemerintahan dilanjutkan oleh Megawati Soekaroputri. Tahun 2001, pemerintah dan DPR mengeluarkan Undang Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pemerintah justru membubarkan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan alasan karena adanya putusan hak uji materiil Mahkamah Agung.

Masih di masa Megawati Soekarnoputri, pemerintah dan DPR mengeluarkan Undang Undang No 30 tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tahun 2003, presiden mengeluarkan Keputusan Presiden No 73 tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 21 September 2003. Pada tanggal 19 Desember 2003 disahkan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi hasil pilihan anggota Komisi Hukum DPR.

Meski seabreg peraturan sudah diterbitkan, namun tindak pidana korupsi masih saja terjadi. Karena, pelakunya petinggi negara sendiri, termasuk anggota DPR-DPRD, yang berkolusi dengan pengusaha.

Di masa SBY-JK, tindak pidana korupsi terus terjadi. Keberadaan KPK yang pertama kali dipimpin oleh Taufiqurrahman Ruki, kemudian dilanjutkan oleh Antasari Azhar, semoga saja bukan untuk membuat kita lupa tentang adanya tindak pidana korupsi di masa lalu yang menguras uang negara hingga ratusan triliun rupiah. (haji/ tede). (Bersambung, insya Allah).