Kotornya Permainan antara Cukong, Koruptor, dan Pejabat di Indonesia

وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً ﴿١٦﴾

016. Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menta`ati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. (Surat Al-Isra’ [17] ayat 16).

Kasus Jaksa Urip yang ditangkap KPK ketika Jaksa itu menerima suap Rp 6,1 miliar pada tanggal 02 Maret 2008, ternyata tidak membuat ciut nyali para rekannya yang sebutannya penegak hukum. Semangat untuk menjadi kaya dengan cara menggadaikan harga diri dan menyelewengkan jabatan, jauh lebih tinggi dari rasa takut dan malu, apalagi takut kepada Allah Ta’ala. Malahan, yang mereka lakukan adalah melakukan kongkalikong menyusun skenario kriminalisasi KPK. Kongkalikong ini terjadi antara aparat kepolisian dengan aparat kejaksaan, dengan aktor utamanya Anggodo, adik kandung Anggoro Widjojo yang terlibat kasus korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan.

Resep tiga jari hoakiao untuk tundukkan pejabat Indonesia

Di tahun 1970-1980-an, ada anekdot politis yang diberi judul Politik Tiga Jari. Isinya, tentang cara menaklukkan pejabat Indonesia hanya dengan menggunakan tiga jari (kombinasi antara ibu jari, telunjuk dan jari tengah). Alkisah, ada seorang hoakiao yang ingin meneladani kesuksesan hoakiao seniornya di bidang bisnis. Maka ia pun bertanya kepada seniornya itu tentang cara menghadapi pejabat Indonesia, supaya bisa sukses di bidang bisnis. Kata sang senior: “Pertama, angkat jempol tinggi-tinggi, maka sang pejabat akan sangat senang. Kedua, gesek-gesekkan ibu jari dengan telunjuk, maka para pejabat itu akan menuruti perintah kita. Ketiga, kalau para pejabat itu tidak sedang bersama istrinya, kita letakkan ibu jari di antara telunjuk dan jari tengah, pendeknya mereka akan sangat menurut seperti kerbau dicocok hidung.”

Begitulah cara yang diajarkan hoakiao senior kepada juniornya. Boleh jadi, cara sederhana tadi, tiga jari, tetap manjur hingga kini. Cara pertama, angkat jempol tinggi-tinggi, mengandung maksud apabila berhadapan dengan pejabat Indonesia, tetap berada dalam posisi memuji-mujinya, menjilat-jilat. Cara kedua, menggesek-gesekkan ibu jari dengan telunjuk, mengandung maksud untuk selalu memberi uang setiap ada kesempatan atau setiap ada hal-hal yang mau diurus. Ketiga, sodorkan pelacur.

Belum lepas dari ingatan kita ketika para penegak hukum di Kejaksaan Agung diatur-atur oleh hoakiao bernama Artalyta Suryani alias Ayin, orang kepercayaan Sjamsul Nursalim, salah satu konglomerat hitam yang terlibat kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dengan nilai Rp 28,1 triliun. Artalyta mengatur para pejabat itu untuk segera menerbitkan SP3 (Surat Penghentian Pemeriksaan Perkara) bagi Sjamsul Nursalim yang hingga kini enak-enakan di Singapura. (lihat tulisan nahimunkar.com berjudul Syi’ah dan Artalyta Suryani edisi April 20, 2008 10:58 pm).

Seiring keberhasilan para penegak hukum itu menerbitkan SP3 bagi Sjamsul Nursalim, ada semacam gratifikasi berupa uang tunai 660.000 dollar AS atau setara dengan Rp 6,1 miliar. Seharusnya, gratifikasi diberikan satu bulan setelah diterbitkannya SP3. Namun rupanya Jaksa Urip Tri Gunawan, salah satu jaksa yang menangani kasus tersebut, tidak sabaran. Ia sudah menagih gratifikasi selang beberapa hari setelah SP3 bagi Sjamsul Nursalim diterbitkan. Ketika Jaksa Urip sedang menjemput uang gratifikasi, di salah satu rumah milik Sjamsul Nursalim yang berada di kawasan elite Simprug (Jakarta Selatan) pada Ahad petang tanggal 02 Maret 2008, ia ditangkap KPK.

Kriminalisasi KPK

Kasus Jaksa Urip ternyata tidak membuat ciut nyali para penegak hukum yang lain. Semangat untuk menjadi kaya dengan cara menggadaikan harga diri dan menyelewengkan jabatan, jauh lebih tinggi dari rasa takut dan malu. Malahan, yang mereka lakukan adalah melakukan kongkalikong menyusun skenario kriminalisasi KPK. Kongkalikong ini terjadi antara aparat kepolisian dengan aparat kejaksaan, dengan aktor utamanya Anggodo, adik kandung Anggoro Widjojo yang terlibat kasus korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan.

Proyek SKRT bermula pada Januari 2007 saat Departemen Kehutanan mengajukan usulan rancangan program revitalisasi rehabilitasi hutan, dengan nilai anggaran Rp 180 miliar. Sebelumnya, pada 2004, ketika Menteri Kehutanan dijabat oleh M. Prakoso, proyek SKRT ini sudah dihentikan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anggoro Widjojo diduga mempengaruhi anggota Komisi Kehutanan DPR untuk melanjutkan proyek tersebut. Dan berhasil.

Ketika Anggoro Widjojo ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Agustus 2008, sejak itu ia buron ke Singapura. Anggoro tidak sekedar buron, ia mengutus adiknya Anggodo untuk mendapatkan pembelaan dari para pejabat Republik Indonesia yang dikenalnya.

Kebetulan, Anggoro dan Anggodo –pengusaha asal Surabaya ini– sudah kenal lama dengan Susno Duadji (perwira tinggi polisi berbintang tiga). Sebelum Komjen Pol. Susno Duadji bertugas sebagai Kabareskrim (sejak 11 Oktober 2008), ia pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Sebelum di Jawa Barat, ia sudah lebih dulu blusak-blusuk di Jawa Timur, sebagai Kapolres Madiun dan Kapolresta Malang. Sejak 5 November 2009, Susno Duadji menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Kabareskrim. Bahkan, beberapa pejabat negara yang berhasil dirangkul Anggodo, sebelumnya pernah bertugas di Jawa Timur.

Semula dugaan adanya kriminalisasi KPK yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan kejaksaan agung, seperti hendak dikesampingkan. Namun setelah Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 November 2009 mempublikasikan rekaman hasil sadapan KPK terhadap Anggodo yang terkesan begitu mudah menghubungi petinggi negara, bahkan terkesan bisa mengatur-atur mereka, maka kian jelas terbukti bahwa upaya kriminalisasi itu memang ada.

KPK memang menjadi musuh bersama bagi sejumlah institusi negara dan sejumlah pejabat negara, dan tentu saja para koruptor seperti Anggodo dan Anggoro. KPK selain pernah menangkap Jaksa Urip, juga sejumlah petinggi lainnya termasuk besan SBY Aulia Pohan.

KPK juga mengotak-atik Susno Duadji yang diduga terlibat kasus Bank Century. Susno Duadji diduga ikut terlibat dalam pencairan dana nasabah Bank Century atas nama Budi Sampurno senilai 18 juta dollar AS. Ketika itu, Budi Sampurno dikabarkan belum bisa mencairkan dananya karena dianggap masih bermasalah secara hukum.

Dana Budi Sampurno yang dikatakan bermasalah secara hukum sehingga belum bisa dicairkan, karena diselewengkan Robert Tantular (salah satu komisaris Bank Century). Ketika itu, Robert Tantular memerintahkan Kepala Kasir Valas Tan I Thung untuk memasukkan uang 18 juta dollar AS milik Budi ke kas valas Bank Century. Tindakan itu bertujuan untuk menutupi penggelapan valas mulai Januari hingga Oktober 2008 yang dilakukan oleh Dewi Tantular (Kepala Divisi Bank Note Bank Century) yang tidak lain adalah kakak Robert Tantular.

Pelanggaran ini terkuak ketika Budi tidak bisa mencairkan uang 18 juta dollar AS karena uang itu masuk ke kas Bank Century dan bukan sertifikat deposito atas namanya. Bank Century mau membayar dana itu jika mendapatkan surat keterangan dari Mabes Polri.

Bank Century lalu menyurati Kabareskrim Susno Duadji. Maka Susno pun berkoordinasi dengan berbagai pihak, kemudian melayangkan surat ke Bank Century untuk memastikan bahwa dana milik Budi Sampurno sudah tidak ada masalah dan bisa dicairkan. Dari bantuannya itu, Susno diduga mendapat komisi sekitar Rp 10 miliar.

Robert Tantular (juga hoakiao) selain mencairkan deposito Budi Sampurno tanpa izin pemiliknya sebesar 18 juta dollar AS atau setara dengan Rp 180 miliar, juga diduga telah mengucurkan kredit tanpa prosedur yang benar kepada PT Wibowo Wadah Rejeki dengan nilai Rp 121,3 miliar dan kepada PT Accent Investment Indonesia sebesar Rp 60 miliar. Akhirnya, Robert Tantular yang dituntut jaksa 8 tahun penjara hanya divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 50 miliar (subsider lima bulan penjara) oleh hakim pada tanggal 10 September 2009.

Vonis tersebut dinilai Jusuf Kalla (JK) –yang saat itu masih menjabat Wakil Presiden– sangat tak sepadan bila dibandingkan dengan beberapa vonis kasus korupsi yang telah diputus pengadilan beberapa waktu lalu. Misalnya, kasus korupsi yang menimpa mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokmin Dahuri. Menurut JK, kasus Burhanuddin Abdullah yang merugikan negara Rp 100 miliar dari dana yang ditarik, vonis hukumannya 5 tahun dan enam bulan. Dan, yang ditangkap pun lima orang. Sedangkan untuk kasus Rokhmin Dahuri yang dinilai merugikan negara sampai sekitar 14,6 miliar, hukumannya sampai tujuh tahun. Tetapi untuk Robert Tantular hanya 4 tahun. Barangkali ini menjadi satu bukti lain bahwa para pejabat RI sudah tidak merdeka lagi tetapi masih tetap senang ‘dijajah’ para hoakiao.

Pada 22 Agustus 2008, Anggoro Widjojo yang sudah akrab dengan Susno itu dicekal KPK. Namun ketika itu Susno belum menjabat sebagai Kabareskrim. Susno dilantik sebagai Kabareskrim pada 11 Oktober 2008. KPK tidak hanya mencekal Anggoro Widjojo (Direktur Utama PT Masaro Radiokom) tetapi juga tiga pengurus lainnya yaitu Putranefo A. Prayugo, Anggono Widjoyo dan David Angkawijaya.

Barulah pada tanggal 21 Oktober 2009, satu tahun sepuluh hari setelah Susno jadi Kabareskrim, pihak Anggoro melalui kuasa hukumnya Bonaran Situmeang dan kawan-kawan melaporkan pencekalan itu sebagai pelanggaran HAM berat kepada Komnas HAM.

Bareskrim polri menilai tindakan Bibit dan Chandra mencekal Anggoro sebagai penyalahgunaan wewenang, sehingga diduga melanggar pasal 421 KUHP: “Seorang pejabat yang dengan menyalahgunakan kekuasaanya memaksa seseorang melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.”

Sikap Bareskrim itu direspon dengan sindiran tajam oleh Erry Riyana Hardjapamekas, mantan pimpinan KPK periode 2003-2007. Pada tanggal 30 Oktober 2009, Erry mengajukan permohonan tertulis kepada Kabareskrim agar dirinya juga ditahan, karena semasa menjabat sebagai Ketua KPK ia dan kawan-kawannya pernah menempuh hal yang sama sebagaimana dilakukan Bibit-Chandra.

Menurut Erry, sebagian besar pimpinan KPK termasuk mantan pimpinan pernah mengeluarkan perintah pencekalan dan pencabutan pencekalan terkait proses penyelidikan dan penyidikan di KPK secara individual maupun kolektif. Jika polisi konsisten, maka mereka semua layak ditetapkan sebagai tersangka.

Upaya-upaya melepaskan Anggoro dari pencekalan KPK pun dilancarkan pihak mereka melalui Anggodo adik Anggoro. Pertama, Bibit-Chandra dicoba disuap melalui Ary Muladi. Kemudian, diskenariokan Bibit-Chandra melakukan pemerasan. Skenario itu terlihat jelas sebagai sebuah rekayasa yang mentah. Karena, menurut Bibit, saat ia dikabarkan menerima suap, dirinya sedang berada di Peru sedangkan Chandra seharian berada di kantor KPK. Dari sinilah kriminalisasi KPK mulai terjadi. Susno yang dalam perjalanan kariernya lebih banyak bertugas di ditlantas, nampaknya kurang menguasai medan reskrim yang licin, sehingga dengan gayanya yang agak kaku mudah terpeleset.

Penetapan Bibit-Chandra sebagai tersangka kemudian berlanjut hingga penahanan, justru membuat situasi tidak kondusif. Masyarakat luas membela KPK khususnya Bibit-Chandra, sampai akhirnya Selasa 3 November 2009, MK memperdengarkan hasil rekaman hasil sadapan KPK terhadap nomor telepon Anggodo. Dari hasil sadapan itu terkesan sangat jelas, adanya rekayasa mengkriminalkan KPK.

Diduga ada scenario tak sehat

Ketika opini hampir seratus persen bulat mendukung KPK, ada saja suara-suara yang berusaha menyudutkan KPK. Antara ain dari Fahri Hamzah, Wasekjen PKS yang menyatakan bahwa KPK juga sering ngawur. Atau, dari Tjipta Lesmana yang mempertanyakan apakah di KPK anggotanya malaikat semua? Nyatanya, menurut Tjipta, Antasari Azhar terlibat kasus.

Faktanya memang demikian. Antasari Azhar Ketua KPK non aktif mendekam di penjara karena disangka terlibat kasus pembunuhan Nasruddin. Namun demikian jangan lupa, DPR-lah yang menetapkan atau memilih Antasari Azhar jadi Ketua KPK, sehingga ia mengungguli Chandra M Hamzah. Padahal, masyarakat luas tahu, Antasari sebagai pejabat negara yang banyak berkiprah di institusi kejaksaan amatlah disangsikan kebersihannya. Hingga akhirnya kekhawatiran itu terbukti.

Rasanya tidak fair menilai KPK semata-mata dengan mendasarkan pada fakta tertangkapnya Antasari. Sebab, ada saja kemungkinan dan dugaan bahwa Antasari dimunculkan dan diplot untuk menduduki kursi Ketua KPK berkat adanya sponsor dari kalangan tertentu yang khawatir KPK tidak bisa dikendalikannya bila kursi Ketua diduduki orang lain. Dibandingkan dengan Chandra, sosok Antasari yang lama malang melintang di institusi kejaksaan yang korup, lebih mudah diajak bicara.

Sebenarnya, KPK tidak diperlukan. Taufiqurrahman Ruki Irjenpol purnawirawan yang pernah menjabat sebagai Ketua KPK periode sebelumnya, pada sebuah teve swasta akhir Oktober 2009 pernah mengatakan, bila jaksanya bersih, polisinya bersih, maka KPK tidak diperlukan.. Lembaga adhoc seperti KPK tidak diperlukan di negara-negara yang sehat dan bersih. Hanya di negara-negara yang sakit atau rusak, keberadaan KPK menjadi sebuah keniscayaan.

Sebagai mantan petinggi polri yang juga mantan Ketua KPK, pendapat Ruki bisa dimaknai secara mendalam. Antara lain, institusi kepolisian dan kejaksaan yang ada di Indonesia selama ini merupakan lembaga penegakan hukum yang tidak bersih, sehingga dianggap tidak dapat memberantas kasus korupsi secara tuntas. Sehingga, dibutuhkanlah lembaga adhoc semacam KPK.

Namun kenyataannya, keberadaan KPK tidak bisa dilepaskan dari intervensi sejumlah kepentingan yang bermaksud melanggengkan KKN. Sehingga bukan mustahil kehadiran sosok Antasari Azhar di lembaga KPK ini merupakan salah satu upaya kelompok tadi yang berhasil melobi anggota DPR. Maka melalui sosok Antasari, keberadaan KPK menjadi tercemar. Apalagi KPK berhasil memenjarakan petinggi negara baik yang berasal dari instiusi penegakan hukum (kejaksaan, kepolisian dan lain-lain), juga petinggi negara di tingkat pemerintahan provinsi dan tingkatannya yang lebih rendah. Maka, jadilah KPK semacam musuh bersama bagi mereka.

Dukungan luas masyarakat terhadap KPK menunjukkan bahwa keinginan masyarakat untuk memberantas korupsi sangatlah serius. Semoga saja KPK bisa menjalankan fungsinya dengan baik, dalam jangka waktu lama, dan tetap konsisten. Sehingga kelak, bila PK berhasil, tidak ada lagi pejabat negara yang masih mau ‘dijajah’ oleh hoakiao atau para cukong berduit yang mampu membeli harga diri siapa saja. Namun, yang masih menjadi pertanyaan, mengapa gebrakan KPK tidak dimulai dari kasus-kasus besar seperti BLBI yang bernilai ratusan triliun? Hanya para petinggi di istana yang tahu alasannya. (haji/tede) (nahimunkar.com)