Kristen-Katholik dan Hindu Bertingkah

Oleh Ir. H. Muhammad Umar Alkatiri

 

Mereka di zaman penjajahan menyusu penjajah, kemudian sejak mau merdeka selalu bertingkah.

Berikut ini sebagian data kejahatan minoritas kafir penjajah Belanda terhadap umat Islam dalam hal memberi dana sangat besar kepada Kristen dan Katolik, sebaliknya sangat kecil terhadap Islam.

Semenjak masa pemerintah kolonial Belanda, Katolik terutama  Protestan memperoleh dana bantuan yang besar sekali, tidak demi­kian dengan Islam. Sebagai contoh pada tahun 1927 alokasi bantuan  untuk modal dalam rangka pengembangan agama, adalah sebagai  berikut:

Protestan memperoleh      31.000.000

Katolik memperoleh           10.080.000

Islam memperoleh                  80.000.[1]

 

Sejak awal telah bertingkah

Sejak awal kemerdekaan, orang-orang Kristen-Katholik memang sudah menunjukkan ketidak-loyalannya kepada NKRI. Mereka sejak awal kemerdekaan sudah gemar mengumbar ancaman dan gertakan mau memisahkan diri dari NKRI, untuk membungkus tabiat mereka yang suka memaksakan kehendak dan mau menang sendiri, serta tidak toleran.

Kasus Piagam Jakarta, berupa penolakan atau penghapusan tujuh kata yang menjadi anak kalimat dalam Pembukaan UUD yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” adalah bukti sejarah yang sampai saat ini masih hidup di dalam benak bangsa kita.

Padahal, “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” itu tentu saja tidak mengikat mereka yang tidak beragama Islam. Namun mereka tetap menolak dengan alasan hal itu merupakan bentuk diskriminasi terhadap minoritas. Artinya, mereka memang menolak Syari’at Islam sama sekali, meski syari’at itu ‘hanya’ diberlakukan khusus untuk orang Islam.

Pendirian seperti itu jelas pendirian iblis. Bangsa iblis yang sudah pasti ditempatkan di neraka oleh Allah SWT, tentu tidak mau umat manusia menjalankan syari’at yang datangnya dari Allah, sebab kalau syar’at itu dijalankan, maka bangsa manusia tidak ada yang menemani bangsa iblis di neraka kelak.

Ancaman mau memisahkan diri dari NKRI tetap diumbar pada masa-masa sekarang ini. Misalnya, dalam perkara pelaksanaan eksekusi mati terhadap Fabianus Tibo dan kawan-kawan. Beberapa bulan sebelum akhirnya Fabianus Tibo dan kawan-kawan dieksekusi mati, mengalir pembelaan agar Tibo dan kawan-kawan tidak dieksekusi mati, dengan berbagai dalih. Di antara dukungan itu datangnya dari Frans Seda, yang sepanjang Orde Baru berkuasa selalu menduduki posisi penting. Frans Seda ketika itu pernah menggemakan ancaman akan memisahkan diri dari NKRI bila Fabianus Tibo dan kawan-kawan tetap dieksekusi mati, yaitu akan mendirikan negara Timor Raya. Akhirnya, Tibo dieksekusi pada 22 September 2006. Ancaman kosong itu, tak terbukti hingga kini.

Begitu juga ketika terjadi bentrokan antara Mahasiswa Sekolah Tinggi Theologi Injili Arastamar (SETIA) dengan warga Kampung Pulo, Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. SETIA yang didirikan pada tanggal 11 Mei 1987, memiliki fasilitas yang mampu menampung 1.500 orang. Selain itu, SETIA memiliki 6 program studi yakni Teologi, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Guru TK/SD (PGTK/PGSD), PGSLTP jurusan matematika dan bahasa Inggris, D3 Akademi Perawatan, dan Sekolah Menengah Teologi Kristen.

Sebagaimana diberitakan detikcom, pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2008, sekitar 200 mahasiswa SETIA yang didampingi perwakilan dosen, rektor dan pimpinan Gereja Nasional mengadu ke DPR. Mereka ditemui perwakilan Fraksi PDIP (Gayus Lumbuun), dan Fraksi PDS (Ruyandi Hutasoit dan Carol Daniel Kadang Ketua FPDS) di ruang rapat Komisi VII DPR.

Pada kesempatan itu, mereka juga mengumbar ancaman, “Kita minta ada kepastian, kita ingin kembali belajar dengan tenang di sana. Memang di sini kami ini minoritas, tetapi di daerah kami, kami mayoritas. Kami siap mendirikan negara baru,” kata salah satu perwakilan dari SETIA. (Detikcom 29/7/2008).

Ancaman mau mendirikan negara baru atau mau memisahkan diri dari NKRI, selalu diumbar, karena menurut pengalaman sejarah, senior-senior mereka di awal-awal kemerdekaan setelah mengumbar gertakan kosong seperti itu –apalagi dengan mendapat dukungan dari nasionalis sekuler seperti Moh Hatta– terbukti berhasil menggagalkan dimasukkannya tujuh kata yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Keberhasilan di masa lampau dengan mengumbar gertakan kosong seperti itu, setiap ada kesempatan terus diulang-ulang, sebagaimana terjadi pada konflik antara mahasiswa SETIA dengan warga sekitarnya, dan tentu saja pada kasus penolakan terhadap RUU APP (kini menjadi RUU Pornografi) yang dicurigai membawa misi Islamisasi. Keberanian kalangan Kristen-Katholik ini semakin menjadi-jadi karena mendapat dukungan dari nasionalis sekuler, penganjur kesesatan, ulama su’ dan sebagainya, termasuk dukungan dari sejumlah media massa (cetak dan elektronik).

Bila pada masa sebelum reformasi, yang gemar menggertak dan mengumbar ancaman kosong itu hanya kalangan Kristen-Katholik saja –padahal sepanjang Orde Baru kebijakan rezim saat itu menguntungkan mereka– kini umat Hindu (terutama yang berada di Bali) juga ikut latah mengadopsi gaya seperti itu, yaitu mengancam dan menggertak mau memisahkan diri dari NKRI hanya karena persoalan tidak esensial.

Misalnya, ketika pada Januari 2000 salah satu tokoh PPP dan tokoh ICMI AM Saefudin mempertanyakan apa agama yang sesungguhnya dianut oleh Megawati, karena kedapatan sedang melakukan sembahyang (ritual agama Hindu) di salah satu Pura di Bali, saat Mega berkunjung kesana. Hal yang tidak esensial seperti itu saja, sudah mampu membuat orang Bali beringas.

Sesungguhnya, yang beringas dan gemar menggertak mau memisahkan diri dari NKRI itu, adalah orang Bali yang sudah jadi politisi. Mereka mengajak masyarakat yang sebelumnya sudah terbakar (emosional) dengan iming-iming imbalan tertentu. Masyarakat Bali pada umumnya, tidak mempunyai watak demikian.

Hal itu bisa terjadi, karena di Bali parpol yang dominan adalah PDI-P, dan khususnya adalah PDI-P ‘faksi’ Kristen-Katholik yang kental muatan Islamophobia-nya. Anggota PDI-P di luar Bali yang bukan Kristen-Katholik saja, mencemooh sikap beringas dan gemar mengancam seperti itu. Apalagi kini, ada PDS. Maka makin sempurnalah. Ditambah lagi Gubernur Bali saat ini dijabat oleh Mangku Pastika, yang ke-Hinduan-nya sudah kian luntur karena bertahun-tahun menjadi kaki tangan CIA di dalam memberantas terorisme.

Nampaknya, Mangku Pastika punya dendam tersendiri terhadap apa-apa saja yang berbau Islam. Dan, RUU Pornografi, menurut pandangan Mangku Pastika, membawa misi Islam, sehingga harus ditolak.

 

RUU Pornografi

Ade Armando yang turut hadir pada acara Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para wakil masyarakat di Bali sekitar pertengahan Oktober lalu, menggambarkan keadaan forum itu dengan ungkapan sangat buruk. Bali merupakan salah satu dari tiga Provinsi yang menjadi basis penolakan RUU Pornografi. Selain Bali, juga Sulawesi Utara dan DI Yogyakarta. Keadaan yang sangat buruk itu dijabarkan Ade Armando sebagai berikut:

 

1.      Suasana sungguh tak terkendali, bahkan oleh Gubernur. Walau ada sejumlah tokoh masyarakat Bali berbicara dengan tenang, puluhan undangan datang bukan untuk berdiskusi tapi untuk marah dan memaki-maki. Tujuh anggota DPR yang mendukung RUU Pornografi dan berusaha menjelaskan argumen mengapa RUU ini penting, ternyata diteriaki, dimaki-maki, disuruh turun dan pulang ke Jakarta. Tak ada dialog. Bahkan memang salah satu pembicara menyatakan dirinya mewakili kaum preman.

2.      Gubernur Bali menyatakan: “Kami bukan saja menolak RUU Pornografi tapi juga menolak membahasnya!”

3.      Pasal-pasal RUU yang dipersoalkan sama sekali tak dibicarakan. Sebagian peserta masih berbicara bahwa kalau disahkan, RUU ini akan mengkriminalkan para turis berbikini di pantai-pantai Bali, mengkriminalkan arca-arca dan patung-patung Bali dan akan mengkriminalkan adat istiadat Bali. Nyata sekali para pembicara ini termakan propaganda dan disinformasi yang menyesatkan tentang isi RUU.

4.      Kelompok Islam tidak diundang dalam acara ini. Wakil MUI Bali akhirnya bisa hadir setelah bergerilya mencari cara untuk bisa masuk ke ruangan. Sepanjang acara, mereka, tentu saja, tidak punya kesempatan untuk berkomentar (walau kemudian, saya katakan pada mereka: tak perlulah MUI bicara dalam suasana panas begini).

5.      Wakil PDS di DPR jelas-jelas berusaha memanfaatkan acara ini. Tanpa bicara isi RUU, ia memanfaatkan waktu untuk bicara dengan satu pernyataan singkat: “Sejak awal PDS menolak RUU Pornografi ini.” Tepuk tangan pun bergemuruh.

6.      Kampanye negatif dengan sangat kasar sangat terasa. Ketua MUI Bali menunjukkan pada saya berita Media Indonesia yang memuat informasi bohong dengan seolah-olah mengutip pernyataan Ketua MUI Bali bahwa dia mendukung penolakan atas RUU Pornografi. Saya sarankan pada dia, kirimkan surat ke Media Indonesia dan Dewan Pers dan koran-koran besar lain bahwa Ketua MUI Bali tidak pernah menyatakan hal itu. Saya katakan, kalau Bapak tidak membantah, orang akan menyangka bahwa MUI Bali memang mendukung penolakan.

7.      Bagaimanapun kondisi Bali lebih baik daripada Rapat Dengar Pendapat Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara, seorang pendukung RUU Pornografi dipukul tatkala menyatakan dukungannya atas RUU Pornografi.

8.      Sepanjang acara, ancaman bahwa Bali akan memisahkan diri dari NKRI kalau RUU ini disahkan berulang-ulang disampaikan.

 

Gambaran Ade Armando itu dipublikasikan di milis journalisme. Mengakhiri ‘laporannya’ itu Ade Armando mengatakan, “Di Bali, saya belajar, perjalanan kita menuju masyarakat demokratis yang beradab memang masih jauh dari kenyataan. FPI cuma salah satu contoh. Contoh-contoh lainnya tersebar di mana-mana. Tapi, memang, kata siapa hidup ini mudah?”

Demikian ungkapan Ade Armando.

Dalam masalah ini perlu kita ingat, FPI adalah organisasi tanpa badan hukum, dan berada di luar sistem. Bila diibaratkan, FPI ‘hanyalah’ anak-anak nakal. Sedangkan DPRD adalah lembaga tinggi negara, Gubernur adalah pejabat negara. Mereka ibarat pejabat nakal, bapak yang nakal, guru yang kencing berlari.

Bali, Sulawesi Utara, dan Yogyakarta adalah daerah wilayah NKRI yang sah. Kalau terhadap FPI kemarahan sejumlah orang sudah sedemikian tingginya, bagaimana kalau yang menerapkan premanisme itu adalah Gubernur, anggota DPRD, dan petinggi partainya? Boleh jadi, kelahiran FPI justru disebabkan oleh adanya premanisme yang dianut para gubernur dan anggota DPRD seperti di Bali dan Sulawesi Utara. Boleh jadi, kelahiran FPI dimungkinkan oleh sikap arogan ala Mahasiswa SETIA, atau oleh bapak yang nakal seperti Frans Seda. Boleh jadi, kelahiran FPI didorong oleh adanya rohaniwan yang nakal dan suka memprovokasi jemaatnya seperti di Poso dan Maluku, sehingga dengan kejahatannya itu menewaskan ribuan umat Islam, termasuk anggota jemaatnya sendiri.

Di Bali dan Sulawesi Utara, Gubernur dan anggota DPRD-nya menganut premanisme, mau menang sendiri, dan berpotensi disintegratif. Masak sih sikap seperti ini didiamkan saja oleh Mendagri, Presiden, dan TNI-Polri yang salah satu fungsinya adalah menjaga keutuhan NKRI. Kalau ada sekelompok orang yang jelas-jelas menyuarakan mau memisahkan diri dari NKRI, dan hal itu disampaikan di forum bergengsi seperti di DPR RI, tentu tidak bisa didiamkan begitu saja. Mungkin TNI-Polri sudah bisa mengukur ancaman dan gertakan seperti itu. Sebab, sudah terbukti, ancaman dan gertakan seperti itu cuma omong kosong belaka.

Dari kasus heboh menolak RUU Pornografi yang diwarnai dengan ancaman mau memisahkan diri ini, kita bisa mengambil kesimpulan, bahwa kalangan Kristen-Katholik dan Hindu, selain tidak loyal kepada NKRI, bagai duri dalam daging, juga gandrung kepada hal-hal yang berbau porno. Kontribusi mereka terhadap dekadensi moral bangsa Indonesia sudah sedemikian besarnya.

Kalau akhirnya RUU Pornografi disahkan, dan SULUT, BALI dan DIY mau memisahkan diri dari NKRI, kami umat Islam di Indonesia cuma bisa bilang, “are you sure? Just do it!” (haji/tede/mua)



 

[1] Sjamsudduha, Penyebaran dan Perkembangan Islam – Katolik- Protestan di Indonesia,_Usaha  Nasional Indonesia, cet II, 1987, hal 129.