LDII Makin Berani, MUI Bungkam?


Setelah berurusan dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), dua ustadz terancam dijebloskan ke penjara. LDII makin berani, MUI bungkam. Ada apa?

Oleh Adhes Satria

LDII kini merasa punya peluru tajam untuk memberondong ustadz-ustadz yang telah mendakwahkan LDII sebagai salah satu aliran sesat di Indonesia. Yang jelas, sudah dua ustadz yang diseret LDII ke pengadilan. Selain ustadz Hajarullah Aswad, ustadz asal Tanjungpinang, LDII juga bernafsu menyeret ustadz Bambang Irawan Hafiluddin untuk dijebloskan ke dalam penjara.

Kasus ustadz Hajarullah bermula pada bulan Oktober 2007 lalu. Kala itu, pukul 07.00 WITA, ia mengisi ceramah dan dialog interaktif (talkshow) tentang aliran sesat di Radio Republik Indonesia (RRI) Riau. Saat itu sedang ramai membicarakan tentang aliran sesat al Qiyadah al-Islamiyah. Dalam ceramahnya, ia menyinggung aliran sesat lain seperti Ahmadiyah dan LDII. Untuk menyampaikan kesesatan LDII, Hajarullah menggunakan rujukan buku-buku resmi yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) yang ditulis ustadz Amin Djamaluddin dan ustadz Hartono Ahmad Jaiz.

Buku rujukan saya adalah buku terbitan LPPI yang dijual bebas di toko-toko buku. Bahkan buku itu diberi pengantar langsung oleh Ketua MUI, KH. Ali Yafie, ketika itu. Jika buku itu tidak dilarang oleh Kejaksaan Agung, kenapa saya dituntut. Kalau LDII tak suka, komplain saja langsung ke penulisnya,” begitu ustadz Hajarullah membela diri.

Anehnya – tanpa dimintai keterangan pendahuluan – oleh kepolisian, Hajarullah langsung ditetapkan sebagai tersangka. Ini membuat Hajarullah heran, dan segera melayangkan surat ke Mabes Polri. Tapi hingga kini tidak ada tanggapan. Maka sejak November 2008, ustadz Hajarullah menjalani proses hukum. Sampai tanggal 18 Februari 2009 lalu, sudah sekitar 12 kali ia menjalani persidangan.

Oleh LDII, ustadz Hajarullah dituduh melanggar pasal 156 KUHP yakni tindak pidana di muka umum menyatakan perasaan bermusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Indonesia, dengan tuntutan pidana enam bulan penjara. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun menuntut Hajarullah dengan kurungan enam bulan penjara (18/2). Tapi keanehan terjadi, Majelis Hakim malah memvonis ustadz tersebut dua tahun hukuman penjara. Berdasarkan sumber Sabili, ada indikasi ketua majelis hakim menerima “upeti” dari LDII, bilangannya antara Rp 50-150 juta.

Atas vonis hakim tersebut, pengacara Hajarullah menyatakan banding ke pengadilan tinggi di Pekanbaru. “Sampai sekarang, ustadz masih mengisi pengajian, belum dieksekusi,” ujar Dedi Sanjaya, rekan ustadz Hajarullah saat ditemui Sabili di Jakarta belum lama ini.

Dalam persidangan di PN Tanjungpinang, ada statement ketua majelis hakim sebelum memberi vonis di depan 487 ustadz yang sedang berdemo di Tanjungpinang. Mereka meliputi ketua masjid dan surau di seluruh Tanjungpinang: “Ini pembelajaran untuk seluruh ustadz, penceramah dan para dai agar tidak “vocal” dalam ceramahnya,” kata Hakim. Padahal, ulama punya kewajiban untuk menjelaskan mana hak dan mana batil. Yang menyimpang harus diluruskan.

Ketika ditanya, apa benar sikap berani LDII belakangan ini karena banyak orang LDII di birokrasi? “Nampaknya begitu. Indikasinya, dalam persidangan selalu ada yang berpakaian dinas, bahkan berseragam angkatan, dan pangkatnya lumayan tinggi. Mereka rutin datang setiap sidang,” imbuh Dedy.


Kasus Bambang Irawan

Sebelumnya (2006), kasus serupa juga dialami mantan aktivis Islam Jamaah (LDII) Bambang Irawan Hafiluddin. Ia diadukan bekas organisasi yang pernah ia geluti ini dengan tuduhan mencemarkan nama baik. Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Bekasi, Bambang dikenai hukuman pidana penjara empat bulan. Bambang pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Anehnya lagi, Pengadilan Tinggi Bandung malah menetapkan pidana penjara yang lebih lama, yakni enam bulan kurungan penjara.

Perjuangan ustadz Bambang mencari keadilan terus berlanjut. Ia dan kuasa hukumnya mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Tapi, pada 19 Februari 2009 lalu – berdasarkan putusan MA tanggal 28 April 2008 – PN Bekasi memberitahukan lewat surat resmi bahwa permohonan kasasi Bambang ditolak. Untuk keperluan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 22 April 2009 lalu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi telah mengeluarkan surat panggilan terpidana Bambang Irawan Hafiluddin.

Kuasa Hukum Bambang Irawan, H Abdul Chalim Soebri, SH menegaskan, pihaknya telah mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan putusan MA berupa Peninjauan Kembali (PK) dan grasi kepada Presiden RI melalui Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 20 Februari 2009. Mengingat pengajuan grasi tersebut masih dalam proses hukum, kami berharap agar Kejaksaan Negeri Bekasi tidak melaksanakan putusan pengadilan dengan terburu-buru.

“Ada beberapa alasan diajukannya permohonan penundaan pelaksanaan putusan MA, diantaranya: proses hukum grasi sedang berjalan, klien kami bukan pelaku tindak pidana sadis sehingga putusan MA tak perlu tergesa-gesa. Kami menduga dan punya alasan kuat terhadap pelaksanaan putusan MA terkesan dipaksakan atas keinginan dan tekanan kelompok atau pihak tertentu,” kata Chalim saat dijumpai Sabili.

Sejak awal, Bambang memang tidak pernah memenuhi panggilan untuk hadir dalam persidangan. Jika panggilan ketiga tak juga hadir, pihak kejaksaan akan menjemput. “Ada indikasi LDII yang bernafsu untuk menjebloskan Bambang ke penjara. Saat ini kami masih menunggu proses grasi ke presiden, dan sampai kini belum ada tanggapan. Yang jelas, ada aroma kepentingan politik dalam kasus Bambang,” tukas Chalim.

Chalim berharap dukungan umat Islam untuk melawan arogansi LDII yang makin berani. Untuk itu MUI diharapkan segera menjelaskan kepada umat dan pemerintah tentang kesesatan LDII. “MUI jangan bungkam, jangan menunggu kerusuhan lebih luas lagi. Ini menyangkut akidah yang harus diluruskan.”


MUI Bungkam

Saat dimintai komentarnya tentang kasus yang menimpa ustadz Hajarullah Aswad dan Bambang Irawan, Ketua LPPI Amin Djamaluddin pun mengaku bingung. “Saya sudah sampaikan saat menjadi saksi di pengadilan, bahwa yang menulis buku kesesatan LDII itu saya. Bahkan buku itu dijual bebas di toko buku mana pun ada. Datanya pun saya pertanggungjawabkan. Jadi seharusnya saya yang dituntut, bukan yang membaca. Kalau yang baca dituntut, berapa banyak yang akan dituntut LDII?” Ujar Amin.

Peneliti aliran sesat Ustadz Hartono Ahmad Jaiz tak memungkiri, LDII belakangan ini makin berani saja. Kenapa kian berani? Pertama, kehadiran KH Ma’ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII yang berlangsung di Balai-Kartini-Jakarta, Selasa 6 Maret 2007, kendati atas nama pribadi. Padahal, MUI telah mengeluarkan ketetapan bagi seluruh pengurusnya berupa larangan menghadiri acara-acara yang diselenggarakan LDII. Alasannya, MUI tetap menyatakan LDII sebagai aliran sesat, meski mereka telah mengampanyekan LDII sudah berubah dengan paradigma barunya.

Kedua, kehadiran Jusuf Kalla (JK) Ketua Umum Golkar dan Wakil Presiden RI di markas LDII Kediri, Jawa Timur, pada 23 Januari 2009 lalu. Kehadiran Jusuf Kalla saat itu untuk meresmikan masjid dan menara pondok Pesantren LDII Burengan, Kediri. JK juga meminta dukungan LDII dalam pemilu legislatif dan pilpres mendatang. “Di LDII ini serasa rumah sendiri, untuk itu saya sebagai Ketua Umum Golkar dan Wapres meminta dukungan bapak-bapak pimpinan ponpes Burengan dan pengurus DPP LDII dalam pemilu dan pilpres mendatang,” pinta JK.

Ketiga, beberapa waktu lalu (16/1), MUI Provinsi DKI Jakarta membuka Pelatihan Pembekalan Kader Dai – Da’iyah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi DKI Jakarta di Aula Yayasan Minhajurrosidin, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Yang sangat disesalkan, ada oknum pengurus MUI yang sedang meneliti LDII, malah difasilitasi LDII, mulai dari tiket pesawat terbang, hotel hingga uang saku. Malah dalam ijtima’ ulama Komisi Fatwa MUI di Padang Panjang – entah diundang atau tidak – LDII terdaftar dalam buku hadir terbitaan MUI Pusat. “Saya protes keras dan minta klarifikasi, sejak kapan urusan LDII dengan MUI selesai. Mana bukti ini sudah selesai?” tanya Amin Djamaluddin.

Ketika ustadz Bambang dan Hajarullah teriak untuk meminta dukungan umat Islam, khususnya MUI, tak satu pun pengurus MUI yang bergeming alias bungkam. Saat dikonfirmasi Sabili, ihwal MUI tak bersuara menyikapi kasus ini, Ketua MUI KH Cholil Ridwan menegaskan, pihak MUI masih menunggu kedua ustadz itu datang ke MUI.

Kita tak ingin ada pengurus MUI yang pura-pura tidak tahu. Melayani umat, tidak harus menunggu. Kita juga berharap, tuntutan LDII terhadap dua ustadz yang dizalimi, tak membuat para pendakwah melemah.

Sumber: http://sabili.co.id/index.php/200905261782/Liputan/LDII-Makin-Berani-MUI-Bungkam.htm