Lingkaran Kasus Dendeng dan Abon Babi


KALAU benar dugaan sementara orang, bahwa diangkatnya kasus dendeng dan abon oplosan (daging sapi dicampur dengan daging babi) merupakan sebuah upaya untuk meredam kasus kekisruhan Pemilu 2009 khususnya berkenaan dengan DPT (Daftar Pemiliu Tetap), maka betapa kasihannya rakyat Indonesia yang mayoritas 90-an persen beragama Islam ini. Karena, haknya untuk memperoleh makanan yang halal dan sehat tidak begitu diperhatikan pemerintah. Kalau toh ada perhatian hingga dipublikasikan secara luas oleh media massa, itu pun dalam rangka mengalihkan perhatian terhadap adanya isu lain yang sedang hangat berkembang.

babi1

babi2babi3babi4babi5

Rita Ayuningtyas/kps

Inilah dendeng-dendeng yang dilarang.

Namun demikian, kita berbaik sangka saja, bahwa terkuaknya kasus dendeng dan abon oplosan tadi merupakan bukti keseriusan aparat pemerintah di dalam melindungi konsumen dari makanan haram dan tidak sehat. Hanya saja tampaknya, kekhawatiran dan kecurigaan seperti tertulis di atas, memang beralasan. Karena, belum lekang dari ingatan tentang berbagai praktik kecurangan yang dilakukan sejumlah pedagang dan produsen makanan (lihat tulisan di nahimunkar.com berjudul Aneka Praktek Batil Menjijikkan Demi Uang, October 8, 2008 9:05 pm).

Selain itu, di sebuah stasiun TV swasta (Trans TV) pernah pula dilaporkan tentang perbuatan curang dan tidak bertangggung jawab sejumlah orang yang memproduksi makanan dari bahan-bahan yang tidak layak, kemudian dipasarkan di pasar tradisional, hingga dikonsumsi oleh anak-anak sekolah.

Antara lain, produsen nugget dari bahan ayam tiren (bangkai ayam) yang diolah dengan terigu kadaluwarsa, dicampur formalin atau benzoat. Makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan ini, dijual bebas di pasar tradisional dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan nugget olahan pabrik. Dengan harga yang relatif murah, maka sudah jelas sasarannya adalah masyarakat kelas menengah ke bawah.

Selain dijual dalam bentuk belum masak, nugget tadi juga dijual dalam bentuk matang oleh pedagang gorengan yang biasa mangkal di sekitar sekolah-sekolah. Tentu saja yang dimaksud dengan sekolah-sekolah di sini, bukanlah sekolah yang diminati kalangan menengah ke atas, tetapi kalangan menengah ke bawah.

Selain nugget, juga dilaporkan oleh Trans TV tentang kecurangan sejumlah pembuat otak-otak yang menjadikan ikan busuk sebagai bahan bakunya. Sebagaimana produsen nugget tadi, produsen otak-otak ini juga menggunakan terigu kadaluwarsa dan tak lupa membubuhi formalin atau benzoat saat mengolah otak-otak. Dengan menggunakan ikan busuk dan terigu kadaluwarsa, maka biaya produksi bisa ditekan, dan harga jual jauh di bawah produk sejenis yang layak konsumsi.

Selain nugget dan otak-otak, sebelumnya pernah juga dilaporkan tentang penggunaan zat pewarna tekstil pada sejumlah makanan yang banyak dijual di sekitar sekolah-sekolah bagi kalangan menangah ke bawah. Masyarakat kelas menengah ke bawah ini memang banyak dikelilingi makanan yang tidak layak konsumsi. Karena daya beli rendah, mereka lebih cenderung membeli makanan yang semurah mungkin, meski berbahaya bagi kesehatan. Dari komunitas ini, kelak akan dihasilkan generasi yang tidak saja miskin tetapi juga mengidap berbagai penyakit, sehinga mudah mati. Mudah-mudahan saja kondisi ini bukan sesuatu yang memang direncanakan atau diciptakan dalam rangka menekan jumlah penduduk (miskin) karena program KB dinilai kurang efektif lagi.


Dendeng dan Abon Oplosan

Sekitar pertengahan April 2009, BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) menemukan lima merek dendeng dan abon sapi yang positif mengandung babi, yaitu: Dendeng Cap Kepala Sapi 250 gram (produsen tidak diketahui), Abon dan dendeng sapi Cap Limas 100 gram (produsen fiktif), Abon dan dendeng rasa sapi asli Cap ACC (produsennya tidak diketahui), Dendeng sapi Istimewa merek Beef Jerky Lezaaat (diproduksi oleh MDC Food Surabaya), Dendeng sapi Istimewa No. 1 cap 999 (diproduksi S Hendropurnomo Malang).

Menurut Husniah Rubiana Thamrin (Kepala BPOM), lembaganya melakukan sampling terhadap 15 merek dendeng dan 20 abon sapi di enam kota seperti di Jambi, Jakarta, Semarang, Surabaya, Bogor, dan Bandung. Dari hasil pengujian, ditemukan lima dendeng positif mengandung babi. Keberadaan DNA babi di dalam dendeng tersebut berhasil dideteksi melalui alat bernama The real-time PCR (polymerase chain reaction).

Menurut Gustiana Djahir dari YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), membedakan daging babi yang terkandung dalam abon maupun dendeng sapi secara kasat mata, merupakan hal yang sulit. Untuk itu, jaminan keamanan bagi setiap produk yang dipasarkan harus mutlak dan harus lebih ketat lagi pengawasannya. Dalam hal ini, pengawasan ketat harus dilakukan Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian. Kewajiban Dinas Perindustrian tidak sekedar memberi izin tetapi juga memantau praktek produksinya.

Bagi Indah Sukmaningsih, juga dari YLKI, kebohongan yang dilakukan para produsen dendeng babi harus mendapatkan balasan setimpal. Terlebih pihak produsen ada yang menyertakan label halal dalam produknya. Mereka perlu ditindak tegas, sebelum masyarakat bertindak brutal. Menurut Indah pula, para produsen dendeng babi telah melanggar undang-undang perlindungan konsumen, terutama pada pasal 8 ayat 1 huruf A UU Nomor 8 tahun 1999. Ancaman hukumannya bisa berupa penjara di atas lima tahun dan denda ratusan juta rupiah.

Beredar luasnya dendeng bercampur daging babi antara lain disebabkan oleh keterbatasan personel BPOM yang tidak sebanding dengan jumlah produk makanan dan minuman yang beredar dipasaran. Sehingga peluang terpantaunya kecurangan adanya penyimpangan yang dilakukan pihak produsen cukup besar. Selain itu, hal ini juga merupakan bukti ketidakmampuan (ketidakmauan?) pemerintah mengontrol peredaran produk makanan dan minuman di pasaran.

Oleh karena itu, menurut Indah, diharapkan peran berbagai pihak untuk menutup celah ini, misalnya dari bupati atau ormas keagamaan. Indah berharap, ormas-ormas keagamaan seperti jamaah pengajian dan elemen masyarakat lain bersikap proaktif dalam melindungi anggotanya dari produk makanan dan minuman yang tidak sesuai ajaran agamanya. Caranya dengan melakukan tindakan konkrit mengawasi peredaran makanan dan minuman.

Sementara itu, MUI (Majelis Ulama Indonesia) menolak bertanggungjawab atas beredarnya daging dendeng babi yang bersertifikasi halal. Karena, bisa jadi sertifikat itu dipalsu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Apalagi, menurut Amidhan, tugas MUI hanya mensertifikasi, sedangkan fungsi pengawasan ada pada instansi pemerintah seperti BPOM, Depag, atau Depkes.

Menurut Amidhan pula, sertifikasi halal berlaku untuk masa dua tahun. Pada masa tiga bulan menjelang berakhirnya masa berlaku sertifikat, pihak produsen harus mengajukan kembali perpanjangan sertifikat halal yang telah dimiliki. Dalam rentang waktu dua tahun, menurut Amidhan, banyak hal yang bisa terjadi. Di antaranya adalah penyimpangan yang dilakukan pihak produsen. Saat diajukan ke MUI produk yang bersangkutan setelah diuji betul-betul halal. Tapi bila setelah itu dicampur zat lain yang membuatnya tidak halal, itu di luar kekuasaan MUI. Kalau masalah ini dibebankan sepenuhnya kepada MUI, menurut Amidhan, sungguh tidak adil karena MUI bukan lembaga pengawasan.


Kasus Ajinomoto

Hampir satu dasawarsa yang lalu, pernah heboh kasus Ajinomoto. Ketika itu diduga ada unsur babi dalam penyedap masakan (monosodium glutamat/MSG) produksi PT Ajinomoto. Hasanuddin yang ketika itu menjabat sebagai Sekretaris Komisi Fatwa MUI menjelaskan, pada tanggal 30 Juni 2000 PT Ajinomoto mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat halal kepada MUI. Maka, Lembaga Pengkajian dan Pengawasan Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) memproses sebagaimana mestinya.

Pada tanggal 9 September 2000, dilangsungkan rapat LP POM MUI dengan Komisi Fatwa MUI mengenai adanya penggantian salah satu bahan penolong, yaitu bacto soytone menggantikan poly peptone, tanpa dilaporkan ke MUI terlebih dulu, sementara produk telah beredar luas. Bahan penolong itu dianggap mengganggu kehalalan produk. Setelah melalui proses yang panjang berupa audit ke perusahaan serta penelitian pustaka sehingga diperoleh kepastian dan bukti-bukti, tanggal 16 Desember 2000 Komisi Fatwa memutuskan keharaman MSG yang menggunakan bacto soytone.

Menurut penjelasan Hasanuddin ketika itu, bakteri dalam pembuatan MSG sudah terkena najis, karena diberi makan dengan bacto soytone yang dibuat dengan enzim porcine babi yang menyatu sedemikian rupa, dan tidak pernah disucikan dengan cara yang diajarkan Islam. Walau tidak terdeteksi, bukan berarti tidak ada unsur babi. Jadi, belum tentu halal.

Tanggal 19 Desember MUI memanggil manajemen PT Ajinomoto, meminta perusahaan terkait menarik produk dari peredaran serta minta maaf kepada masyarakat khususnya umat Islam. Pihak Ajinomoto mengakui hal itu.

Namun, kasus Ajinomoto dihentikan karena dianggap tidak cukup bukti. Menurut Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Ruslan Aspan menjelaskan, MSG dibuat dari fermentasi molase oleh bakteri, sehingga menjadi asam glutamat, kemudian ditambah soda. Bakteri dibiakkan dalam media bacto soytone produksi Difco Inc, AS. Bacto soytone adalah protein kacang kedelai yang proses pemecahannya menjadi asam amino menggunakan katalisator enzim porcine dari pankreas babi. Namun, enzim ini tidak ikut dalam bacto soytone.

Menurut Ruslan kala itu, hasil pemeriksaan laboratorium POM bersama LIPI menunjukkan, tidak ada cemaran baik lemak, protein maupun DNA babi dalam bacto soytone serta dalam MSG.

Sedangkan menurut Dr Ir Anton Apriyanto dari Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor (IPB), MUI sudah tepat. Dari sisi pemanfaatan, penggunaan barang haram untuk produksi pangan adalah haram. Tidak perlu lagi dideteksi, apalagi metode analisis tidak mampu mendeteksi. Menurut Anton pula, masalah halal dan haram bukan hanya masalah materi. Apalagi semua teknik deteksi yang dikenal di dunia ilmiah mempunyai keterbatasan. Bagaimana bisa memilah jenis protein dari enzim porcine protease dengan protein dari kacang kedelai. Selain itu, ada keterbatasan kemampuan mendeteksi, jika jumlah zat terlalu kecil.

Dari sisi produksi bacto soytone, berdasarkan proses enzimatis yang dipelajari Anton dan kolega di IPB, secara komersial hampir tidak ada yang memisahkan enzim dari hidrolisat. Enzim adalah protein, demikian juga kandungan terbesar kedelai. Karena bacto soytone untuk makanan bakteri, bukan manusia, dianggap tidak ada gunanya memisahkan enzim. Kesimpulannya, enzim itu ada dalam bacto soytone.

Sebagian kalangan menilai, dihentikannya kasus Ajinomoto merupakan bukti ketidak berpihakan Presiden (Gus Dur ) kala itu terhadap kepentingan ummat Islam. Presiden lebih menekankan pada kepentingan politik dan ekonomi semata. Ia khawatir kasus Ajinmoto akan mengganggu investasi Jepang di Indonesia.

Ketika itu, kasus Ajinomoto sempat mebuat seorang Anton Apriantono menjadi sedemikian sedihnya. Sehingga, ia menyempatkan diri melakukan klarifikasi melalui e-mail, sebagai berikut:

Dear Kolega IPB,

Saya menjadi sedih mengikuti pemberitaan kasus Ajinomoto dan diskusi di milis ini. Beginilah Indonesia, semua persoalan selalu tidak lengkap dan jelas pemberitaannya sehingga selalu dipandang negatif dan yang paling parah adalah selalu dikaitkan dengan politik, padahal permasalahan sebenarnya cukup sederhana yaitu KELALAIAN, KETIDAKTAHUAN DAN KEBANDELAN (STUBBORN). Seharusnya kita sebagai ilmuwan bisa lebih bijak dan teliti dalam menyikapi suatu persoalan, cek dulu kebenaran dan duduk persoalan yang sebenarnya. Tetapi itulah ..akibat ketidaktahuan.. sehingga menimbulkan dugaan-dugaan yang tidak perlu. Untuk itu perkenankan saya memberikan beberapa penjelasan, yang saya yakin, cukup akurat karena saya cukup mengetahui persis duduk persoalannya.

Hal-hal yang perlu saya jelaskan adalah sbb:

1. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI atas respons dan tanggungjawab MUI dalam masalah makanan halal, dimana lembaga ini dibentuk setelah terjadinya kasus lemak babi yang menghebohkan di tahun ’80an. Pada waktu pendirian lembaga ini MUI mengadakan kerjasama dengan IPB yang dituangkan dalam bentuk MOU, sehingga LPPOM MUI memiliki kantor di IPB dan melibatkan cukup banyak staf IPB untuk menjalankan tugas-tugas yang diemban.

Saya terlibat dalam tugas-tugas LPPOM MUI sejak tahun-tahun awal berdirinya yaitu sebagai auditor. LPPOM MUI memiliki missi membantu konsumen dan produsen dalam memproduksi dan menyediakan pangan, obat-obatan dan kosmetika halal.

Dalam masalah ini MUI bekerjasama dengan Depkes dan Dep Agama, hal ini dituangkan dalam bentuk ikatan formal (maaf saya lupa bentuk ikatannya). Walaupun demikian LPPOM MUI bekerja atas dasar voluntir, tidak memiliki kekuatan hukum, yang memiliki kekuatan hukum yaitu lembaga pemerintah, sedangkan LPPOM MUI adalah lembaga nonpemerintah dan nonprofit. Jadi pemeriksaan halal akan dilakukan oleh MUI apabila ada yang meminta (bukan keharusan!!). Pemeriksaan awal dilakukan oleh LPPOM MUI (dalam banyak kasus lain bersama-sama dengan auditor dari Depkes dan Depag) yang akan menerjunkan para auditornya (kebanyakan staf IPB, untuk yang di pusat, sedangkan yang di daerah, seperti di Jatim banyak melibatkan juga para staf pengajar baik yang dari Unibraw maupun PT lainnya), yang akan memeriksa sistem jaminan halalnya, administrasi dan manajemen, produksi dan bahan-bahan yang digunakan. Hasil auditing kemudian dibicarakan di tingkat LPPOM MUI pusat, apabila masih ada yang dianggap kurang maka dikembalikan ke perusahaan yang diaudit untuk diperbaiki.

Apabila proses di tingkat LPPOM MUI dianggap selesai maka persoalan dibicarakan di tingkat komisi fatwa MUI. Di komisi fatwa MUI, apabila tidak ada hal-hal khusus (persoalannnya sudah jelas), maka tinggal mengesahkannya sehingga keluarlah sertifikat halal. Akan tetapi apabila ada hal-hal khusus seperti hal-hal yang meragukan, maka komisi fatwa akan bekerja lebih lanjut untuk menetapkan kehalalannya dari segi syariah.

Jadi pada dasarnya untuk menetapkan kehalalan ini para ilmuwan bekerjasama dengan ulama syariah (komisi fatwa MUI). Perlu diketahui pula bahwa komisi fatwa MUI terdiri dari ahli syariah dari berbagai kalangan (NU, Muhamadiyah, Persis, dll). Perlu pula diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk sertifikasi halal ini sangat rendah, LPPOM MUI hanya menarik biaya antara ratusan ribu sampai maks 2 juta rupiah per produk (tergantung pada besar kecilnya perusahaan), biaya ini terendah di dunia untuk suatu sertifikat halal. Bayangkan kami sebagai auditor tidak memiliki gaji, yang ada hanya uang jalan yang besarnya Rp 100.000 per hari jika melakukan auditing, ada juga uang rapat auditor, tapi juga sangat kecil. Jadi saya yakin LPPOM MUI adalah benar-benar lembaga nonprofit.

2. Dalam masalah Ajinomoto ini, sebetulnya memang benar yang dipersoalkan adalah porcine (enzim dari babi) yang digunakan dalam salah satu rangkaian produksinya, tepatnya adalah salah satu nutrient media untuk pertumbuhan mikroba (perlu dicatat disini adalah nutrient ini diproduksi oleh perusahaan lain, bukan oleh Ajinomoto). Disini permasalahannya berbeda dengan kotoran babi yang digunakan untuk pupuk tanaman (jangan lupa dari segi memanfaatkan kotoran babi, ini adalah kegiatan haram, menurut saya, karena memanfaatkan produk babi yang haram, segala kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan babi dan khamr serta turunannya dilarang) karena kotoran tersebut terpisah dengan buah, juga tidak sama dengan ikan yang makan kotoran manusia karena ikannya bisa dipuasakan.

Pada proses-proses bioteknologi yang melibatkan mikroba, semua media (mengandung nutrien untuk pertumbuhan mikroba) bercampur dengan mikroba dan produk yang dihasilkan. Pada waktu membuat starter, jika salah satu nutriennya mengandung komponen turunan babi maka starter tersebut akan bercampur dengan komponen tersebut. Starter yang didalamnya terikut komponen haram ini kemudian digunakan untuk memproduksi MSG. MSG yang diperoleh kemudian dipisahkan dan dimurnikan. Dari sini kita bisa memahami jika komisi fatwa MUI memutuskan bahwa produk MSG dengan cara ini haram karena logikanya dianalogikan dengan pembuatan whey dari air susu dengan menggunakan porcine (enzim dari babi), whey yang dihasilkan haram.

Keharamannya menurut saya karena dua hal yaitu karena bercampur (walaupun sesudahnya dipisahkan) dan karena memanfaatkan bahan yang berasal dari babi untuk pembuatan bahan pangan (pemanfaatan ini ada yang membolehkan apabila digunakan bukan untuk konsumsi, dalam hal ini bersifat khilafiyah, tetapi kalau untuk konsumsi setahu saya semua sepakat untuk mengharamkannya).

Terus terang kami di LPPOM MUI juga terjadi perdebatan seru mengenai ini, tetapi akhirnya persoalan dibawa ke komisi fatwa MUI dan diputuskan disana. Sebetulnya fatwa MUI ini juga sejalan dengan pendapat moslem scholar dari IFANCA (organisasi sertifikasi halal terbesar di USA) yaitu Dr. Muhammad Munir Chaudry, yaitu produk bioteknologi akan halal apabila dalam rangkaian produksinya menggunakan bahan-bahan yang halal, termasuk media dan nutrien mikrobanya. Ternyata untuk Kosher (makanan halal untuk Yahudi) menerapkan peraturan yang sama. Silahkan baca Chaudry, M.M.,Regenstein, J. M., 1994. Implications of biotechnology and genetic engineering for kosher and halal foods. Trends in Food Sci.Technol, 5,165-168.

3. Sebetulnya dua tahun yang lalu MSG yang diproduksi oleh Ajinomoto Indonesia telah dinyatakan halal dan telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Dengan dasar sertifikat halal MUI itulah Ajinomoto Indonesia dapat mengajukan pencantuman label halal ke Ditjen POM Depkes (yang berwenang dalam masalah perlabelan produk pangan jadi adalah Depkes, bukan MUI). Masalahnya, pada 6 bulan terakhir ini pihak Ajinomoto merubah salah satu ingredien yang digunakan untuk produksi dengan ingredien yang bermasalah tanpa melaporkannya ke LPPOM MUI. Dalam perjanjian yang ditandatangani oleh pihak Ajinomoto, apabila terjadi perubahan maka harus melaporkan ke LPPOM MUI sebagai yang memeriksa kehalalannya untuk dievaluasi terus kehalalannya.

Seandainya prosedur tsb dijalankan maka apa yang terjadi sekarang seharusnya tidak terjadi karena tentu saja LPPOM MUI akan mengevaluasi dulu kehalalannya sebelum produksi dilangsungkan dan dipasarkan. Jadi peyebabnya masalah ini yang pertama adalah ..KELALAIAN.. pihak Ajinomoto.

4. Sebetulnya pihak Ajinomoto juga beberapa bulan yang lalu pernah menanyakan secara pribadi ke saya tentang masalah ini, pada waktu itu saya jawab produknya tidak halal karena alasan-alasan yang saya kemukakan diatas, tetapi mereka rupanya belum percaya. Pada waktu diaudit oleh auditor LPPOM MUI permasalahan ini juga sudah dikemukakan dan produknya diragukan, akan tetapi kelihatannya pihak Ajinomoto belum bisa menerima sehingga persoalannya dibawa ke komisi fatwa. Seandainya saja pada waktu itu Ajinomoto mau merubah, mungkin persoalannya tidak akan mencuat seperti sekarang. Jadi inilah yang saya katakan penyebab masalah ini adalah…KETIDAKTAHUAN DAN STUBBORN….

5. Kasus pemusnahan produk akibat menggunakan ingredien haram sebetulnya bukan yang pertama kali terjadi. Kasus ini terjadi di industri flavor yang memproduksi berbagai jenis flavorings untuk bahan pangan. Kebetulan salah satu auditor LPPOM MUI yang terlibat adalah saya sendiri. Salah satu produk flavor yaitu yang termasuk savoury/meat flavour (yang digunakan diantaranya untuk mie instant) salah satu ingredien yang dipakai untuk pembuatannya yaitu sistein. Ternyata sistein ini dibuat atau diperoleh dari rambut manusia. Menurut kami (LPPOM MUI) sistein ini tidak boleh digunakan, komisi fatwa MUI kemudian menegaskannya bahwa ya barang itu haram. Pihak produsen diberitahu dan bagusnya mereka cepat mengambil tindakan yaitu memusnahkan puluhan ton meat flavor yang sudah diproduksi, sebagian lagi diekspor ke negara nonmuslim. Dengan demikian selamatlah si produsen tadi karena kasusnya tidak terekspos keluar. Bisa dibayangkan kalau sempat terekspos yakin masyarakat akan geger karena dampaknya diantaranya hampir semua produk mie instant harus ditarik, belum lagi produk-produk lainnya yang menggunakan flavor tersebut.

Jadi … persoalan awalnya murni tidak ada unsur politik, persaingan dagang, dll… Kalau sekarang terlihat kisruh, ya itulah Indonesia… baru sampai situ taraf budaya kita. Ya kita yang intelek tentunya harus bertindak, di antaranya:

1. Menyumbangkan tenaga dan pemikiran kita untuk menuntaskan permasalah-permasalahan umat, salah satunya yaitu produk bioteknologi ini, bagaimana hukumnya.. apa saja syaratnya agar produknya menjadi halal.

2. Menjaga jangan sampai ikut membingungkan masyarakat, masyarakat kita masih sangat awam, kalau kita belum tahu duduk persoalannya lebih baik diam dulu, sambil mencari tahu dan mencoba mencari penyelesaiannya.

3. Tidak berburuk sangka karena ..sebagian dari buruk sangka adalah dosa… (Al-Quran, Al-Hujuraat ayat 12).

Demikian penjelasan saya, mohon maaf apabila ada penjelasan dan kata-kata saya yang salah, apabila ada yang salah mohon bagi yang mengetahui kebenarannya untuk meluruskannya.

Wasalam,

Anton Apriyantono

Staf Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi IPB.

Penjelasan Anton Apriyantono dalam kasus Ajinomoto, mempertegas posisi Ajinomoto yang lalai. Namun demi kepentingan politik dan ekonomi, mengingat Ajinomoto merupakan perusahaan besar, kasusnya dihentikan. Kepentingan ummat diabaikan oleh Gus Dur. Padahal, semestinya kelalaian Ajinomoto dikenai sanksi yang memadai, sehingga akan membuat jera bagi produsen apapun. Namun sayangnya hal itu tidak terjadi. Semoga hal seperti itu tidak terjadi di masa sekarang. Apalagi, produsen dendeng dan abon oplosan yang saat ini telah dinyatakan positif mengandung babi, tidak sebesar PT Ajinomoto. Sehingga, pemerintah seharusnya bisa jauh lebih tegas. Bukan malah yang dihalalkan agama justru yang diuber-uber untuk diancam pidana, seperti poligami yang dihalalkan agama malah ada ancaman untuk dipidanakannya. Itu dikhabarkan sudah ada dalam draft RUU Peradilan Agama tentang Perkawinan dan sudah ada di secretariat kepresidenan. (haji/tede)