VIVA.co.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akan memberikan kesempatan bagi asing untuk memberi nama kawasan di pulau-pulau tertentu  yang ada di Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki sebanyak 4.000 pulau tak bernama yang potensial untuk dikembangkan sebagai tempat wisata.

Luhut mengatakan, kedatangan turis akan membuka lapangan kerja lebih luas bagi masyarakat Indonesia. Negara lain yang berinvestasi di Indonesia, sebut Luhut, juga akan menambah penghasilan negara dari sisi pajak.

“Turis itu meng-create job opportunity. Sekarang kita jangan ribut, karena kita (pemerintah) untuk menciptakan lapangan kerja yang banyak ya, turis,” kata Luhut dalam briefing dengan media di kantornya, Senin 9 Januari 2017.

Luhut mengatakan, banyak negara yang telah berminat untuk mengembangkan kawasannya sendiri di Indonesia. Di antaranya, adalah Singapura dan Jepang.

“Kelihatannya Singapura berminat, Jepang berminat. Jepang malah minta, boleh enggak kita punya satu daerah sendiri, dari orang-orang Jepang-nya, ya silahkan saja,” kata Luhut.

Meski demikian, Luhut mengatakan, Indonesia tidak pernah menjual pulau ke negara lain. Misalnya saja, lanjut Luhut, Jepang memberi nama kawasan di suatu pulau yaitu Yokohama, tak masalah. Namun, pulau itu ditegaskan tetap milik Indonesia.

“Jadi apa masalahnya, kita enggak jual pulau kok, tapi kau enggak boleh beri (nama) Belitung, kecuali kau kasih nama Yokohama pun suka-suka kau itu, tapi pulau itu masih milik orang Indonesia bukan punya Jepang,” kata mantan Menkopolhukam itu.

Ditegaskannya, saat ini ada 4.000 ribu pulau di Indonesia yang belum memiliki nama. Dan tak mudah memberi nama bagi pulau-pulau tersebut.

“Jadi ada 4000 pulau lebih yang belum ada nama, kamu pun boleh kasih nama. Kita nyari nama 4.000 pun ndak gampang itu. Tapi bukan berarti pulau itu milik kamu,” ujar Luhut.

http://m.news.viva.co.id/Finalia Kodrati, Fikri Halim

***

Pulau Bidadari Labuan Bajo Dikuasai Asing

VIVA.co.id – Klaim kepemilikan Pulau Bidadari, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, oleh warga negara  Amerika Serikat bernama Ernes Lewandosky memaksa pimpinan Komisi dan anggota komisi III DPR-RI melakukan sidak ke pulau yang ditempuh 15 menit menggunakan speed boat dari Labuan Bajo.

Konon kabarnya pulau seluas 30 hektare ini dijual oleh warga Labuan Bajo yang mengklaim sebagai pemilik pulau bernama Haji Machmud kepada Ernest dengan total transaksi Rp774 juta rupiah.

Dalam inspeksi mendadak yang dilakukan Jumat siang 31 Juli 2015, Komisi III membawa serta Kanwil Imigrasi NTT serta Kapolres Manggarai Barat AKBP. Jules Abbas.

Bidadari Resort Hotel dikenal sebagai kawasan dengan pengamanan super ketat. Kapal dan pengunjung dilarang keras mendekati kawasan ini. Hanya tamu asing yang melakukan reservasi dan menginjakkan kaki di pulau seluas 25 hektare dengan pasir pantai sepanjang hampir 1000 meter itu.

“Kami sempat diinterogasi oleh satpam. Untung ada Kapolres dan Kepala Imigrasi NTT. Kalau tidak kami sudah diusir pulang,” kata Anggota Komisi III Wenny Haryanto kepada VIVA, di Labuan Bajo Manggarai Barat Jumat petang 31 Juli 2015.

Tidak bayar pajak

Dalam sidak yang berlangsung hampir dua jam tersebut, Komisi III menemukan keanehan dari dokumen resor mewah itu. Tidak ditemukan satupun dokumen pajak dari resort mewah yang bertarif Rp5 juta per malam untuk satu cottage tersebut.

“Bill kamar dan bill makanan serba manual. Serta tak ada rincian pajak di setiap bill hotel dalam pulau indah itu. Mestinya wajib ada PPH 10 persen untuk setiap bill,” ujar Henny.

“Resort ini tidak menerima tamu domestik dan seluruh reservasi dan pembayaran dilakukan di luar negeri. Semuanya tamu bookingan internasional,” lanjut Politikus Golkar ini.

Henny menjelaskan, pihak resort memilih bungkam saat ditanyai hal-hal lain terkait keberadaan resort mewah tersebut.

“Stafnya bilang, bos mereka yang bernama Ernest itu sedang berada di luar negeri,” katanya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menegaskan akan meneliti lebih lanjut hasil inspeksi mendadak tersebut. Politisi Demokrat itu bahkan mengendus adanya perbuatan pidana dibalik keberadaan resort yang memiliki 10 unit cottage itu.

“Nanti kita libatkan Polri dan Pemda Mabar. Kalau ada pelanggaran pidananya Polri harus seret pemiliknya ke pengadilan. Orang asing tidak boleh seenaknya beronvestasi. Izin operasi resort ini harus di tinjau kembali,” kata Benny.

Sebagaimana diketahui Pulau Bidadari merupakan satu dari empat pulau cantik di sekitar Taman Nasional Komodo (Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar).

Jo Mariono-Manggarai Barat NTT

http://m.news.viva.co.id/Dedy Priatmojo

(nahimunkar.com)