Mahfud MD menyambangi Gedung KPK. (Foto: Marcia Audita/kumparan)


Pakar hukum tata negara Mahfud MD menyebut Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah seharusnya diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal tersebut karena saat ini Ahok sudah berstatus sebagai terdakwa dalam perkara dugaan penodaan agama.

Mantan Ketua MK itu menyebut seorang kepala daerah harus diberhentikan sementara, ketika sudah berstatus terdakwa suatu perkara, sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Menurut dia, pemberhentian sementara itu sudah bisa dilakukan begitu Ahok terdakwa, tidak perlu menunggu tuntutan penuntut umum dibacakan di persidangan.

“Seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa, bukan menjadi tertuntut ya, yang sudah menjadi terdakwa itu diberhentikan sementara. Tidak ada pasal lain yang bisa menafikan itu. Tidak bisa mengatakan menunggu tuntutan,” kata Mahfud usai menghadiri diskusi publik “KPK Mendengar” di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/2).

Menurut Mahfud, pemerintah bisa saja bila ngotot ingin mempertahankan posisi Ahok sebagai gubernur. Namun Pasal 83 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah harus dicabut terlebih dulu.

Mahfud MD merujuk pada Pasal 83 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah sebagai dasar untuk memberhentikan Ahok secara sementara. Pasal tersebut berbunyi:

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Surat Dakwaan Ahok. (Foto: Istimewa)

Salah satu pasal yang didakwakan kepada Ahok yakni pasal 156a KUHP mengenai penodaan agama mengatur ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara.

Mahfud menyebut Presiden Joko Widodo mempunyai hak subjektif untuk mempertahankan Ahok di kursi Gubernur DKI dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Namun Jokowi pun harus siap mempertanggungjawabkan bila menempuh langkah tersebut.

Tidak ada instrumen hukum lain yang bisa membenarkan Ahok itu menjadi gubernur kembali, tanpa mencabut Pasal 83.

– Mahfud MD

“Tapi kalau tanggal 12 Februari ini Pak Ahok tidak dicopot, harus keluarkan Perppu. Tidak ada instrumen hukum lain yang bisa membenarkan Ahok itu menjadi gubernur kembali tanpa mencabut itu (Pasal 83). Karena undang-undangnya jelas bunyinya, bukan tuntutan seperti dikatakan Mendagri,” paparnya.

“Mendagri katakan nunggu tuntutan. Loh di situ terdakwa, berarti dakwaan. Dakwaannya jelas ancamannya. Jadi tidak ada instrumen hukum lain,” tegas Mahfud.

Ahok berdiri di ruang sidang. (Foto: Pool)

Ahok saat ini sedang menjalani cuti karena ikut mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada tahun 2017. Cuti Ahok akan habis pada 11 Februari 2017 dan akan kembali menjabat sebagai gubernur pada keesokan harinya.

Namun saat ini Ahok juga tengah menjalani proses persidangan terkait perkara dugaan penodaan agama. Ahok sudah berstatus sebagai terdakwa dan sedang menjalani masa persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.*/kumparan.com – Kamis, 09 Februari 2017 – 23:29

***

Belum Putuskan Status Ahok, Pakar Nilai Keputusan Mendagri Keliru

Editor: Dinda Chairina

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan keputusan mengenai status Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta tinggal menunggu hasil tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kendati demikian, Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan keputusan Mendagri untuk menunggu hasil putusan jaksa dalam sidang penistaan agama salah.

“Argumen Mendagri yang menunggu putusan jaksa itu salah. Itu sudah ada di undang-undang,” kata Margarito kepada Kriminalitas.com, Kamis (9/2/2017).

Menurutnya, ditinjau dari terminologi ada perbedaan antara dakwaan dan tuntutan. Dalam keputusan Mendagri, Tjahjo Kumolo dinilai salah dalam menerapkan hukum dalam kasus Ahok.

“Undang-Undang menggunakan terminologi dakwaan bukan tuntutan. Oleh karena itu yang menjadi patokan adalah dakwaan sebagaimana yang dinyatakan dalam UU Nomor 23 tahun 2014,” jelasnya.

Dengan mengacu kepada terminologi tersebut, status Ahok di sidang penistaan agama sudah cukup untuk menonaktifkannya sebagai gubernur.

“Sudah harus dinonaktifkan. Kriterianya kan ada tiga, pertama adanya status terdakwa, perkara telah teregistrasi di pengadilan dan terakhir adanya ancaman pidana di atas lima tahun penjara,” tegasnya.

Untuk diketahui, Ahok akan kembali menempati jabatannya sebagai gubernur pada Minggu (12/2/2017) mendatang. Pengembalian jabatan dari Soni Sumarsono ini dikarenakan masa cuti Ahok telah habis pada tanggal 11 Februari. Tercatat, Ahok mengajukan cuti selama empat bulan sejak 28 Oktober 2016 sampai 12 Februari 2017.*/kriminalitas.com

***

Jokowi Disarankan Mundur jika tak Berkutik Berhentikan Ahok

Oleh Syamsul Bachtiar – ( Kamis, 09 Feb 2017 – 15:59:02 WIB ) 

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Pimpinan Rumah Amanah Rakyat (RAR) Ferdinand Hutahaean meminta Presiden Jokowi dan para pembantunya mundur jika tak mempunyai kemampuan menegakkan undang-undang dalam memberhentikan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama.

“Bagaimana mungkin Presiden akan mampu melaksanakan sumpah jabatannya yang wajib melaksanakan Undang-undang selurus-lurusnya jika tidak paham makna dan esensi UU yang sudah terang benderang?,” sindir Ferdinand Hutahaean di Jakarta, Kamis (09/02/2017).

Dikatakannya, semua pasal-pasal didalam KUHP yang mengandung ancaman hukuman pasti berbunyi sama yaitu diancam dengan hukuman penjara atau kurungan paling lama. Itulah yang disebut ancaman hukuman.

Perlu dipahami juga, terang dia, karena kadar kejahatan terdakwa itu berbeda-beda motif dan peristiwanya, ada yang sengaja dan ada yang tidak sengaja yang sering disebut lalai.

Maka tentu tuntutan hukuman kepada terdakwa yang secara sengaja dan berencana melakukan kejahatan berbeda dengan tuntutan terhadap terdakwa yang karena kelalaiannya menjadi terdakwa, ucapnya.

Tentu yang sengaja dan berencana, kata dia, akan dituntut lebih berat atau dituntut dengan hukuman maksimal sebagaimana ancaman hukuman maksimal yang diatur didalam KUHP, dan yang karena tidak sengaja atau karena lalai dituntut lebih ringan dari ancaman hukuman.

Sangat jarang, ungkap dia, terdakwa dituntut hukuman maksimal sebagaimana dalam ancaman hukuman kecuali yang dengan sengaja, berencana dan tidak menyesali perbuatannya.

Menurutnya, ancaman hukuman adalah hal yang berbeda dengan tuntutan. Ancaman diatur dalam KUHP dan tuntutan direncanakan dan dibahas oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menyusun Rencana Penuntutan atau sering disebut dengan Rentut.

“Sehingga sudah terlalu bodoh jika pemerintah tidak memahami ini. Dengan demikian, alasan pemerintah menunggu tuntutan jaksa adalah hal terbodoh dalam sejarah bangsa ini,”.

“Pemerintah menjadi pikun dan lupa atas keputusan-keputusan yang pernah dilakukannya kepada kepala daerah yang lain yaitu dinonaktifkan saat menjadi terdakwa, namun menjadi lain ketika untuk Ahok,” sindirnya.

Selain itu, kata dia, Pemerintah akan melakukan diskriminasi penegakan hukum, dan pemerintah jelas akan melanggar UU jika tidak menonaktifkan Ahok.

Diingatkannya, Jangan mensiasati penegakan hukum dengan retorika kata-kata yang justru menunjukkan bahwa pemerintah tidak netral dalam pilkada ini dan pemerintah bahkan berani melanggar UU hanya untuk Ahok.

“Bangsa ini akan hancur jika pemerintahnya tidak menegakkan hukum secara benar, lurus dan berkeadilan,”

“Kita berharap bahwa Presiden tidak akan melakukan hal yang konyol melanggar UU terkait apapun apalagi hanya untuk Ahok, seorang terdakwa,” ujar dia.

Sebaiknya, kata dia, Presiden harus berdiri digaris depan untuk penegakan hukum dan UU, bukan malah membelokkan makna UU sesuai selera sendiri yang berbasis penafsiran sesat dan salah.

“Dan jika kemudian Presiden tetap tidak menonaktifkan Ahok sebagai terdakwa yang diancam hukuman 5 tahun, maka Presiden sebaiknya mengundurkan diri atau DPR memproses pemakzulan presiden karena telah melanggar UU dan tidak netral dalam pilkada Jakarta,” pungkasnya. (icl)

Editor : Redaktur | teropongsenayan.com

***

Ahok Disangkakan Pasal 156 dan 156a

Metrotvnews.com, Jakarta: Pasal yang disangkakan kepada Basuki Tjahaja Purnama tidak ada penambahan setelah diteliti jaksa. Basuki atau biasa disapa Ahok hanya disangka melanggar Pasal 156 dan Pasal 156a.

“Seusai berkas, pasal yang disangkakan adalah 156 dan 156a KUHP,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Umum Noor Rachmad di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (30/11/2016).

Pasal 156 berbunyi:

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangasaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Sedangka Pasal 156a berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Noor mengatakan, Ahok tidak dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena berdasarkan fakta, ia hanya bisa dikenakan Pasal 156 dan 156a. “Jaksa sudah meyakini bahwa dengan pasal itu sudah meng-cover semua yang ada dalam berita acara perkara,” tukas Noor.

Ahok diduga menistakan agama. Saat pidato di depan warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, 27 September, Ahok mengatakan warga jangan mau dibohongi pakai surat Al Maidah ayat 51. Pernyataan Ahok itu dalam konteks memilih pemimpin.

(TRK) news.metrotvnews.com

(nahimunkar.com)