Masalah NU Kafirkan dan Haramkan Shalati Jenazah Koruptor

Oleh Hartono Ahmad Jaiz

Seorang tokoh NU (Nahdlatul Ulama) Malik Madany mengharuskan Muhammadiyah dan NU mengkafirkan koruptor. (nahimunkar.com, Seorang Tokoh NU Bicara tentang Kafir, Jauh dari Ilmu Ulama, Ketua Umum NU Said Aqiel Siradj menegaskan jenazah koruptor haram dishalati.

Menurut Said, keputusan haramnya jenazah koruptor dishalati merupakan hasil Munas Alim Ulama NU di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada 2002. “Ini hasil diskusi dan musyawarah para ulama, tapi tidak mengikat seperti undang-undang. Kita sekedar menyampaikan hasilnya seperti ini dan implementasinya tergantung aparat pemerintah,” kata Said.

(mediaindonesia.com, Jumat, 20 Agustus 2010 06:51 WIB).

Inilah beritanya:

NU Tegaskan lagi Jenazah Koruptor tidak Perlu Disalati

Jumat, 20 Agustus 2010 06:51 WIB

JAKARTA–MI: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali mengingatkan salah satu keputusan organisasinya terkait pemberantasan korupsi yakni tidak perlu disalati-nya jenazah pelaku tindak pidana korupsi.

“Ini merupakan upaya yang dilakukan oleh para ulama dalam membantu memerangi korupsi,” kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Jakarta, Kamis (19/8).

Menurut Said, keputusan haramnya jenazah koruptor dishalati merupakan hasil Munas Alim Ulama NU di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada 2002. “Ini hasil diskusi dan musyawarah para ulama, tapi tidak mengikat seperti undang-undang. Kita sekedar menyampaikan hasilnya seperti ini dan implementasinya tergantung aparat pemerintah,” kata Said.

Keputusan haramnya hukum menshalati koruptor mengacu pada tindakan Nabi Muhammad SAW yang tidak mau menshalati jenazah sahabat yang masih menanggung hutang, karena masih memiliki tanggungan atas hak adami (sesama manusia). “Koruptor kan dengan sengaja merampok hak rakyat,” tandasnya.

Namun, lanjut Said,  mereka yang mendapat hukuman tak dishalati adalah koruptor yang telah diputuskan bersalah oleh pengadilan, bukan mereka yang baru dituduh atau dipersepsikan bersalah oleh masyarakat.

Mereka yang dibebaskan oleh pengadilan mendapat perlakuan sebagaimana layaknya orang meninggal lainnya. Jika hukum itu disepakati untuk dilaksanakan, kata Said,      secara teknis memang harus diatur lebih lanjut, misalnya apakah semua jenazah koruptor tidak dishalati atau tergantung pada besaran dana yang dikorupsi. (Ant/OL-04) mediaindonesia.com
http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2010/08/20/163370/16/1/NU_Tegaskan_lagi_Jenazah_Koruptor_tidak_Perlu_Disalati

Melampaui batas

Pendapat tokoh NU, Malik Madany, yang mengharuskan Muhammadiyah dan NU mengkafirkan koruptor itu jelas melampaui batas. Karena pengkafiran itu mengandung konsekuensi yang banyak.

Seorang Ustadz menulis tentang Bahaya Gegabah dalam Kafir Mengkafirkan: Mengkafirkan itu mempunyai konsekwensi yang agung dan mengharuskan hukuman dan ancaman yang berat terhadap orang yang dikafirkan, diantaranya adalah wajibnya mendapatkan laknat dan kemurkaan, dibatalkan seluruh amalnya, tidak diampuni dosanya, mendapatkan kehinaan dan kebinasaan, kekal dalam api Neraka selama-lamanya, disamping ia harus mencerai istri atau suaminya, berhak dibunuh, tidak mendapat warisan, haram dishalatkan jenazahnya, tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin dan hukum-hukum lainnya sebagaimana tertera dalam kitab-kitab fiqih.( lihat Bahaya Gegabah dalam Kafir Mengkafirkan, ditulis oleh Ust Badrusalam, abuyahyabadrusalam.com) .

Oleh karena itu, nahimunkar.com menyoroti pendapat tokoh NU itu dengan judul Seorang Tokoh NU Bicara tentang Kafir, Jauh dari Ilmu Ulama. Ternyata bukan hanya seorang tokoh NU. Bahkan menurut ketua umum NU, Said Aqiel Siradj, haramnya jenazah koruptor dishalati adalah keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada 2002,

Koruptor dikafirkan, itu yang disuarakan oleh Malik Madany seorang tokoh NU, dan jenazah koruptor haram dishalati itu yang disuarakan Said Aqiel Siradj yang menurutnya adalah keputusan Munas NU 2002.

Pertanyaan yang perlu diajukan kepada NU, dalam Islam, riba itu adalah dosa sangat besar.

Abdullah bin Hanzhalah menuturkan, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:


دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاَثِيْنَ زَنْيَةً

Satu dirham riba yang dimakan oleh seorang laki-laki, sementara ia tahu, lebih berat (dosanya) daripada berzina dengan 36 pelacur (HR Ahmad dan ath-Thabrani, dishahihkan oleh Al-Albani dalam As-Si;si;ah As-Shahihah nomor 1033).

Kalau koruptor dikafirkan, dan haram jenazahnya dishalati, kenapa tidak lebih dulu orang yang makan riba dikafirkan dan jenazahnya haram dishalati? Bukankah dosa riba jelas-jelas sangat besar?

Kalau NU mau memfatwakan pengkafiran dan jenazah pelakunya haram dishalati, maka ada yang lebih nyata dan kaitannya memang jelas dengan perbuatan kemusyrikan, perbuatan kekafiran yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yaitu para penyembah kubur, sebagaimana yang dinyatakan oleh Tafsir Departemen Agama:

Masih banyak di antara kaum muslimin yang masih memuja kuburan, mempercayai adanya kekuatan gaib pada batu-batu, pohon-pohon, gua-gua, dan sebagainya. Karena itu mereka memuja dan menyembahnya dengan ketundukan dan kekhusyukan, yang kadang-kadang melebihi ketundukan dan kekhusyukan menyembah Allah sendiri. Banyak juga di antara kaum muslimin yang menggunakan perantara (wasilah) dalam beribadah, seakan-akan mereka tidak percaya bahwa Allah Maha Dekat kepada hamba-Nya dan bahwa ibadah yang ditujukan kepada-Nya itu akan sampai tanpa perantara. Kepercayaan seperti ini tidak berbeda dengan kepercayaan syirik yang dianut oleh orang-orang Arab Jahiliyyah dahulu, kemungkinan yang berbeda hanyalah namanya saja. (Al-Qur’an dan Tafsirnya, Departemen Agama RI, Jakarta, 1985/ 1986, jilid 3, halaman 573-574).

Ayo, tokoh-tokoh NU, kalau berani, fatwakan apa yang ditulis oleh Tafsir Departemen Agama, kini Kementerian Agma itu! Tolong difatwakan, bahwa para pelaku yang dinyatalan oleh Tafsir Departemen Agama itu adalah kafir, sedang jenazahnya haram dishalati. Kemudian ajaklah Muhammadiyah untuk mengkafirkan mereka, dan haramkan menshalati jenazah mereka. Kemudian larang itu pembangunan kuburan yang memboroskan duit Ummat Islam lewat APBD, APBN dan semacamnya sampai rencananya satu kuburan saja menelan biaya Rp 180 miliar. Tolong itu diharamkan, karena kemungkinan menjadi ajang kemusyrikan yang telah dinyatakan oleh Tafsir Departemen Agama itu.

Yang perlu diharamkan, kalau mengindahkan pernyataan Tafsir Departemen Agama itu adalah pemborosan duit seperti berita ini:

Perluasan Makam Gus Dur Dimulai

Kamis, 12 Agustus 2010 | 21:24 WIB

JOMBANG – Pemerintah mulai menurunkan anggaran untuk perbaikan kompleks makam KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng Kec. Diwek Kab. Jombang sebesar Rp 180 miliar.

Dari jumlah itu Pemkab Jombang urunan dana Rp 9 miliar dari APBD 2010. Sisanya sebanyak Rp 171 miliar urunan APBD Jatim dan APBN.

Kepala Bappeda Kab. Jombang, Ir Agus Riadi, dikonfirmasi, Kamis (12/8) mengatakan,

langkah pertama dalam tahun ini adalah membebaskan lahan untuk parkir kendaraan seluas 4,2 hektar. Kedua, pelebaran jalan dan perluasan areal makam menjadi 2 hektare menyatu dengan Masjid Ulul Albab.

Untuk merealisasikan dua proyek itu, sambung Agus Riadi, diperkirakan menghabiskan dana antara Rp 9 miliar sampai Rp 10 miliar.

Pengelolaan komplek makam menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Di kawasan itu juga akan dibangun Museum Islam Nusantara.

Pelebaran jalan besar dari perempatan Mojosongo ke selatan melalui depan Ponpes Tebuireng Kec. Diwek Kab. Jombang – sampai simpang tiga Blimbing Kec.Gudo Kab. Jombang menjadi 16 meter dengan panjang 6 km.

Keseriusan pemerintah menciptakan makam Gus Dur menjadi kawasan wisata religius juga pernah dilontarkan Menkokesra Agung Laksono

Pengasuh Ponpes Tebuireng Kec. Diwek Kab. Jombang KH Sholahuddin Wahid (Gus Sholah) mengatakan, pihak keluarga Gus Dur sebetulnya tidak ingin komplek makam Gus Dur dibangun yang neko-neko. Keluarga Gus Dur hanya ingin dikawasan Ponpes dan komplek Tebuireng ada Museum Islam Nusantara Hasyim Asyari. Bas

(surabayapost.co.id)

Pembangunan kuburan yang akan menelan duit RP180 miliar itu yang perlu sekali diharamkan dengan segera. Dan nanti kalau ada koruptornya pula, mau dikafirkan dan jenazahnya haram dishalati, terserah, karena masalahnya berkecimpung dengan hal yang kemungkinan mengandung penyembahan kuburan seperti yang dinyatakan Tafsir Departemen Agama itu.

Tafaddhol para Kyai NU…

Tulisan ini sama sekali tidak membela koruptor dan tidak menganggap bahwa korupsi itu bukan kejahatan. Koruspi adalah kejahatan yang harus diberantas. Hanya saja Islam harus dijaga lurusnya pemahaman. Itu saja. (nahimunkar.com).