Masalah Pelayanan Jama’ah Haji Indonesia

 

Jama’ah haji Indonesia yang di masa lalu senantiasa dipuji karena penurut, taat aturan dan sebagainya yang karena taatnya hingga kadang disebut sebagai baqar jawi (lembu Jawa); kini pujian itu hampir tak terdengar lagi. Bukan karena jama’ahnya berubah dari penurut jadi penuntut, namun rupanya ke-baqar jawi-annya itu justru dijadikan sasaran empuk untuk diinjak dari sana-sini. Siapa yang menginjaknya?

 

Dari segi jumlah, jama’ah haji Indonesia ini adalah jama’ah terbesar bahkan sampai sekitar 10 persen dari jumlah seluruh jama’ah haji sedunia. Quota 210.000 orang untuk Indonesia terpenuhi, bahkan masih ngantri. Secara perhitungan pasar, bila makin banyak pembelinya maka harga barang makin dapat ditekan. Kalau itu bentuk pelayanan, maka makin dapat ditingkatkan pelayanannya. Itu hukum pasar yang normal. Namun dalam hal pelayanan ibadah haji, berita-berita yang mencuat akhir-akhir ini adalah makin buruknya pelayanan, bahkan ada yang menyebut paling buruk selama 5 tahun terakhir.

     Meskipun demikian, masyarakat kadang dibuat bingung. Sebenarnya pelayanan ibadah haji jama’ah haji Indonesia itu makin baik atau makin buruk? Masyarakat kadang bingung, karena berita-berita ada yang sangat mencela pelayanan ibadah haji, tetapi ada juga yang memuji-mujinya. Contohnya, dua berita berikut ini. Sama-sama dari orang DPR: Berita yang satu sangat mencela, tetapi berita yang lain begitu memujinya.

Mari kita simak berita pertama:

 

Kualitas Pelayanan Buruk, DPR Gelindingkan Angket Haji

 

Selasa, 16 Desember 2008 ]

JAKARTASejumlah anggota DPR benar-benar geram dengan carut-marutnya pelaksanaan haji oleh departemen agama (depag) tahun ini. Pengajuan hak angket (penyelidikan) oleh DPR terkait dengan hal itu mulai digulirkan.

Tanda tangan dukungan pun mulai dikumpulkan. Hingga kemarin sore (15/12), sudah terkumpul 24 tanda tangan dari anggota DPR yang berasal tujuh fraksi. Yakni, FPG, FKB, FPPP, FPAN, FPDIP, FPBD, dan satu lagi dari Fraksi Partai Demokrat (FPD). Sesuai ketentuan, hak angket bisa diajukan minimal oleh sepuluh anggota dewan.

Bahkan, selain pengajuan hak tersebut, Fraksi Partai Golkar (FPG) secara resmi menegaskan akan mendorong dicabutnya kewenangan depag dalam menangani pelayananan ibadah haji dari jama’ah Indonesia pada tahun depan. “Menag telah gagal. Pelayanan haji tahun ini (2008, Red), terutama masalah pemondokan, terburuk dalam sejarah,” tegas Ketua FPG Priyo Budi Santoso di gedung parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, lembaga independen yang lebih akuntabel terpaksa harus didirikan untuk menggantikan peran depag agar buruknya pelayanan haji tidak terus berulang tiap tahun. “Sudah cukup depag kita beri kewenangan selama ini,” tegas ketua DPP Partai Golkar itu.

Kekecewaan DPR tersebut terutama dipicu masalah jauhnya lokasi pemondokan jama’ah haji asal Indonesia. Selain itu, penyediaan transportasi yang tidak memadai dianggap memperparah buruknya pelayanan haji tahun ini.

“Karena itu, kami siap mengerahkan anggota untuk mendukung pengajuan angket atau interpelasi tersebut,” kata Priyo yang juga menjadi insiator pengajuan hak konstitusional DPR itu.

Inisiator lainnya dari FKB A. Azwar Anas menambahkan, buruknya pelayanan haji tahun ini bukan karena keteledoran pemerintah. “Tapi, dari pantauan kami selama ada di sana (Makkah, Red), itu sudah merupakan pembiaran dari pemerintah,” tegasnya. Menurut dia, tidak ada pengorganisasian yang baik dari depag sebagai pelaksana ibadah haji.

“Kalau dulu orang bertanya pada jama’ah haji yang baru pulang, berapa kali Anda sudah mencium Hajar Aswad? Tapi, sekarang pertanyaannya berubah, berapa kali bisa salat di Masjidilharam?” paparnya, kecewa.

Secara terpisah, Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo menegaskan dukungan fraksinya terhadap rencana digunakannya hak konstitusional DPR untuk mempertanyakan carut-marutnya pelaksanaan haji tahun ini. ”Terserah mau pakai interpelasi atau angket,” katanya.

Berdasar berbagai laporan yang diterima, lanjut dia, penyelenggaraan haji tahun ini merupakan yang terburuk dalam lima tahun terakhir. Selain itu, Tjahjo berpandangan bahwa akumulasi penggunaan uang Rp 112 triliun dari bunga ONH perlu dipertanyakan. Sebab, dana sebesar itu bisa digunakan untuk membeli bus sebagai alat transportasi jama’ah haji Indonesia.

Bahkan, lanjut dia, bisa membangun penginapan permanen untuk pemondokan. ”Dikemanakan saja uang itu. Ini juga harus dibuka secara transparan,” tegasnya. (pri) (jawapos.com)

 

Selanjutnya, mari kita simak berita kedua, yang dimuat oleh hajinews.com, tampaknya dari lingkungan Departemen Agama atau mungkin relasinya. Beritanya sebagai berikut:

 

Berita Aktual

2008-12-12 07:30:00
Tim Pengawas Haji DPR , Ichwansyam: Armina Lebih Maju

MEKAH (Hajinews): Tim pengawas haji Komisi VIII DPR RI menilai prosesi ibadah di Armina (Arafah,Muzdalifah dan Mina) sebagai “puncak ibadah haji” lebih maju dibanding tahun sebelumnya.

Dibanding tahun lalu, prosesi Armina tahun ini ada kemajuan, meski ada hal yang kurang, sehingga jemaah haji Indonesia yang awalnya kelelahan akibat pemondokan yang jauh akhirnya dapat beribadah dengan baik,” kata anggota Komisi VIII DPR RI Ichwansyam di Mina, Mekah, Kamis (11/12).

Apalagi, kata politisi Golkar itu, jumlah korban meninggal dunia selama prosesi Armina juga lebih berkurang.

“Mungkin karena ada keramahan cuaca yang tak jauh berbeda dengan di Tanah Air, tapi pelayanan kesehatan juga ada peningkatan kualitas sesuai dengan anggaran yang meningkat,” katanya.

Bahkan, katanya, pemberian katering dalam bentuk prasmanan juga berjalan baik, meski belum ideal, misalnya terkait perjanjian yang berbunyi setiap kloter akan disiapkan delapan meja prasmanan, tapi setiap kloter ternyata hanya disiapkan 6-7 meja prasmanan.

“Kondisi Jamarat juga sudah bagus dan bertingkat-tingkat, sehingga tidak ada korban serius, kecuali kelelahan. Saya sendiri sempat menemukan jemaah yang kelelahan setelah melempar jumroh Ula dan Wustho, lalu tertidur, hingga dia akhirnya dibangunkan temannya untuk melanjutkan melempar jumroh Aqobah,” kata Ichwansyam yang juga Sekum MUI Pusat ini.

Kendati ada kemajuan, ia mengingatkan pelayanan yang berjalan lancar itu dijadikan pelajaran untuk ke depan, terutama kedisiplinan petugas dalam mengontrol keberadaan jemaah ketika wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan melempar jumroh di Mina.

“Saya pernah melihat jemaah haji Indonesia saat tiba di Arafah langsung ke Jabal Rahmah, padahal jemaah haji lain dikontrol petugas untuk tertib melaksanakan wukuf. Tempat wukuf juga banyak yang dipenuhi PKL (pedagang kaki lima) dan sepi polisi, sehingga jorok, crowded, sampah menumpuk, jalanan becek, dan sebagainya. Itu rawan terhadap penyakit meningitis,” katanya.

Selain itu, katanya, pihaknya juga meminta petugas melakukan sweeping dengan bus keliling pasca Armina.”Kalau evaluasi secara umum, kami sudah menyampaikan tiga hal yang tak boleh terjadi lagi yakni pemondokan yang jauh melebihi lima kilometer, angkutan dari pemondokan ke Masjidilharam yang pasti crowded, dan uang pengembalian dari sisa sewa pemondokan yang banyak memicu fitnah.” katanya.

Ia menambahkan pemerintah juga perlu melakukan pendekatan kepada pemerintah Arab Saudi terkait masalah ibadah, di antaranya masalah Mina Jadid atau batas Muzdalifah yang hanya diputuskan ulama Arab Saudi tanpa melibatkan perwakilan ulama se-dunia. (MCH) hajinews.com

Demikianlah, dua berita yang saling berlawanan. Sumbernya dari orang-orang DPR RI pula. Kenapa yang satu ngalor yang satu ngidul ya?

     Kita tunggu saja, apakah mereka yang bersuara keras dan mengkritik pelayanan ibadah haji itu benar-benar memperjuangkan nasib rakyat hingga agar nantinya terwujud pelayanan yang baik; atau hanya sekadar gertak penawaran, yang ujung-ujungnya juga sama dengan yang memuji sejak semula. Kalau seandainya yang terjadi seperti itu, maka yang akan berjulukan baqar Jawi bukannya sekadar jama’ah haji Indonesia ketika di Makkah, tetapi masyarakat Indonesia secara keseluruhan sudah di-baqar Jawi-kan oleh pemerintahnya plus wakil-wakil rakyatnya. Kalau demikian, maka yang terjadi sebenarnya adalah kedhaliman massal secara bersekongkol, dan itu hanya Allah Ta’ala yang mampu menghukumnya.

Kita tunggu upaya mereka dalam pelaksanaan nyata. Bukan sekadar suara yang mungkin hanya pelayanan bibir, bahkan sekadar system penawaran untuk meninggikan penawaran. Sebelum hukuman dari Allah Ta’ala jatuh ke pihak-pihak yang dhalim secara bersekongkol, semoga tidak terjadi persekongkolan yang mendhalimi ummat Islam yang beribadah di Tanah Suci lagi.

Keserakahan manusia, bila bergabung jadi satu dan menempuh jalur yang sama, maka akan merusak segalanya. Yang jadi korbannya dalam hal ini, termasuk yang hanya mau rajin ke Masjidil Haram di Makkah, yang dari bertahun-tahun telah diidamkan, ternyata terhalang oleh keserakahan manusia yang mendompleng system. Pantaslah Allah Ta’ala dalam mengecam manusia, kadang tidak tanggung-tanggung:

وَآَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (34)  

34.        Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).   (QS Ibrahim/ 14: 34).

 

Banyaknya jumlah jama’ah haji dari Indonesia, semestinya disyukuri, karena masyarakatnya menuju kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta’ala, bukan menuju kepada kemaksiatan dan kejahatan. Sebagai tanda syukur di antaranya para jama’ah itu diperlakukan secara baik, sesuai dengan hak-haknya. Bukan dijadikan sasaran empuk kedhaliman, sambil dielus-elus dengan ‘menyewa”  “ulama” agar mengucurkan dalil-dalil tentang sabar dan tawakkal kepada para jama’ah haji, biar mereka tetap jadi baqar Jawi yang sebenar-benarnya. Itu adalah bentuk persekongkolan kedhaliman yang termasuk dikecam dalam Al-Qur’an

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (34)  

 

 

Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).   (QS Ibrahim/ 14: 34). (Haji).