Mbah Minah Diproses Hukum, Anggodo Tidak, dan Para Koruptor Dibebaskan

ADA sebuah lelucon yang mencuat di sela-sela kasus Minah, warga Dusun Sidoharjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas yang tertangkap tangan memetik tiga butir buah kakao tanpa izin.

Ketika ditanya, mengapa ia memetik tiga butir buah kakao, Minah menjawab untuk bibit. Maksudnya, untuk dijadikan benih. Tapi, mendengar kata “bibit” pihak yang berwenang langsung menafsirkan bibit yang dimaksud adalah Bibit Samad Rianto. Maka Minah pun diproses hukum seperti Polri dan Kejaksaan Agung memproses Bibit Samad Rianto. Menurut lelucon itu, kalau saja Minah menjawab bukan untuk bibit tetapi untuk Anggodo, boleh jadi ia tidak diproses hukum, malahan dihormati dan dipersilakan memetik buah kakao dalam jumlah yang lebih banyak lagi.

Sekitar pertengahan Agustus 2009, Minah yang berusia 55 tahun ini, kedapatan memetik tiga buah kakao di kebun PT Rumpun Sari Antan IV (PT RSA IV) tanpa izin. Ketiga butir buah kakao tadi dibiarkannya tergeletak di tanah, tempat Minah bekerja. Sutarno, salah seorang mandor perkebunan tersebut, ketika melintasi tempat Minah bekerja, dan melihat tiga buitr buah kakao tergeletak kemudian bertanya kepada Minah. Ternyata, ketiga butir buah kakao tadi dipetik oleh Minah tanpa izin. Maka Sutarno pun menegur Minah, dan Minah pun memohon maaf seraya menyerahkan ketiga butir buah kakao yang dipetiknya kepada Sutarno.

Sebagai mandor, Sutarno pun melaporkan kejadian tersebut. Maka sekitar akhir Agustus 2009, manajemen PT RSA IV melaporkan Minah ke Kepolisian Sektor Ajibarang. Laporan itu berlanjut pada pemeriksaan kepolisian dan berakhir di meja hijau. Akhirnya, 19 November 2009, Minah dihukum percobaan penjara 1 bulan 15 hari. Artinya, ia tetap dinyatakan bersalah namun tidak perlu menjalani hukuman kurungan, asalkan tidak melakukan tindak pidana lain selama masa percobaan tiga bulan.

Nasib baik untungnya masih berpihak kepada Minah, karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Hakim masih punya hati nurani. Hakim PN Purwokerto Muslich Bambang Luqmono yang memutus perkara Minah ini, sempat meneteskan air mata ketika menjatuhkan vonis. Menurut pertimbangan Hakim, Minah merupakan petani kakao yang tidak punya apa-apa, dan tiga butir kakao yang dipetiknya tanpa izin tidak mempunyai nilai yang berarti bagi PT RSA IV. Apalagi, Minah sudah lanjut usia, sehingga tidak sepantasnya menjalani hukuman penjara.

Sejak kasus itu dilimpahkan pihak Kepolisian ke Kejaksaan Negeri Purwokerto, Minah harus mondar-mandir dari rumahnya di Dusun Sidoharjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, untuk menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Purwokerto. Setiap kali menjalani pemeriksaan, Minah harus mengeluarkan ongkos hingga Rp 50 ribu untuk bayar ojek dan angkutan umum dari rumahnya menuju Purwokerto yang berjarak sekitar 40 kilometer. Uang sebesar itu bagi Minah sulit didapat karena penghasilannya sebagai petani hanya pas-pasan. Untungnya, Minah punya sejumlah anak yang memberikannya ongkos. Selain anaknya, JPU Noor Haniah juga pernah memberinya ongkos sebesar Rp 50.000.

Sebenarnya, kalau manajemen PT RSA IV punya nurani, mereka cukup menasihati Minah, dan tidak perlu melaporkannya ke kepolisian. Begitu juga dengan kepolisian, bisa menggunakan hati nurani, dengan mengimbau pelapor menarik laporannya, dan menasihati Minah untuk tidak mengulangi perbuatannya. Karena proses hukum belum tentu sejalan dengan proses hati nurani. Apalagi, tiga butir buah kakao yang dipetik tanpa izin oleh Minah, sama sekali tidak sempat dibawa pulang, tetapi diserahkan kepada sang mandor. Lagipula, Minah masih tergolong masyarakat yang buta huruf, sehingga ia tidak bisa membaca papan peringatan yang terpampang di kebun PT RSA IV.

Di tengah kekisruhan dan kesaktian Anggodo

Kasus Minah menjadi sangat menarik, karena ia berada di tengah-tengah belantara proses hukum yang tidak adil, tidak berhati-nurani: sebuah proses hukum yang bergerak karena adanya kekuatan uang atau kekuatan lobby.

Boleh jadi, kasus Minah ini bergulir mengikuti proses hukum yang tekstual, berkat kekuatan oknum manajemen PT RSA IV yang mampu “melobby” aparat penegak hukum, sehingga kasus itu layak dilimpahkan ke Kejaksaan, dan bergulir ke meja hijau, yang membuat Jaksa Penuntut Umum dan Hakimnya menjadi trenyuh. Sebab, dalam keadaan wajar, kasus sekecil Minah tidak akan digubris aparat kepolisian.

Kasus Minah menjadi menarik, ketika sebelumnya masyarakat begitu terpesona oleh kesaktian Anggodo, seorang makelar kasus (markus) yang juga adik kandung Anggoro, salah seorang koruptor kelas kakap yang kabur ke Sigapura demi menghindari proses hukum.

Anggodo, meski sudah “terbukti” melakukan percobaan penyuapan terhadap sejumlah petinggi KPK, namun ia sama sekali tidak diproses hukum sebagai tersangka. Bahkan dengan leluasa ia tampil di berbagai media untuk melawan arus opini yang mendudukkannya sebagai pesakitan.

Tanpa perlu kecerdasan seorang Jenderal, Doktor, Pakar Hukum atau ahli komunikasi sekalipun, ketika masyarakat mendengarkan rekaman hasil sadapan KPK terhadap Anggodo yang berhubungan telepon dengan berbagai petinggi negara, masyarakat dengan kemampuan nalarnya yang paling sederhana sekalipun, sudah dapat menangkap pesan bahwa Anggodo bisa ngatur pejabat negara, bisa ngatur perkara, dan melakukan percobaan penyuapan terhadap pejabat negara.

Tapi, Anggodo berbeda dengan Minah. Dengan uangnya ia bisa membeli harga diri dan nyali pejabat negara. Di mata proses hukum yang digerakkan kekuasaan uang dan lobby, Anggodo sangatlah berharga. Berbeda dengan Angodo, Minah hanyalah sosok tuek-elek-kere yang siap dimangsa proses hukum.

Bahkan, demi Anggodo, polisi berani menggertak pers. Menurut Media Indonesia edisi 21 November 2009, berdasarkan laporan Anggodo yang merasa haknya dilanggar, polisi memanggil pemimpin redaksi Kompas dan Seputar Indonesia untuk didengar keterangannya. “… Dalam surat pemanggilan jelas tercantum kaitan dengan laporan Anggodo. Namun, polisi yang pagi hari membatalkan pemanggilan ternyata siang hari melanjutkan pemanggilan. Alasan pun berubah-ubah. Demi dan bukan karena Anggodo… Namun, alasan yang kelihatan berubah-ubah amat cepat itu tidak semata menunjukkan polisi kehilangan profesionalitasnya. Tetapi membenarkan sekali lagi bahwa polisi memang terkooptasi berat oleh seorang Anggodo. Itulah malapetaka mafia hukum…” (http://www.mediaindonesia.com/read/2009/11/11/107081/70/13/Menggertak-Pers-demi-Anggodo-)

Para koruptor dibebaskan

Kasus Minah menjadi menarik, karena sehari sebelumnya terbetik kabar bahwa Abdullah Puteh mantan Gubernur Nangroe Aceh Darussalam (NAD), yang terlibat korupsi pengadaan Helikopter dengan putusan 10 tahun penjara, pada hari Rabu 18 November 2009 dinyatakan bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin, Bandung Jawa Barat. Dalam putusan pengadilan, Abdullah Puteh mendapatkan bebas bersyarat dengan membayar Rp500 juta kepada negara dengan masa hukuman dua per tiga. Dengan demikian, Abdullah Puteh yang seharusnya baru akan bebas pada 22 Maret 2014, meski baru menjalani hukuman selama 4 tahun 11 bulan, sudah dapat menghirup udara bebas sejak 18 November 2009.

Bebas bersyarat bagi pelaku korupsi, merupakan kejadian yang lumrah di Indonesia. Menurut catatan ICW (Indonesia Corruption Watch), di tahun 2008 sebanyak 241 narapidana kasus korupsi mendapatkan pembebasan bersyarat, karena telah menjalani dua pertiga masa tahanan. Salah satu syarat untuk mendapatkan bebas bersyarat adalah terpidana harus sudah melunasi kerugian negara.

Sedangkan sepanjang semester pertama tahun 2009, menurut catatan ICW, terdapat 119 perkara korupsi dengan 222 orang terdakwa yang diperiksa dan divonis oleh pengadilan umum di seluruh Indonesia mulai dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Dari 222 terdakwa tersebut, sebanyak 153 terdakwa divonis bebas.

Berbeda dengan Minah yang harus pontang-panting mendapatkan uang Rp 50.000 untuk ongkos ke pengadilan, para koruptor yang dibebaskan bersyarat itu dengan santai bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan seperti membayar kerugian negara sebagaimana diputuskan pengadilan, dan sebagainya. Boleh jadi, uang yang mereka korup jauh lebih banyak dibandingkan dengan kewajiban membayar kerugian negara. Hukuman yang diputuskan juga relatif ringan.

Abdullah Puteh, terpidana korupsi Rp 10 miliar yang divonis 10 tahun, sejak April 2005, dan mendapat remisi selama 2 tahun 5 hari, setelah membayar setengah miliar rupiah (Rp 500 juta), ia bebas bersayarat sejak 18 November 2009.

Begitulah situasinya. Korupsi gede-gedean diganjar hukuman kecil-kecilan. Pelakunya tetap bisa hidup mewah seusai menjalani masa tahanan yang relatif singkat. Situasi seperti inilah yang membuat masyarakat tidak mempercayai proses hukum. (haji/tede)