Foto aerial suasana penggusuran kawasan permukiman Pasar Ikan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara.


Sydney Morning Herald menulis dengan judul “the real reason many poor Jakartans are Opposing in the gubernatorial election“.

Jurnalindonesia.id – Media Australia Sydney Morning Heraldmenerbitkan laporan tentang bagaimana warga miskin Jakarta menolak clon gubernur petahana Basuki T Purnama (Ahok) dalam pemilihan gubernur DKI 2017. Syney Morning Herald menulis dengan judul “the real reason many poor Jakartans are Opposing in the gubernatorial election“.

Herald menceritakan bagaimana kisah Dharma Diani yang menunjukkan kondisi rumahnya, kampung nelayan miskin di Jakarta Utara. Kampung itu kini terlihat seperti zona perang. Entah bagaimana orang-orang masih tetap tinggal di tengah tumpukan puing-puing, hanya berlindung di dalam tenda tambal sulam yang dirakit dari papan dan spanduk iklan bekas.

Kampung tersebut bernama Kampung Akuarium, salah satu wilayah yang menjadi target kampanye agresif Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Penggusuran dilakukan dengan dalih untuk mengatasi masalah endemik di tengah kota, seperti banjir, kemacetan lalu lintas, dan kurangnya ruang hijau.

Warga Kampung Akuarium mengaku diberi surat perintah pengusiran 11 hari sebelum rumah mereka dihancurkan oleh buldoser pada April tahun lalu.

“Kami tidak pernah diberitahu mengapa (digusur), tapi Ahok di media mengatakan ia ingin mengubah daerah ini menjadi daerah tujuan wisata religi karena ada masjid tua di dekatnya. Ahok terus mengatakan ia ingin merevitalisasi daerah ini, tapi tidak ada yang terjadi sejak penggusuran itu,” kata Dharma.

Dharma Diani, warga Kampung Akuarium, Jakarta Utara. (Foto: Irwin Fedriansyah/smh.com.au)

Dharma, yang menyambung hidup dengan menjual tabung gas adalah satu di antara 70 keluarga yang menolak untuk mengalah kepada pemerintah daerah. Rumahnya telah rata, meski ia berhasil menyelamatkan beberapa barang miliknya dan mendirikan sebuah gubuk darurat.

“Gubuk ini mengalami kebocoran tentu saja dan jika angin terlalu kuat, atap terbang,” katanya.

Ia mengaku tidak dapat memilih untuk pindah ke rusun murah yang disediakan oleh pemerintah. Rusun tersebut terletak 25 km dari tempat tinggalnya.

“Beberapa dari kami adalah nelayan dan bekerja di pasar ikan. Jika dia memindahkan kami ke suatu tempat sejauh empat jam perjalanan di lalu lintas yang padat, bagaimana kami bisa bekerja? Bagaimana bisa kami bisa membayar?” ujar Dharma.

Mata Dharma berkaca-kaca saat bercerita kepada Sydney Morning Herald di tenda pengungsian yang dilengkapi dengan spanduk “Kampung Saya adalah Hidup Saya”.

“Ahok melabeli kami sebagai penghuni liar dan ilegal. Ia mengatakan kami hanya bisa menduduki lahan kosong dan menyebarkan penyakit TBC. Kami mencoba untuk bertemu dengannya, tapi dia tidak mau menerima kami. Dia keterlaluan. Dia kejam. Bagi kami, seorang pemimpin seharusnya tidak seperti itu,” kata dia.

Beberapa warga Kampung Akuarium, Jakarta Utara menolak relokasi dan tetap bertahan di tempatnya semula. (Foto: Irwin Fedriansyah/smh.com.au)

Ironisnya, hampir semua warga Kampung Akuarium, termasuk Dharma, mendukung Ahok ketika ia mengikuti pemilihan gubernur Jakarta pada 2012 lalu sebagai wakil dari Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi, yang sekarang menjabat sebagai presiden, juga telah mengunjungi Kampung Akuarium selama tiga kali selama kampanye pemilihan gubernur. Dharma mengatakan, Jokowi sempat membuat kontrak politik untuk mengakhiri penggusuran dan memberikan sertifikat tanah kepada orang-orang yang tinggal di kampung itu selama lebih dari 20 tahun.

“95 persen dari orang-orang dari kampung ini telah mendukung mereka. Tidak masalah bagi kami jika Ahok adalah Kristen dan Cina. Kami tidak pernah peduli tentang ras dan agama. Sekarang kami mendapatkan masalah ini karena Ahok sendiri. Dia adalah pengacau,” kata Dharma.

Ketika ditanya apakah ada warga yang tersisa di kampungnya yang akan memilih Ahok dalam pemilihan gubernur Jakarta pada 15 Februari mendatang, Dharma menggeleng pahit.

“Nol persen. Menurut akal sehat, dia membuat orang miskin menjadi lebih miskin. Hal ini telah membuat banyak orang menjadi lebih politis, termasuk saya,” katanya.

Tenda didirikan untuk warga Kampung AKuarium, Jakarta Utara, yang masih ingin tetap bertahan. (Foto: Irwin Fedriansyah/smh.com.au)

Wilayah Kalijodo turut diratakan dalam semalam pada Februari tahun lalu, setelah Ahok memutuskan ingin membersihkan daerah itu dan ingin mengubahnya menjadi sebuah taman. Pada September di tahun yang sama, ratusan keluarga juga diusir dari Bukit Duri, sebagai bagian dari rencana memperlebar sungai Ciliwung, untuk mengurangi banjir.

Beberapa bulan kemudian, Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan penggusuran warga tersebut telah melanggar hukum.

Ian Wilson dari Murdoch University Research mengatakan, tuduhan-tuduhan tajam banyak ditujukan kepada Ahok setelah ia diadili karena diduga melakukan penistaan agama Islam. Hal itu menimbulkan kekhawatiran atas pertumbuhan intoleransi agama dan ras, serta radikalisme di Indonesia.

Wilson segera mengunjungi Kampung Akuarium setelah rumah-rumah di wilayah itu dihancurkan buldoser. Dia menyaksikan, banyak warga yang terguncang. Bahkan ada salah seorang nelayan yang pergi bekerja ke Kalimantan dan menemukan rumahnya telah rata dengan tanah setelah kembali ke Jakarta.

“Ketika saya pertama kali ke sana, orang-orang terlihat memiliki tanda terkena gangguan trauma dan kerusakan psikologis yang nyata atas apa yang telah dilakukan pemerintah untuk mereka. Kampung ini sepenuhnya mendukung Jokowi dan Ahok. Masalahnya bukan karena mereka rasis karena Ahok adalah Cina. Isu itu terjadi sebagai dampak dari kebijakan Ahok sendiri,” ujar Wilson.

Warga Kampung Akuarium yang tetap bertahan mneolak relokasi. (Foto: Irwin Fedriansyah/smh.com.au)

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta memperkirakan, lebih dari 16 ribu keluarga telah mengungsi dalam dua tahun terakhir. Hafid Abbas dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan, penggusuran paksa telah melanggar hak asasi manusia.

“Orang miskin kemungkinan tidak memiliki ruang untuk hidup dengan aman di Jakarta,” kata Hafid.

Hafid memperingatkan, untuk mencegah kerusuhan sosial di Jakarta, pemerintah daerah harus berhenti melakukan penggusuran karena alasan yang tidak adil, seperti pengembangan lahan oleh perusahaan.

Sumber : jurnalindonesia.id ,  6 February 2017

(nahimunkar.com)