Memanas, Gugatan Gerakan Atheis terhadap UU Penodaan Agama

MUI, Ormas Islam, Depag, dan Kementerian Hukum dan HAM Siap Kawal UU Penodaan Agama

Meskipun Gus Dur sudah mati 30 Desember 2009, namun peninggalannya yang dilancarkan bersama konco-konconya –yang disebut oleh Hasyim Muzadi sebagai gerakan atheis– berupa gugatan terhadap UU Penodaan Agama, kini memanas di masyarakat.

Sejumlah LSM yang ditengarai menyuarakan faham liberal bahkan gerakan atheis (anti Tuhan) – menurut Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi– ditokohi mendiang Gus Dur (Abdurrahman Wahid) dan lainnya seperti Musdah Mulia dan Dawam Rahardjo tengah menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 yang biasa disebut UU Penodaan Agama.

Sidang di MK (Mahkamah Konstitusi) di Jakarta akan digelar Kamis 4 Februari 2010, setelah diundur, yang semula direncanakan 27 Januari 2010.

Perlu diketahui, ada pasal tentang penodaan agama sebagai berikut:

Pasal 156 a KUHP

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

1. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia

2. dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa

Dalam UU Penodaan Agama ada pasal:

UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Pasal 1 UU ini berbunyi:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu.”

Dalam hal ini Abdurrahman Wahid alias Gus Dur (17 November 2009) mengajukan uji materiil UU No 1/Pnps/1965 tentang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama. Undang-undang itu dianggap diskriminatif dan melanggar kebebasan beragama, sehingga bertentangan dengan pasal 28 huruf e dan pasal 29 ayat 2 UUD 1945.

Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, gugatan kelompok lembaga sosial masyarakat (LSM) tentang uji materi UU No.1/PNPS tahun 1965 tentang penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dinilai tidak rasional.

Hal tersebut karena selain dapat merusak enam agama yang sudah diakui pemerintah: Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu juga sebagai upaya menghancurkan kerukunan agama yang sudah ada.

MUI berpendapat, dalam hal agama, ketentuannya jelas tidak boleh mengacak-acak agama lain yang ajaran dan akidahnya sudah baku.

Kementerian Hukum dan HAM akan menyiapkan argumentasi hukum untuk menggugurkan dalil-dalil “judicial review” yang sidangnya akan digelar pada 4 Februari nanti. Kementerian Agama bertanggungjawab untuk melakukan berbagai upaya untuk menciptakan suasana kondusif bagi kehidupan beragama.

Inilah beritanya:

Majelis Ulama Nilai Uji Materi Undang-Undang Penodaan Agama Keliru

Senin, 01 Februari 2010 | 10:13 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia menilai uji materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama merupakan perbuatan keliru.

“Uji materi tersebut, keliru dan salah sasaran,” ujar Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidhan ketika dihubungi Tempo, Senin (1/2).

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat seperti Imparsial, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Center for Democracy and Human Right Studies (Demos), Setara Institute, serta Desantara Foundation mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 pada 27 Januari.

Kelirunya pengajuan uji materi tersebut, lanjut Amidhan, karena Indonesia tidak menganut kebebasan yang tak berbatas, meski Pasal 28 (i) UUD 1945 menyatakan kebebasan yang menyangkut hak asasi manusia tidak boleh dibatasi sedikit pun. Tapi Pasal 28 (j) UUD 1945, kata dia : “Menyebutkan kebebasan itu dikaitkan dengan kewajiban untuk menghormati hak orang lain.” Tiga hal yang membatasi kebebasan di Indonesia adalah agama, moral, dan ketertiban umum.

Batasan tersebut, ia menjelaskan, diatur oleh undang-undang. Untuk agama, Amidhan mencontohkan, ketentuannya jelas tidak boleh mengacak-acak agama lain yang ajaran dan akidahnya sudah baku.

Amidhan mengatakan rata-rata masyarakat Indonesia memilih agamanya karena lingkungan, seperti mengikuti agama orang tuanya. Kebebasan untuk memilih agama dia, tegas dia, merupakan hak asasi manusia. Tapi perlu diingat Indonesia menganut paham Ketuhanan Yang Maha Esa. “Maka tidak ada tempat untuk yang tidak mau beragama karena tidak sesuai sila pertama Pancasila,” urai Amidhan.

Maka agar ada keharmonisan umat beragama perlu aturan yang memperjelas gesekan tersebut dengan Peraturan Presiden No.1/PNPS/1965 yang diperkuat menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969.

Majelis kini tengah menyiapkan bantahan dan jawaban terkait uji materi tersebut. “Tanggal 4 Februari nanti akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi,” jelas Amidhan. Pada kamis mendatang, Majelis tak sendiri menjelaskan tentang uji materi Undang-Undang Penodaan Agama ini, hadir pula Kementerian Agama, Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga-lembaga agama terkait.

DIANING SARI

http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/02/01/brk,20100201-222560,id.html

Menteri Agama dan Menteri Hukum dan HAM siap menghadapi gugatan gerakan atheis itu. Inilah beritanya:

Menag: Persiapan Cukup Untuk Hadapi “Judicial Review

Senin, 1 Pebruari 2010 23:16 WIB

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan bahwa pihaknya bersama Kementerian Hukum dan HAM sudah cukup memiliki persiapan untuk menghadapi pemohon “judicial review” di Mahkamah Konstitusi (MK).

Persiapan itu antara lain berupa konsolidasi dengan sejumlah Organisasi Keagamaan dan aspek hukum yang menjadi materi gugatan di MK, kata Suryadharma Ali usai membuka Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama di Jakarta, Senin malam.

Ia mengatakan, gugatan kelompok lembaga sosial masyarakat (LSM) tentang uji materi UU No.1/PNPS tahun 1965 tentang penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dinilai tidak rasional.

Hal tersebut karena selain dapat merusak enam agama yang sudah diakui pemerintah: Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu juga sebagai upaya menghancurkan kerukunan agama yang sudah ada.

Uji materi itu menghadap-hadapkan antara UU No.1/1965, yang menjadi dasar pelayanan terhadap enam agama, dengan UUD 1945 Pasal 28E, yang berbunyi tentang kebebasan memeluk agama dan beribadat, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya dan berhak kembali.

Dalam pasal itu juga disebutkan bahwa setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nurani. Juga setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Menurut menteri, dalam menjalankan kebebasan semua orang juga harus memahami dan menjalankan amar pasal 28J, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak kebebasan orang lain. Dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sekarang saja, lanjut Menag, aliran sempalan agama kerap kali muncul, keberadaannya justru menodai agama yang ada. Bayangkan jika kebebasan beragama dibuka seluas-luasnya tanpa ada pengaturan, penodaan agama akan mudah terjadi yang dilakukan oleh penganutnya sendiri.

Untuk itu, Kementerian Hukum dan HAM akan menyiapkan argumentasi hukum untuk menggugurkan dalil-dalil “judicial review” yang sidangnya akan digelar pada 4 Februari nanti. Kementerian Agama bertanggungjawab untuk melakukan berbagai upaya untuk menciptakan suasana kondusif bagi kehidupan beragama.(E001/K004)

COPYRIGHT © 2010

http://www.antaranews.com/berita/1265041002/menag-persiapan-cukup-untuk-hadapi-judicial-review