Menag Lama Tandatangani SKB, Menag Baru Tegaskan: Ahmadiyah Sesat

Menteri Agama yang lama Maftuh Basyuni menandatangani SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri tentang Ahmadiyah. Pada 9 Juni 2008, tiga menteri yakni Menteri Agama (Menag) Maftuh Basyuni, Jaksa Agung Hendarman Supanji, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto secara bersamaan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008).

Menteri Agama yang baru (sekarang) Suryadharma Ali meminta pihak Ahmadiyah, masyarakat, dan penegak hukum, menaati hasil SKB (Surat Kesepakatan Bersama) tiga menteri. Menurutnya, para jamaah Ahmadiyah harus mentaati SKB3 menteri, yang menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah sebagai ajaran aliran sesat. Untuk itu disarankan agar mereka segera menghentikan kegiatan dalam mengembangkan ajarannya di Indonseia.

Inilah berita tentang SKB Tiga Menteri Mengenai Ahmadiyah:

Minggu, 01 Agustus 2010

Simak SKB Tiga Menteri

PEMERINTAH sebetulnya telah menyikapi secara serius pro kontra mengenai Ahmadiyah. Pada 9 Juni 2008, tiga menteri yakni Menteri Agama (Menag) Maftuh Basyuni, Jaksa Agung Hendarman Supanji, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto secara bersamaan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008).

Saat itu, Menag M. Basyuni mengatakan, SKB tersebut terbit dengan mengacu pada UUD 1945 pasal 28E, 28I, 28J, dan 29 yang intinya menyebutkan setiap warga bebas dan berhak memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk dengan pembatasan yang ditetapkan UU. Kedua, UU No.39/1999 tentang HAM khususnya pasal 70 dan 73. Ketiga, UU No.12/2005 tentang penetapan covenan tentang hak-hak sipil dan politik. Keempat, UU No.1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama.

Berikut isi SKB tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

1. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran itu.

2. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI sepanjang mengaku beragama Islam untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

3. Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum kedua dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.

4. Memberi peringatan dan memerintahkan warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI.

5. Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum keempat dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Memerintahkan aparat pemerintah dan pemerintah daerah, melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama ini. (rinny/”GM”/net)**

http://www.klik-galamedia.com/indexnews.php?wartakode=20100801041140&idkolom=beritautama

Selanjutnya, inilah berita tentang pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali mengenai Ahmadiyah:

Menteri Agama:

SKB Tiga Menteri: Ahmadiyah Aliran Sesat
Bandung, 30 Juli 2010 17:40
Menteri Agama Suryadharma Ali meminta pihak Ahmadiyah, masyarakat, dan penegak hukum, menaati hasil SKB (Surat Kesepakatan Bersama) tiga menteri.

Menang mengatakan itu, ketika usai membuka pesantren, mahad Aljamiah UIN Bandung, Jumat (30/7).

Menurutnya, para jamaah Ahmadiyah harus mentaati SKB3 menteri, yang menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah sebagai ajaran aliran sesat. Untuk itu disarankan agar mereka segera menghentikan kegiatan dalam mengembangkan ajarannya di Indonseia.

“Sudah jelas, dalam hasil SKB3 menteri, dinyatakan bahwa Ahmadiyah itu bukanlah suatu agama, dan dapat dikatagorikan sebagai aliran sesat, jadi kepada para jamaah hendaknya menyudahi kegiatan pengembangan ajaran tersebut,” jelasnya

Sementara, masyarakat diharapkan tidak berbuat anarkis dan bertindak main hakim sendiri dalam menyikapi budaya perbedaan keyakinan.

Sedangkan aparat penegak hukum harus bertindak tegas dalam menangani setiap permasalahan, seperti halnya kasus bentrok yang terjadi di Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

Menteri merasa yakin untuk penyelesaian kasus di Kuningan, pihak Pemda Kabupaten Kuningan dan Pemda Provinsi Jawa Barat berserta pihak Kepolisian Jawa Barat akan dapat menyelesaikan kasus tersebut. Diharapkan kasus serupa tidak akan terjadi lagi. [TMA, Ant]

http://www.gatra.com/2010-08-02/artikel.php?id=140233

Sebelum ada SKB, telah ada fatwa dari Musyawarah Nasional MUI 2005 tentang sesatnya Ahmadiyah, dan Pemerintah diminta melarang penyebaran aliran dan segala bentuk kegiatannya serta menutup organisasinya.

Inilah beritanya:

29 Jul 05 08:31 WIB

MUI Tetapkan 11 Fatwa

Ahmadiyah Aliran Di Luar Islam

Jakarta, (WASPADA Online)

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan 11 fatwa dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII, antara lain tentang haramnya segala bentuk perdukunan dan peramalan. haram untuk mempercayai praktik-praktik perdukunan dan peramalan, mempublikasikannya dan memanfaatkannya,_ kata Ketua Komisi Fatwa Ma’ruf Amin di sela-sela Munas MUI VII di Jakarta Kamis (28/7), usai memimpin Rapat Komisi C yang membahas soal fatwa. Dikatakannya, akhir-akhir ini banyak tayangan media massa memuat hal-hal mistis seperti perdukunan dan peramalan yang meskipun diperuntukkan untuk hiburan atau sekedar permainan, namun merupakan tindakan pembodohan dan bisa membawa masyarakat pada perbuatan syirik. Fatwa yang dibacakan Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Hasanuddin, juga menetapkan kembali aliran Ahmadiyah adalah aliran yang berada di luar Islam dan yang menjadi pengikutnya adalah murtad, sehingga mengimbau mereka agar segera kembali ke jalan Islam yang sesuai dengan Al-Qu’ran dan Hadits. Pemerintah diminta melarang penyebaran aliran dan segala bentuk kegiatannya serta menutup organisasinya,_ tegasnya. Tentang doa bersama, MUI juga menyatakan tidak dikenal dalam Islam dan merupakan bid’ah, sementara doa bersama yang dipimpin tokoh non Muslim haram hukumnya, namun mubah (boleh) jika dipimpin tokoh Muslim. Sedangkan untuk doa bersama dengan cara berdoa bergiliran adalah haram mengamini doa-doa dari agama lain, juga haram jika dilakukan doa bersama secara serentak, namun mubah hukumnya jika doa bersama dilakukan menurut agama masing-masing.

MUI juga menetapkan fatwa perkawinan berbeda agama adalah haram dan tidak sah, baik jika wanita muslim menikahi pria non muslim, ataupun pria muslim menikahi wanita non muslim. Ditetapkan pula Islam tidak memberi hak saling mewarisi antara Muslim dan non Muslim, sehingga pewarisan antara keduanya hanya dapat dilakukan dengan cara hibah, wasiat atau hadiah. Sementara itu fatwa MUI tentang pemikiran Islam liberalisme, sekularisme dan pluralisme, adalah haram dengan definisi liberalisme adalah pemikiran Islam yang menggunakan pikiran manusia secara bebas, bukan pemikiran yang dilandaskan agama. Sedangkan sekularisme adalah paham yang menganggap agama hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, sementara hubungan antara manusia dengan manusia tak bisa diatur agama. Sedangkan pluralisme diharamkan karena menganut paham semua agama adalah sama dan agama bersifat relatif dan tidak ada yang boleh mengklaim agamanya adalah agama yang paling benar, padahal seseorang beragama karena keyakinannya akan suatu kebenaran.

Yang boleh adalah pluralitas, kenyataan masyarakat memiliki agama yang berbeda-beda dan karenanya harus saling menghormati dan berdampingan dengan baik,_ katanya. MUI juga menetapkan kriteria maslahat sebagai salah satu dasar dalam penetapan hukum Islam adalah yang tidak bertentangan dengan nash Al-Qu’ran dan Hadits, dan yang berhak menentukan suatu maslahat adalah lembaga yang mempunyai kompetensi syariah. Fatwa lainnya antara lain wanita menjadi imam shalat, hukuman mati pada tindak pidana tertentu, perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan fatwa tentang pencabutan hak milik kepentingan pribadi untuk kepentingan umum.

Pembajakan HaKI

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan haram hukumnya melakukan pembajakan, penjiplakan, pemalsuan, pengedaran, penjualan, penggunaan tanpa hak suatu Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Fatwa MUI itu menyatakan, dalam Islam HaKI mendapat perlindungan hukum sebagaimana harta milik pribadi seseorang yang jika dilanggar kepemilikannya merupakan suatu tindakan zalim.

HaKI itu sendiri adalah hak untuk menikmati secara ekonomi suatu hasil dari kreativitas intelektual sebagai suatu penghargaan dan bahkan bisa diwariskan atau diwakafkan dengan syarat tak bertentangan dengan hukum Islam. MUI juga menetapkan fatwa tentang pencabutan hak milik kepentingan pribadi untuk kepentingan umum, bahwa hak milik pribadi wajib dilindungi negara dan tidak ada hak bagi negara merampas bahkan memperkecilnya, namun jika berbenturan dengan kepentingan umum yang didahulukan adalah kepentingan umum. Pemerintah dapat mencabut hak pribadi untuk kepentingan umum jika dilakukan dengan cara musyawarah dan tanpa paksaan serta harus menyediakan ganti rugi. itetapkan pula sebaliknya, kepentingan umum tidak boleh untuk kepentingan pribadi,_ kata Hassanuddin. Fatwa lainnya yang ditetapkan MUI adalah hukuman mati pada tindak pidana tertentu, di manaIslam mengakui eksistensi hukuman mati dan dengan demikian negara boleh melaksanakan hukuman mati terhadap tindak pidana tertentu (kejahatan berat) seperti pembunuhan. MUI juga menetapkan fatwa wanita haram hukumnya menjadi Imam shalat selama ada pria yang telah akil baliq dan mubah jika menjadi imam shalat bagi para wanita.

11 Fatwa MUI

1. Mengharamkan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual termasuk hak cipta.

2. Mengharamkan perdukunan dan peramalan termasuk publikasi hal tersebut di media.

3. Mengharamkan doa bersama antar agama, kecuali doa menurut keyakinan atau ajaran agama masing-masing, dan mengamini pemimpin doa yang berasaldari agama Islam. Fatwa ini dikeluarkan karena doa bersama antar agama dianggap sebagai sesuatu yang bid’ah atau tidak diajarkan dalam syariah agama Islam.

4. Mengharamkan kawin beda agama.

5. Mengharamkan warisan beda agama kecuali dengan wasiat dan hibah.

6. MUI mengeluarkan kriteria maslahat atau kebaikan bagi orang banyak.

7. Mengharamkan pluralisme (pandangan yang menganggap semua agama sama), sekularisme dan liberalisme.

8. Memperbolehkan pencabutan hak pribadi untuk kepentingan umum. Fatwa MUI ini sama dengan kebijakan pemerintah, asal diberikan ganti rugi yang layak dan tidak untuk kepentingan komersial.

9. Mengharamkan imam shalat perempuan.

10. Fatwa yang mengharamkan aliran Ahmadiyah.

11. Memperbolehkan hukuman mati untuk tindak pidana berat.

(ant) (am)

Sumber: waspada online

Hendaknya bertaubat

Amat sangat aneh, bila sekarang ada oknum dari MUI yang justru suaranya sangat berbeda dengan fatwa dari Munas MUI tahun 2005 itu bahkan oknum itu senada dengan para kafirin dan anti Islam untuk mengomentari SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyah dengan suara miring. Nau’udzubillahi min dzalik. Apa yang dicari?

Ingat, Ahmadiyah adalah agama buatan nabi palsu Ghulam Ahmad 1835-1908. Dalam riwayat, orang yang mati karena mendukung nabi palsu telah diancam bahwa gigi gerahamnya di neraka sebesar Gunung Uhud. Itulah ancaman yang ditujukan kepada Ar-Rojjal, yang ternyata Abu Hurairah meriwayatkan, Ar-Rojjal itu mati dalam keadaan mendukung nabi palsu Musailimah Al-Kaddzab. (lihat buku Hartono Ahmad jaiz, Nabi-nabi Palsu dan Para Penyesat Umat, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2008).

Para pendukung Ahmadiyah yang telah difatwakan sesatnya oleh MUI sampai dua kali (pertama 1980, dan fatwa kedua tahun 2005) hendaknya bertaubat, sebelum nyawanya dicabut oleh Malaikat Maut. Nasihat di Bulan Ramadhan 1431H ini semoga bermanfaat. (nahimunkar.com)