Ahok


Jakarta, HanTer – Masa cuti Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan berakhir pada 11 Februari nanti. Namun, hingga kini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak kunjung menonaktifkan Ahok selaku Gubernur DKI yang telah berstatus terdakwa perkara dugaan penistaan agama. Berbagai kalangan mendesak Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo dan Presiden Joko Widodo memberhentikan dan meninaktifkan Ahok.

Pengamat politik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengemukakan,  jika mengacu didalam UU‎ No.23/2014 Pasal 83 ayat 1 disebutkan bahwa, Kepala daerah atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukakan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat selama 5 tahun, tindakan pidana korusi, tindakan pidana terrisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian pada ayat 2, lanjut Amir, disebutkan bahwa, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang jadi terdakwa sebagaimana ayat 1, diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

Somasi Mendagri

Sementara itu, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) berencana memberikan somasi terbuka kepada Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo untuk segera memberhentikan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Hal itu karena, Ahok sudah berstatus sebagai terdakwa kasus penodaan agama.‎

Wakil Ketua Umum ACTA, Ali Lubis menjelaskan status Ahok sebagai terdakwa seharusnya membuatnya diberhentikan sementara sebagai gubernur DKI. Sebab, Ali menilai aturan tersebut sudah tercatat dalam Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2014.

“Kepala daerah atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak kejahatan yang diancam dengan tindak pidana penjara paling singkat lima tahun,” kata Ali di Posko ACTA, Jalan Imam Bonjol, Nomor 44, Jakarta, Rabu (7/2/2017).

Sebelumnya, Ali mendengar kabar dari media bahwa Ahok tidak ditahan karena ancaman hukuman yang diberikan kepadanya di bawah 5 tahun. Ia pun memberikan contoh kasus yang menimpa Bupati Ogan Hilir Ahmad Wazir Noviadi yang ditahan karena didakwa dengan dua pasal yang ancamannya ‘lebih dari’ dan ‘kurang dari’ lima tahun karena penyalahgunaan narkoba.

“Pemberhentian Ahok juga tidak tergantung seberapa berat hukuman yang diterima dari Majelis Hakim. Karena istilah yang digunakan oleh undang-undang adalah terdakwa jadi yang menjadi ukurannya bukanlah beratnya hukuman. Tapi, statusnya sebagai terdakwa. Jika sudah jadi terdakwa dia harus berhenti,” tambah Ali.

Ali juga menginginkan agar Mendagri berlaku adil kepada setiap pejabat yang melakukan tindak pidana. “Saya berharap Mendagri bisa menjalankan tugasnya dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai ada perlakuan istimewa yang diberikan kepada Ahok,” ujarnya,

Disisi lain, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta meminta Kemendagri segera menon-aktifkan Ahok. Pasalnya, kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Abdurrahman Suhaimi, Ahok telah berstatus terdakwa perkara dugaan penistaan agama dan Kemendagri belum menon-aktifkannya. Apalagi, masa cuti bakal berakhir 11 Februari.

“Kan sudah jelas diundang-undang. Begitu masa cutinya habis, maka harus segera dinon-aktifkan,” ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2017).

Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS DKI ini juga mengajak para para hukum, baik praktisi maupun akademisi, aktif mengawasi penegakan hukum menyangkut Ahok tersebut, agar berjalan sebagaimana mestinya.

“Jika hukum benar-benar dijadikan panglima, maka pemerintah harus menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat,” pungkas Suhaimi, politikus dari daerah pemilihan Jakarta Timur itu.

Tak hanya Suhaimi, Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto meminta agar Ahok diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai gubernur mengingat statusnya sebagai terdakwa kasus dugaan penodaan agama.

“Sebenarnya, kalau dikembalikan ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (tentang Pemerintahan Daerah), kalau ancaman Ahok itu 5 tahun, harus diberhentikan sementara,” ungkap Yandri dalam konferensi pers Fraksi PAN DPR RI di kantornya, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2017).

Yandri menyebut pihaknya menunggu langkah tegas dari Kemendagri soal nasib Ahok yang juga merupakan cagub incumbent tersebut. Dia ingin meminta penjelasan soal itu kepada Mendagri atau jajarannya pada agenda rapat kerja bersama Komisi II.

“Justru kalau (Ahok) diberhentikan, kita apresiasi Kemendagri. Nah, kenapa sampai hari ini tidak keluarkan surat (pemberhentian sementara untuk Ahok) itu? Apa ada keraguan atau keberpihakan? Itu yang kita mau tanya di Komisi II kalau ada raker,” tutur Yandri.

Seperti diketahui, serah-terima jabatan dari Pelaksana Tugas Gubernur DKI Sumarsono kepada Ahok akan dilakukan pada Sabtu (11/2). Sumarsono menyatakan belum ada penonaktifan Ahok sebagai Gubernur DKI karena statusnya sebagai terdakwa oleh Kemendagri.

“Tidak ada, memang jadwalnya belum diberhentikan, (Ahok-Djarot kembali) tetap sebagai gubernur dan wakil gubernur sah, resmi,” terang Sumarsono, Selasa (7/2).‎

Untuk diketahui, pihak Kemendagri sempat menyatakan akan melakukan pemberhentian sementara Gubernur Ahok, usai menjalani cuti kampanye. Namun, saat ini pihak Kemendagri belum dapat melakukan pemberhentian sementara Ahok karena yang bersangkutan masih menjalani cuti kampanye selama tahapan Pilkada DKI Jakarta.

“Pemberhentian sementara Ahok, agar dia bisa fokus sidang. Jadi nanti Pak Djarot yang menggantikan sebagai Plt,” kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumulo, di Jakarta.

Menurutnya, wakil kepala daerah akan menjalani fungsi sebagai pelaksana tugas hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Adapun saat ini, Ahok tengah menjalani sidang sebagai terdakwa perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukannya beberapa waktu lalu.‎

By: Sammy/nasional.harianterbit.com

(nahimunkar.com)