• Penyusunan RAPBN 2012 tidak lain hanya upaya untuk meneruskan pembuatan utang-utang baru. ini jelas akan meningkatkan nominal utang pemerintah yang saat ini berjumlah Rp1.733,64 triliun pada posisi Juli 2011. Dengan demikian, postur RAPBN 2012 sesungguhnya masih disandera oleh kebijakan penambahan dan pembayaran utang yang besar.
  • Dari sisi pendapatan, setiap tahun, penerimaan negara dari pajak selalu naik tinggi. Pada RAPBN 2012 direncanakan penerimaan Negara dari pajak naik lagi 140,6 triliun menjadi 1.019,3 triliun (menyumbang 79 persen dari seluruh pendapatan negara).
  • Anggaran belanja dalam APBN terbukti lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan belanja pegawai negeri sipil (PNS), yaitu sebesar Rp. 180,8 trilyun untuk 4,7 juta jiwa PNS, dibanding 31,02 juta jiwa penduduk miskin yang hanya mendapatkan Rp. 50,3 trilyun. Ini menunjukkan bahwa APBN 2011 tidak berpihak pada mayoritas rakyat miskin.
  • APBN 2011 banyak dialokasikan untuk belanja yang tidak jelas kontribusinya bagi kemakmuran rakyat, seperti Studi Banding, Anggaran Pembangunan Gedung DPR RI (dalam Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 2010 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah  Pusat Tahun Anggaran 2011, biaya pembangunan gedung baru DPR RI mencapai Rp. 2,5 trilyun ), Anggaran pembelian pesawat Presiden (APBN 2011 dibebani membayar cicilan utang pengadaan green aircraft pesawat kepresidenan sejumlah Rp. 92 milyar).
  • Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu Bukan hanya peruntukannya tidak jelas manfatnya, tetapi bahkan untuk melestarikan perbuatan yang mendukung ke arah kemusyrikan, dosa terbesar yang dapat menjadikan rusak sama sekali Islam  masyarakat. Penguasa pun terseret ke pemahaman yang sama sekali tidak berlandaskan ilmu yang benar, serta tanpa landasan agama yang benar, hingga satu kuburan dibiayai Rp180 milyar. Yakni kuburan Gus Dur (Abdurrahman Wahid) di Jombang. Biaya itu dipikul bareng-bareng; APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, dan APBD Kabupaten Jombang. (Gejala Buruk Pengkeramatan Kuburan, https://www.nahimunkar.com/gejala-buruk-pengkeramatan-kuburan/). Atas nama membangun satu kuburan tokoh sesat pro Yahudi di Jombang, dikuraslah dana Rp180 miliyar dari APBD Kabupaten Jombang, APBD Provinsi Jawa Timur dan APBN Pusat. Diberitakan, anggaran untuk perbaikan kompleks makam KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng Kec. Diwek Kab. Jombang sebesar Rp 180 miliar. Dari jumlah itu Pemkab Jombang urunan dana Rp 9 miliar dari APBD 2010. Sisanya sebanyak Rp 171 miliar urunan APBD Jatim dan APBN. (lihat Surabayapost.co.id, Perluasan Makam Gus Dur Dimulai, Kamis, 12 Agustus 2010 | 21:24 WIB) https://www.nahimunkar.com/bukti-bukti-rawannya-penyimpangan-aqidah-baik-di-kalangan-tradisional-maupun-intelektual/

Inilah sorotan tajam dalam berita yang beredar mengenai hal APBN dari utang dan pajak yang tidak pro kepentingan masyarakat itu.

Kwik: APBN Tak Akan Pernah Pro Rakyat

Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Kwik Kian Gie mengatakan, APBN tak akan pernah pro rakyat karena tingginya beban utang negara.

“APBN tak akan pernah pro rakyat sejak Pak Harto (Presiden Soeharto) lengser, utang menyadera APBN,” katanya saat diskusi di Megawati Institute di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, sejak krisis ekonomi yang melengserkan Presiden Soeharto, utang Indonesia membengkak tajam, terutama untuk membiayai krisis.

“Untuk utang dari obligasi rekapitulasi saja mencapai Rp430 triliun, belum lagi bunga yang harus dibayar Rp600 triliun, jadi totalnya Rp1.030 triliun. Itu baru obligasi rekapitulasi, belum BLBI,” katanya.

Menurut dia, utang Indonesia terus membengkak. Begitu pula dengan pembayaran cicilan utang pokok dan bunga setiap tahunnya sangat membebani APBN.

Pada RAPBN 2011, cicilan untuk bunga utang saja telah mencapai Rp116,4 triliun, lebih tinggi hampir dua kali lipat dibandingkan dengan 2005 yang hanya Rp65,2 triliun. Sementara total utang mencapai Rp1.600 triliun lebih.

“Itu baru cicilan bunganya saja. Kalau sama dengan pokoknya cicilan mencapai Rp240 triliun atau 25 persen APBN,” katanya.

Ia menambahkan, bila 25 persen APBN terserap untuk utang, 50 persen lainnya digunakan untuk membayar gaji pegawai negeri sipil, 25 persen lainnya digunakan untuk berbagai hal, mulai dari pembelian barang dan modal, perawatan hingga subsidi.

Hal ini telah membuat APBN sulit untuk pro rakyat. “Utangnya besar sekali, sementara pemerintah terus menambah utang, baik luar negeri atau melalui utang dalam negeri,” jelasnya.

Menurut dia, APBN tidak akan pro rakyat bila pemerintah tidak progresif dalam masalah utang. Ia mengatakan, selama ini kita tidak pernah mau menegosiasikan utang dengan sungguh-sungguh.

“Kita ini penurut, mereka (pemberi utang) maunya apa, IMF maunya apa, Bank Dunia maunya, apa kita nurut saja, lha kita ini memang negara yang baik versi mereka. Kita ini juga penakut, ditakuti sedikit takut,” katanya.

Padahal, menurut dia, kalau utang-utang tersebut tidak di negosiasikan kembali atau bahkan meminta agar utang dimoratorium (dihapuskan), maka dana sosial untuk kesejahteraan rakyat dipastikan akan terus berkurang.

“Ini masalah keberanian, masalah ketegasan, berani tidak pemerintah kita minta negosiasi lagi,” katanya.(*)
(T.M041/R009)

Editor: Ruslan Burhani/ antara Kamis, 26 Agustus 2010 22:56 WIB

***

66 Tahun Peringatan Proklamasi Kemerdekaan; APBN Tak Kunjung Untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat

Dalam Pidato Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2012 tanggal 16 Agustus 2011,  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa RAPBN 2012 disusun sesuai amanat konstitusi, disusun sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pada kenyatannya postur RAPBN 2012 tidak jauh berbeda dengan APBN-P 2011 yang mengandung inkonstitusional karena belum berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini dapat ditunjukan dari besarnya belanja pegawai yang mencapai Rp. 215,7 trilyun atau meningkat Rp. 32,8 trilyun untuk 4,7 pegawai, sementara anggaran kemiskinan yang notabene untuk 31 juta penduduk miskin, justru tetap dikisaran Rp. 50 trilyun.

Postur ini menggambarkan, orientasi APBN yang lebih mengutamakan kesejahteraan aparat birokrasinya dibandingkan kesejahteraan rakyat miskinnya.  Reformasi birokrasi yang seharusnya mampu membuat belanja birokrasi semakin efisien justru terus membengkak setiap tahunnya. Begitu pula dengan anggaran kesehatan, meskipun menjadi prioritas, dalam RAPBN 2012, hanya dialokasikan Rp. 14,4 triliun atau 1% dari belanja Negara atau masih jauh dari amanat undang-undang sebesar 5%.  Selain itu belanja modal, dibandingkan belanja pegawai, hanya meningkat Rp. 27,1 trilyun atau menjadi Rp. 168,1 trilyun. Sebesar 61% RAPBN 2012 tidak ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari sisi pendapatan, setiap tahun, penerimaan negara dari pajak selalu naik tinggi. Pada APBN 2009, penerimaan pajak sebesar 725,8 triliun (74 persen dari total penerimaan negara), naik menjadi 742,7 triliun (78 persen dari total penerimaan negara) pada APBN 2010, naik lagi secara nominal menjadi sebesar 850,2 triliun (menyumbang 77 persen dari seluruh pendapatan negara) pada APBN 2011, dan pada RAPBN 2012 direncanakan naik lagi 140,6 triliun menjadi 1.019,3 triliun (menyumbang 79 persen dari seluruh pendapatan negara). Hal ini mengesankan seolah Dirjen Pajak merupakan bagian dari Departemen Keuangan yang selalu sukses menyediakan dana berapapun yang diminta oleh APBN setiap tahun. Tetapi, tidak pernah ada penjelasan (tidak transparan) berapa sebenarnya penerimaan pajak oleh negara setiap tahun, sektor mana saja penyumbang pajak dan besaran masing-masing, dan bagaimana audit penerimaan negara dilakukan, mengapa undang-undang dengan sengaja melarang audit penerimaan pajak oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini merupakan hal yang aneh dan sulit diterima di tengah kebebasan memperoleh informasi yang dijamin oleh undang-undang lainnya. Tidak pernah pula dijelaskan bagaimana penerimaan pajak dialokasikan dalam nomenklatur belanja negara, bagaimana memastikan bahwa hasil pajak tersebut dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan sumber daya manusia?

Sementara dari sisi pembiayaan, orientasi peyusunan anggaran belum bergeser dari kemandirian terhadap utang.  Postur APBN masih dibebani oleh pembayaran cicilan pokok dan bunga utang dalam dan luar negeri dalam jumlah yang sangat besar. Di sisi lain, penyusunan RAPBN 2012 tidak lain hanya upaya untuk meneruskan pembuatan utang-utang baru dari penerbitan Surat Berharga dan Utang luar negeri. Penarikan utang pada tahun 2012 semakin meningkat, seiring dengan kebutuhan untuk membiayai defisit APBN sebesar Rp125,6 triliun dan kewajiban jatuh tempo pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dan dalam negeri serta biaya untuk penerbitan surat berharga negara. Kondisi ini jelas akan meningkatkan nominal utang pemerintah yang saat ini berjumlah Rp1.733,64 triliun pada posisi Juli 2011. Dengan demikian, postur RAPBN 2012 sesungguhnya masih disandera oleh kebijakan penambahan dan pembayaran utang yang besar.

Hal yang sama juga terjadi pada APBN-P 2011 yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010, hanya mengalokasikan anggaran untuk kesehatan berkisar 1,5 %. Selain lebih kecil dari alokasi anggaran yang ditentukan dalam Undang-Undang Kesehatan yang mewajibkan penganggaran dalam APBN minimal sebesar 5%, APBN 2011 juga tidak mampu mengakomodir kebutuhan akan layanan kesehatan masyarakat yang mensyaratkan adanya keterjangkauan akses dan mutu layanan kesehatan. Fakta yang mengemuka sebagai bukti dari tidak terpenuhinya kemakmuran rakyat dalam bidang kesehatan dapat dilihat dari berbagai kasus seperti ditolaknya masyarakat (pasien) miskin pada saat berusaha untuk memperoleh layanan kesehatan serta tingginya harga obat-obatan yang sulit diperoleh.

Selain itu, anggaran belanja dalam APBN terbukti lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan belanja pegawai negeri sipil (PNS), yaitu sebesar Rp. 180,8 trilyun untuk 4,7 juta jiwa PNS, dibanding 31,02 juta jiwa penduduk miskin yang hanya mendapatkan Rp. 50,3 trilyun. Ini menunjukkan bahwa APBN 2011 tidak berpihak pada mayoritas rakyat miskin.

APBN 2011 juga tidak mengenal istilah jaminan sosial dan tidak ada pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan pembaruan agraria. Alhasil, rakyat miskin semakin jauh dari standar kehidupan yang layak, dan di sisi lain, negara tidak menyediakan cukup modal untuk memberantas kemiskinan tersebut.

Lebih parah lagi, APBN 2011 banyak dialokasikan untuk belanja yang tidak jelas kontribusinya bagi kemakmuran rakyat, seperti Studi Banding, Anggaran Pembangunan Gedung DPR RI (dalam Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 2010 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah  Pusat Tahun Anggaran 2011, biaya pembangunan gedung baru DPR RI mencapai Rp. 2,5 trilyun ), Anggaran pembelian pesawat Presiden (APBN 2011 dibebani membayar cicilan utang pengadaan green aircraft pesawat kepresidenan sejumlah Rp. 92 milyar).

Sementara, di konteks penerimaan, APBN kita terhitung kecil karena banyaknya Kontrak Karya dengan perusahaan-perusahaan tambang, baik nasional maupun transnasional, yang tidak mengedepankan kepentingan nasional.

Berdasarkan atas kenyataan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa APBN 2011 bertentangan konstitusi yang memandatkan pengelolaan anggaran untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Oleh karenanya, kami dari Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat menuntut agar APBN 2011 direvisi dengan mengedepankan semangat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini dilakukan, agar RAPBN 2012 yang akan dibahas oleh Legislatif dan Pemerintah, memperhatikan mandat konstitusi yang seharusnya ditaati.

 

Jakarta, 17 Agustus 2011

Atas Nama


Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat

  1. Gunawan, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)
  2. Yuna Farhan, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran  (FITRA)
  3. Ah Maftuchan, Prakarsa Masyarakat untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif (PRAKARSA)
  4. Abdul Waidl, Komisi Anggaran Independen (KAI)
  5. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M)
  6. Firdaus, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK)
  7. Ridaya La Ode Ngkowe, Publish What You Pay (PWYP)
  8. Dani Setiawan, Koalisi Anti Utang (KAU)

Sumber: http://www.theprakarsa.org/?act=dtl&id=20110819064655

***

4 Tahun Merdeka, 60 Tahun Dijajah Utang

Sejak 60 tahun lalu (1949 – 2009), Indonesia terus dijajah oleh utang. Dalam perjanjian Konfrensi Meja Bundar (1949), Belanda mewariskan utang sebesar US$ 4 miliar dolar sebagai syarat kemerdekaan republik. Padahal utang tersebut digunakan untuk memerangi rakyat Indonesia dan menguras kekayaan alam. Selain menanggung beban utang, Indonesia juga harus tunduk pada aturan-aturan ekonomi di bawah International Monetery Fund (IMF). Sejak saat itu, semasa pemerintahan Orde Lama, utang menjadi alat bagi intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi dan politik di dalam negeri. Selain itu, warisan utang luar negeri yang besar dari KMB telah menyulitkan Indonesia membiayai pembangunan di awal kemerdekaan.

Selesai orde lama, rezim utang baru dibangun dengan dukungan lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia dan Asian Development Bank. Di bawah kekuasaan Soeharto (1965 – 1998), jumlah utang Indonesia meningkat sangat pesat. Jumlah utang luar negeri Indonesia membengkak mencapai US$ 54 miliar. Utang-utang tersebut diperoleh dari lembaga keuangan internasional dan negara-negara industri kaya (Amerika, Eropa dan Jepang). Dengan jumlah utang yang besar tersebut, orde baru bertahan selama 32 tahun dan para pejabatnya berhasil memperkaya diri dengan mengkorupsi dana utang. Kebijakan ekonomi semakin terbuka bagi investor asing, dan kekayaan alam dikuras. Sementara rakyat kebanyakan, hidup dalam ketertindasan dan kemiskinan.

Empat rezim yang dilahirkan pasca reformasi 1998 (BJ. Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono) berperilaku sama buruk dengan sebelumnya. Mereka mencatat “sukses” dalam mengakumulasi beban rakyat dengan menambah utang baru. Bahkan sampai Juni 2009, jumlah utang pemerintah sudah mencapai angka US$ 73 miliar (Rp732 triliun). Jumlah tersebut semakin besar jika ditambah jumlah Surat Berharga Negara sebesar US$96 miliar (968 triliun).

Apa Dampaknya Bagi Rakyat Miskin?

Sampai tahun 2005, Koalisi Anti Utang (KAU) mencatat, total komitmen utang luar negeri yang sudah dicairkan jumlahnya mencapai US$ 162,3 miliar (sekitar Rp1.600 triliun). Jumlah yang sangat besar bagi pembiayaan pembangunan di Indonesia. Jumlah itu cukup untuk mendirikan ribuan bangunan sekolah di seluruh Indonesia dan menggratiskan biaya pendidikan. Membangun rumah sakit, memberi makan rakyat miskin, membangun perumahan rakyat, membiayai program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, membuka lapangan kerja di pedesaan, dan membangun infrastruktur dasar yang menghidupi ekonomi di daerah.

Tetapi yang terjadi justeru sebaliknya. Semakin banyak utang baru masuk, beban pembayaran utang semakin besar. Rakyat indonesia pun menjadi semakin miskin. 49 persen rakyat Indonesia hidup miskin dengan penghasilan di bawah 1 US dolar per hari. 9,43 juta orang masih menganggur. 11,7 juta anak indonesia di 33 provinsi putus sekolah. Dan jutaaan keluarga masih belum memiliki tempat tinggal yang layak dan sehat.

Perjanjian-perjanjian utang juga menyebabkan perampasan kekayaan alam oleh asing. Saat ini 80 persen produksi migas nasional didominasi oleh perusahaan asing. 35 persen daratan Indonesia dikuasai 1.194 pemegang kuasa pertambangan, 341 kontrak karya pertambangan, dan 257 kontrak pertambangan batu bara. Sampai tahun 2007, sedikitnya 38,78 juta hektar hutan kita dikuasai korporasi pemegang HPH, sedikitnya 65 persen kayu hasil pembalakan hutan dijual kepada asing, dan dari sekitar 15 juta ton hasil sawit mentah, 57 persen dijual ke luar negeri. Kebutuhan dalam negeri yang hanya tiga juta ton tidak mampu dijamin pemenuhannya. Alhasil, selain dominasi modal asing dalam perekonomian nasional, 60 tahun pembangunan yang dibimbing utang hanya menghasilkan 150 orang terkaya di Indonesia dengan jumlah kekayaan mencapai US$ 69 miliar (sekitar Rp690 triliun).

Di sisi lain, transaksi utang telah menyebabkan negara-negara di Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang menjadi semakin kaya. Perjanjian utang telah memberikan fasilitas bagi perusahaan-perusahaan asing dari negara-negara tersebut mengontrol perekonomian Indonesia. Menguasai kontrak-kontrak karya pertambangan, mengoperasikan jutaan hektar lahan-lahan perkebunan besar dan mengontrol sektor-sektor publik yang penting bagi rakyat. Transfer kekayaan juga terjadi lewat pembayaran cicilan pokok dan bunga utang yang sangat besar setiap tahun dari Indonesia. Ditambah dengan kecurangan-kecurangan yang dilakukan pihak kreditor dengan meninggikan biaya utang.

Siapa yang Berutang?

Jika utang hanya alat bagi perampokan sumber daya alam bagi negara maju dan alasan untuk memperkaya segelintir elit di dalam negeri, maka sesungguhnya siapa yang berutang? Rakyat Indonesia sejak dulu tidak pernah berutang. Dan tidak pernah merencanakan, atau meminta pemerintah berutang. Tetapi setiap tahun pemerintah mensosialisasikan beban utang yang harus ditanggung rakyat. Dalam RAPBN 2010 pemerintah kembali merencanakan untuk melibatkan rakyat membayar utang-utang elit yang tidak dirasakannya. Setidaknya, Rp173,8 triliun uang negara akan dihabiskan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang atau 17,4 persen dari total anggaran.

Kondisi semacam ini tidak dapat kita biarkan terus terjadi. Jikapun kita mampu membayar utang setiap tahun, hal tersebut dilakukan dengan cara memeras rakyat. Meningkatkan pendapatan pajak rakyat, mengurangi subsidi, dan melakukan privatisasi/liberalisasi sektor-sektor publik. Sebuah cara paling primitif untuk memperlakukan negara lain lebih mulia dari rakyat sendiri.

Apa Yang Harus Dilakukan?

Pemerintah dan DPR harus didesak agar menghentikan praktek pemiskinan terhadap rakyat sendiri. Karena itu cara yang dilakukan adalah mendorong mereka untuk merealisasikan penghapusan utang. Rakyat Indonesia berhak mendapat penghapusan utang atas praktek-praktek kotor lembaga keuangan internasional dan negara-negara maju dalam penyaluran utang di Indonesia. Agar penghapusan utang memiliki argumentasi yang kuat, maka perlu segera dilakukan audit proyek-proyek utang secara khusus.

Melalui mekanisme audit utang ini bisa diperjelas mengenai posisi utang Indonesia saat ini. Dari posisi utang yang ada tersebut perlu dijabarkan lagi menjadi utang yang sudah dicairkan dan utang yang belum dicairkan. Untuk utang yang sudah dicairkan, dibutuhkan juga proses audit untuk menentukan nilai proyek yang didanai oleh utang yang hancur karena bencana alam, termasuk Tsunami. Termasuk menentukan nilai proyek yang didanai dengan utang tetapi tidak bisa digunakan atau tidak memberikan manfaat (useless). Juga proyek-proyek utang yang dikorupsi dan menimbulkan kerusakan sosial dan ekologis.

Menghentikan praktek penjajahan utang juga harus diikuti dengan merubah haluan kebijakan ekonomi neoliberal yang dipraktekan saat ini. Kebijakan ekonomi nasional harus bertumpu pada amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan melaksanakan agenda ekonomi kerakyatan. ([email protected])

***

Asing Pegang Surat Utang RI Rp 148,51 Triliun

Jakarta – Surat utang pemerintah Indonesia terus menjadi incaran para investor asing. Sampai dengan 29 April 2010, total Surat Utang Negara (SUN) yang dipegang oleh investor asing mencapai Rp 148,51 triliun. Demikian data dari Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan yang dikutip, Selasa (27/4/2010).

Melalui data tersebut, berarti dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan ini aliran dana asing yang masuk ke SUN mencapai Rp 16,05 triliun. Hal ini turut berperan dalam penguatan nilai tukar rupiah belakangan ini.

Sampai 29 April 2010, jumlah SUN yang diperdagangkan mencapai Rp 603,28 triliun, sementara porsi kepemilikan investor asing mencapai 24,61% atau Rp 148,51 triliun.Porsi terbesar tetap dipegang oleh perbankan dengan jumlah sebesar Rp 237,37 triliun.

Bank Indonesia (BI) juga memegang instrumen SUN sebesar Rp 12,84 triliun. Kemudian industri reksa dana memiliki SUN sebesar Rp 46,63 triliun, industri asuransi memiliki SUN Rp 75,27 triliun, dana pensiun memegang Rp 37,13 triliun, perusahaan sekuritas Rp 220 miliar, dan lainnya Rp 45,32 triliun. (detikFinance)

Sumber: [email protected]  03/05/2010

***

Asing Kuasai 30 Persen Surat Utang Indonesia

JAKARTA-Pemerintah menegaskan saat ini sebanyak 30 persen Surat Utang Negara (SUN) sudah dimiliki asing. Hal itu menunjukkan SUN punya banyak peminat, namun pemerintah sekarang sedang mengupayakan penggunaan dana-dana pinjaman dalam negeri.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Agus Martowardojo usai mengukuti rapat tentang perkembangan ekonomi Indonesia dan global di Gedung Bank Indonesia, Kamis (25/8). Rapat itu dihadiri beberapa menteri termasuk Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Gubernur BI Darmin Nasution.

Agus mengatakan, rapat tersebut membicarakan pengelolaan pinjaman luar negeri yang lebih sehat. Dengan adanya 30 persen SUN yang dimiliki asing, Agus menilai pentingnya pengelolaan utang yang lebih saksama.

Dalam RAPBN 2012, pemerintah mengalokasikan Rp 123.072 miliar atau 1,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) untuk pembayaran bunga utang. Jumlah tersebut meningkat dari alokasi pembayaran bunga utang di APBN Perubahan 2011 yang sebesar Rp 106.583,8 miliar.

Redaktur: Stevy Maradona

Reporter: M Ikhsan Shiddieqy

Kamis, 25 Agustus 2011 15:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,

***

Islam dan Ummat Islam jadi sasaran

Rumus dhalim itu cukup mudah dikenal, yakni menambah utang sebanyak-banyaknya, dan meningkatkan penarikan pajak setinggi-tingginya. Untuk penggunaannya, asal untuk pihak-pihak birokrasi semakin ditingkatkan, hura-hura atas nama ini dan itu ditingkatkan, dan kemusyrikan untuk merusak Islam dibiayai maka sudah cukup menghalangi hamba-hamba yang ingin menjadi orang shaleh dan shalihah. Itulah yang di dalam Al-Qur’an ditegaskan, bahwa orang-orang munafik kerjanya adalah memerintahkan kemunkaran.

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [التوبة/67]

67. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma’ruf dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. (At-taubah/9: 67).

Di samping itu, Allah mensifati kelakuan orang munafiq dalam menghalangi Muslimin:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا  [النساء/61]

61. Apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul”, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu. (QS An-Nisaa’/4: 61).

Di antara caranya adalah menjadikan sekolah-sekolah Islam terutama perguruan tinggi Islam untuk alat memurtadkan Ummat Islam. Bukan untuk mendidik agar jadi orang yang shalih dan shalihah dengan memahami Islam secara benar tetapi justru agar menjadi jauh dari pemahaman Islam yang benar. Itu dapat dilihat secara nyata, dan dapat dibaca sorotan tajamnya di berbagai tulisan di antaranya di buku Ada Pemurtadan di IAIN yang disusun oleh Hartono Ahmad Jaiz.

Ilustrasi: r0ch4.wordpress.com dan asyoucantrust.com

(nahimunkar.com)