Menguak Kasus Kematian Abdul Aziz Angkat

 

DEMO anarkis yang dilakukan sekitar seribu lebih massa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli sehingga menyebabkan tewasnya Abdul Aziz Angkat (Ketua DPRD Sumatera Utara), bagi sebagian kalangan dinilai sebagai sebuah data dan fakta yang konsisten menggambarkan bahwa kalangan Kristen cenderung menjadi pemicu konflik horizontal disintegratif.

Penilaian itu antara lain didasarkan pada terungkapnya nama-nama penggerak demo anarkis yang nyaris keseluruhannya adalah tokoh politik Batak Kristen. Mereka inilah yang disebut sebagai preman politik yang cenderung memaksakan kehendak, meski harus menempuh upaya-upaya anarkis yang mengundang maut.

 

Memaksakan Kehendak

 

Disebut memaksakan kehendak, karena menurut masyarakat Tapanuli sendiri, Provinsi Tapanuli amat jauh dari layak untuk didirikan, antara lain bila dilihat dari belum jelasnya sumber-sumber yang dapat dijadikan pendapatan asli daerah (PAD). Sejauh ini, wacana pembentukan Provinsi Tapanuli yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatera Utara, masih menjadi agenda yang belum selesai di tingkat DPR pusat.

Pada dasarnya, untuk mendirikan provinsi baru diperlukan tahapan proses yang tidak singkat, untuk diuji kelayakannya secara cermat, bukan sekadar untuk memenuhi kepentingan politik segelintir orang, kepentingan ras, atau golongan tertentu. Lagi pula, jangan sampai usulan pemekaran wilayah keluar dari bingkai mempertahankan keutuhan NKRI.

Menurut Lena Maryana (anggota Komisi II DPR dari FPPP), setiap kali akan ada pemekaran wilayah, terlebih dahulu harus dibuat grand design yang menguraikan berbagai kebutuhan untuk pemekaran tersebut, dan banyak aspek yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan grand design, seperti fasilitas perkantoran, pengalihan PNS, kemampuan sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) wilayah yang bersangkutan, demografi dan sebagainya.

Selain itu, menurut Lena Maryana, lima tahun setelah pemekaran terjadi, daerah tersebut akan dievaluasi kemandiriannya, bila dinilai tidak berhasil dalam arti justru menimbulkan beban (tidak bisa mandiri), tidak menutup kemungkinan dilebur kembali. Sampai saat ini, menurut Lena, belum ada pembahasan seputar itu. Bahkan, Presiden SBY pada tanggal 16 Agustus 2008 sudah menegaskan untuk moratorium (penghentian) pemekaran karena sudah mendekati pemilu 2009. (detiknews, Rabu, 04/02/2009 12:32 WIB).

Dengan demikian, sikap Abdul Aziz Angkat dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Sumatera Utara, sudah benar. Yaitu, dalam rangka menjalankan ketentuan UUD 1945 yang mengedepankan prisnsip kesatuan NKRI, sekaligus untuk menghindar dari gagasan yang bersifat sektarian disintegratif yang cenderung bertentangan dengan UUD 45. Namun, para demonstran justru menuduh Abdul Aziz Angkat tidak menanggapi tuntutan mereka agar pemekaran Provinsi Tapanuli diputuskan dalam sidang paripurna.

Maka terjadilah anarkisme, premanisme di dalam dunia demokrasi, yang mengundang maut. Menurut Fadly Nurzal (anggota DPRD Komisi D), massa memaksakan diri masuk ke ruang sidang dua menit setelah sidang paripurna selesai. Mereka merangsek masuk dan menuntut agar rekomendasi pembentukan Provinsi Tapanuli segera diputuskan. Tapi pada saat itu agenda tidak membahasnya. Karena kecewa, massa mulai bertindak anarkis. Sejumlah anggota DPRD segera lari menyelamatkan diri melalui pintu samping. Namun, demonstran mengetahuinya dan menghadang mereka sambil melepaskan pukulan dan melempar batu beberapa kali. Pada saat itulah Abdul Aziz Angkat terkena pukulan dan tersungkur. Abdul Aziz Angkat kemudian diselamatkan ke ruang Fraksi Golkar dalam kondisi pingsan. Beberapa saat kemudian, ia sudah tidak bernyawa. Abdul Aziz Angkat pun langsung dibawa ke rumah sakit Gleneagles Medan. (http://www.surya.co.id/2009/02/03/saksi-abdul-azis-angkat-tewas-dikeroyok-demonstran/)

Menurut Syamsul D Pulungan, dan berdasarkan rekaman gambar, video, serta penuturan rekan-rekan almarhum di DPRD Sumatera Utara, ketika itu Abdul Aziz Angkat dipukuli, dicaci maki, ditarik tarik, didorong, dan dilempari. Ini semua adalah bagian dari upaya pemaksaan kehendak oleh segelintir manusia yang mengaku dirinya tokoh dalam komando GM Chandra Panggabean. Pengrusakan kantor DPRD Sumatera Utara oleh para pendemo itu adalah bukti kebrutalan yang nyata. Mahasiswa yang ikut dalam rombongan itu jelas terlihat memakai jaket almamater Universitas Sisingamangaraja XII, Universitas milik keluarga besar GM Panggabean.

Menurut Syamsul pula, pembentukan Provinsi Tapanuli adalah upaya menambah lahan kekuasaan bagi sekelompok orang yang merasa tak cukup mampu menjadi leader di Sumatera Utara. Masyarakat Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah sadar akan hal ini, sehingga masyarakat plus DPRD-nya tidak merestui ide pemekaran ini. Mereka yang ngotot memaksakan pemekaran, sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak berpikiran jernih. Mereka berasal dari Kabupaten Tobasa, Samosir, dan Humbahas yang pernah manjadi bagian dari Kabupaten Tapanuli Utara. Kabupaten-kabupaten itu, menurut Syamsul, belum mumpuni dan masih angin-anginan. Sehingga seharusnya yang dilakukan tokoh di sana adalah mencurahkan semua isi pikiran untuk meningkatkan kemajuan Kabupatennya, bukan justru memaksakan kehendak.

Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) wilayah Sumatera Utara, sehubungan dengan kasus ini meminta pemerintah membubarkan Panitia Pembentukan Provinsi Tapanuli, serta meminta Dewan Pers agar memberikan teguran dan sanksi keras kepada Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) karena terindikasi kuat menjadi alat propaganda pembentukan Provinsi Tapanuli.

 

Kesaksian Azwir Sofyan

 

Karena diangap mengabaikan tuntutan, maka caci maki dan sumpah serapah para pendemo pun tercurah kepada Abdul Aziz Angkat. Sementara itu, yang bersangkutan hanya diam, sambil berusaha keluar dari kepungan massa. Aziz tampak kepayahan. Dari kaca ruang komisi B, Azwir Sofyan melihat Abdul Aziz Angkat terkurung. Sebagai kawan, Azwir Sofyan (anggota DPRD asal PAN) langsung keluar dari Gedung DPRD dan merangkul beliau yang sudah kepayahan dan lemas. Peristiwa itu terjadi 03 Februari 2009.

Abdul Azis saat itu tengah berada di halaman gedung DPRD. Ribuan massa pro pembentukan Provinsi Tapanuli menuntutnya agar mengirim surat ke DPR RI meminta pemekaran. Tapi politisi Golkar yang baru dua bulan menjabat itu menolak, yang berbuah kemarahan pendemo. Azwir kemudian berinifsiatif membawa Aziz ke ruangan fraksi, dari luar Gedung DPRD jaraknya sekitar 100 meter. Tapi tetap diuber-uber hingga ke ruangan. Sekitar satu meter menjelang masuk ke ruangan Fraksi Golkar, Abdul Azis sudah tidak sadarkan diri. Azwir memapah masuk.

Ketika itu, para demonstran sempat masuk ke ruangan fraksi, kaca sampai pecah, bahkan keranda pun ikut masuk ke dalam. Mereka terus meneror. Meski Azwir sudah menasehati mereka, tapi pendemo itu tidak peduli. Di pangkuan Azwir, Abdul Azis Angkat sudah tidak sadarkan diri. Azwir beserta seorang anggota DPRD lainnya memaksa agar dikirim regu kesehatan (tim media) untuk memberikan pertolongan sesegera mungkin dan dibawa ke rumah sakit.

 Sayangnya pertolongan yang diminta Azwir tidak tampak datang. Setelah sekitar 1 jam berada di ruangan, pada pukul 13.00 WIB, Abdul Aziz Angkat baru bisa dikeluarkan dengan cara digotong ramai-ramai.  Ada beberapa polisi dan satpam yang mengawal, tapi sepanjang jalan menuju truk tetap saja dilempari. Setelah dibawa ke luar ruangan, menggunakan truk polisi, Abdul Aziz Angkat dilarikan ke RS Gleneagles, Medan. Tapi ajal menjemput, dia dinyatakan telah meninggal dunia.

 

Beberapa Tersangka

 

Beberapa nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka antara lain  Chandra Panggabean (Ketua Panitia Pemrakarsa Pembentukan Provinsi Tapanuli), Burhanuddin Rajagukguk, FM Datumira Simanjuntak, Viktor Siahaan, Gelmok Samosir, Parlis Sianturi. Juga sejumlah mahasiswa bernama Ganda Hutasoit, Dedi Nainggolan, Roy Sagala, Michael Johanes Sihite (Ketua Senat salah satu Universitas di Sumatera Utara), dan Ari Herianto Sitorus. Hampir seuruhnya, nama-nama tersebut sangat bernuansa Batak Kristen.

Bukan hanya di Sumatera Utara saja tokoh Batak Kristen menjadi pencetus kebrutalan yang mengorbankan sejumlah nyawa. Di Poso, dari tengah-tengah konflik yang berdarah-darah dan mengorbankan ratusan muslim dan muslimah, termasuk warga Pesantren Walisongo, mencuat nama-nama khas Batak Kristen seperti Pendeta Renaldy Damanik. Juga, Janis Simangunsong yang memprovokasi Tibo dan kawan-kawan untuk melakukan pembantaian di Pesantren Walisongo. (lihat tulisan nahimunkar.com berjudul Memperingati Tragedi Bom Bali, Pembantaian Muslimin di Tobelo-Galela dan Pesantren Walisongo, October 19, 2008 10:27 pm).

Terlihat jelas, ada pattern of action yang konsisten. Yaitu, setiap mereka (para tokoh Batak Kristen) merasa punya kekuatan, maka yang dilakukan adalah usulan disintegratif yang dilakoni dengan cara-cara yang anarkis sekalipun. Di Sumatera Utara, Chandra GM Panggabean merasa sudah kuat di beberapa Kabupaten, sehingga ingin berkuasa lebih jauh, menjadi Gubernur. Namun di tingkat Provinsi, kapasitasnya masih terbatas, maka diusulkanlah pemekaran dengan membentuk Provinsi Tapanuli (Protap), dengan maksud, di Provinsi baru nanti, ia bisa menjadi Gubernur.

Variabel konsisten lainnya yang bisa dilihat dari kalangan Kristen (bukan hanya Batak Kristen) adalah, manakala mereka merasa mayoritas mereka tanpa perhitungan berani menyuarakan nafsu disintegratifnya. Antara lain sebagaimana pernah disuarakan oleh Frans Seda dan perwakilan dari SETIA (Sekolah Tinggi Theologi Injili Arastamar) di hadapan anggota DPR pada 29 Juli 2008 lalu. (lihat tulisan nahimunkar.com berjudul Kristen-Katholik dan Hindu Bertingkah, October 21, 2008 1:22 am). Padahal, kalau mereka benar-benar memisahkan diri dari NKRI, mereka akan menjadi negara miskin yang merepotkan negara tetangga sekitarnya.

Selain menyuarakan gagasan disintegratif, mereka juga tidak sungkan-sungkan melakukan pengusiran dan bahkan berani merancang muslim cleansing, demi menguasai sepenuhnya daerah yang diperkirakan akan mampu dikuasai secara penuh berada di genggamannya. Konflik Ambon (Maluku pada umumnya) yang hingga kini tidak juga tuntas, karena faktor diagnosa yang keliru sehingga menghasilkan treatmen yang keliru. Para petinggi keamanan sama sekali tidak mau membaca fakta yang sudah jelas terpampang, bahwa konflik horizontal itu dimulai oleh kalangan Kristen.

Masih ingat kasus komik pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW? Komik berbahasa Indonesia itu sempat tayang di www.lapotuak.wordpress.com sejak 12 November 2008 namun baru membuat heboh sekitar sepekan kemudian. Secara keseluruhan, isi situs itu memang melecehkan agama Islam dan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, seraya memposisikan agama Islam sebagai agama yang tidak benar.

Sosok Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam  pada blog itu ditampilkan dengan wajah brewokan, sosok Zainab dan Mariah pada kartun tersebut ditampilkan dengan pakaian yang menggoda bahkan ada yang telanjang. Pada komik itu juga dikutip beberapa ayat-ayat Al-Qur’an dan beberapa hadits, namun dengan penafsiran versinya sendiri yang tentu saja sangat menyesatkan.

Di situs yang sudah eksis sejak 05 Desember 2007 itu, antara lain ada sebuah artikel berjudul Batak Toba, Keturunan Israel Yang Hilang yang ditayangkan sejak 11 Januari 2008. Dapat diduga, pembuat blog itu adalah etnis Batak Toba Kristen yang sudah terpengaruh Yudaisme. (lihat tulisan nahimunkar.com berjudul Komik Menghina Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, November 23, 2008 9:42 pm)

Dari kasus kematian Abdul Aziz Angkat, pemerintah dan pihak keamanan sudah seharusnya dapat membaca fakta-fakta yang sudah terpampang jelas itu dengan penafsiran yang lebih memadai, sehingga konflik horizontal dan potensi disintegrasi dapat diatasi dengan efektif. (haji/tede)