Ilustrasi; Mendagri (kiri) foto Antara. Tragedi pesta miras (kanan), foto dari pencarian di Google

  • “Ini (surat Mendagri) sangat aneh. Perda Mihol (Peraturan Daerah tentang minuman beralkohol) sempat digugat oleh pengusaha miras (minuman keras), namun perkaranya ditolak Mahkamah Agung. Sekarang tiba-tiba ada surat dari Mendagri meminta perda segera dicabut,” ujar Wakil Bupati Indramayu Supendi.
  • Ketua DPRD Indramayu Abdul Rozak Muslim juga mempertanyakan surat permintaan pencabutan Perda Mihol yang dilayangkan oleh Mendagri.
  •  “Perda itu dibuat dengan berbagai tahapan dan kajian, dari tingkat daerah gubernur, sampai Depdagri. Dalam pelaksanaanya, Perda terbukti mampu mengurangi peredaran miras dan menurunkan angka kriminalitas secara signifikan,” ujar Abdul Rozak Muslim.

Inilah beritanya.

***

Perda Larangan Miras diminta dicabut, Ormas Islam Kecam Mendagri

INDRAMAYU, (PRLM).- Puluhan Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam, organisasi Kepemudaan, dan aparat Pemda Indramayu mengecam terbitnya surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia yang meminta kepada Bupati Indramayu untuk mencabut Perda larangan minuman beralkohol di Indramayu.

Perda yang sempat digugat oleh para pengusaha minuman keras namun akhirnya dimenangkan di tingkat Mahkamah Agung itu dinilai telah membawa banyak dampak positif bagi kehidupan masyarakat Indramayu.

“Ormas Islam di Indramayu selama ini terus mensosialisasikan perda mihol untuk menekan angka peredaran miras di masyarakat. Jika perda mihol (minuman beralkohol) tersebut diminta dicabut oleh pemerintah pusat, jelas kami menolak. Itu artinya pemerintah pusat ingin melegalkan miras di Indramayu,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia Indramayu Ahmad Jamali, Rabu (30/11).

Pimpinan pondok pesantren Cadangpinggan Syakur Yasin menilai, usulan pencabutan perda mihol tersebut bertentangan dengan aspirasi masyarakat Indramayu.

“Perda tersebut dibuat berdasarkan usulan dari tokoh ulama dan masyarakat. Dampaknya juga sangat positif, kenapa malah diminta dicabut?,”katanya.

Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Minumal Beralkohol di Kabupaten Indramayu melarang peredaran semua jenis miras, bahkan hingga nol persen. Perda tersebut kemudian disempurnakan menjadi Perda Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu. Dalam perda tersebut, yang menjadi sasaran bukan hanya penjual miras, melainkan semua pihak yang terlibat.

Perda tersebut sempat digugat oleh kalangan pengusaha mihol dan miras namun gugatan tersebut dimentahkan di tingkat MA.

Akan tetapi, melalui surat dengan nomor: 188.34/4561/SJ tertanggal 16 November 2011, Menteri Dalam Negeri meminta perda tersebut segera dicabut dalam waktu 15 hari (sejak 16 November).

Alasannya, berdasarkan hasil kajian tim Kemendagri, perda tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yakni pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol merupakan kewenangan pusat sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007.

Selain itu, mihol golongan A tidak termasuk sebagai barang dalam pengawasan dan diatur dalam keputusan presiden nomor 3 tahun 1997.

Wakil bupati Indramayu Supendi mengatakan, pemerintah Kabupaten Indramayu akan segera meminta klarifikasi terkait surat dari Mendagri tersebut.

“Ini (surat mendagri) sangat aneh. Perda Mihol sempat digugat oleh pengusaha miras, namun perkaranya di tolak mahkamah agung. Sekarang tiba-tiba ada surat dari Mendagri meminta perda segera dicabut,” ujarnya.

Supendi menilai, perda mihol tersebut tidak melangkahi aturan yang lebih tinggi,  karena sebelum ditetapkan telah dikonsultasikan dengan Depdagri.

“Perda ini disusun dengan melibatkan banyak pihak juga kajian dari Depdagri. Dari hasil kajian Depdagri, perda mihol tidak ada masalah. Jadi perda mihol langsung ditetapkan oleh DPRD,” tuturnya.

Ketua DPRD Indramayu Abdul Rozak Muslim juga mempertanyakan surat permintaan pencabutan Perda Mihol yang dilayangkan oleh Mendagri.

“Perda itu dibuat dengan berbagai tahapan dan kajian, dari tingkat daerah gubernur, sampai Depdagri. Dalam pelaksanaanya, Perda terbukti mampu mengurangi peredaran miras dan menurunkan angka kriminalitas secara signifikan,” ujar Abdul Rozak Muslim. (A-168/A-26).***

PIKIRAN RAKYAT  ONLINE, Rabu, 30/11/2011 – 19:44

***

Ormas Islam Desak Penertiban Penjualan Miras

SOREANG, Bandung-  Ormas-ormas Islam mendesak agar aparat terkait di Pemkab Bandung maupun kepolisian menertibkan penjualan minuman keras (miras) di minimarket-minimarket. Penjualan miras yang bebas akan berdampak buruk kepada masyarakat khususnya generasi muda.

Penegasan itu dikatakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Bandung, KH. Anwar Saifuddin Kamil, Sekretaris NU Kab. Bandung KH. Usep Dedi Rustandi, Ketua Dai Kamtibmas KH. Azis Kawakibi, dan Sekretaris PD Muhammadiyah Kab.Bandung KH. Jamjam Erawan, ketika dihubungi secara terpisah, Kamis (8/12).

Diberitakan sebelumnya, meski dalam Perda no. 9/2010 secara tegas melarang peredaran dan konsumsi minuman beralkohol di Kab. Bandung, namun sejumlah minimarket menjual miras secara bebas dengan kadar 5-10 persen. Minimarket hanya mencantumlan tulisan ‘hanya untuk orang dewasa”, namun dengan menjual dengan bebas kepada warga.

Menurut Kiai Anwar, Perda Kab. Bandung yang melarang konsumsi maupun penjualan miras sesuai dengan ajaran Islam. “Nabi Muhammad dengan tegas menyatakan berapa pun kadar alkohol tetap masuk kategori haram. Bukan berarti kadar 5-10 persen bisa bebas diperjualbelikan,” katanya.

Kiai Anwar mendesak aparat terkait pemkab Bandung termasuk aparat kepolisian untuk menertibkan penjualan miras di minimarket. “Satpoil pamong praja maupun dinas-dinas terkait harus tegas. Kalau ternyata minimarket menjual miras tanpa izin harus diperingatkan bahkan disegel,” katanya.(A-71/A-147)*** Kamis, 08/12/2011 – 15:58 (PRLM).-

***

Perda Larangan Minuman Beralkohol Segera Diberlakukan

BANDUNG, – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung Ema Sumarna menegaskan  Perda tentang larangan dan pengendalian minuman beralkohol akan segera diberlakukan.

“Perda  Minuman Beralkohol  sudah ditetapkan  dan sudah dilengkapi dengan Peraturan Wali Kota sehingga  tinggal melaksanakan dan semua pihak harus mematuhi aturan yang ada,” ujar Ema di Balai Kota, Selasa (22/11).

Ema mengatakan adanya Perda tentang pengaturan minuman beralkohol  maka sudah tidak boleh lagi ada penjualan minuman beralkohol di warung atau supermarket dan tempat lainnya.

“Minuman beralkhol hanya boleh dijual di hotell bintang tiga, empat dan lima serta pub karoke dan diskotik itu pun harus mengantongin izin,” ujar Ema.

Menurut Ema Perda 11 tahun 2011 tentang larangan dan pengendalian minuman beralkohol harus dipahami dan dihormati khususnya para pelaku usaha demi tegaknya Perda dan menciptakan kalangan pelalu Bandung Agamis dan bermartabat. SELASA, 22 NOVEMBER 2011 | 19:25 WIB/ TRIBUN

(nahimunkar.com)