Menyemarakkan Kumpul Kebo, Memidanakan Poligami dan Nikah Siri

Oleh Hartono Ahmad Jaiz

Ada kejanggalan yang sangat bertentangan dengan Islam. Poligami (nikah lebih dari satu isteri) dipersulit sama sekali bahkan dilarang-larang dengan aneka perangkat hukum, sementara itu perzinaan ataupun kumpul kebo tidak dimasalahkan. Kemudian masih ditingkatkan lagi, poligami akan dipidanakan dengan dirancang undang-undangnya. Demikian pula nikah sirri (di bawah tangan, tidak dicatatkan ke kantor urusan agama –KUA) akan dipidanakan.

Sejak Februari 2009, Dirjen Bimas Islam Nasaruddin Umar mengemukakan, dalam RUU Peradilan Agama tentang Perkawinan terdapat sanksi berupa ancaman pidana untuk nikah siri, poligami, dan kawin kontrak.

“Ada kurungan maksimal 3 bulan dan denda maksimal 5 juta,” kata Direktur Bimas Islam Depag, Nasaruddin Umar.

Nasaruddin menambahkan, nikah siri, poligami dan kawin kontrak dipidanakan karena banyak pihak yang dirugikan atas pernikahan tersebut terutama perempuan.

Seperti dilansir Antaranews.com, Din Saymsuddin Ketua Umum Muhammadiyah mengingatkan perlunya kehati-hatian untuk melahirkan produk hukum tersebut (RUU Peradilan Agama, red.) agar tidak memasuki wilayah yang bertentangan dengan prinsip agama.

“Yang perlu diatur dimensi sosialnya saja, jangan sampai memasuki wilayah ajaran agama,” katanya.

Menurut Din, nikah siri dalam ajaran agama tidak ada yang salah. Oleh karena itu, jika dianggap ada pelanggaran hukum negara, maka hal tersebut bertentangan dengan hukum agama.

“Jangan memasuki wilayah seperti itu (hukum agama, red.) tetapi cukup mengatur hal-hal yang bersifat umum untuk kemaslahatan bersama,” kata Din Syamsuddin. (tvOne, 28 Feb 2009 17:07:14).

Poligami dan nikah siri akan dipidanakan itu perlu dilihat orang yang sangat bersemangat dalam kasus melawan Islam ini. Di antaranya adalah Nasaruddin Umar yang dia itu adalah missionaries JIL (Jaringan Islam Liberal) yang pernah diutus ke Amerika dalam kepentingan JIL. Bahkan dia mengamini kemusyrikan untuk disebarkan di masyarakat, dengan cara memberi kata pengantar buku Anand Kreshna yang menyebarkan kemusyrikan.

Kita tengok lagi bagaimana Nasaruddin Umar mengamini kemusyrikan sebagai berikut:

Anand Kreshna mengacak-acak Al-Qur’an tapi dipuji Nasaruddin Umar

Berikut ini akan kami kemukakan contoh-contoh ungkapan Anand Kreshna yang mengandung masalah dalam bukunya yang berjudul Surah-Surah Terakhir Al-Quranul Karim bagi Orang Modern, sebuah apresiasi, dengankata pengantar Dr Nasruddin Umar MA pembantu rektor IV IAIN Jakarta (sekarang UIN –Universitas Islam Negeri), terbitan PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Kami akan mengutip secukupnya, kemudian kami beri tanggapan singkat.

Kutipan: Menurut beberapa riwayat, Nabi Muhammad pun pernah mengatakan, Aku adalah Ahmad tanpa mim”. Berarti, Akulah Ahad, Ia Yang maha Esa! Juga, “Aku adalah Arab tanpa ‘ain”. Berarti, Akulah Rabb –Ia Yang Maha mencipta, Maha Melindungi, Maha Menguasai! (halaman 43).

Tanggapan: Ini ada berbagai persoalan. Pertama, riwayat itu harus jelas, karena perkataan Nabi SAW itu harus jelas periwayatannya. Kedua, perkataan yang diatas namakan sabda Nabi SAW itu isinya merupakan bentuk kemusyrikan dan bertentangan dengan ayat Al-Qur’an: Katakanlah: “sesungguhnya aku ini (Muhammad) hanya seorang manusia.seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: “Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan Yang Maha Esa.” (QS Al-Kahfi/ 18: 110).

Pernyataan Anand Kreshna itu adalah kemusyrikan diatas namakan Nabi Muhammad SAW, dan untuk menerjemahkan surat Al-Ikhlash yang justru menegaskan tauhid..

Kutipan: Dalam buku ini Pak Anand Krishna ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa bukan aspek mistisnya surah-surah ini yang perlu ditonjolkan, melainkan penghayatan maknanya yang begitu dalam dan komprehensif.(kata pengantar Dr Nasruddin Umar MA, halaman xviii).

Tanggapan: Pujian itu sangat jauh dari kenyataan. Isi buku ini jauh dari makna dan maksud ayat-ayat yang ia jelaskan itu. (nahimunkar.com, 11:39 pm)

Di samping itu, sebelumnya, di Departemen Agama ada Counter Legal Draft

Kompilkasi Hukum Islam (CLD-KHI). Isi draft produk Tim

Pengarusutamaan Gender (TPG) Departemen Agama (Depag) pimpinan staf

ahli menteri agama Dr Musdah Mulia yang dibiayai enam miliar oleh The Asia Foundation, menurut wawancara Sabili dengan orang depag 2004, di antara isinya poligami dilarang.

Lingkungan Departemen Agama yang oknim-oknumnya –bahasa Islamnya menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah– seperti itulah yang kemudian tahun 2006 menurut pengakuan Nasaruddin Umar mengajukan RUU Peradilan Agama tentang Perkawinan yang akan memidanakan alias kriminalisasi terhadap nikah yang dibolehkan Islam yakni poligami dan juga nikah siri.

Berbuat criminal untuk kriminalisasi

Lingkungan yang seperti itu ditambah lingkungan lain yang telah berhasil berbuat criminal yakni menghalangi orang untuk poligami dengan cara membuat aneka aturan yang menyulitkan, mengakibatkan rusaknya harmonica kehidupan yang sudah ditata syari’at yakni bolehnya poligami menjadi tersumbat.

Akibat adanya halangan-halangan poligami dari pihak-pihak anti Islam namun bisa numpang pakai aneka aturan itu maka orang yang ingin menjalani poligami,– nikah yang dibolehkan oleh Islam namun dihalangi oleh piha-pihak anti Islam itu– kemungkinan jalan yang dite,mpuh adalah lewat jalur nikah sirri. Nikah di bawah tangan, tidak dicatatkan ke KUA (Kantor Urusan Agama). Tidak dicatatkannya itu lantaran poligami telah dipersulit sama sekali itu tadi.

Jadi kalau diurut-urut, mereka berbuat criminal yakni menghalangi sekuat-kuatnya sesuatu yang dibolehkan agama –yakni poligami, kemudian ketika yang dihalangi itu cari jalan lain –yakni nikah siri, maka dikriminalisasikan. Sehingga kita tahu, sebenarnya siapa yang jahat!?

Bisa juga kalau nikah sirinya itu bukan karena poligami tetapi tidak dicatatkan ke KUA adalah karena perlakuan dhalim para petugas KUA yang mengharuskan bayar mahal, tidak sesuai dengan aturan aslinya, maka sebenarnya yang jahat juga orang KUA lingkungan Kementian Agama. Jadi secara gampangnya, penjahat di lingkungan Kementrian Agama dipiara, kemudian orang yang nikah siri karena cari jalan keluar akibat menghindari kejahatan itu, lalu dijerat pidana. Siapa pula yang sebenarnya penjahat?!

Dua-dua jalur, baik poligami kemudian nikah siri, maupun nikah siri karena tidak mampu bayar kedhaliman orang KUA, semuanya ternyata kejahatan orang Kementrian Agama dan lingkungan lainnya. Dan kalau diteruskan dengan memidanakan orang yang poligami dan yang nikah siri, berarti adalah melestarikan kejahatan secara lebih ketat lagi.

Secara agama, nikah siri itu sendiri sudah difatwakan MUI.

Nikah siri itu bila memenuhi syarat maka telah dinyatakan sah oleh ijtima’ (rapat) MUI di Pesantren Gontor Ponorogo Jawa Timur 2006.

“Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah kalau telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika menimbulkan mudharat atau dampak negatif,” ujar Ketua Komisi Fatwa MUI Ma’ruf Amin dalam jumpa pers di kantor MUI, lantai dasar Masjid Istiqlal, Jl Veteran, Jakarta, Selasa (30/5/2006). Fatwa tersebut merupakan hasil keputusan ijtima’ ulama Se-Indonesia II, di Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur yang berlangsung 25-28 Mei 2006. (detiknews, Selasa, 30/05/2006 22:12 WIB).

Halangan-halangan yang dihadangkan oleh pihak-pihak anti Islam tetapi bisa numpang lewat aturan itu jelas merupakan pelanggaran, sebenarnya. Bahkan menghalangi syari’at Allah Ta’ala lewat jalur kekuasaan. Tentu saja akan menimbulkan persoalan baru dan sangat aneh: Poligami akan dipidanakan, nikah siri pun akan dipidanakan.

Mereka yang menghalangi syari’at Islam itu juga tahu, kalau sudah dipasang jerat dengan memidanakan orang yang berpoligami dan yang nikah siri maka ujung-ujungnya orang akan pilih kumpul kebo alias zina. Nah jalan itulah yang mereka maui, berarti! Kalau tidak, kenapa dibuat jerat-jerat bagi yang mau berpoligami, dan yang nikah siri gara-gara dipersulitnya poligami dan atau dhalimnya orang KUA yang memahalkan ongkos? Bukankah yang mesti dijerat justru orang-orang yang kumpul kebo alias zina, dan juga yang dhalim di kalangan KUA?

Jadi, mereka pura-pura menertibkan tata kehidupan masyarakat dan melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan laki-laki, namun kemungkinan hanya kedok. Bisa dianalisis, kenapa mereka menempuh jalur penghalangan poligami dan nikah siri itu, kemungkinannya adalah:

Untuk melibas syari’at Islam, lantaran tidak rela. Mereka baru rela apabila mengikuti millah mereka yang dalam hal ini pengutamaan zina. (Apalagi sekarang sudah ada anggota DPRD dari PKB di Batam yang usul agar pelacur ditarik pajak 10%. Itu jelas menjadikan zina sebagai hal yang agar disahkan dan difasilitasi). Hanya saja untuk melibas syari’at Islam tentang pernikahan itu tentu sulit, maka poligaminya yang dilibas dengan undang-undang yang mengancam pidana. Namun orang masih bisa melakukan poligami dengan cara nikah siri, maka nikah siri dilibas lagi pakai undang-undang yang mengancam pidana. Dan orang masih ingin poligami pula, karena pada dasarnya itu dibolehkan dalam Islam, maka seakan dipersilakan asal kumpul kebo saja yakni zina, tanpa nikah. Kalau sudah begitu, maka mereka jadi lega, karena sudah mengikuti millah mereka.

Sikap anti Islam seperti itu sudah difirmankan oleh Allah Ta’ala dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah: 120.

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ [البقرة/120]

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)”. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. (QS Al-Baqarah: 120).

Kenapa mereka mengikuti Yahudi dan Nasrani?

Coba kita simak kembali kasus ramai di Departemen Agama tahun 2004 dengan munculnya Counter Legal Draft

Kompilkasi Hukum Islam (CLD-KHI). Isi draft produk Tim

Pengarusutamaan Gender (TPG) Departemen Agama (Depag) pimpinan staf

ahli menteri agama Dr Musdah Mulia itu, kontroversial. Bahkan jika

diteliti lebih dalam, konten draft setebal 118 halaman yang

tujuannya untuk mengganti Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku

berdasarkan Inpres No 1 tahun 1991 itu, bertolak belakang dengan

syariat Islam.

Draft yang disusun dengan empat pendekatan utama, yakni gender,

pluralisme, hak asasi manusia dan demokrasi itu misalnya

menyebutkan, calon suami dan calon istri dapat melakukan perjanjian

perkawinan dalam jangka waktu tertentu.

Naskah hukum itu juga menyebutkan, pernikahan bukanlah ibadah

seperti diyakini umat Islam selama ini. Namun ia hanya sekadar

hubungan muamalah belaka. Jadi, pernikahan adalah urusan duniawi

yang tidak mempunyai hubungan vertikal apapun dengan Allah SWT.

Selanjutnya, ada ketentuan perempuan boleh menikahkan dirinya

sendiri. Asalkan telah berusia 21 tahun, seorang wanita dihalalkan

menikahkan dirinya sendiri. Hebohnya lagi, ia boleh menikah dengan

laki-laki idamannya tanpa harus didampingi wali dan orang tua.

Apalagi? Nikah beda agama yang dilarang Islam, dalam CLD-KHI

dibolehkan. Sebaliknya poligami yang asal hukumnya dibolehkan,

bahkan dicantumkan dalam al-Qur’an, justru dilarang. Itu artinya,

jika suatu saat ada seorang suami menikah lagi, maka pernikahannya

dianggap batal. Pernikahan itu dianggap tidak pernah terjadi.

Penyimpangan kaidah Islam juga terjadi di hukum pewarisan. Naskah

hukum ini misalnya menyebutkan, anak murtad (beda agama dari orang

tua) bukan penghalang menerima warisan. Sama seperti anak lainnya,

mereka berhak menerima waris dari orang tuanya.

Dugaan keterlibatan pihak asing dalam kasus ini kian tampak. Dalam

kata pengantar di bagian akhir CLD-KHI disebutkan, TPG Depag

mengucapkan kata terima kasih pada The Asia Foundation. Berkat

bantuan dana mereka, tim berhasil menyelesaikan CLD-KHI ini. Itu

makin memperkuat dugaan campur tangan asing tersebut. Benarkah

mereka terlibat?

Menurut informasi yang didapat sumber SABILI dari seorang pejabat

Departemen Agama, untuk menyukseskan program ini, The Asia

Foundation mengucurkan dana sebanyak enam miliar rupiah. Selain

untuk merancang dan menyusun draft, dana sebesar itu juga dipakai

untuk melakukan penelitian ke sejumlah daerah. ‘Ada enam miliar

rupiah,’ kata sumber SABILI itu.

Munculnya CLD-KHI dari Depag yang isinya kontroversial itu

memunculkan keheranan sendiri di benak kaum Muslimin. Kekhawatiran

pun makin merebak, dalam arti, jangan-jangan sinyalemen dari

berbagai kalangan selama ini yang menyebut Depag telah dikuasai oleh

kalangan pemikir liberal dan sekular, memang benar.

Jika mencermati tim penyusun dan tim kontributor CLD-KHI, hampir

semuanya adalah orang-orang yang dikenal luas intens mengusung

ide-ide liberalisme, sekularisme dan feminisme di Indonesia.

Karenanya, wajar memunculkan kecurigaan, melalui CLD-KHI, mereka

akan menggiring masyarakat Islam Indonesia ke arah pemahaman

sekularis, liberal dan feminis. (Sabili,

Rivai Hutapea/ sm, Pikiran Sesat Anti Islam Kuasai Departemen Agama, Kritik & Investigasi Oleh : Redaksi 27 Oct 2004 – 7:15 am,

The Asian Foundation dibalik Draf Kompilasi Hukum Inkar Syariat”).

Protes dari Ulama, tokoh Islam, Ormas Islam, dan Ummat Islam pada umumnya cukup ramai terhadap produk tim di Departemen Agama yang sangat mengganyang saat Islam itu (2004). Sampai MUI pun kirim surat ke Departemen Agama. Maka Menteri Agama Said Agil Al-Munawar pada akhir jabatannya sempat mencabut CLD-KHI itu. Kemudian menteri Agama yang menggantikannya, Mafutuh Basuni pun kembali mencabut CLD-KHI yang dibiayai lembaga kafir dari Amerika yang isinya mengganyang Islam itu.

Hanya saja, permainan tidak sampai di situ. Sebagaimana telah difirmankan Allah Ta’ala dalam QS 2: 120 tersebut, maka urusan tentang produk CLD-KHI dicabut ya cabutlah. Tetapi di tahun 2006, sebagaimana pengakuan Dirjen Bimas Islam Nasaruddin Umar, RUU Perkawinan yang di antara isinya memidanakan orang yang berpoligami dan yang nikah sirri itu dibuat dan diajukan ke Sekretariat Negara untuk kemudian dibahahas di DPR.

Dari alur yang kental sekali anti Islam, liberal, dan didanai dari lembaga kafir itu maka bagi ulama atau tokoh Islam yang jeli tentu akan menolak RUU perkawinan yang di antara isinya memidanakan orang yang poligami dan yang nikah sirri.

Maka tepatlah suara Ulama yang menyarankan agar masalah perzinaan dituntaskan, jangan malah dibiarkan. Sedang masalah nikah sirri yang masalahnya hanya tidak mencatatkan pernikahan ke KUA, perlu dicari penyebabnya. Di antara penyebab utamanya justru dari pihak liberal yang nyengklak (menunggangi) itu tadi. Mereka tidak rela adanya syari’at Islam yang membolehkan poligami, maka dibuat-buat halangan sehebat-hebatnya. Sebaliknya justru rela untuk maraknya zina dan kumpul kebo, maka dibuka pintunya lebar-lebar, agar orang takut nikah sirri dan lebih suka kumpul kebo.

Para pegiat anti Islam yang menjadi antek kafirin lantaran mengais-ngais dana dan telah terbukti itu yang seharusnya dibersihkan dari negeri ini. Bukan malah dipercaya untuk mengatur masyarakat, dengan alasan untuk menertibkan masyarakat.

Bagaimanapun, komentar yang agak urut hanyalah yang bunyinya seperti berikut ini:

Berlebihan, Bila Nikah Siri Dipidana

Selasa, 16 February 2010, 21:28 WIB

JAKARTA–Wakil Sekretaris Komisi Fatwa B Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Dr Asrorun Niam Sholeh menilai rencana pemidanaan pelaku nikah siri tidak tepat dan berlebihan.

“Rencana kriminalisasi praktik nikah siri dalam draf RUU Terapan Peradilan Bidang Perkawinan adalah hal yang tidak proporsional dan berlebihan,” katanya di Jakarta, Selasa.

Menurut Niam, masalah pencatatan pernikahan merupakan masalah administrasi keperdataan yaitu terkait Pasal 2 UU Perkawinan, sehingga tidak tepat jika pelanggarnya dipidana.

Ia setuju terhadap keharusan pencatatan pernikahan guna memberikan kepastian hukum dan mencegah dampak atau motif negatif dalam pernikahan. “Pencatatan pernikahan penting untuk kepentingan administratif, tidak ada alasan untuk menolak pencatatan pernikahan, bahkan bisa jadi hukumnya wajib,” katanya.

Walau demikian, doktor bidang hukum Islam itu mengingatkan perlunya sikap proporsional pada kasus nikah siri. “Sanksi terhadap pelanggaran administratif hendaknya adalah sanksi administratif, bukan pidana,” katanya.

Dikatakannya, penetapan peraturan mengenai nikah siri harus dilihat secara komperehensif mengingat banyak faktor yang menyebabkan praktik itu terjadi di masyarakat, antara lain faktor keterbatasan akses dan ketidakmampuan secara
ekonomi.

“Bagaimana mungkin orang yang miskin, yang tidak mampu mengurus dokumen pernikahan dan membayar administrasi, kemudian dia nikah siri, dipidana tiga bulan. Ini bertentangan dengan rasa keadilan,” katanya.

Terkait adanya praktik nikah siri yang menyebabkan anak dan istri terlantar, menurut Niam, yang harus dipidanakan adalah tindakan penelantarannya, bukan nikah sirinya. “Sekalipun pernikahan telah dicatatkan, jika terjadi penelantaran anak dan istri tetap saja ini harus dihukum.

Jadi, intinya bukan nikah sirinya, tetapi penelantarannya,” katanya.

Redaksi – Reporter

Red:

taufik rachman

Sumber Berita:

antara

http://www.republika.co.id/berita/104217/berlebihanbila-nikah-siri-dipidana

Juga suara yang seperti ini lah yang pantas:

DDII: Berlebihan, Jika Nikah Siri Dipidana

Senin, 15 February 2010, 10:55 WIB

JAKARTA–Rencana atau usulan perubahan atas Undang-Undang Perkawinan terkait nikah siri, mengundang reaksi sejumlah pihak. Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) menilai berlebihan jika kemudian nanti orang yang menikah siri dihukum pidana.

”Jelas itu berlebihan. Lebih baik pemerintah ngurusi saja masalah perzinahan. Maraknya perzinahan di negeri ini. Jangan kemudian orang yang sudah sah menikah secara agama Islam kemudian dikejar-kejar dengan pidana,” tegas Adian Husaini, Ketua DDII di Jakarta, Senin (15/2).

Dikatakan Adian, sebaiknya pemerintah melakukan pendekatan dengan pembinaan secara baik. Ini bisa dilakukan melalui para tokoh-tokoh dan pemuka agama Islam di negeri ini. ”Karena sebenarnya kesadaran umat untuk mencatatkan pernikahannya ke KUA juga sudah sangat tinggi. Jangan kemudian pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan hukum pidana,” tandasnya.

Di satu sisi, Adian menilai bisa saja mereka yang menikah siri adalah karena terkendala masalah dana, jika pernikahannya dicatatkan di KUA. ”Sekarang kan memang katanya biaya untuk menikah di KUA murah. Tapi kan pada kenyataannya di lapangan tidak demikian. Mereka yang tak memiliki dana cukup untuk ke KUA, jelas memilih nikah siri. Nikah siri dalam artian nikah yang sah secara agama Islam,” ungkap Adian.

Menurut Adian, pasangan yang menikah siri tentunya juga harus mengetahui konsekuensi yang harus dihadapi. ”Artinya, mereka tentunya juga sudah siap menangggung resikonya. Jika kelak dikemudian hari ada sengketa hukum, tentunya tidak bisa diproses secara hukum nasional,” paparnya.

”Jadi sekali lagi, peran negara jangan terlalu jauh. Daripada ngurusi orang yang sudah nikah secara sah, urusin saja masalah maraknya perzinahan, aksi pornografi dan pornoaksi yang marak di negeri ini dan sangat merusak,” ucap Adian.

Redaksi – Reporter

Red:

ririn

Reporter:

Rahmat Santosa B

http://www.republika.co.id/berita/104018/ddii-berlebihan-jika-nikah-siri-dipidana

Suara Ulama Jawa Timur ini juga lumayan:

Perzinaan Lebih Mendesak Dituntaskan

Surabaya– Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mendesak pemerintah dan masyarakat untuk menuntaskan lebih dulu masalah perzinaan yang sudah merusak moral generasi bangsa, sebelum mempersoalkan nikah siri.

Sebab, jika masalah yang lebih besar belum terselesaikan, justru dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan.

Seperti ditegaskan Ketua MUI Jatim, KH Abdushomad Buchori, perzinaan yang menjadi keprihatinan bersama saat ini justru dibiarkan, bahkan difasilitasi sedemikian rupa. “Mestinya, ini dituntaskan lebih dulu,” kata Kiai Abdushomad, Selasa (16/ 2).

Dia khawatir akan timbul masalah apabila perzinaan tetap dibiarkan merajalela, tetapi sudah mempersoalkan kawin siri. Karena, dari sisi agama, nikah siri dipandang “halal” selama syaratnya terpenuhi. (Republika, Rabu 17 Februari 2010, halaman 12).

Cara berfikir yang waras dan syar’I adalah seperti itu. Tetapi cara berfikir antek kafirin dan anti Islam adalah bahwa ini adalah proyek untuk melancarkan pelibasan terhadap syari’at Islam, sekaligus kemungkinan untuk mengais-ngais dana lagi dari kafirin yang jadi bosnya. Yang enam miliar tahun 2004 itu kan baru tahap yang lalu.

Waspadalah wahai Ummat Islam, di sini banyak orang yang menjual agamanya, buktinya pengakuan terima enam miliar dari lembaga kafir untuk memproduk CLD-KHI yang menentang hukum Islam itu. Maka mesti dilawan dengan cara-cara yang mengikuti aturan yang benar, demi selamatnya agama dan anak cucu kita dari rongrongan para penjual agama, baik lewat kementrian agama maupun lainnya. (nahimunkar.com)