DEPORTASI: Warga Negara China yang menjadi TKA ilegal di Kaltim saat dipulangkan.


Dipekerjakan Ilegal Kejar Proyek Nasional

PROKAL.COKabar Indonesia menjadi serbuan tenaga kerja asing (TKA), juga sampai ke Kaltim. Bahkan banyak dari mereka yang diduga dipekerjakan secara ilegal. Sejumlah aturan dilanggar demi mengejar proyek nasional. Salah satu yang ditemukan Kaltim Post bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Muara Jawa, Kutai Kartanegara (Kukar).

SEJUMLAH informasi keberadaan TKA ilegal di Kecamatan Muara Jawa diterima awak media ini sebulan terakhir. Kabar pertama kali muncul pada 25 November lalu sekira pukul 14.45 Wita.

Seorang warga memberitahu dugaan masuknya TKA asal Tiongkok. Jumlahnya mencapai ratusan orang yang dipekerjakan di proyek pembangkit listrik di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa. Perihal itu disampaikan melalui akun media sosial.

Dalam informasi itu, disebutkan dalam proyek PLTU terdapat 130 TKA. Ia menyebut tak semua TKA memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Dia meyakini, keberadaan TKA sudah diketahui sejumlah lembaga yang berwenang. Jika benar itu, ia pun menyayangkan lantaran pengangguran di Kecamatan Muara Jawa masih banyak, dan tidak terakomodasi dalam pengerjaan proyek tersebut.

Selain informasi warga, Kaltim Post juga mendapat data, berdasarkan laporan Intelkam Polres Kukar, jumlah pekerja asing di proyek tersebut terdapat 37 orang. Informasi tersebut diperoleh dari wawancara dengan Kasat Intel Polres Kukar AKP Rustam.

Keterangan lain, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim Fathul Halim menyebut jumlahnya sekitar 80 TKA di proyek itu. Bahkan Fathul mengindikasi masuknya TKA itu dengan visa kunjungan. Terlebih, dalam beberapa kali pengecekan berkala, didapati sejumlah pelanggaran. Seperti pada Mei dan Oktober lalu. “Sudah kami lakukan penindakan bagi yang melanggar. Karena tidak memiliki IMTA, maka yang ilegal telah dideportasi oleh Kantor Imigrasi,” ujar Fathul.

Modus menggunakan visa kunjungan ini disebut Fathul, sudah marak. Khusus di Kaltim, peristiwa serupa juga pernah terungkap pada proyek pembangunan PLTU Kariangau di Balikpapan, belum lama ini. Fathul mengklaim jumlah TKA yang bekerja di Kaltim mengalami penurunan. Lantaran, sejumlah perusahaan asing telah diambil alih pemerintah.

Media ini pun kemudian menemui seseorang yang memiliki akses masuk ke kawasan PLTU Muara Jawa. Pria yang memohon tak dikorankan namanya itu, menyebut jika aktivitas TKA di PLTU Muara Jawa sudah menjadi rahasia umum warga sekitar.

Ia mengaku tak mengetahui pasti, berapa jumlah TKA yang bekerja. Namun, dia meyakini jumlahnya mencapai ratusan. Hal ini juga terlihat dari sejumlah aktivitas pekerja asal Tiongkok yang kerap berseliweran di area sekitar. Dia juga memperlihatkan sejumlah foto terkait aktivitas orang asing yang mengerjakan pekerjaan buruh kasar.

Seperti memasang bata dan mengecor fondasi. Gambar tersebut diambil pada Desember 2016. Ia memberi gambaran seputar akses masuk menuju kawasan PLTU yang terbilang terisolasi. Awak media ini pun berupaya masuk ke lokasi PLTU, Rabu (21/12).

Dari ibu kota Kaltim, Samarinda, menuju Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, bisa memakan waktu hampir dua jam. Jarak tempuh antarwilayah itu diperkirakan mencapai 78 kilometer.

Kecamatan Muara Jawa berada di kawasan Delta Mahakam yang strategis. Dua perusahaan minyak dan gas bumi (migas) raksasa, yaitu VICO Indonesia dan Total E&P Indonesie. Memiliki delapan kelurahan, Muara Jawa juga menyimpan deposit batu bara yang melimpah. Karena itu, tak sedikit akses antarkelurahan yang masih menggunakan jalur hauling perusahaan. Salah satunya Kelurahan Teluk Dalam yang akses utamanya harus melewati jalan migas milik VICO.

Setelah tiba di kawasan Handil 7, akses menuju Kelurahan Teluk Dalam ditempuh dengan jarak sekitar tujuh kilometer. Masyarakat yang hendak masuk ke perkampungan, harus melewati pagar keamanan milik perusahaan. Sekilas, perkampungan ini berada di dalam objek vital milik negara. Jalan tempuhnya pun belum mulus.

Sedangkan jalur lainnya, bisa ditempuh dengan menggunakan jalan hauling di RT 09, Kelurahan Dondang, Kecamatan Muara Jawa. Jika melalui akses ini, jalan yang digunakan lebih ekstrem. Jika hujan mengguyur, jangan coba-coba masuk, lantaran jalan tanah bakal menenggelamkan ban kendaraan.

Lokasi PLTU begitu jauh dari permukiman warga. Sejumlah akses jalan haulingmilik perusahaan, sebenarnya terkoneksi. Hanya, akses masuk ke lokasi tersebut tak mudah. Saat itu, koran ini mencoba masuk melalui jalan migas milik VICO Indonesia yang terletak di Handil 7, Kelurahan Muara Jawa Tengah.

Dari jalan poros, jaraknya sekitar delapan kilometer menuju sebuah portal milik perusahaan VICO Indonesia. Setelah meminta izin dengan sekuriti perusahaan, perjalanan dilanjutkan dengan melintasi jalan tanah. Tak ada jalan bersemen atau jalan aspal di kawasan ini.

Hampir menempuh perjalanan sekitar lima kilometer, awak media ini mendapat informasi terkait jalur alternatif yang lebih dekat dan mudah. Yaitu melalui sebuah dermaga di Kelurahan Dondang.

Setelah putar haluan, akses yang dimaksud adalah sebuah dermaga milik perusahaan yang beroperasi di Kelurahan Dondang. Rupanya harus melalui transportasi sungai. Sedangkan alat transportasinya hanya dimiliki perusahaan. Kembali media ini putar haluan. Lewat jalur awal.

Sempat mengalami ambles ban mobil, awak media ini beruntung setelah sebuah truk berhasil menarik kendaraan yang ditumpangi. Sopir truk pun menunjukkan jalan lain menuju lokasi proyek PLTU. Yakni, jalan hauling di Kelurahan Dondang.

Dari RT 09, Kelurahan Dondang, jarak tempuh hampir 10 kilometer dengan kondisi jalan tanah berlumpur. Di lokasi proyek PLTU, sebuah portal dengan penjagaan ketat sekuriti. Tak jauh dari pos tampak sejumlah material proyek pembangkit listrik. Sebuah mobil pelat merah milik Disnakertrans Kaltim, tampak parkir di depan portal.

Rupanya, kedatangan media ini bersamaan dengan inspeksi mendadak (sidak) dari tim pengawas tenaga kerja dari Disnakertrans Kaltim dan Kukar. Selain itu, terlihat petugas anggota intel dari Kodim 0906/Tenggarong dan Korem 091/Aji Suryanatakesuma. Di lokasi tersebut, Disnakertrans Kukar dipimpin oleh Kabid Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan  Dodi S Iskandar. Sedangkan Disnakertrans Kaltim dipimpin Kasi Norma Kerja, Tajudin Noor.

Seorang petugas pengawas ketenagakerjaan bernama Siswanto, sempat melompati portal yang belum terbuka. Ia mengejar sejumlah TKA yang menurutnya berupaya kabur ke hutan di belakang lokasi proyek.

Meski tak banyak yang berhasil diamankan, Siswanto sempat mendapati sejumlah buruh asing yang sedang bekerja. Beberapa di antaranya, juga berada di lantai atas, sebuah bangunan yang belum rampung. Siswanto mendapati sejumlah pekerja buruh kasar di lokasi tersebut. Di antaranya, ada yang terekam dalam sebuah gambar yang dia ambil. Buruh yang ia temui pun rupanya tak bisa berbahasa Indonesia.

Tak cukup itu, Siswanto sempat menyisir sejumlah bangunan menyerupai mes, kemudian menghitung kapasitas kamar yang menurutnya mencapai ratusan. Salah satunya mes PT Indo Fudong Konstruksi (sub kontraktor). Di sana, ia didampingi seorang penanggung jawab PT Indo Fudong Konstruksi berinisial Si.

Koran Kaltim Post/ Ippho Santosa & Tim Khalifah

BIKIN KESAL PETUGAS

Kegiatan sidak kali ini, terpusat di sebuah kantor milik Sepco III (main contractor). Ketika itu, rombongan sidak meminta sejumlah data kepada para manajemen perusahaan. Sejumlah data pun tampaknya masih simpang siur.

Baik dari jumlah pekerja asing serta dokumen tenaga kerja asing. Untuk data yang dilaporkan kepada Disnakertans Kukar, jumlah tenaga kerja asing hanya 34 orang. Namun saat didesak, manajemen perusahaan akhirnya membeberkan jika jumlah tenaga asing yang dipekerjakan sebanyak 157 orang. Namun, angka tersebut juga belum bisa dipastikan.

Kesal dengan penyajian data yang kusut dan berubah-ubah, Disnakertrans lalu menanyakan kesiapan pihak perusahaan menyediakan data karyawan. Namun, tak satu pun pihak perusahaan yang memastikan kapan data tersebut akan siap. “Tadi saya tanya, berapa waktu yang diperlukan untuk menyiapkan datanya. Tapi, juga belum ada jawaban. Apa sehari, seminggu, sebulan atau berapa?” ujar Dodi S Iskandar, pekan lalu.

Kala itu, dari ratusan orang asing yang disebut bekerja dalam proyek pembangunan PLTU, beberapa di antaranya berada di ruang kerja. Saat diabsen, rata-rata mereka yang hadir menduduki jabatan ahli di bidang tertentu. Sedangkan sisanya, masih terdapat puluhan orang yang tidak jelas diketahui keberadaannya.

Setidaknya ada 12 perusahaan yang berkaitan dengan pembangunan PLTU Muara Jawa. Yakni PT Indo Ridlatama Power (owner), Tepsco (supervisi konstruksi), Sepco III (mencon), PT Alwi Dondang Jaya (subcon), PT Jembatan Mas Engineering (subcon), PT Geotekindo (subcon), PT Indo Fudong Konstruksi (subcon PT Jaya Jumli Perkasa), PT Samudera Indonesia (subcon), PT IPL (subcon), Jinan Xianghou, dan Longhua Mechatronics.

Di antara perusahaan itu, yang tercatat pernah mempekerjakan TKA, yaitu Sepco III, PT Jembatan Mas, PT Indo Fudong Konstruksi, dan Jinan Xinghou. Dalam percakapan melalui telepon, saat sidak itu, Dodi mengaku sempat kecewa kepada seorang pimpinan perusahaan. Ia mempertanyakan, mengapa pihak perusahaan terkesan sulit menunjukkan dokumen terkait TKA.

“Harusnya dokumen itu disimpan di kantor, bukan hanya di laptop. Dari pagi saya tunggui juga tidak selesai datanya. Kalau lengkap pasti selesai dari tadi,” kata Dodi kepada orang di ujung telepon, Rabu (21/12).

Sejumlah petugas terus melakukan pemeriksaan data serta dokumen terkait TKA. Namun, pengecekan data terbilang tak mudah. Satu per satu dokumen diperiksa. Tapi, tak sedikit pula yang tidak sinkron. Misalnya, ada TKA yang masa berlaku bertugas telah habis. Begitu juga ada pekerja asing yang IMTA-nya bukan berada di Kukar. Siswanto meyakini jika ada TKA yang melarikan diri ke arah hutan kala itu. Namun, karena keterbatasan personel, pihaknya tak bisa melakukan penyisiran ke hutan.

Sekitar pukul 14.00 Wita, rombongan dari Koramil dan Polsek Muara Jawa datang ke lokasi tersebut. Mereka juga sempat menggelar sebuah pertemuan secara tertutup di sebuah ruangan.

Salah satu poin pertemuan, sempat mengemuka kabar jika pihak perusahaan telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Proyek PLTU berdaya 2×27,5 megawatt (MW) itu pun disebut telah menjadi perhatian Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk dilakukan percepatan pembangunan. Karena masuk program listrik nasional, yakni 35 ribu MW.

Sebelum mengakhiri sidak, petugas sempat menyodorkan surat berita acara terkait pemeriksaan oleh Disnakertrans Kukar dan Kaltim. Namun, tak satu pun manajemen perusahaan yang mau menandatangani berita acara tersebut. Belakangan, Kaltim Post mendapat kabar agar tim yang melakukan sidak tidak melakukan otak-atik. “Infonya tim sempat ditelepon dari Jakarta. Bilangnya agar enggak otak-atik orang-orang itu,” begitu kata sumber intelijen kepada media ini.

TKA Dideportasi

Sehari setelah sidak, atau 22 Desember, tim dari Kantor Imigrasi (Kanim) Samarinda terjun ke lokasi. Bersama dengan Kanwil Kemenkumham Kaltim, mereka mendatangi lokasi proyek PLTU. Di lokasi tersebut, diamankan 12 TKA asal Tiongkok yang ditengarai bermasalah. Keterbatasan jumlah personel, menjadi kendala untuk mengamankan buruh ilegal yang lebih banyak lagi.

“Jumlah pengawas kami hanya empat orang. Makanya, saya bilang dengan anak buah saya, paling enggak satu orang dapat tiga oranglah. Jadi dapatnya 12 orang,” ujar Kepala Imigrasi Klas I Samarinda Mujiono.

Sebanyak 12 TKA diamankan karena menggunakan izin tinggal kunjungan. Semestinya, mereka masuk hanya untuk berwisata, bukan untuk bekerja dan mencari nafkah di Indonesia. TKA yang diamankan, yakni Xu Guiyi (40), Bao Mingcheng (22), Gao Jinzhong (37), Pan Shumu (43), Xu Zhengyong (45), dan Yu Haiming (42). Ada juga Yi Zhenggang, Wang Chao, Yuan Changhai, Zou Yaoping, Zhang Xiaosi (45), dan Liu Song (29).

Menurut data Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda, terdapat 65 TKA yang bekerja di proyek tersebut. Dengan jumlah itu, tentu semakin mengaburkan jumlah TKA. Namun, sebagian memang mengantongi izin tinggal terbatas dan dokumen lain untuk bekerja di Indonesia. Ke-12 TKA yang berhasil diamankan itu lalu dideportasi melalui Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan dua hari kemudian.

TKA berasal dari PT Indo Fudong Konstruksi dan PT Xinhuo. Dua perusahaan itu merupakan subkontraktor PT Sepco III, pelaksana proyek pembangunan PLTU di Kelurahan Teluk Dalam.

Kepala Bidang Intelijen, Penindakan, Informasi, dan Sarana Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Perwakilan Kemenkumham Kaltim, Kenedi menjelaskan, 10 orang TKA dari PT Indo Fudong Konstruksi, hanya enam orang yang dapat menunjukkan dokumen perjalanan. Sedangkan, empat lainnya beralasan paspor mereka berada di tangan pengurusnya di Jakarta, untuk perpanjangan izin tinggal.

Menurut data Kantor Imigrasi Klas 1 Samarinda,  terdapat 65 TKA yang bekerja di proyek tersebut. Namun, sebagian memang mengantongi izin tinggal terbatas dan dokumen lain untuk bekerja di Indonesia.

Temuan TKA ilegal di PLTU Muara Jawa bukan hal baru. Pada 1 April 2016, anggota intelijen Polsek Muara Jawa berhasil mengendus aktivitas TKA yang ditengarai tak memiliki dokumen resmi. Saat itu, informasi yang ditindaklanjuti mantan Kapolsek Muara Jawa AKP Justian dengan membentuk tim khusus. Walhasil, tujuh warga negara asing yang sedang bekerja tanpa kelengkapan izin di Desa Teluk Dalam, Muara Jawa ditahan.

Kasat Reskrim Polres Kukar AKP Yuliansyah mengatakan jika pasal yang dipersangkakan kepada pihak perusahaan yang bertanggung jawab, yaitu Pasal 42, Pasal 44, Pasal 45 juncto Pasal 185 dan Pasal 186 Undang-Undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kata dia, ketika itu tujuh TKA itu sebenarnya memiliki surat Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Namun, IMTA hanya tertera boleh bekerja di Pulau Jawa. Sedangkan Kabupaten Kukar tidak disebutkan di dalam IMTA tersebut.

Tujuh warga negara Tiongkok yang diamankan saat itu adalah, Bangben (26), Chan Jianyou (37), Xuzhen (23), Gau Xupo (37), Wang Yongping (35), Wang Xiang Quan (35), dan Xujianxin (34).

Tujuh TKA ini diketahui dipekerjakan oleh sebuah perusahaan subkontraktor di bawah PT Geotekindo dan PT Jembatan Emas Engineering. Kedua perusahaan tersebut merupakan subkontraktor PT Sepco yang sedang mengerjakan proyek pembangkit listrik di Kecamatan Muara Jawa.

Tujuh TKA asal Tiongkok itu pun dideportasi, melalui kewenangan Kantor Imigrasi Samarinda. Terkait surat-surat seperti paspor, tujuh TKA itu disebut memilikinya. Rata-rata dari TKA tersebut sebenarnya juga pernah bekerja di Indonesia. Tujuh TKA diamankan saat kedapatan bekerja di lingkungan proyek PLTU Muara Jawa.  . (timkp/rom/k15)

Sumber : kaltim.prokal.co

(nahimunkar.com)