jakartapress.com

  • “RUU tersebut sarat dengan kepentingan asing. Karena itu kami menolak RUU tersebut disahkan.”
  • “Kami khawatir apabila RUU ini nantinya disahkan pemerintah, akan menjadi alat menekan rakyat.”
  • “RUU tersebut dapat memberikan kewenangan tidak terbatas kepada intelijen untuk menjalankan fungsi penangkapan dan pengamanan.”
  • Penangkapan biarlah tetap menjadi kewenangan polisi, dan RUU intelijen tidak perlu memperluas kewenangan lembaga tersebut menjadi superbodi yang rentan disalahgunakan sebagai alat kekuasaan.
  • Adanya pasal yang memberi wewenang badan intelijen negara untuk melakukan penangkapan selama tujuh hari merupakan ancaman terhadap seluruh warganegara, termasuk wartawan.
  • UU Intelijen semestinya dibuat untuk mengontrol aktivitas intelijen agar tidak bertindak melampaui wewenang, bukan malah untuk melegitimasi tindakan intelijen yang melampuai hukum.

***

Inilah berita-berita tentang penolakan terhadap RUU Intelijen.

Mahasiswa Demo Tolak RUU Intelijen

BANDUNG – Penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelijen, kembali disuarakan kalangan mahasiswa.

Kali ini puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Koordinasi Lembaga Dakwah (BLDK) Kota Bandung menggelar aksi unjuk rasa menolak RUU tersebut. Aksi yang berlangsung damai ini digelar, Jumat (23/9), di halaman Gedung Sate, Bandung.

Dalam aksinya, puluhan mahasiswa dari sejumlah universitas di Bandung ini membawa sejumlah poster dan spanduk yang menentang rencana pengesahan RUU tersebut.

Koordinator aksi BLDK, Rizqi Awal, dalam orasinya mengatakan RUU itu tidak lebih dari pesanan asing. Pasalnya, dalam rancangan tersebut masih terdapat sejumlah pasal yang multitafsir dan bermasalah. “RUU tersebut sarat dengan kepentingan asing. Karena itu kami menolak RUU tersebut disahkan,” kata dia.

Dikatakan Rizqi, setelah beberapa kali gagal disahkan, kini DPR kembali berupaya mengesahkan RUU tersebut. Saat ini, kata dia, DPR tengah membahas RUU tersebut agar bisa segera disahkan.

“RUU tersebut kini tengah dibahas kembali oleh DPR. Para wakil rakyat itu diam-diam melakukan pembahasan RUU ini pada sidang paripurna pertengahan September 2011 lalu. Kami mengecam sikap DPR tersebut,” ujarnya.

Dalam draft RUU Intelijen tersebut, lanjut Rizqi, terdapat sejumlah pasal yang multitafsir dan bermasalah. Apabila disahkan, kata dia, akan berpeluang melahirkan rezim represif yang memata-matai rakyat.

Oleh karena itu, imbuh dia, pasal yang multi tafsir tersebut harus dihilangkan agar tak terjadi kesalahan implementasi. “Kami khawatir apabila RUU ini nantinya disahkan pemerintah, akan menjadi alat menekan rakyat,” tandasnya.

Redaktur: Chairul Akhmad

Reporter: Djoko Suceno

Jumat, 23 September 2011 20:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,

***

AJI: RUU Intelijen Ancam Kebebasan Pers

Minggu, 12 Juni 2011 11:20 WIB

BANDARLAMPUNG – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandarlampung menilai Rancangan Undang-undang (RUU) Intelijen dapat mengancam kebebasan pers bila penggodokannya tidak diawasi oleh insan pers sendiri. “Sangat besar kemungkinannya karena RUU tersebut dapat memberikan kewenangan tidak terbatas kepada intelijen untuk menjalankan fungsi penangkapan dan pengamanan,” kata ketua AJI Bandarlampung, Wakos Reza Gautama, di Bandarlampung, Ahad (11/6).
Menurut dia, atas nama antisipasi pengamanan, seorang wartawan bisa saja diculik dan diintimidasi karena memegang data yang dianggap mengancam keamanan negara, sehingga tidak dapat disampaikan ke publik. “Lihat saja sekarang, wartawan masih bisa dijerat dengan delik pidana, padahal sudah ada UU kebebasan pers, apalagi kalau RUU intelijen betul-betul tidak dalam pengawasan, bukan hanya kebebasan pers, namun juga keberlangsungan demokrasi,” katanya.
Menurut Wakos, insan pers sebagai elemen yang berkepentingan dengan RUU itu harus bisa mencegah hal tersebut dengan giat melakukan pengawasan terhadap RUU tersebut. “Bukan hanya insan pers sebenarnya, namun juga seluruh elemen, seperti LSM, akademisi, dan masyarakat sendiri,” katanya.
Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) juga mengharapkan kewenangan intelijen yang saat ini sedang diatur dalam draf rancangan undang-undang (RUU) harus dibatasi dan tetap berpihak pada demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). “Intelijen memiliki kewenangan yang tidak terbatas, seperti penangkapan, semestinya dibatasi karena penangkapan merupakan wewenang kepolisian,” kata Koordinator Kontras, Hariz Azhar.

Menurut dia, penangkapan biarlah tetap menjadi kewenangan polisi, dan RUU intelijen tidak perlu memperluas kewenangan lembaga tersebut menjadi superbodi yang rentan disalahgunakan sebagai alat kekuasaan. “Itu adalah hal yang paling mendasar apabila memang RUU itu bertujuan untuk menjaga kewenangan intelijen dari penyalahgunaan di masa mendatang,” katanya.

Redaktur: Djibril Muhammad

Sumber: Antara

REPUBLIKA.CO.ID

***

Awas, RUU Intelijen Ancam Kebiri Pers

Jakartapress.com – Pers menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Intelijen mengancam kelangsungan hidup dunia jurnalistik. Demikian penyataan bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) untuk menyikapi rencana pengesahan RUU Intelijen.

Beberapa masalah mendasar dalam RUU Intelijen tersebut adalah adanya kewenangan badan intelijen untuk melakukan intersepsi tanpa persetujuan pengadilan. Hal ini mengancam kebebasan pers, karena intelijen dapat melakukan intersepsi terhadap komunikasi pekerja pers dengan narasumber, yang bisa jadi bersifat rahasia.

Masih dalam rilis yang ditandatangani Margiono, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Nezar Patria, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Imam Wahyudi, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), pasal tersebut membuka peluang badan intelijen untuk menyalahgunakan kekuasaan untuk memata-matai wartawan. Padahal, dalam menjalankan tugasnya, wartawan sering melakukan komunikasi dengan narasumber secara terselubung. Bahkan wartawan berkewajiban melindungi identitas narasumber konfidensial, jika diperlukan.

Masalah kedua yang juga substansial adalah adanya pasal mengenai pembatasan informasi. Ini merupakan ancaman bagi hak untuk memperoleh informasi. Sebagaimana diamanatkan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, wartawan memiliki kebebasan dalam mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi. Dengan demikian, adanya pembatasan informasi intelijen berpotensi mengebiri hak dan kewajiban pers sebagaimana diatur UU Pers tersebut. Sementara itu, UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin setiap orang, termasuk wartawan, untuk memperoleh informasi dari badan-badan publik. Untuk informasi yang berkategori rahasia, telah diatur dalam pasal 17 UU ini.

“Dengan adanya pembatasan informasi itu, maka RUU Intelijen berpotensi mengebiri UU KIP yang baru mulai berlaku tanggal 30 April tahun lalu,” tegas ketiga pimpinan organisasi pers tersebut dalam keterangan yang diterima redaksi.

Ketiga, adanya pasal yang memberi wewenang badan intelijen negara untuk melakukan penangkapan selama tujuh hari merupakan ancaman terhadap seluruh warganegara, termasuk wartawan. Pasal ini dapat disalahgunakan untuk menangkap pekerja pers yang memiliki informasi yang dianggap membahayakan negara. Padahal, pekerja pers selalu bergumul dengan informasi, termasuk informasi yang terkait dengan keamanan negara. Penangkapan hanyalah wewenang aparat penegak hukum, bukan intelijen negara, dengan prosedur sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) dan hukum acara pidana lain yang berlaku.

UU Intelijen semestinya dibuat untuk mengontrol aktivitas intelijen agar tidak bertindak melampaui wewenang, bukan malah untuk melegitimasi tindakan intelijen yang melampuai hukum. Undang-undang Intelijen seharusnya dibuat berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan negara hukum dengan tetap menghormasi Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Pers, dan UU Keterbukaan Informasi Publik. (*/RM/ARI) jakartapress.com

(nahimunkar.com)