Miranda Gultom Dicukongi Robert Tantular

Ironi Aroma Koruspi di Indonesia:

Hamka, Endin, Dudhie, dan Udju sudah masuk tahanan, sementara itu Miranda masih bebas di alam kehidupan yang penuh kemewahan

Pada tahun 2003, Miranda Gultom bersaing dengan Burhanuddin Abdullah dan Cyrillus Harinowo, memperebutkan kursi Gubernur Bank Indonesia (BI). Ketika itu, Burhanuddin Abdulah yang berhasil menduduki kursi Gubernur BI. Di tahun 2004, Miranda mengincar posisi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Untuk lolos dari fit and proper test, Miranda menggelontorkan sejumlah uang kepada anggota DPR yang berwenang untuk itu.

Untuk keperluan itu, berdasarkan pengakuan Rafat Ali, Robert Tantular ada di belakang Miranda. Agus Tjondro –saat itu anggota Komisi IX (komisi keuangan dan perbankan) DPR periode 1999-2004– dan 17 rekan lainnya menerima masing-masing setengah miliar rupiah. Berarti untuk Agus dan kawan-kawan saja dana yang digelontorkan mencapai sembilan miliar rupiah.

Saat itu, menurut Agus Tjondro, ada 41 suara yang meloloskan Miranda ke kursi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Selain 18 sekawan dari Fraksi PDI-P, ada sejumlah rekan sejawat dari berbagai fraksi seperti Hamka Yandhu (Golkar), Endin J Soefihara (PPP), dan Udju Djuhaeri (ketika itu masih ada Fraksi TNI-Polri).

Sebagaimana sama-sama kita ketahui, Hamka Yandhu, Endin J Soefihara, dan Udju Djuhaeri sudah diproses hukum terkait dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Swaray Gultom. Kini, Dudhie Makmun Murod juga telah masuk dalam proses hukum yang sama.

Menurut Agus Tjondro, total dana yang digelontorkan Miranda mencapai 24 miliar. Bila sembilan miliar di antaranya untuk anggota DPR asal PDI-P (18), maka 15 miliar lainnya boleh jadi tersebar ke berbagai anggota DPR (23) dari berbagai fraksi yang memilih Miranda dan yang tidak memilihnya. Menurut PPATK ada 102 orang yang menerima traveller cheque dari Miranda Gultom.

Kalau benar Robert Tantular (Bank Century) menjadi cukong bagi Miranda, maka tidak heran bila Miranda berjuang habis-habisan untuk menerbitkan bailout kepada Bank Century, meski terkesan dipaksakan.

Orang Licik Sedunia

Rafat Ali bersama Hesham Al Warraq dan Rober Tantular merupakan pemegang saham pengendali Bank Century. Kini Rafat Ali berada di Singapura. Rafat Ali dan Hesham sudah dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Keduanya dikenakan pasal berlapis yaitu pelarian dan pencucian uang. Uang negara yang dilarikan Rafat dan Hesham mencapai Rp 3,115 triliun. Sedangkan Robert Tantular sudah menjadi terpidana kasus Bank Century dengan vonis hanya 4 tahun penjara saja. Uang negara yang dibawa kabur Robert senilai Rp 2,753 triliun.

Menurut Aulia Pohan –besan SBY yang juga mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia– Rafat Ali merupakan orang paling licik sedunia. Sedangkan Robert Tantular menurut Aulia Pohan merupakan bankir nakal. Namun demikian, ketika Bank CIC (milik Robert Tantular) melakukan merger dengan Bank Danpac dan Bank Piko menjadi Bank Century, Aulia Pohan justru memberikan disposisi agar proses merger ketiga bank sakit itu terus berlanjut. Artinya, Aulia Pohan ikut menyetujui proses merger tersebut. Begitu juga ketika Rafat Ali ikut memiliki saham pengendali di Bank Century melalui Chinkara Capital Ltd., BI membiarkan orang paling licik sedunia ini mengendalikan Bank Century, untuk kemudian dirampoknya sendiri.

Dari fakta di atas, nampaknya orang licik dan bankir nakal telah bertemu dengan pejabat korup. Mereka pun berkoalisi. Hasilnya antara lain sebagaimana bisa dilihat pada kasus Bank Century.

Hamka Yandhu

Tidak hanya pejabat BI yang licik, nakal, dan korup. Tetapi, juga anggota DPR. Beberapa nama diantara anggota DPR itu kini dalam proses hukum. Hamka Yandhu, salah satu diantaranya.

Politisi Golkar Hamka Yandhu ini tidak hanya terkait kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Swaray Gultom (2004), ternyata di tahun 2003 ia juga terkait kasus dugaan korupsi dana Bank Indonesia yang berasal dari YPPI (Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia) sebesar Rp100 miliar. Dana tersebut diberikan ke panitia perbankan Komisi Keuangan DPR periode 1999-2004 senilai Rp31,5 miliar untuk penyelesaian masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan amandemen Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang BI.

Sisanya, sebesar Rp 68,5 miliar konon digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum mantan Gubernur BI, mantan direksi dan mantan Deputi Gubernur Senior BI dalam kasus BLBI. Benarkah demikian? Terntyata, sebagaimana terungkap di persidangan mantan Deputi Gubernur BI Iwan Prawiranata mengaku menggunakan dana bantuan hukum Rp13,5 miliar dari YPPI untuk membeli rumah. Sisanya, disimpan dalam deposito atas nama anaknya. Sedangkan mantan Gubernur BI Soedradjad Djiwandono mengaku menerima dana YPPI Rp 25 miliar. Selain itu, mantan Direktur BI Hendro Budianto mengaku menerima Rp10 miliar, untuk sosialisasi dan diseminasi. Aulia Pohan dan Burhanuddin Abdullah juga menerima kucuran dana tersebut.

Pada tangal 7 Januari 2009, Hamka Yandhu divonis tiga tahun, sedangkan Antony Zeidra Abidin divonis empat tahun enam bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta, untuk kasus korupsi dana Bank Indonesia yang berasal dari YPPI.

Selain dua kasus di atas, Hamka Yandhu juga terkait kasus dugaan korupsi di Perusahaan Gas Negara (PGN) Jawa Timur. Total dana PGN yang mengalir ke DPR di tahun 2003 itu mencapai Rp 1,6 miliar. Satu miliar rupiah diantaranya diserahkan kepada Agusman (angota DPR asal Golkar) untuk dibagi-bagikan kepada anggota Komisi VIII DPR RI.

Sedangkan Rp 600 juta lainnya diberikan kepada Hamka Yandhu dalam dua tahap. Pertama, berupa traveller cheque senilai Rp 300 juta diberikan pada Oktober 2003, sebulan kemudian Hamka menerima tunai Rp 300 juta konon untuk diteruskan kepada Ketua Parlemen (Ketua DPR RI) Akbar Tanjung (Tempo Interaktif, 26 Januari 2010).

Endin A.J. Soefihara

Selain Hamka Yandhu ada Drs. H. Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara, MMA dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diduga menerima suap dari Miranda Gultom. Menurut Tempointeraktif edisi Selasa, 09 Februari 2010 | 16:56 WIB, Endin dan Udju Djhaeri ditahan KPK berkenaan dengan kasus tersebut.

Dalam hal pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Swaray Gultom, saat itu sikap PPP sangat jelas, yaitu tidak memilih Miranda. Namun, meski tidak memilih, dana suap itu juga mengalir ke Endin A.J. Soefihara. Tentu jumlahnya berbeda dengan Agus Tjindro dan lain-lain yang mendukung Miranda sebagai DGS BI.

Dari fakta ini kita bisa merasakan, betapa dahsyatnya korupsi yang berangsung di Indonesia. Korupsi sudah menjadi sub-kultur tersendiri yang diterima dengan lapang dada oleh segenap orang. Sebaik apapun seseorang, bila ia sudah berada dalam kubangan politik dan kekuasaan, maka tubuhnya pasti akan berlumur lumpur, meski ia tidak proaktif melumuri dirinya dengan lumpur.

Politik mampu mengubah pandangan dan sikap hidup seseorang. Apalagi bila politik itu ditumpangi dengan budaya korupsi yang dahsyat. Saking dahsyatnya, ia mampu mengikis iman seseorang.

Selama ini Endin A.J. Soefihara dikenal sebagai politisi yang bersahaja (pmii.or.id). Ia Anak petani yang berhasil menyabet gelar magister manajemen pertanian di IPB (Institut Pertanian Bogor). Endin kelahiran Pandeglang 17 November 1960 ini aktif di berbagai lingkungan organisasi NU. Ia pernah menjadi Wakil Sekretaris PMII Komisariat IKIP Jakarta (1980-1981), Wakil Sekretaris PMII Cabang DKI Jakarta (1982-1983), Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Ikatan Putra Nahdlatul Ulama (IPNU) tahun 1982-1987, Ketua Pengurus Besar PMII tahun 1985-1988 dan tahun 1988-1991, Ketua Majelis Pembina PB PMII (1991-1994), Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (1995-2000) dan Wakil Ketua Dewan Penasehat PP GP. Ansor.

Latar belakang pendidikan Endin juga sarat dengan pendidikan agama. Sekolah Dasar (lulus tahun 1973) di Karawang, kemudian melanjutkan ke SMP Menes, Pandeglang, Banten. Sambil sekolah nyantri “kalong” di pesantren (Tsanawiyah) Darul Hikmah Menes Pandeglang, Banten (1973-1976). Tamat SMP, Endin nyantri di Pondok Pesantren Tahsinul Akhlaq (Aliyah) Winong Ciwaringin, Cirebon (1977-1979). Selepas mondok di Cirebon, kuliah di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta.

Nampaknya, hanya diperlukan sebuah lokomotif kemunkaran untuk menarik sejumlah gerbong masuk ke dalam tahanan. Hamka, Endin, Dudhie, Udju sudah masuk tahanan, sementara itu Miranda masih bebas di alam kehidupan yang penuh kemewahan. (haji/tede).