MK Menilai Ada Kriminalisasi terhadap KPK

Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat bahwa terdapat sejumlah fakta petunjuk yang mengarah kepada terjadinya rekayasa dalam kasus yang menjerat dua pimpinan KPK nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Inilah beritanya:

MK Peroleh Fakta Petunjuk Terjadi Rekayasa dalam Kasus Bibit-Chandra

Rabu, 25 November 2009 17:30 WIB      0 Komentar

JAKARTA–MI: Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat bahwa terdapat sejumlah fakta petunjuk yang mengarah kepada terjadinya rekayasa dalam kasus yang menjerat dua pimpinan KPK nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

“Menimbang bahwa setelah mendengar rekaman hasil penyadapan dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa terdapat fakta petunjuk terjadinya rekayasa atau sekurang-kurangnya pembicaraan antara oknum penyidik atau oknum aparat penegak hukum dengan Anggodo Widjojo,” kata Hakim Konstitusi Akil Mochtar saat membacakan putusan dalam sidang uji materi Undang-Undang (UU) KPK No 30/2002 di Jakarta, Rabu (25/11).

Menurut hakim MK, rekaman tersebut berpotensi sebagai bukti terjadinya rekayasa agar Bibit-Chandra dijadikan tersangka dan terdakwa dalam kasus tertentu. Rekaman dugaan rekayasa tersebut diperdengarkan pertama kali secara terbuka kepada publik di ruang sidang Mahkamah Konstitusi pada 3 November lalu.

Terkait dengan cakram padat (compact disc) yang diajukan sebagai bukti pada sidang 3 November, MK meyakini benda itu sebagai rekaman yang benar dan asli karena diserahkan sendiri dalam keadaan tersegel dan dinyatakan demikian oleh pihak terkait, dalam hal ini adalah pimpinan KPK.

“Selain itu, dalam penilaian Mahkamah semua rekaman yang secara resmi diajukan ke persidangan oleh KPK selama ini seperti yang dihadirkan di dalam pengadilan-pengadilan tindak pidana korupsi, selalu diterima sebagai bukti data yang benar karena penyadapannya telah dilakukan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum,” katanya.

Dengan rekaman tersebut, hakim konstitusi dapat menilai apakah benar Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK yang dipersoalkan Bibit-Chandra dapat digunakan untuk melanggar hak konstitusional para pimpinan nonaktif KPK tersebut melalui rekayasa dalam penetapan status dalam proses peradilan pidana. (Ant/OL-01) (mediaindonesia.com)

MK menilai ada kriminalisasi terhadap KPK

Inilah beritanya:

MK Akui Ada Kriminalisasi Terhadap KPK

detikcom – Kamis, 26 November

Salah satu pertimbangan MK mengabulkan permohonan judicial review UU KPK adalah temuan upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Ini  ditemukan dalam rekaman pembicaraan telepon Anggodo yang diperdengarkan di MK.

“Di dalam pertimbangan hakim, ada indikasi potensi kriminalisasi,” ujar salah seorang pengacara Bibit-Chandra, Bambang Widjayanto di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (25/11/2009).

Menurutnya dalam proses persidangan hakim konstitusi mengkonfirmasi bahwa rekaman yang diperdengarkan di persidangan adalah sah. Secara tidak langsung ini merupakan jawaban terhadap upaya-upaya mempersoalkan legalitas dari pemutaran rekaman hasil penyadapan KPK tersebut.

“Itu untuk membuktikan, bahwa rekaman itu penting diperdengarkan. MK telah meletakkan satu lagi landasan penting, tidak hanya legalistik, tapi juga futuristik dengan memasukkan unsur filosofis dan sosiologis,” imbuh Bambang.

Hal sama juga disampaikan Bibit Samad Rianto. “Tadi hakim mengatakan, kasus ini ada indikasi kriminalisasi. Aku nggak berbuat apa-apa kok dicari-cari kesalahannya,” celetuk purnawirawan Polri ini. (id.news.yahoo.com/dtik)