الديمقراطية ضرر في اندونيسيا

Demokrasi = Korupsi

Demokrasi Indonesia: Terjebak dalam Komplikasi Kebusukan Sistemik

Demokrasi di Indonesia sudah SANGAT HIGH COST !: Contoh, Untuk Pemilihan Gubernur Jawa Timur, para Calon mengeluarkan dana Rp.5,5 Trilyun ..JAUH LEBIH BANYAK daripada Dana yang dikeluarkan 2 kandidiat Pemilihan Presiden AS yang hanya Rp.4,5 Trilyun.

Praktik demokrasi justru menghasilkan tindak korupsi di mana-mana. Tatkala makna demokrasi itu dibuka sebebas-bebasnya, alias liberalistis—baca segalanya diukur dengan uang—maka praktik demokrasi hanya menghasilkan korupsi yang merata di seluruh lini kehidupan bangsa Indonesia.

Berikut ini kami kutip dua tulisan tajam yang menyoroti praktik demokrasi di Indonesia. Selamat menyimak.

Demokrasi = Korupsi

HM Aru Syeif Assadullah
Pemred Tabloid Suara Islam

Penjelasannya sangat gamblang. Ternyata praktik demokrasi justru menghasilkan tindak korupsi di mana-mana. Inilah yang kita rasakan bersama sejak era reformasi bergulir tigabelas tahun terakhir. Tatkala apa yang dinamakan Demokrasi Parlementer pada 1950-an dianut negeri ini, saat itu praktik korupsi sangatlah minim. Tapi tatkala makna demokrasi itu dibuka sebebas-bebasnya, alias liberalistis—baca segalanya diukur dengan uang—maka praktik demokrasi hanya menghasilkan korupsi yang merata di seluruh lini kehidupan bangsa Indonesia.

Umat Islam Indonesia yang merupakan penduduk terbesar di negeri ini (hampir 90%), hakikatnya tidak menolak praktik demokrasi yang dimaknai sebagai musyawarah. Itulah  kemudian yang tercermin pada Pemilu 1955 yang diselenggarakan pada pemerintahan PM Boerhanuddin Harahap (Masjumi), dan disebut-sebut sebagai Pemilu paling bersih di Indonesia sampai hari ini. Praktik demokrasi pasca Demokrasi Parlementer, ketika Presiden Soekarno memaksakan apa yang dia namakan sebagai Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan berujung jatuhnya Soekarno pada 1965. Rezim Soeharto yang menggantikan Soekarno, berkuasa 32 tahun, membanggakan praktik Demokrasi Pancasila. Kita sama-sama tahu praktik Demokrasi Pancasila hanya menempatkan penguasa sangat amat berkuasa dengan menunggangi Golkar sebagai kendaraan politik. Seolah-olah Golkar mengikuti aturan main dalam setiap Pemilu lima tahun sekali. Padahal Pemerintahan Soeharto memperalat ABRI juga Birokrasi untuk memaksakan kemenangan bagi Golkar pada setiap pemilu. Ujungnya Soeharto selalu dipilih kembali untuk tetap duduk sebagai presiden dalam Sidang Umum MPR hasil pemilu demi Pemilu ( 1971, 1977, 1982,  1987, 1992, 1997).

Soeharto pun jatuh pada Mei 1998, seolah-olah menjadi klimaks meledaknya rasa tidak puas rakyat Indonesia setelah lebih 30 tahun tertindas dan terpasung hak-haknya. Riset sederhana menunjukkan penjatuhan Soeharto justru ditunggangi kepentingan asing dan kalangan vested-interes yang amat menentang kebijakan Soeharto di akhir kekuasaannya yang lebih pro pada aspirasi  umat Islam—baca kebijakan yang lebih proporsional—(Lihat laporan Suara Islam edisi 113, 20 Mei 2011).

Lahirnya Rezim Reformasi yang menjanjikan sistem demokrasi sebebas-bebasnya hakikatnya adalah praktik sistem politik pemerintahan yang liberalistis dan sistem ekonomi kapitalistik. Perubahan sistem lama oleh Habibie yang menggantikan Soeharto di antaranya mengubah undang-undang agar rakyat dibebaskan membentuk partai politik Kehidupan Pers, khususnya media cetak tidak lagi diwajibkan memiliki SIUPP, dan disambut terbitnya ratusan penerbitan pers jenis koran, tabloid, dan majalah. Palang pintu pun bagai  jebol yang mengantarkan Era Reformasi dalam kehidupan Demokrasi Liberal sebebas-bebasnya. Satu lagi, Habibie mengantarkan Pemilu 1999 di Era Reformasi setelah rakyat Indonesia ramai-ramai mendirikan partai baru. Tercatat lebih seratus partai politik berdiri, namun hanya 48 nama yang mengikuti Pemilu 1999.

Habibie memang sekadar membuka palang pintu saja, menuju Demokrasi Liberal, sementara  rincian undang-undang yang selanjutnya dijadikan sandaran praktik Demokrasi Liberal terjadi setelah UUD 1945, diubah dalam empat tahap. Perubahan ini menurut Prof.Dr.Jimly Asshidiqie SH telah mengubah UUD 1945 lebih 100%. Perubahan UUD itu tak bisa diingkari merupakan campur tangan asing, bahkan unsur asing menempatkan desk di gedung DPR-MPR dengan segala dalih penelitian, pengawasan dan keterbukaan. Bahkan TV Kabel Swara pun dipancarkan, sehingga semua agenda sidang DPR-MPR bisa dipantau dari mana saja, bahkan dari Washington sekalipun. Rakyat dibuat terperanjat melihat implementasi penerapan UUD yang telah diamandemen. UU produk DPR seperti UU Migas dengan sangat mencolok sangat berpihak kepada kepentingan asing dan melanggar Pasal 33 UUD 1945. MK (Mahkamah Konstitusi) pun membatalkan UU Migas Pasal 28 Ayat 3 yang menyerahkan harga BBM ke harga pasar. Undang-undang lain seperti UU Listrik, air, lebih menjelaskan lagi keberpihakan kepada asing. Rakyat mulai menyadari, sistem Demokrasi Liberal ternyata tidak berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia.

Praktik puncak mekanisme Demokrasi Liberal niscaya Pemilu Legislatif dan Pilpres dengan wakilnya, juga Pilkada yang memilih gubernur, Bupati/walikota seluruh Indonesia dengan cara pemilihan langsung. Rakyat dibuat terhenyak. Pada mulanya terjadi evoria, tetapi beberapa saat sudah muncul ekses Politik Uang yang sangat mengerikan. Dengan galau sistem ini diikuti terus rakyat Indonesia. Di satu sisi Indonesia selalu dipuji-puji Barat sebagai negara Demokratis terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan India, tapi di sisi lain praktik Demokrasi Liberal itu benar-benar terbayang makin menghancurkan bangsa Indonesia dengan bayangan hitam masa depan. Pemimpin bangsa yang concern pada situasi ini pun menjerit agar praktik Demokrasi Liberal ini dihentikan. Tak kurang KH. Hasyim Muzadi mantan Ketua PB NU menghimbau agar model Pilkada yang sarat politik sogok itu dihentikan dan dikembalikan ke mekanisme pemilihan lama melalui DPRD. Apalagi ekses Demokrasi Liberal ini makin berderet panjang yang hanya sekaligus memproduksi koruptor. Sungguh mengerikan data yang ada  mencatat lebih separuh gubernur di Indonesia, sekitar 19 gubernur dari 33 gubernur di Indonesia mengidap kasus hukum yang sebagian sudah di vonis dan dipenjara dan sebagian besar lainnya menunggu proses peradilan oleh KPK.  Bupati dan walikota yang mengidap kasus hukum jumlahnya mencapai ratusan orang. Secara matematis bupati, walikota, gubernur, juga anggota DPR yang harus mengeluarkan modal tatkala kampanye mencapai ratusan juta, hingga milyaran, bahkan Trilyun (kabarnya gubernur Jatim menghabiskan dana lebih Rp1 Trilyun), niscaya akan bersikeras mengembalikan modal yang telah dikeluarkannya. Gaji bupati yang hanya beberapa belas juta, tak sanggup mengganti modal walau ia menjabat sampai seratus tahun. Cara satu-satunya adalah korupsi.

Negara Gagal dan Demokrasi Kriminal

Laporan di rubrik ini edisi 113, telah menyimpulkan ekses Demokrasi Liberal ternyata justru menyebabkan NKRI menuju Negara Gagal (Failed State). Penilaian sebagai negara gagal ini justru diberikan oleh sebuah lembaga tink-tank Amerika Serikat  The Fund for Peace. Pemberian penilaian sebagai Negara Gagal sejak 2007 itu niscaya sulit ditampik. Walau demikian penguasa dan kalangan establishment menolak dengan keras. Indonesia disebutnya sebagai berada dalam masa transisi, dan jika sudah terlewati masa transisi itu Indonesia bahkan dijanjikan sebagai  5 negara terkuat di dunia. Sayangnya keyakinan seperti itu tidak disertai alasan yang cukup. Sejumlah politisi dan ekonom vocal dan oposan pun tampil mengkritik keadaan bahkan dengan menjerit sekeras-kerasnya. Di antaranya Dr. Rizal Ramli di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada  4 Mei dalam pidato kebudayaannya yang menyampaikan kritik sangat keras dan diulangi lagi dalam diskusi yang diselenggarakan Pusat Kajian Strategi Politik dan Pemerintahan (PKSP) pimpinan Dr. Ahmad Sumargono MM, di Gedong Joeang, 31 Mei 2011 yang juga menghadirkan Laksamana (Purn) Slamet Subiyanto, Kwiek Kian Gie, dan pakar pajak Sasmito Hadinegoro. Rizal Ramli menyatakan : ”Demokrasi memang merupakan jalan paling ideal untuk melahirkan perubahan. Tapi tentu saja Demokrasi yang baik dan benar. Sedangkan demokrasi yang saat ini berlangsung di negara kita adalah “Demokrasi Kriminal”, demokrasi yang telah dibajak oleh kekuatan uang dan oligarki, sehingga tidak akan memberi manfaat untuk mayoritas rakyat. Demokrasi Kriminal hanya meningkatkan kesejahteraan para pejabat negara, baik eksekutif legislatif maupun yudikatif

Rakyat di pedesaan pun kini tahu bersama praktik Demokrasi Liberal dengan Pilkada Pemilu dan Pilpres hanya menghasilkan praktik korupsi yang merata di seluruh kehidupan bangsa Indonesia. Hadirnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), sangat tidak berarti, bagai “menggebah” lalat di pusat pembuangan sampah. Lalat dan tikus tetap hadir di sana bahkan makin hari justru bertambah banyak jumlahnya. Praktik Demokrasi Liberal, apalagi Demokrasi Kriminal terbukti nyata hanya menghasilkan korupsi. Selebihnya rumus esensial demokrasi yang memenangkan suara terbanyak (50+1) hanya melahirkan penjahat yang justru tampil di pusat kekuasaan, karena ia terpilih dengan suara terbanyak dari suara-suara yang telah dibayarnya dengan uang sogok Niscaya ! Sungguh ironis belakangan berkembang opini Presiden RI dan pemerintahan  terbaik justru disandang Presiden Soeharto. Sebuah lembaga penelitian membuat kesimpulan ini dan membuat heboh karena  seolah-olah mendapat pembenaran rakyat luas  (melalui wawancara televisi). Rakyat memang berbicara seperti yang pernah dialami dan dirasakan dari dua situasi. Makin terbukti teori Huntington, jika sistem demokrasi diterapkan sebuah negara miskin, niscaya akan menemui kegagalan dan akan kembali ke sistem lama yang otoriter. Fenomena ini tampaknya mengalir dengan deras. Wallauhu a’lam bisshawab

http://suara-islam.com, Tuesday, 21 June 2011 15:52 Written by Shodiq Ramadhan

 

Senin, 16 Februari 2009

Demokrasi Indonesia: Terjebak dalam Komplikasi Kebusukan Sistemik

Oleh: Tim Ahli Iluni UI KK

Rakyat seolah terkesima dengan hiruk-pikuk jalannya demokrasi di Indonesia khususnya Pasca Lengsernya Soeharto pada 1998. Demokrasi Indonesia seolah memperoleh pencercahan dengan kebebasan pers, penyampaian aspirasi dan demonstrasi serta tampilnya 124 parpol dalam agenda Pemilu 1999, 2004 dan esok April 2009. Rakyat seolah memperoleh akomodasi (pemenuhan aspirasi) dengan jargon-jargon parpol yang ada: masa depan keadilan, kemajuan dan kesejahteraan seolah akan menjadi kepastian bagi rakyat. Namun apa yang terjadi dalam perjalanan pada masa Habibie, Gus Dur dan Megawati hingga SBY ?. Demokrasi seolah berjalan terseok-seok sbb:

  1. Kegagalan sistem politik dan demokrasi yang dijalankan pada masa Penjajahan Orla, Orba dan Orde Reformasi, sudah jelas disebabkan oleh pengingkaran keadilan, penindasan dan pembodohan kepada bagian terbesar (mayoritas) rakyat Indonesia, sehingga rakyat tetap terbelakang dan miskin. Demokrasi seolah sudah selesai dalam bidang politik, namun tidak dalam bidang ekonomi, sosial dan hankam yang mengalami sedikit perubahan. Keadilan ekonomi bagi mayoritas rakyat (petani, nelayan, pedagang dan koperasi) tidak berubah, bahkan kebijakan Release & Discharge pada pengusaha konglomerat Pengemplang BLBI oleh Pemerintah Megawati menunjukkan ketidak-adilan.
  2. Demokrasi pada masa Reformasi kini yang diperankan oleh parpol-parpol yang ada, kalau kita telusuri secara cermat banyak dimainkan oleh orang-orang (tua) yang memiliki keterkaitan dengan masa lalu, baik sumber dana (tali-kendali uang), jaringan (link) kader-kader parpol Golkar, dengan pejabat-mantan pejabat-pengusaha-organisasi masa Orde Baru atau yang terkontaminasi / terlibat KKN. Demokrasi seolah sudah memberikan legitimasi hasil dari proses pemilihan umum – untuk selanjutnya menjalankan proses politik-ekonomi dan sosial dalam pembangunan. Apapun strategi, kebijakan dan program yang dijalankan, pada umumnya masih mengikuti pola lama dan yang secara umum mengingkari rakyat banyak dan Nasional: dengan kasus BPPN, penjualan BUMN & asset swasta nasional, liberalisasi kearah Oligopoli perdagangan internasional, penguasaan sumber-2 migas oleh asing, Monopoli Telkomunikasi dll.
  3. Jalannya proses demokrasi kini yang memprioritaskan agenda Supremasi Sipil dengan Penegakan Hukum, telah berubah dengan munculnya pengerahan massa dan satgas parpol besar dalam menjaga kepentingannya atau penyimpangan oleh Parpol, Kader, Elit atau Pengusaha jaringan dalam melawan dan menindas kontrol, pers, kritis, demo rakyat – mahasiswa.
  4. Kiprah parpol dalam pelaksanaan demokrasi, melanggar kaidah demokrasi itu sendiri dalam penetapan Calon Legislatif dan Calon (jago) dalam struktur Pemerintah, dengan tanpa musyawarah anggota parpol, dan menjadi kepentingan Elit Parpol (DPP atau DPD). Proses keterlibatan para caleg parpol dan pelolosan dalam daftar jadi banyak sekali melibatkan konspirasi dan permainan uang untuk meloloskan calon tersebut.
  5. Dengan kemunculan putra-putri mantan Pejabat Lama dalam kancah politik sebagai Ketua Umum, kini diikuti kecenderungan keluarga mantan presiden menjadi Magnit kepentingan dan pengaruh untuk kembalinya kekuasaan lama yang sebenarnya telah menjadi bagian masa lampau. Kiprah dan kecenderungan ini semakin sempurna dalam menilai jalannya demokrasi kita yang penuh Nepotisme dan demokrasi semu, dipenuhi oleh eksploitasi simbol-simbol kekuasaan masa lalu.
  6. Demokrasi Indonesia sejak Orde Lama hingga kini, tidak menampakkan adanya Kontrak Sosial-Politik antara Rakyat dan Partai Politik serta Capres. Pemberian kepercayaan rakyat (amanat) kekuasaan dan yang selanjutnya dijalankan oleh sistem Pemerintahan dan dipegang oleh Elit DPR/D dapat berbeda dan menyimpang dengan komitmen awal parpol. Akibatnya, jalannya kontrol kekuasaan dan Pemerintahan dipenuhi oleh penyimpangan dan pengingkaran pada rakyat.
  7. Daerah, sudah sangat disibukkan oleh Lurah, Bupati, Gubernur, DPRD, DPR dan Presiden, sehingga daerah sudah sangat ”noisy, sibuk” dengan gebyar Pemilihan, apalagi hampir seluruh daerah berujung pada Konflik. Benar-benar ”kontraproduktif” dengan sikon daerah yang membutuhkan fase pembangunan riil”.
  8. Demokrasi di Indonesia sudah SANGAT HIGH COST !: Contoh, Untuk Pemilihan Gubernur Jawa Timur, para Calon mengeluarkan dana Rp.5,5 Trilyun ..JAUH LEBIH BANYAK daripada Dana yang dikeluarkan 2 kandidiat Pemilihan Presiden AS yang hanya Rp.4,5 Trilyun.
  9. Isi kampanye (Substansi) sangat rendah dalam menampilkan STRATEGI, PLATFORM, Visi-Misi yang diusung. Isinya: hanya sekitar : KENYANG (PERUT), KERJA dan bersifat Umum: Maju-Makmur. Tiada yang terukur!. Bahkan untuk kampanye Jawa Tengah: Seorang Gubernur dengan Jargon: JANGAN LUPA KUMISNYA (OJO LALI BRENGOSE). Benar-benar Demokrasi yang ”Terbelakang”.

Dengan demikian, demokrasi yang seolah telah berjalan baik, pada intinya mengalami mutasi yang demikian canggih mengikuti kaidah yang dikelabui dalam kelemahan demokrasi. Demokrasi kita menampakkan diri sebagai demokrasi paradoksial. Lengsernya Soeharto pada tahun 1998 telah ditetapkan agenda Reformasa oleh Mahasiswa dan Pemerintah Habibie. Namun agenda tersebut telah digantikan oleh Pemerintah yang legitimate, baik dibawah Gus Dur, Megawati dan SBY. Namun dengan, kiprah, proses perjalanan Pemerintahan pasca 1999 memberikan penampakan agenda utama : penyelesaian berbagai masalah jangka pendek yang dihadapi oleh Pemerintah, Negara dan Rakyat yang meliputi:

  1. Pembayaran dan Penjadwalan hutang luar negeri oleh Pemerintah & Swasta,
  2. Penyelesaian masalah perusahaan swasta nasional yang dikelola oleh BPPN sehingga BPPN mengobral asset Debitur swasta nasional yang penuh bau KKN dan Under Valued ~ dalam rangka pemasukan untuk APBN Indonesia.
  3. Privatisasi BUMN yang lebih menampakkan penjualan saham untuk pemasukan APBN Indonesia yang penuh bau KKN dan Under Value,
  4. Penegakan hukum hanya pamer / dagelan supremasi Hukum, yang hanya ditonjolkan pada kasus korupsi yang terkait dengan Pucuk Pimpinan Parpol, yakni Gus Dur (PKB) dan Akbar Tanjung (Golkar) ~ yang hanya menyangkut sejumlah dana BULOG Rp.77 miliar ~ Namun menyembunyikan berbagai kasus Kebocoran, manipulasi, pencurian mega raksasa setiap tahun sbb:
    • Manipulasi pajak (under paid) diperkirakan lebih Rp. 100 triliun lebih setiap tahun,• Kebocoran (manipulasi, pencurian dll) Migas Rp.154 triliun / tahun,
    • Pencurian Ikan senilai Rp.17 triliun / tahun,
    • Pembobolan BLBI lebih RP. 900 triliun oleh Konglomerat Busuk,
    • Korupsi sistemik dengan Mark-Up berbagai kontrak pembelian / pembangunan BUMN,
    • Korupsi sistemik APBN & APBD yang mencapai Rp.100 triliun / th,
    • Pencurian & manupulasi hasil hutan (kayu) senilai lebih Rp.17 triliun / th,
    • Untuk tambang emas : semua serba Gelap : Bagaimana skema bagi hasil tambang emas Tembagapura antara PT.Freeport dengan Pemerintah RI ? (di Timika-Papua), antara Newmont dengan Pemerintah RI (di NTB), antara PT.INCO dengan Pemerintah RI di Sulsel (Nickel) ?, Pengelolaan tambang Batu-bara? Pengelolaan Tambang Migas…Hingga Agenda Hak Angket DPR th 2008: GELAP GULITA.
    • Kontrol tentang ”MONOPOLI” oleh KPPU, justru mengungkapkan kasus KARTEL 3 Operator Telekomunikasi..selama 3 tahun (Kasus Tarif sms Rp.350/sms) dengan Kerugian Konsumen lebir Rp.50 trilyun. Monopoli jaringan Hypermart, Mall, Indo-Mart, Alpha-Mart justru mematikan jutaan jaringan Warung UKM.Gambaran bergelimangnya aliran uang dalam kebobrokan sistem manajemen dana Negara di Pemerintahan, jelas menjadi kepentingan yang sangat luar biasa hebat menggiurkan bagi pemegang kekuasaan dan parpol untuk terlibat dalam aliran politik uang, yakni melalui : Kompromi, Penekanan (black mail), atau tidak mau terlibat (clean). Dengan terlibatnya jaringan keterlibatan sistem manajemen Pemerintah, BUMN dan para kroni pengusaha dalam sistem pengusahaan dan kekuasaan, maka elit, kader, anggota legislatif parpol di DPR, kroni pengusaha sulit untuk tidak terlibat dalam kroni-kompromi & nepotisme dengan tatanan sistem yang telah terbangun. Kalau sudah begini, tatanan baru yang terbangun adalah simbiose mutualisme baru antara kelompok kepentingan (pejabat Pemerintah lama, kroni lama) dengan elit baru (pejabat baru & kroni baru) serta anggota legislatif/dewan. Ringkasnya: Indonesia dikuasai oleh Oligopoli Kekuasaan yang bersifat Mafia-isme.

Bagi elit baru dari parpol baru yang memperoleh kemenangan Pemilu, dan elit baru yang telah sekian lama (lebih 32 tahun) menjalani keprihatinan akibat tekanan, miskin dlsb, biasanya menampakkan agresifitas yang hebat (keserakahan) dalam menghadapi bergelimangnya uang / dana yang tidak dikontrol rakyat ~ atau dikontrol untuk sama sama tahu dan kepentingan bersama oleh elit. Sehingga mereka tidak tahu malu, menampakkan orang kaya baru (OKB) yang hidup sangat berkemewahan dengan kekuasaan yang dimiliki, bahkan kini mengabaikan bahwa kebijakan yang ditempuh sudah mengarah pada pengkhianatan negara dan membawa resiko jebakan masalah yang besar pada masa depan.

Mengingat kekuasaan adalah sumber kekayaan, maka kini demokrasi yang berkembang sebagai pertempuran parpol meraih kemenangan untuk memperoleh kekuasaan. Kekayaan (uang) kini dimobilisir oleh parpol berkuasa dengan berbagai cara (neo KKN yang hebat) untuk arsenal (modal operasional) parpol dalam kampanye untuk memperoleh kemenangan dan merengkuh kekuasaan berikutnya. Akibatnya, demokrasi yang berkembang dalam masa Reformasi ~ justru menjadikan sistem politik, bangsa dan negara menghadapi penyakit yang lebih kompleks ~ menjalar ke bagian tubuh pengawas (DPR) ~ dan melibatkan aspek / organ yang lebih vital yang meliputi kepemilikan Negara (BUMN) ~ menjalar ke sendi-sendi kroni baru yang lebih luas ~ dan lebih ganas (tidak tahu malu & lebih serakah) ~ disertai masuk-keterlibatan virus-bakteri baru dengan premanisme. Tatanan sistem pemerintah dan sistem kontrol bahkan sudah jelas-jelas terjangkiti neo-KKN secara sistemik dan kronik. Reformasi yang diharapkan dapat memperbaiki secara bertahap ~ ternyata menjadi kegagalan ~ dan menjadi demokrasi mengalami pesakitan yang lebih kompleks, rumit dan meluas.

Menyadari betapa ancaman besar terhadap bangsa-negara Indonesia akibat kekacauan demokrasi kita dan perjalanan pembangunan kedepan, kini diperlukan Sikap dan Perubahan mendasar dan bisa dikatakan Revolusioner: yakni kita harus berani melepaskan Kesalahan Pemikiran yang ternyata merupakan bentuk Penjajahan Baru (Neo Kolonisasi: Pemikiran & Teori), Menata Ulang Sistem Demokrasi (dengan hakekat utama Rakyat Berdaulat dan DPR memegang & menjalankan Amanat Rakyat) dan Penuntasan pengambilan kembali harta-harta yang dirampok (dikorup)… Ringkasnya Putar Haluan !!!. Sajian kami ini hanya untuk saudara-saudara sebangsa dalam membangun peradaban kita untuk kepastian kemajuan masa depan kita !!

Diposkan oleh ILUNI UI KONTRA KORUPSI di Senin, Februari 16, 2009

http://iluniuikontrakorupsi.blogspot.com