سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ…( أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّار وَسَنَده جَيِّد , وَمِثْله لِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة)

MUI: Ahli Waris Makam Mbah Priok Masih Diperdebatkan Rekomendasi DPRD DKI Diprotes dan Dicurigai Kena Sogok

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menyatakan ahli waris Makam Mbah Priuk, Koja, Jakarta Utara, masih diperdebatkan dan belum bisa dipastikan karena masih dalam penelitian.

Sementara itu Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Kamis (3/6), menetapkan rekomendasi atas bentrokan di Makam Mbah Priok, Koja, Tanjungpriok, Jakarta Utara.

Rekomendasi DPRD DKI Jakarta tentang kasus berdarah Kuburan Mbah Priok itu dinilai tidak mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi dalam kerusuhan yang telah menewaskan tiga anggota Satpol PP DKI dan melukai 231 orang itu.

“Rekomendasi Dewan itu sangat normatif, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Sementara kita tahu bahwa Priok itu tragedi berdarah, ada yang meninggal, ada yang luka-luka,” kata Yance anggota Fraksi Partai Demokrat.

Yance melanjutkan dengan menyatakan kecurigaannya bahwa ada gratifikasi yang diberikan kepada anggota Dewan terkait penyusunan rekomendasi.

“Saya mohon penjelasan dari pimpinan dan saudara Gubernur,” katanya.

Tentang Belum jelasnya kepemilikan dan ahli waris kuburan Mbah Priok dikemukakan oleh MUI Pusat di depan para pejabat terkait, Walikota Jakarta Utara, Tim Investigasi PMI, Komnas HAM, MUI DKI Jakarta, kepolisian dan lainnya . Inilah beritanya:

MUI: Pemilik & Ahli Waris Makam Mbah Priuk Belum Pasti

Yudi Rahmat

01 Juni 2010 | 15:50

Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menyatakan ahli waris Makam Mbah Priuk, Koja, Jakarta Utara, masih diperdebatkan dan belum bisa dipastikan karena masih dalam penelitian.

“MUI masih melakukan penelitian. Jadi belum bisa dipastikan siapa pemilik dan ahli waris yang sah soal makam tersebut,” kata Ketua MUI Pusat KH Ma’ruf Amin kepada wartawan, di sela-sela acara Desain Operasional Studi Tentang Kasus Makam Habib Hasan Alhadad dan Reduksi Masyarakat, di Ruang Visual, Islamic Center Jakarta, Jl Kramat Raya, Koja, Jakarta Utara, Selasa (1/6).

Ma’ruf Amin menuturkan, ada beberapa versi mengenai pemindahan makam tersebut. “Informasinya bermacam-macam, ada yang bilang sudah dipindahkan dan ada pula yang bilang masih ada. Itu sebabnya kita akan terus lakukan penelitian secara mendalam,” jelasnya, seperti dikutip dari beritajakartautara.com.

Dijelaskankan, di dalam areal pemakaman Dobo yang telah dipindahkan ke Pemakaman Umum, Semper sebelumnya terdapat makam seorang ulama besar yang berasal dari Timur tengah yakni, Abdullah Bin Wasin Alatas. “Jadi yang ada di areal makam itu, tidak hanya makam Habib Hasan Alhadad, tapi ada juga ulama dan tokoh agama lainnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ketua MUI mengharapkan, setelah proses pencarian fakta atau penelitian dilakukan, tidak ada lagi klaim-klaim dari pihak manapun.

“Dalam penelitian ini akan membahas mengenai riwayat makam itu tahun berapa, siapa yang punya hak atas tanah di makam itu, akan dibangun seperti apa, desain daripada bangunan itu akan disesuaikan, jadi ke depannya sudah tidak lagi ada yang melakukan pengklaiman,” paparnya.

Dalam acara tersebut sedikitnya dihadiri beberpa pejabat terkait seperti Walikota Jakarta Utara, Bambang Soegiyono, Tim Investigasi PMI, Komnas HAM, MUI DKI Jakarta, dan unsur kepolisian.

Rencananya, dalam kurun waktu dua bulan sudah ada hasil penelitian yang dilakukan tim investigasi untuk Makam Mbah Priuk. Sayangnya, dalam acara tersebut tak satupun keluarga ahli waris yang hadir mengikuti kegiatan ini.

(new)

Sumber: primaironline.com

Sementara itu rekomendasi TPF (Tim Pencari Fakta) DPRD DKI tentang kasus berdarah Kuburan Mbah Priok dinilai tidak sesuai karena kasus tragedy bentrokan berdarah dan bakar-bakaran itu dalam rekomendasi seolah tidak ada masalah. Padahal kasus itu adalah tragedy bentrokan berdarah, maka dicurigai ada anggota DPRD yang kena sogok yang kini dihalus-haluskan bahasanya yaitu mendapatkan grafitasi (hadiah di luar upah kerja). Inilah berita protes-protes yang mewarnai sidang paripurna DPRD DKI tentang itu:.

REKOMENDASI TPF PRIOK DPRD DIWARNAI PROTES FRAKSI

Thursday, 03 June 2010 22:47

Pembacaan hasil rekomendasi Tim Pencari Fakta (TPF) untuk Kasus Kerusuhan Priok dari DPRD DKI diwarnai protes dari beberapa fraksi yang merasa tidak puas dengan keputusan tersebut.

Jakarta, 3/6 (Antara/FINROLL News) – Pembacaan hasil rekomendasi Tim Pencari Fakta (TPF) untuk Kasus Kerusuhan Priok dari DPRD DKI diwarnai protes dari beberapa fraksi yang merasa tidak puas dengan keputusan tersebut.

Salah satunya adalah Fraksi Amanat Bangsa yang diketuai Wanda Hamidah yang akhirnya menyatakan abstain dan melakukan walk out atau keluar dari ruang sidang paripurna yang digelar di gedung DPRD DKI, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis.

Wanda menyatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan secara lisan dan tulisan kepada rapim (rapat pimpinan) bahwa Fraksi Amanat Bangsa merasa peristiwa itu sudah cukup untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemda DKI.

“Tapi kami tidak melihat itu dalam rekomendasi yang dibacakan. Maka dengan ini Fraksi Amanat Bangsa menyatakan abstain dari rekomendasi yang baru saja dibacakan,” kata Wanda yang melakukan interupsi sebelum pimpinan DPRD menyerahkan rekomendasi itu ke Gubernur DKI Fauzi Bowo.

Interupsi juga dilakukan oleh Taufiqurrahman dari Fraksi Partai Demokrat yang menggugat salah satu poin dalam rekomendasi tersebut khususnya yang menyatakan bahwa Gubernur harus memberikan sanksi tegas kepada Walikota Jakarta Utara, serta Kepala Satpol PP sebagai penanggung jawab operasi.

“Kedua pejabat ini hanyalah layaknya prajurit yang melaksanakan perintah. Tapi Ingub no.132/2009 itulah yang justru jadi pemicu awal terjadinya bentrokan,” katanya.

Seperti Wanda, Taufiqurrahman juga menilai hal itu sudah cukup untuk melakukan penelitian lebih lanjut, pendalaman atau bahkan penyelidikan terhadap Ingub tersebut.

Nada kekecewaan juga diutarakan anggota Fraksi Partai Demokrat yang lain, Yance yang mengatakan meskipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat telah meminta partainya untuk mendukung siapapun kepala daerah namun rekomendasi Dewan tidak mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi dalam kerusuhan yang telah menewaskan tiga anggota Satpol PP DKI dan melukai 231 orang itu.

“Rekomendasi Dewan itu sangat normatif, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Sementara kita tahu bahwa Priok itu tragedi berdarah, ada yang meninggal, ada yang luka-luka,” katanya.

Yance melanjutkan dengan menyatakan kecurigaannya bahwa ada gratifikasi yang diberikan kepada anggota Dewan terkait penyusunan rekomendasi.

“Saya mohon penjelasan dari pimpinan dan saudara Gubernur,” katanya.

Sementara itu, Sanusi dari Fraksi Gerindra juga melakukan interupsi mengingatkan anggota Dewan bahwa rekomendasi yang dibacakan tersebut sudah merupakan rangkuman dari hasil telaah seluruh fraksi ditambah dengan temuan TPF di lapangan.

“Karena ini sudah dibicarakan jauh-jauh hari dan disetujui jadi seharusnya kita lanjutkan saja penyerahan rekomendasi tadi,” katanya tegas.

Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan yang memimpin jalannya sidang kemudian menyatakan bahwa pihaknya menampung segala masukan yang diberikan namun tetap melakukan penyerahan hasil rekomendasi tersebut ke Gubernur Fauzi Bowo.

DPRD juga akan membentuk tim pengawas untuk memastikan Pemprov DKI akan menjalankan hasil rekomendasi tersebut.

(T.A043/

Sumber: news.id.finroll.com

Peringatan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam

Kasus dan masalah-masalah yang menyeliputi perkara bentrokan berdarah itu sebenarnya akan mudah dan tidak berlarut-larut apabila tidak ditambahi dengan buruknya kelakuan pihak-pihak yang terkait. Yaitu berseliwerannya dusta-dusta di sana.

Ketika kasus itu sendiri diliputi aneka dusta, maka seperti peringatan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ الرَّجُلُ التَّافِهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ

Dari Abu Hurairah dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia, pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan, amanat diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur dikhianati, dan Ruwaibidhah turut bicara.” Lalu beliau ditanya, “Apakah Ruwaibidhah itu?” beliau menjawab: “Orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum.” ((Hadits dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya’la, dan Al-Bazzar, sanadnya jayyid/ bagus. Dan juga riwayat Ibnu Majah no 4026 dari Abu Hurairah. Lihat Kitab Fathul Bari, juz 13 halaman 84, shahih menurut Adz-Dzahabi dalam Talkhish ).

(nahimunkar.com)