MUI Medan Sodok Kejahatan Oknum Pelindung Peternak Babi

Sejumlah elemen masyarakat Kota Medan berang. Pasalnya, oknum Anggota DPRD Medan Augus Napitupulu dan Golfrid Lubis serta anggota DPRD Sumatera Utara Tagor Simangunsong melindungi peternak babi ketika ada penertiban dari Tim Terpadu Pemko Medan beberapa waktu lalu.

“Kita mendukung sepenuhnya penertiban yang dilakukan oleh Pemko Medan. Kita minta kepada Pemko Medan, selaku penyelenggara negara di tingkat Kota, tidak takut dengan kejahatan apapun seperti kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang telah melindungi para peternak babi tersebut,” tegas Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan Prof DR H Muhammad Hatta di Medan, Ahad (13/03/2011).

Inilah berita-beritanya:

MUI Medan: Warga Pantas Dukung Penertiban Babi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan menilai, warga kota itu pantas mendukung upaya yang dilakukan pemerintah kota dalam menertibkan keberadaan peternakan hewan berkaki empat terutama babi di daerah. “Warga kota sudah sepantasnya mendukung langkah Pemkot Medan yang berupaya menegakkan aturan yang ada,” ujar Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan Prof DR H Muhammad Hatta di Medan, Rabu.

Tahun ini Pemkot Medan mulai menertibkan peternakan hewan berkaki empat termasuk babi di daerah itu. Penertiban dilakukan sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2009 tentang Larangan dan Pengawasan Usaha Peternakan Hewan Berkaki Empat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Wali Kota Nomor 524/757K/2010 tentang Tim Pengawasan Usaha Peternakan Hewan Berbaki Empat yang mensyaratkan warga mengosongkan seluruh kandang dan tidak berternak atau berdagang babi di wilayah Kota Medan.

Pada awal Maret 2011, Pemkot Medan menertibkan peternakan babi di kawasan Tangguk Bongkar Mandala di Kecamatan Medan Denai, dan kemudian diikuti dengan penertiban di tiga kelurahan di Kecamatan Medan Deli. Rencananya, penertiban akan terus dilakukan dan ditargetkan tuntas sebelum bulan Ramadhan 1432 Hijriah, tidak hanya terhadap peternakan babi tetapi juga untuk hewan berkaki empat lainnya.

Menurut Muhammad Hatta, warga Kota Medan pantas memberi dukungan sekaligus mengapresiasi kebijakan Pemkot Medan yang hendak menuntaskan penertiban hewan berkaki empat sebelum masuknya bulan suci Ramadhan. “Apa yang akan dilakukan Pemkot semata-mata melaksanakan peraturan yang ada. Kita pantas mendukung karena semua ini untuk kepentingan bersama,” katanya.

Apalagi, menurut dia, upaya penertiban telah melalui proses panjang, termasuk sosialisasi dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, Pemkot juga menyediakan bantuan uang untuk memindahkan ternak, sehingga tidak ada peternak yang dirugikan. “Harapan kita, penertiban benar-benar dapat dituntaskan sebelum Ramadhan,” kata Muhammad Hatta.

Redaktur: Krisman Purwoko

Sumber: antara

Wednesday, 27 April 2011 20:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,MEDAN—

Sebelumnya, MUI Medan telah mendorong agar Pemko Medan pantang mundur dalam menertibkan peternakan babi di kota.

Inilah beritanya:

MUI: Soal Babi, Pemko Medan Pantang Mundur!

Medan, (beritasumut.com)

Penertiban ternak babi di Kelurahan Tegal Sari I, Kecamatan Medan Denai oleh Tim Terpadu Pemko Medan beberapa waktu lalu karena peternak dilindungi oknum Anggota DPRD Medan Augus Napitupulu dan Golfrid Lubis serta anggota DPRD Sumatera Utara Tagor Simangunsong, membuat berang sejumlah elemen masyarakat Kota Medan.

Pasalnya, jauh sebelum dilakukan penertiban, Anggota DPRD Medan sudah menyetujui soal penertiban ternak babi tersebut. Akan tetapi, kenapa ketika Pemko Medan melakukan aksi di lapangan, para oknum Anggota DPRD dengan sengaja datang ke lokasi tanpa diundang dan langsung menghalang-halangi proses penertiban.

Ketua Majelis Ulama (MUI) Kota Medan M Hatta dengan tegas meminta Pemko Medan untuk tidak mundur sedikitpun dan tetap menertibkan ternak babi tersebut. Karena apa yang dilakukan oleh Pemko Medan ialah demi menjalankan Perda dan Perwal demi kemaslahatan ummat.

“Kita mendukung sepenuhnya penertiban yang dilakukan oleh Pemko Medan. Kita minta kepada Pemko Medan, selaku penyelenggara negara di tingkat Kota, tidak takut dengan kejahatan apapun seperti kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang telah melindungi para peternak babi tersebut,” tegas Hatta di Medan, Ahad (13/03/2011).

Pada kesempatan itu, Hatta juga meminta oknum Anggota DPRD Medan dan DPRD Sumut, agar tidak terlalu jauh mencampuri penertiban ternak babi tersebut. Karena sebelumnya para Anggota DPRD tersebut bersama anggota DPRD Medan lainnya juga ikut menyetujui akan dilakukannya penertiban ternak babi. Bahkan anggaran untuk melakukan penertiban sudah disetujui di dalam APBD Kota Medan.

“Jadi kita minta janganlah para oknum-oknum tersebut bertindak terlalu jauh dengan melindungi para peternak tersebut. Karena para peternak babi itupun sudah menerima ongkos angkut yang diberikan Pemko Medan. Jangan mengundang kecurigaan masyarakat dan jangan pancing kemarahan ummat,” tandasnya.

Sebelumnya, Walikota Medan Rahudman Harahap mengaku prihatin dengan sikap oknum Wakil Ketua DPRD Medan Augus Napitupulu yang menghalangi eksekusi paksa oleh Pemko Medan saat melakukan penertiban ternak babi. Selain itu, Walikota juga akan segera melakukan koordinasi dengan Ketua DPRD Medan Amiruddin untuk membahas masalah tersebut.

“Kita akan koordinasikan masalah ini pada Ketua DPRD Medan saja. Kalau soal proses di Badan Kehormatan (BK) DPRD Medan itu serahkan sepenuhnya pada kalangan DPRD Medan saja,” kata Rahudman menanggapi pertanyaan wartawan di Medan, Jumat (11/03/2011), saat ditanya perihal Augus yang dinyatakan telah melanggar sumpah dan janji Anggota DPRD Medan.

Rahudman mengatakan pihaknya mulai Senin (14/03/2011) besok akan membuka pos pemantau ternak babi di seputaran jalan yang terdapat ternak babi di kawasan Jalan Tangguk Bongkar VI Tegal Sari Mandala I Medan Denai. Pos pemantau dibangun untuk memantau keluarnya ternak babi di kawasan tersebut dan melarang ternak babi baru masuk ke kawasan tersebut.

“Jadi, pelan-pelan nanti itu akan kosong juga. Keluar boleh, masuk tidak boleh. Itu guna pos yang akan kita bangun nanti. Masalah itu kan akan kita laporkan ke pimpinan dewan. Itu kan visi kita, tapi kenapa dihalangi. Kesepakatan untuk penertiban itu kan dilakukan sesuai hasil rapat paripurna dan musyawarah bersama,” sesalnya.

Dia berulang kali mengatakan sangat menyayangkan sikap oknum DPRD Medan yang melakukan penghadangan terhadap eksekusi yang dilakukan pihaknya. Padahal, pihaknya melakukan eksekusi penertiban ternak babi sesuai dan untuk menegakkan aturan yang diatur Perda dan Perwal sesuai kesepakatan bersama.

“Kita didesak untuk menertibkan, tapi dihalang-halangi. Itu kesepakatan bersama, hasil rekomendasi dan keputusan bersama. Jangan seperti itu dong. Kita bukan menggusur. Kita sudah melakukan upaya baik-baik dengan sosialisasi, memberikan ganti rugi tapi tidak diterima malah ditolak oleh warga peternak itu. Kita juga sudah beri deadline, tapi tidak direspon juga, makanya kita ambil opsi terakhir eksekusi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Medan Ahmad Parlindungan Batubara menegaskan penertiban ternak babi tidak bisa berhenti dilakukan. Sebab itu merupakan penegakan peraturan daerah yang sudah disepakati seluruh musyawarah pimpinan daerah (Muspida) plus, termasuk DPRD Medan.

“Sebab ini sudah disepakati bersama karena peternakan tidak layak dikawasan pemukiman kota sesuai peraturan yang dibuat. Jangan nanti masyarakat yang bertindak. Semua punya kepentingan di kota ini. Bagaimana kepentingan itu bisa didudukkan bersama,” ujarnya.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Medan Ikrimah Hamidi menambahkan, dirinya juga heran ada anggota Dewan yang menghalangi penertiban itu. Sebab menurutnya dalam semua kegiatan, DPRD selalu mendorong penertiban tersebut.

“Setahu saya tidak ada fraksi yang menolak anggaran untuk penertiban ternak,” ungkapnya.

Dia lantas mendorong Pemko Medan untuk melanjutkan penertiban. Hanya saja strateginya dikembangkan lagi dengan membentuk semacam satuan tugas (Satgas) yang mengawasi distribusi ternak ke kawasan Kota Medan. (BS-024)

LAST UPDATED ON SUNDAY, 13 MARCH 2011 20:18

(beritasumut.com)

(nahimunkar.com)