MUI Prop Jatim Bersama MUI Kab/Kota Se Jatim: Sikap Pemerintah Semakin Permisif

Senin, 28 Desember, 2009 05:46

Akhir-akhir ini sikap pemerintah semakin permisif dan mengijinkan pengiriman kontestan Indonesia ke ajang kontes ratu dunia (Miss Univesrse dan Miss World).

Patut diwaspadai wacana kearifan lokal yang sering kali dimaknai menghidupkan kembali tradisi lokal yang bisa dijual untuk mendongkrak sektor pariwisata.
Karena hal ini secara terselubung bisa menjadi sarana untuk menghidupkan kembali tradisi-tradisi yang bertentangan dengan nilai Islam. (kasus ruwatan masal dan tradisi nglarung yang berbau syirik, beberapa daerah menghidupkan kembali seni Tayup yang ternyata menjadi sarana prostitusi terselubung, dll)

Rapat kerja MUI se Jatim tanggal 24 des 2009 telah menghasilkan beberapa pernyataan sikap antara lain tentang:

A. Terkait dengan pornografi, termasuk kasus pengiriman kontestan  ke  ajang Miss Universe dan Miss World.

C.   Terkait dengan fatwa MUI Kabupaten Sumenep menyikapi maraknya pengemis.

D.   Terkait dengan masalah pembagian zakat.

E.   Terkait dengan masalah perayaan tahun baru

F.    Terkait dengan perayaan hari raya dan hari besar Islam yang diisi dengan kegiatan hura-hura.

G.   Terkait dengan prinsip ajaran Islam tentang hubungan antar umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

H.   Terkait Dengan Peran Agama dalam Pembinaan Akhlak Bangsa.

I.     Terkait Dengan Implementasi Islam dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.

J.    Terkait dengan Penyalahgunaan Narkotika.

K.   Terkait dengan Perzinaan (Prostitusi) di Jawa Timur.

L.    Terkait dengan Pemeliharaan Lingkungan dan banyaknya Mushibah.

M.  Menyikapi masalah korupsi, penegakan hukum dan mafia peradilan.

N.   Terkait dengan wacana kearifan lokal.

Diantara pernyataan sikap tersebut antara lain:

A.   Terkait Dengan Pornografi di antaranya Kasus Pengiriman Kontestan Indonesia ke ajang  Miss Universe dan Miss World

1.    Sejak era sebelum reformasi upaya pengiriman kontestan Indonesia ke ajang kontes ratu dunia (Miss Univesrse dan Miss World) selalu mendapat penolakan dari pemerintah dengan pertimbangan bahwa dalam ajang kontes tersebut terdapat sesi penilaian yang mengharuskan peserta mengenakan pakaian bikini di tempat terbuka, yang hal ini bertentangan dengan Falsafah Pancasila, UUD 45 dan kultur masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim.

2.    Akhir-akhir ini sikap pemerintah semakin permisif dan mengijinkan pengiriman kontestan Indonesia ke ajang kontes ratu dunia (Miss Univesrse dan Miss World), hal ini memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dan nilai yang dianut pemerintah yang merupakan imbas liberalisme budaya.

3.    Sikap pemerintah yang semakin permisif tersebut, ternyata telah diikuti oleh kalangan media yang dengan sengaja berani menampilkan  pose kontestan Miss Universe dengan bikini, sebagaimana diperlihatkan oleh Jawa Pos (18 Agustus 2009) halaman pertama (terlampir), padahal ini jelas merupakan bentuk pornografi yang bertentangan dengan undang-undang. Dan penayangan tersebut jelas mencederai kehidupan umat beragama di Indonesia yang mayoritas muslim.

4.    Pada prinsipnya kegiatan kontes ratu dunia (Miss Univesrse dan Miss World) dimana terdapat sesi penilaian yang mengharuskan peserta mengenakan pakaian bikini di tempat terbuka jelas bertentangan dengan Falsafah Pancasila, UUD 45, kultur Indonesia yang mayoritas muslim dan merupakan eksploitasi terhadap kaum wanita, melecehkan serta merendahkan harkat dan martabat kaum wanita.

5.    Pengiriman kontestan Indonesia ke ajang kontes ratu dunia (Miss Univesrse dan Miss World) dengan dalih mengharumkan nama bangsa merupakan alasan yang tidak tepat, mengada ada dan sangat dipaksakan. Masih banyak cara lain yang lebih terhormat untuk mengharumkan nama bangsa yang dilakukan dengan cara cara yang sejalan dengan Falsafah Pancasila, pembukaan UUD 45 dan kultur masyarakat Indonesia serta tidak merendahkan martabat wanita.

6.    Meminta kepada Majelis Ulama Indonesia Pusat untuk mendesak kepada pemerintah agar meninjau kembali persetujuan pengiriman kontestan Indonesia ke ajang kontes ratu dunia (Miss Univesrse dan Miss World) tersebut dan segera menindaklanjuti UU Pornografi dengan penerbitan PP terkait dengan pornografi serta peraturan pelaksanaannya.

B. Menyikapi Wacana Kearifan Lokal

1.  Akhir-akhir ini banyak digulirkan wacana kearifan lokal yang sering kali dimaknai menghidupkan kembali tradisi lokal yang bisa dijual untuk mendongkrak sektor pariwisata.
2.  Dalam hal ini patut diwaspadai karena hal ini secara terselubung bisa menjadi sarana untuk menghidupkan kembali tradisi-tradisi yang bertentangan dengan nilai Islam. (kasus ruwatan masal dan tradisi nglarung yang berbau syirik, beberapa daerah menghidupkan kembali seni Tayup yang ternyata menjadi sarana prostitusi terselubung, dll)

3. Para tokoh dan pemimpin Islam serta umat Islam juga patut mewaspadai adanya kecenderungan mencampuradukkan tradisi syirik tersebut dengan kegiatan Islam (seperti kasus maulid hijau di Lumajang, dsb), karena hal tersebut dapat merusak kemurnian ajaran Islam.

4.  Penggunaan istilah “kearifan”  untuk mengistilahkan hal-hal tersebut jelas merupakan penyesatan makna karena istilah tesebut  merupakan istilah khas Islam yang tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai Islam.

5.  Apabila penggunaan istilah kearifan masih dipertahankan seharusnya tidak boleh mengandung hal-hal tidak sesuai dengan nilai Islam (seperti yang berbau syirik, dsb).

Sumber: [email protected],

http://id.mc760.mail.yahoo.com/mc/showMessage?sMid=3&fid=I