MUI: RUU Jaminan Produk Halal, Menyimpang

حلال

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah organisasi massa (ormas) Islam mendesak pemerintah dan DPR agar tak melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Jaminan Produk Halal. MUI dan ormas Islam menilai, pembahasan itu tak membahas substansi permasalahan.

Demikian berita yang diturunkan Republika Online, Rabu, 10 Juni 2009 pukul 16:50:00 Sebagaimana telah nahimunkar.com beritakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai jaminan produk halal akan segera diundangkan. DPR bersama pemerintah tengah menggodok RUU ini.

Menurut Ketua Komisi VIII DPR Hazrul Azwar, RUU Jaminan Produk Halal sudah dibahas sejak Feberuari lalu dan diharapkan selesai sebelum DPR mengakhiri tugasnya.

“RUU ini terdiri dari 12 Bab, 44 pasal dan 75 ayat. Tujuannnya untuk memberi kepastian bagi masyarakat tentang jaminan terhadap produk makanan serta kepastian jaminan hukum bagi pengusaha karena produknya disertifikasi dan diberi label halal,” ujarnya di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/5). (nahimunkar.com,UU Jaminan Produk Halal Segera Disahkan, May 28, 2009)

Berita-berita tentang protes MUI terhadap pembahasan RUU Jaminan Produk halal karena dinilai mengenyampingkan MUI yang telah 20 tahun menangani sertivikasi halal, dimuat di berbagai media. Di antaranya sebagai berikut.

RUU Jaminan Produk Halal, Menyimpang

Kamis, 11 Juni 2009 | 01:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS – Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mengungkapkan, arah pembahasan RUU Jaminan Produk Halal sudah menyimpang dari kesepakatan pada rapat dengar pendapat MUI dengan Komisi VIII DPR RI.

“Dalam catatan rapat dengar pendapat umum Komisi VIII DPR dengan MUI yang ditandatangani Ketua MUI KH Ma’ruf Amin dan Ketua Komisi VIII Hasrul Azwar, sudah disepakati bahwa otoritas penerbitan sertifikasi halal ada pada MUI,” ujarnya di Jakarta, Rabu (10/6).

Komisi VIII, menurut Anwar Abbas ketika itu mengungkapkan bahwa sependapat dengan MUI, bahwa dalam RUU tentang Jaminan Produk Halal, di antaranya harus berisi tentang sertifikasi, audit, pelogoan, penerbitan, law enforcement, dan penegasan bahwa otoritas penerbitan sertifikasi halal itu ada pada MUI.

“Jadi kalau sekarang ada perkembangan yang menempatkan MUI hanya sebagai salah satu faktor yang ik ut menentukan dalam proses sertifikasi itu, maka ini berarti kemunduran,” ujarnya. MAM

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/06/11/01163110/ruu.jaminan.produk.halal.menyimpang

Sementara itu Republika Onlien memberitakan:

Majelis Ulama Indonesia (MUI)dan sejumlah organisasi massa (ormas)Islam mendesak pemerintah dan DPR agar tak melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Jaminan Produk Halal. MUI dan ormas Islam menilai, pembahasan itu tak membahas substansi permasalahan.

“Kami berpendapat, substansi pembahasan RUU tersebut secara filosofis bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi yang saat ini dikembangkan. Secara nyata substansinya hanya sekadar mengambil alih kewenangan yang selama ini dilaksanakan masyarakat secara baik melalui MUI, lalu diambil oleh negara. Jadi kami meminta agar dihentikan saja pembahasannya di DPR sekarang ini,” tegas Amidhan, ketua MUI, usai pertemuan tertutup antara MUI dengan sejumlah ormas Islam di kantor MUI Pusat Jakarta, Rabu (10/6).

Sebelumnya, telah ada kesepakatan antara MUI dengan Komisi VIII DPR pada Februari 2009 lalu yang ditandatangani oleh Ketua Komisi VIII Hasrul Azwar dan Ketua MUI, KH Ma’ruf Amin.Kesepakatan itu antara lain berbunyi, ‘Komisi VIII DPR sependapat dengan MUI bahwa dalam RUU tentang jaminan produk halal, posisi pemerintah dan MUI harus tegas, jelas dan tidak tumpang tindih sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Posisi dan peran MUI dalam menjamin kehalalan produk selama ini harus diakomodasikan, dipertegas,  dan diperkuat dalam RUU jaminan Produk Halal’. “Jika RUU ini tidak mengukuhkan proses sertifikasi halal yang sudah dilaksanakan 20 tahun oleh MUI dan hanya sekadar mengambil alih sertifikat halal ke negara, ya sebaiknya dihentikan saja pembahasannya,” tegas Amidhan.osa/rif

http://www.republika.co.id/berita/55604/Ormas_Islam_Minta_Pembahasan_RUU_Jaminan_Produk_Halal_Dihentikan

RUU Jaminan Produk Halal Bisa Dihentikan

Kamis, 11 Juni 2009 | 00:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal yang saat ini sedang dibahas oleh DPR bersama pemerintah, bisa dihentikan pembahasannya, jika dalam pembahasannya tidak mau mengukuhkan kewenangan MUI yang menjadi wakil ummat, sebagai pemberi sertifikasi halal. Pasalnya, sertifikat halal merupakan penjelasan tentang kehalalan suatu produk, yang dalam bahasa agama dinamakan sebagai fatwa.

Dengan kata lain, sertifikat halal merupakan fatwa tertulis. “Fatwa ini merupakan domain ulama, yang dalam hal ini direpresentasikan di dalam MUI,” ujar Ketua MUI H Amidhan di Jakarta, Rabu (10/6).

Menurut Amidhan, pembahasan RUU Jaminan Produk Halal yang dilakukan DPR dan pemerintah, telah menempatkan MUI sebagai faktor yang tidak penting. Padahal, soal halal atau tidaknya sebuah produk makanan, merupakan masalah agama, dan bukan birokrasi.

“Khawatirnya, birokrasi yang tidak imun terhadap kepentingan politik, bisnis, dan hubungan luar negeri, bisa mengambil keputusan yang tidak berdasarkan kondisi yang sesungguhnya,” ujarnya.

Selain itu, menurut Amidhan, selama ini secara de facto, penyelenggara jaminan produk halal telah dilaksanakan dengan baik oleh MUI melalui LPPOM dan Komisi Fatwa MUI. MAM

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/06/11/00513750/ruu.jaminan.produk.halal.bisa.dihentikan

Eksistensi Sertifikasi Halal MUI Sudah Diakui Masyarakat

Kamis, 11 Juni 2009 | 01:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS – Kalangan Majelis Ulama Indonesia dan Forum Umat Islam sepakat agar RUU tentang Jaminan Produk Halal bisa mengukuhkan proses sertifikasi halal yang sudah dilaksanakan MUI selama ini. Bahkan, dalam pelaksanaan sertifikasi halal oleh MUI yang sudah berlangsung selama 20 tahun, eksistensinya sudah diakui masyarakat dan luar negeri.

“Jika keinginan dan aspirasi umat Islam agar sertifikasi halal yang selama ini sudah berjalan di masyarakat tanpa bantuan pemerintah ini bisa dikukuhkan, umat akan mendapatkan banyak keuntungan, ” ujar Sekretaris MUI Welya Safitri di Jakarta, Rabu (10/6).

Menurut Safitri, jika aspirasi umat Islam itu tidak dimungkin bahkan dilecehkan,  MUI meminta penghentian pembahasan RUU tentang Jaminan Produk Halal. Pasalnya, melanjutkan pembahasan RUU tentang Jaminan Produk Halal tersebut, namun tidak menempatkan MUI sebagai komponen sentral dan penting, justru akan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat,” ujarnya. MAM

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/06/11/01191634/Eksistensi.Sertifikasi.Halal.MUI.Sudah.Diakui.Masyarakat

Yang mestinya segera dan mendesak untuk ditangani di antaranya vaksin meningitis berbahan dasar dari enzim babi –yang jelas haram–, padahal diperuntukkan bagi calon jama’ah haji dan umroh, tampaknya pemerintah menghindar-hindar. Bahkan menyalahkan MUI yang menyampaikan beritanya ke media. Padahal disampaikannya itu lantaran sudah berlama-lama dilaporkan ke pemerintah namun tiada jawaban apa-apa. Bahkan yang dikhabarkan mengadakan pembohongan public, yakni pihak pembuat vaksin itu, tidak ada berita untuk diusut. Namun yang dianggap lahan ada basah-basahnya, seperti sertivikasi halal ini, padahal kaitannya dengan halal-haram –yang selama ini mereka abaikan— justru mau diambil. Itulah kenyataan. (haji)..