Musik Dicekal, Alhamdulillah

 

Kelompok musik UNGU yang dalam bulan Ramadhan tahun lalu sukses menelurkan album religi (menurut mereka) dan konser di berbagai daerah, pada Ramadhan tahun ini agak tersandung. Pasalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau dan lima belas ormas Islam di sana menolak rencana konser UNGU yang kala itu diagendakan berlangsung tangal 13 September 2008 di halaman Masjid Agung Riau. Bahkan, MUI Riau dan 15 organisasi massa selain menolak keras, juga akan mempidanakan pengelola Masjid Agung An-Nur Riau.

Ketua MUI Riau Mahdini menjelaskan, penyelenggaraan konser musik di areal masjid akan menodai kesucian masjid dan suasana Ramadhan. Selain itu pada konser musik tersebut dikhawatirkan terjadi ikhtilat (percampuran antara laki-laki dan perempuan), yang jelas-jelas dilarang dalam Islam. “Di luar masjid saja dilarang, apalagi di areal masjid,” kata Muhammadun mendukung Ketua MUI Riau.

Dalam pernyataan sikap tertulisnya, MUI Riau dan 15 Ormas Islam di Riau dengan tegas menolak pagelaran musik bertajuk Berkah Ramadhan yang kala itu akan disiarkan langsung oleh stasiun teve swasta Indosiar dan disponsori oleh produsen sepeda motor Suzuki.

Penolakan tersebut didasari sejumlah alasan, pertama, kegiatan itu bertentangan dengan syariat Islam. Kedua, bertentangan dengan budaya Melayu. Ketiga, menodai kesucian masjid dan Bulan Ramadhan. Keempat, berpotensi terjadi kemaksiatan, minimal akan terjadi percampurbauran antara pria dan wanita yang bukan mahram.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani Fajriansyah (Sekretaris Umum MUI Riau), Muhammadun, Rasyad Zein (PW Muhammadiyah Riau), M Sahal (Korps Alumni HMI Riau), M Ihsan (Yayasan Al-Mustanir), Julhusin Domo (FPI Riau), Bachtiar (Hidayatullah Riau), Debi Asriadi (Gerakan Mahasiswa Pembebasan Riau), Sudirno (Badan Koordinator Dakwah Kampus Riau) dan lainnya.

Menurut Sekretaris Komisi D DPRD Riau Edi Ahmad RM, kasus-kasus penodaan kesucian masjid sudah terjadi lama, antara lain ketika pengelola Masjid Agung An-Nur mengkomersilkan bagian masjid untuk kegiatan pihak lain, misalnya untuk resepsi pernikahan, dan tak jarang pihak penyewa menggelar organ tunggal dengan biduan berpakaian dan goyang seronok, yang tingkat penodaannya jauh lebih parah dari (rencana) konser Ungu.

Mengapa pengelola Masjid Agung An-Nur bisa mengizinkan penodaan seperti itu? Menurut berbagai sumber, sejumlah ‘oknum’ pengelola Masjid Agung merupakan mantan pejabat lokal yang tak lagi kebagian jabatan, kemudian ditempatkan sebagai pengelola Masjid tanpa tugas jelas, namun gajinya jelas. Akibatnya, ada pengurus Masjid Agung An-Nur yang hanya datang sebulan sekali sekedar mengambil gaji Rp 2,5 juta. (http://www.riauterkini.com/sosial.php?arr=20858)

Menyikapi persoalan ini, Gubernur Riau Wan Abubakar meminta konser musik bertajuk Bulan Penuh Berkah itu dipindahkan ke Jalan Gajahmada, namun penyelenggara menyatakan tak mampu. Sedangkan pengelola Masjid beralasan, bahwa kegiatan Bulan Penuh Berkah itu bukan sekedar hiburan, melainkan lebih mengarah pada kegiatan dakwah, ada taujih dari Ustadz Subbkhi Al-Buchori, ada lomba azan, lomba rebana dan lainnya. Tujuannya adalah untuk syiar Islam, antara lain agar para pemuda lebih suka ke masjid.

Wah, kita dapat berkomentar, ini sih namanya mengecoh ummat dengan mencampur-adukkan antara yang haq dengan yang bathil, ibarat orang jualan daging sapi dicampur daging babi namun diatasnamakan daging sapi diberi label cap masjid atau cap Ramadhan Mubarok.

 

Bukan yang pertama

Bagi kelompok musik UNGU, pencekalan konser mereka kali ini bukan yang pertama, namun alasan pencekalan konser UNGU selama ini demi keamanan semata, tidak ada kaitannya dengan penodaan Masjid.. April 2007, UNGU dicekal Polres Metro Jakarta Pusat. Saat itu UNGU dijadwalkan mengisi acara perayaan hari ulang tahun sebuah tabloid remaja ibukota, di Parkir Utara Gelora Bung Karno.

Alasan pencekalan, karena aparat kepolisian mencium gelagat adanya keributan saat Ungu hendak tampil, sehingga mereka memutuskan untuk mencekal. Batalnya penampilan Ungu justru memancing kerusuhan ribuan penonton yang sebagian besar adalah anak muda dan ABG, yang sejak siang hari sudah menyemuti kawasan Senayan. Pencekalan tersebut dilandasi peristiwa sebelumnya di Pekalongan, yang mengakibatkan tewasnya 8 orang akibat kerusuhan yang timbul saat konser UNGU di kota batik tersebut.

Baru sekali ini pencekalan didasari oleh alasan menodai Masjid dan bulan Ramadhan. Seharusnya, meski tidak berkonser di areal Masjid, setiap konser musik di bulan Ramadhan tetap harus dicekal, karena memang bathil. Malam hari di bulan Ramadhan seharusnya diisi dengan ibadah seperti Shalat Tarawih, Tadarusan, dan sebagainya, bukan nonton konser musik, meski ada embel-embel lomba adzan dan sebagainya.

 

Konser musik dan bid’ah

Konser musik di bulan Ramadhan bagaikan bid’ah (bikinan baru) di zaman modern, yang selama ini didiamkan saja oleh para ulama, termasuk ulama yang ikut mengisi rangkaian konser tersebut sebagai penceramah keagamaan. Sikap tegas MUI Riau dan Ormas Islam di sana, seharusnya ditiru rekan sejawatnya di tempat lain. Akan lebih baik lagi bila sikap tegas seperti itu tidak hanya ditunjukkan pada konser musik yang berlangsung di areal Masjid tetapi konser musik di bulan Ramadhan pada umumnya, karena hal itu merupakan kemunkaran yang nyata.

Pencekalan konser UNGU di areal Masjid saat bulan Ramadhan, sebagaimana dilakukan MUI Riau dan 15 Ormas Islam di sana, seharusnya diteladani di mana-mana, sehingga tidak “kecolongan” seperti terjadi di Masjid Cut Meutia, Jakarta Pusat, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2006. Kala itu, Emha dan kelompok musik Kiai Kanjeng melakukan pelayanan di areal Masjid tersebut dalam sebuah acara bertajuk Pagelaran Al-Qur’an dan Merah Putih Cinta Negeriku, setelah shalat tarawih. Pada saat itu Emha dan Kiai Kanjeng-nya memadukan (medley) antara  lagu Malam Kudus (yang biasa dinyanyikan umat Nasrani dalam rangka peringatan Natal) dengan Shalawat:Sholatullah salamullah, ‘ala thoha Rasulillah, sholatullah salamullah, ’ala yaasin Habibillah…” (lihat The Men From Jombang, August 11, 2008 9:42 pm).

Kerusakan yang ditorehkan EMHA jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan kerusakan yang dilakukan pengelola Masjid Agung An-Nur di Riau dan penyelenggara konser UNGU. Namun, kala itu EMHA dan Kiai Kanjeng-nya tidak mengalami pencekalan. Kemungkinan karena Ulama dan Ummat belum menyadari bahwa itu sebenarnya penodaan terhadap Masjid dan Bulan Ramadhan. Bukan penyemarakan syiar Islam sebagaimana yang dihembus-hembuskan.

Sikap tegas Walikota Tangerang yang dengan konsisten mencekal Dewi Persik juga perlu diteladani. Pada Maret 2008 lalu, Walikota Tangerang, H Wahidin Halim mencekal Dewi Persik dan Merry Geboy yang rencananya akan manggung di Tangerang. Wahidin Halim tidak ingin kota yang dipimpinnya menjadi komoditas yang mengarah kepada kemaksiatan. Karena, menurut Wahidin, sangat tidak baik dampaknya terhadap anak-anak apabila para penyanyi mempertontonkan aurat sambil bergoyang yang sangat erotis, sehingga bisa menimbulkan nafsu syahwat yang mengarah pada timbulnya perbuatan kemaksiatan.

Sayangnya, saat itu ormas Islam kurang peka sehingga tidak memberikan dukungan moril kepada Wahidin Halim. Sebaliknya, Dewi Persik justru mendapat dukungan penuh dari media infotainment, yang melakukan blow up kasus pencekalan tersebut, dengan memberi porsi berlebihan kepada Dewi Persik untuk menyudutkan sang Walikota Tangerang.

Untungnya, sikap Walikota Tangerang itu diikuti juga oleh Bupati Sukabumi Jawa Barat, Sukmawijaya, yang mencekal penampilan Dewi Persik dalam pentas musik HUT Kodam III/Siliwangi di Lapangan Yonif 310, Cikembar, Kabupaten Sukabumi, yang saat itu diagendakan akan digelar pada hari Sabtu tanggal 19 April 2008. Pencekalan itu dilakukan Sukmawijaya untuk menjaga suasana kondusif di Kabupaten Sukabumi. Apalagi, pemerintahannya memiliki visi misi membentuk masyarakat berakhlakul karimah. Tidak berhenti sampai di situ, Sukmawijaya juga meminta Wali Kota Sukabumi Muslikh Abdussyukur melakukan hal serupa.

Namun demikian, Dewi Persik kembali bebas bermaksiat di kota-kota lain, meski ia telah dicekal di Tangerang, Sukabumi, dan Bandung. Padahal akan lebih baik bila pemimpin daerah kompak sejalan dengan Wahidin dan Sukmawijaya dengan melakukan hal serupa, yaitu mencekal Dewi Persik dan pelaku kemaksiatan lainnya dengan medium pentas musik dangdut.

Alhamdulillah. Berbagai pihak telah bertindak arif dengan mencekal musik-musik yang tak ada gunanya itu bahkan cenderung merusak moral itu. Sudah saatnya Ormas Islam tanggap dalam memberikan dukungan moril terhadap sikap tegas pemimpin daerah yang mencekal pelaku kemaksiatan beraksi di daerahnya. Jangan kalah dengan pengelola infotainment dan muka-muka lama yang dikenal oportunis yang kompak membela pelaku kemaksiatan. (haji/tede)