Dakwah Media – Pendataan ulama pesantren oleh polisi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur membuat para kiai di Kota Santri Jombang resah. Dalam situasi seperti sekarang para kiai khawatir pendataan tersebut akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Kekhawatiran para kiai pesantren atas pendataan yang dilakukan polisi sebagaimana diungkapkan KH Mohamad Irfan Yusuf, salah satu pengasuh pondok pesantren di Dusun Tebu Ireng Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Gus Irfan panggilan akrab Kiai Mohamad Irfan Yusuf mengaku bingung dan bertanya-tanya kenapa polisi mendata para kiai. Menurut dia, yang dilakukan polisi ini mirip dengan situasi seperti pada zaman PKI puluhan tahun silam. Cara polisi meminta data menurutnya juga sangat tidak etis.

Saat itu, kata dia, polisi tiba-tiba datang ke pesantren dan meninggalkan blangko atau angket agar diisi oleh kiai tanpa memberikan penjelasan maksud dan tujuannya. Dalam situasi seperti sekarang cara polisi meminta data seperti ini tentu saja membuat para kiai resah dan bertanya-tanya.

Sebelumnya, Kapolres Jombang AKBP Agung Marliyanto meminta maaf kepada para kiai dan ulama atas kesalahpahaman mengenai pendataan terhadap para ulama di wilayah Kabupaten Jombang.

Menurut Kapolres yang terjadi sebenarnya hanyalah pendataan terhadap potensi wilayah yang ada di masyarakat bukan khusus terhadap para kiai.

“Bisa data potensi bencana, harga-harga kebutuhan pokok, nama-nama tokoh masyarakat dan masih banyak lagi,” kilah Kapolres. [okz]*/dakwahmedia.net

***

Setelah Bikin Resah Kyai, Akhirnya Polisi Itu Mengaku…

ilustrasi

Para kiai yang menjadi pengasuh sejumlah pesantrenn di Jombang, Jawa Timur kini sedang resah. Pasalnya, Polres Jombang telah menyebar lembar isian untuk mendata para kiai di sana. Tak pelak sejumlah kiai memprotes dan mempertanyakan tujuan pihak kepolisian.

Menanggapi keresahan para kiai itu, Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto angkat bicara. Dia pun menyampaikan permintaan maaf atas terjadinya kesalahpahaman tersebut. Dia lantas menjelaskan tujuan pedataan para kiai tersebut. “Pendataan tersebut dilakukan untuk update potensi masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat sekitar,” kata Agung.

Kata dia, langkah pendataan itu tidak ada hubungannya dengan masalah intoleransi yang saat ini sedang mencuat. “Justru kita mencegah intoleransi merebak di Jombang. Saya tegaskan seyakin-yakinnya tidak ada indikasi ke arah sana,” ujarnya.

Meski demikian, dirinya tak menampik jika cara yang dilakukan anggotanya tidak seharusnya dilakukan. “Teknisnya memang kurang tepat. Dari babinkamtibmas menyebarkan angket, harusnya datang langsung. Untuk kesalahpahaman ini, saya sampaikan permohonan maaf kepada para kiai,” tegasnya. (nas/nk)

Seperti diketahui, salah satu kiai yang keras mempertanyakan cara polisi itu adalah KH Salahuddin Wahid, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. “Ya duduk bareng lah, apa perlunya pendataan perlu diterangkan,”

Adik kandung Gus Dur tersebut juga menyesalkan cara yang diambil pihak kepolisian dalam melakukan pendataan. “Yang kami alami, formulir ditaruh di pos satpam. Seharusnya tidak begitu caranya. Duduk bareng, apa yang ingin dicapai,” terangnya.

Sumber: jawapos/peoplegood.xyz

(nahimunkar.com)