NU Kisruh

Inilah berita-berita seputar kekisruhan NU yang kini masih menghangat:

33 PW Masih Persoalkan Susunan Pengurus PBNU

Thursday, 29 April 2010 11:55

Sebelumnya, Rabu,  (28/4)  PBNU periode 2010-2015,  melakukan taaruf (perkenalan) antar sesama pengurus  kepada public di Jakarta

Hidayatullah.com–Susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masih terus dipersoalkan di kalangan nahdliyin. Susunan baru PBNU dinilai tidak sesuai dengan AD/ART dan tata tertib organisasi.

Untuk membahas masalah itu, sebanyak 33 perwakilan Pengurus Wilayah (PW) berkumpul di Hotel Grand Mangkuputra, Cilegon, Banten, kemarin. Mantan Ketua PBNU Andi Jamaro yang turut dalam pertemuan itu mengatakan, PWNU se-Indonesia menilai kepengurusan PBNU yang diumumkan pada 19 April lalu tidak sah karena tanpa ke-terlibatan tim formatur.

“Tim formatur itu yang bertugas menyusun kepengurusan. Tanpa keterlibatan formatur, tidak sah.

Jadi, tak bisa hanya diputuskan oleh rais aam dan ketua umum saja,” kata Andi Jamaro usai pertemuan tersebut. Karena itu,menurutnya, hasil pertemuan ini salah satunya meminta kepada Rais Aam KH Sahal Mahfudz dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj kembali ke hasil keputusan rapat formatur 12 April.“ Menurut 33 wilayah yang hadir, sebaiknya kembali ke keputusan formatur 12 April yang melibatkan formatur dan di dalamnya ada tanda tangan formatur per lembarnya.

Susunan kepengurusan sekarang kan tidak ada tanda tangan formatur,” jelas tokoh NU asal Makassar ini. Ketua PWNU NTB Moch Mahfudz MM mengatakan, acuan penyusunan kepengurusan PBNU adalah AD/ART dan tata tertib muktamar. Jika ternyata perubahan struktur kepengurusan PBNU tidak melibatkan tim formatur,kepengurusan yang ada tidak sah.

“Pendapat saya gampang saja, kalau sudah sesuai AD/ART dan tata tertib muktamar dan tim formatur terlibat, ya sudah sah. Sebaliknya, kalau tidak sesuai (AD/ART) dan formatur tidak ikut tanda tangan, yatidak sah,” katanya.

Menurut dia, penyusunan kepengurusan PBNU diberi waktu 1 bulan atau 30 hari setelah muktamar. “Berarti, batas akhirnya ya tanggal 28 April. Saya sendiri berharap, susunan kepengurusan sekarang ini sudah ada tanda tangan formatur.

Sebab,jika tidak ada tanda tangan (formatur),ya tidak sah,” katanya. Sementara itu, Sekretaris PWNU Jatim Mashudi Muhtar menyayangkan sikap Rais Aam dan Ketua Umum PBNU terpilih yang tetap mempertahankan sikapnya meskipun jelas-jelas melanggar AD/ART dan tata tertib organisasi.

“Jika rais aam dan ketua umum sudah tahu kemudian sengaja melanggar keputusan muktamar, tata tertib, dan AD/ART, maka itu pelanggaran berat dan bisa di- MLB-kan,” katanya.

Ta’aruf

Sebelumnya, Rabu, malam, (28/4)  PBNU periode 2010-2015,  melakukan taaruf atau perkenalan antar sesama pengurus sekaligus kepada publik, di Jakarta. Acara yang dihadiri  Rais Aam KH Sahal Mahfudh, Wakil Rais Aam KH Musthofa Bisri, Ketua Umum KH Said Aqil Siroj, dan Wakil Ketua Umum As`ad Said Ali, juga sejumlah tokoh nasional seperti mantan Ketua DPR Akbar Tandjung, Menteri PDT Helmy Faishal Zaini, dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok  itu seolah tak terpengaruh adanya protes beberapa PW mengenenai kepengurusan PBNU yang baru.

[snd/nu/www.hidayatullah.com]

http://www.hidayatullah.com/berita/lokal/11555-33-pw-masih-persoalkan-susunan-pengurus-pbnu-

Kenapa NU Kisruh, inilah beritanya:

NU Kisruh Akibat Intervensi Pihak Luar

Kamis, 29 April 201010:57 wib

Amir Tejo – Okezone

SURABAYA – Polemik soal penetapan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2010-2015 yang kini dipermasalahkan sejumlah pimpinan pengurus wilayah (PW), pengurus cabang (PC), serta sebagian pengurus pusat harus segera teratasi.

Pasalnya, polemik tersebut bisa berdampak kepada kurang efektifnya kinerja pengurus dan organisasi PBNU jika dibiarkan berlarut-larut. Karena itu, Rois Aam KH Sahal Mahfudz diminta mengambil tindakan tegas.

Ketua Gerakan Penyelamat Nahdlatul Ulama (GPNU) M Khoirul Rijal mengatakan, polemik tersebut menjadi bukti bahwa dugaan adanya intervensi pihak luar seperti yang sejak awal telah dicurigai oleh aktivis GPNU.

“Jika tidak ada intervensi pihak luar dalam penetapan pengurus, tidak akan mungkin terjadi konflik yang berlarut-larut. Dalam berorganisasi warga nahdliyin, jika terpilih menjadi pengurus maka calon yang kalah tetap dimasukkan menjadi pengurus,” ujar Rijal, kamis (29/4/2010).

Sejak awal, GPNU sudah menduga bahwa pelaksanaan muktamar di Makasar kental adanya intervensi pihak luar. Salah satu upaya menghalau intervensi, sebelum pelaksanaan pemilihan Ketua PBNU, pihaknya telah melakukan gerakan anti money politics kepada semua calon.

Dalam gerakan tersebut, semua calon diminta menandatangani surat pernyataan anti money politics. Cara tersebut dianggap efektif, karena kandidat yang bersedia menandatangani surat tersebut, naluri mereka untuk memenangkan perebutan kursi ketua pasti akan meninggalkan cara-cara yang batil.

Meski dalam pelaksanaan muktamar beredar rumor yang berkembang bahwa terdapat calon melakukan money politics. GPNU masih memiliki harapan agar intervensi jangan sampai berlanjut hingga penetapan pengurus baru, lebih-lebih dalam pengambilan keputusan kebijakan NU pada masa datang.

Harapan GPNU ternyata hanya sekedar harapan, dan intervensi di NU sampai saat ini pun tetap berlanjut. Jika intervensi terus berlanjut, akibatnya kepemimpinan Said Aqil Siroj banyak diragukan.

Terhadap kentalnya intervensi di NU saat ini, GPNU meminta secara tegas agar Rois Aam, KH Sahal Mahfudz mengambil kebijakan strategis, di antaranya mengevaluasi susunan pengurus dan sebagian pengurus yang ditunjuk menjadi pimpinan namun diragukan kualitas ke-NU-annya.

“Jika hal itu dilakukan Rois Aam, maka NU akan terhindar kepentingan nafsu sejumlah orang termasuk pemerintah dan menjadi organisasi yang lebih bermartabat,” tukasnya.
(teb)

http://news.okezone.com/read/2010/04/29/340/327536/340/nu-kisruh-akibat-intervensi-pihak-luar

Ini bukan hanya sekadar pernyataan tentang ketidak puasan terhadap susunan pengurus PBNU tetapi disertai aksi protes ke depan kantor PBNU di Jakarta, masih pula mengancam nantinya akan bereaksi kembali:

Ada Penyusup di Kepengurusan Baru PBNU

Rabu, 28 April 201015:09 wib
Ajat M Fajar – Okezone

JAKARTA – Forum Majelis Dizir Penyelamat Nahdlatul Ulama (FMDP-NU) menggelar aksi di depan kantor PBNU. Mereka meminta kepada Ketua PBNU Said Aqil untuk tidak membawa NU ke dalam politik praktis.

Koordinator Aksi, Ribut Gunawan mendesak Ketua Umum  PBNU tersebut tidak memasukan pengurus yang sudah terlibat di partai politik. Pasalnya, akan melibatkan organisasi Islam terbesar ini dalam politik praktis.

“Kami minta dengan sangat agar kepengurusan NU hari ini disusun ulang karena tidak memenuhi syarat dan tidak mengakomodasi bebagai kepentingan,” tandas Ribut di sela-sela aksi di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (28/4/2010).

Menurutnya, kepengurusan NU harus melalui proses yang telah ditentukan, yakni rapat formatur dan bukan keputusan sepihak. Dia juga mengungkapkan tidak terakomodasinya kader-kader yang berkulitas di kepengurusan NU.

Sementara itu simpatisan NU lainnya, Arman mengungkapkan ada pengurus NU yang membawa ke arah politik. “Ada banyak pengurus NU yang rangkap jabatan,” imbuhnya.

Dia mempermasalahkan pengangkatan kepengurusan NU yang diambil bukan dari jalur organisasi atau kaderisasi.

“Kalau NU bermain di politik adalah penghancuran bagi NU sendiri,” terang Arman.

Selain itu, dia mencurigai NU sudah disusupi oleh kader-kader yang bukan orang NU dan pasti punya kepentingan. “Kita juga akan menunggu sikap dari kepengurusan apakah diubah atau tidak. Setelah itu kita akan bereaksi kembali,” tandasnya.(ram)

http://news.okezone.com/read/2010/04/28/339/327253/ada-penyusup-di-kepengurusan-baru-pbnu