Spanduk penolakan menshalatkan jenazah pendukung penista agama di Jalan Karet Karya IV RT 006/05, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, telah dicopot, Kamis (16/3).

Kini terdapat spanduk berukuran 3 x 1 meter, terpasang di bagian atas kanopi yang sama. Tepat di depan masjid yang bersinggungan langsung dengan Jalan Karet Karya. Bedanya, spanduk tersebut berisi ajakan untuk mendirikan shalat, yang merupakan terjemahan QS Al Muddatsir, 42-43./ MediaIslam.Org – Friday, 17 March 2017

Foto: DR. Ahmad Zain An-Najah

KIBLAT.NET, Jakarta – Spanduk yang dipasang di sejumlah masjid di ibukota Jakarta berisi menolak menyalatkan jenazah pendukung penista agama dan pemilih pemimpin non Muslim menuai kontroversi. Sejumlah pihak memandang sikap itu berlebihan. Di lain sisi, putusan itu dianggap tepat untuk memberi pembelajaran dan peringatan kepada warga Muslim untuk kembali ke jalan yang benar.

Dalam hal ini, Doktor Syariah Universitas Al-Azahar Kairo, Dr Ahmad Zain An-Najah, menjelaskan bahwa kebijakan sejumlah masjid tersebut tidak salah menurut pandangan fiqih. Hal itu karena hukum shalat jenazah Fardlu Kifayah. Artinya, jika sudah dishalatkan oleh sebagian masyarakat, kewajiban warga lain gugur.

“Spanduk yang dipasang di masjid-masjid untuk tidak menyalatkan pendukung penista agama dan pemilih pemimpin non Muslim tidak salah dalam pandangan fiqih,” ujarnya saat dihubungi Kiblat.net, baru-baru ini.

Ketua Majelis Fatwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) ini menunjukkan bahwa spanduk yang dipasang itu tidak melarang keluarga atau warga lain menyalatkan. Isi tulisannya hanya mengatakan bahwa pengurus atau masjid tidak menyalatkan jenazah pendukung penista agama dan pemilih pemimpin non Muslim.

Ia pun melanjutkan bahwa spanduk-spanduk itu tidak mengharamkan menyalati mayit pendukung penista agama atau pemilih pemimpin kafir. Kata yang digunakan hanyalah “tidak menyalatkan”, bukan “haram menyalatkan”.

Lebih lanjut, Direktur Pesantren Tinggi Al-Islam Bekasi ini menjelaskan bahwa tidak menyalati mayit merupakan hak. Orang yang tidak ikut menyalati bukan berarti dia menganggapnya haram.

 “Hal itu juga tidak berlaku hanya bagi pendukung penista agama atau pemilih calon pemimpin non Muslim. Jika pemilih pemimpin Muslim diperlakukan demikian pun dalam pandangan fiqih tidak apa-apa. Itu hak warga,” terangnya.

Pengisi tetap di sejumlah masjid dan majelis taklim di ibukota ini pun menyayangkan pernyataan sejumlah tokoh Islam dan politik terkait masalah ini. Pernyataan-pernyataan tersebut, katanya, seakan menegaskan menyalati jenazah hukumnya Fardlu Ain, wajib bagi setiap individu./kiblat.net  Jum’at, 17 Maret 2017 11:44   

(nahimunkar.com)