Bendera RI Bertulisan Arab yang Dibawa Ormas.


“Tidak semua objek berwarna merah dan putih itu adalah bendera”

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Ganjar L Bondan soroti kasus pengibaran bendera Merah-Putih bertuliskan Arab sat demo FPI di Mabes Polri. Dirinya mempertanyakan tindakan yang dilakukan pelaku apakah termasuk tindakan pelecehan atau tidak.

“Kalau ditulis-tulis dengan maksud melecehkan, masak dia bawa-bawa, dia kibarin? Yang ada dia injek-injek. Tidak semua benda yang atasnya merah bawahnya putih itu bendera,” ujar Ganjar, Minggu (22/1/2017).

Dirinya menyebut tidak semua objek berwarna merah dan putih itu adalah bendera. Ganjar menyebut ada undang-undang yang mengatur tentang bendera yang masuk dalam klasifikasi lambang negara.

“Kalau kita bicara mengenai kejahatan terhadap bendera, harus lihat dulu. Harus paham dulu apa itu bendera. Yang utama, di UU No 24 Tahun 2009 Pasal 4, itu disebutkan apa itu bendera,” ucapnya.

Ganjar mengatakan bahwa bendera memiliki rasio lebar yang memiliki ukuran 2/3 (dua-pertiga) dari panjang. Serta terdapat beberapa ukuran untuk setiap kegiatan.

Terkait dengan objek yang dibawa oleh pelaku pengibaran bendera Merah-Putih bertuliskan Arab, Ganjar menyebut tidak ditemukan maksud melecehkan dari kegiatan itu. Dia pun menyayangkan penahanan yang dilakukan polisi terhadap Fahmi.

“Ditahan menurut saya berlebihan. Di kasus itu, menurut saya, itu bendera, bendera itu ada lafaz Arab ya. Apa iya menuliskan lafaz Arab itu di bendera merah putih niatnya untuk melecehkan, merendahkan, menghina bendera kebangsaan? Menurut saya tidak,” tuturnya.

“Jadi dalam kasus itu, menurut saya, tidak ada tindak pidananya. Karena tidak ada tindak pidananya, nggak ada yang bisa jadi tersangka, nggak ada yang harus ditahan,” Ganjar menyimpulkan.

Penulis:Sukma Fadhil Pratama

 http://www.jitunews.com/

***

Terapkan Perlakuan Berbeda Soal Bendera Merah Putih, Aktifis Persoalkan Sikap Kepolisian

dakwatuna.com – Jakarta.  Penangkapan yang dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan terhadap salah seorang peserta aksi pendukung Habib Rizieq Shihab pada saat pemeriksaannya di Mabes Polri yang membubuhkan tanda pada bendera merah putih dinilai terlalu berlebihan. Hal ini diungkapkan oleh Harry Kurniawan, aktifis hukum dan hak asasi manusia.

Menurut Harry, panggilan akrabnya, polisi terlalu jauh mengurusi hal yang remeh temeh dan masih banyak perdebatan. “Masih banyak kerja-kerja kepolisian yang lebih besar dibanding mengurusi hal yang remeh temeh,” kata Harry yang merupakan Sekjend SNH Advocacy Center tersebut.

Persoalan bendera, kata Harry, telah ada aturan yang mengatur, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. “Jadi di Undang-Undang itu, dijelaskan apa yang dimaksud bendera, dimana dan kapan bendera itu dipasang, dan ada ukuran tertentu untuk di lapangan, di ruangan, di mobil kenegaraan, kapal dan sebagainya masing-masing berbeda,” jelas Harry yang juga sebagai advokat.

“Kalau tidak sesuai dengan ukuran tersebut, maka tidak bisa itu dianggap sebagai bendera, hanya sebatas kain merah putih,” sambung Harry.

Harry mencontohkan, banyak kain merah putih yang dibubuhkan tulisan, logo, gambar dan lainnya, salah satunya grup band Metallica yang membubuhkan logo nama bandnya di kain merah putih.

Ia melihat ada tebang pilih dalam penegakan hukum terhadap masyarakat yang menyuarakan keadilan, tapi seolah membiarkan pelanggar hukum.

Jadi ada pemandangan terbalik, kata Harry, sudah banyak logo dan simbol yang jelas-jelas melanggar Undang-Undang tapi tidak ada sikap dari pemerintah, justru sebaliknya sibuk menangkapi anak bangsa yang ingin memperjuangkan tegaknya hukum di Indonesia dan ditindaklanjuti persoalan hukumnya.

“Pemerintah gagal paham atas permasalahan yang terjadi, logo dan simbol palu arit yang jelas-jelas bertentangan dengan aturan dibiarkan, yang mendukung tegaknya kesatuan Indonesia justru diobok-obok,” tandasnya. (SaBah)

http://www.dakwatuna.com/

(nahimunkar.com)