Pancasila Dijadikan Alat Pemukul

Bagi umat non Islam terutama umat Kristiani, Pancasila telah diperlakukan sebagai hammer alias palu untuk mentungi umat Islam. Setiap mereka menolak atau tidak suka dengan sesuatu yang dianggap beraroma Islam, maka dengan serta-merta mereka menjadikan Pancasila sebagai alasan penolakannya. Misalnya, untuk menolak sejumlah perda (peraturan daerah) tentang ketertiban umum mereka menyebutnya perda bias agama yang bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi.

Selama ini Pancasila memang terkenal ampuh alias sakti manakala digunakan sebagai hammer untuk mentungi umat Islam. Sehingga umat Islam yang abangan atau enggan terhadap agamanya, jadi ketakutan, cepat-cepat lari menjauhi Islam. Ekspresi ketakutan itu bisa berupa sikap yang “tidak terlalu fanatik”. Misalnya, ketika ditanya: “Kamu kok ikut-ikutan minum bir sih.” Maka jawabannya, “Ah, saya khan bukan Islam yang terlalu fanatik. Sekali-sekali boleh dong untuk pergaulan…” Ekspresi lainnya adalah sebagaimana ditunjukkan para penganut sepilis (sekulerisme, pluralisme agama, dan liberalisme).

Islamophobia nampaknya memang masih lekat di kalangan non Islam, termasuk kalangan sekuler yang enggan terhadap agama. Salah satu contohnya adalah sebagaimana digambarkan oleh Victor Silaen, tokoh Batak Kristen melalui tulisannya berjudul 151 Perda Bias Agama yang pernah dipublikasikan Harian Sinar Harapan edisi 13 Juli 2009.

Melalui alinea pertama tulisannya itu saja kita sudah bisa menebak arah tujuan yang dimaksud Victor Silaen, dan muatan Islamophobia yang anti demokrasi mencuat dari alinea pertamanya itu:

Para uskup se-Indonesia telah menulis surat tertanggal 30 Mei 2009, yang isinya antara lain meminta dengan tegas agar presiden dan wakil presiden terpilih nanti membatalkan 151 peraturan daerah (perda) yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. “Peraturan-peraturan ini bagaikan puncak karang yang secara kasat mata menghadang bahtera bangsa kita.. Untuk menjaga keutuhan NKRI, kami menganjurkan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk membatalkan 151 Perda ini serta tidak pernah akan mengesahkan peraturan perundangan yang bertentangan dengan konstitusi,” kata Mgr Sutrisno Atmoko yang juga Uskup Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kepada pasangan capres-cawapres JK-Wiranto yang bertandang ke Kantor Waligereja Indonesia, 9 Juni lalu.

Jadi, menurut para uskup itu, jika ada peraturan yang nilai-nilainya berlandaskan ajaran agama (Islam), maka hal itu mengancam keutuhan NKRI. Mereka memposisikan ajaran agama atau nilai-nilai agama (Islam) sebagai anasir yang mengancam keutuhan NKRI. Padahal, potensi disintegrasi yang mengancam keutuhan NKRI, sebagaimana terjadi di Papua, sama sekali tidak ada kaitanya dengan “perda bias agama” seperti diributkan kalangan Non Islam. Begitu juga dengan potensi disintegrasi di Maluku yang dimotori RMS (Republik Maluku Serani).

Perda yang dikatakan sebagai “perda bias agama” itu selain dituduh berpotensi mengancam keutuhan NKRI, juga dituduh bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi. Kalau logika ini diikuti dari sudut pandang sebelahnya, maka akan didapat pernyatan bahwa konstitusi dan Pancasila bertentangan dengan agama (Islam). Padahal, konstitusi dan apalagi Pancasila sama sekali tidak dibenarkan berada dalam posisi yang saling bertentangan dengan agama.

Pada alinea lain, Victor Silaen mengatakan: “Sejak awal, Indonesia telah didesain menjadi negara hukum dan bukan negara agama. Secara faktual pun tak dapat diingkari bahwa agama-agama di Indonesia sejak dulu memang beraneka ragam. Berdasarkan itulah maka merancang-bangun negara ini di atas pilar-pilar yang bukan-agama merupakan pilihan rasional yang baik dan tepat. Sebab, seandainya agama tertentu dipilih untuk dijadikan pilar negara, pertanyaannya adalah: agama yang mana? Bukankah secara sosiologis tak ada agama yang benar-benar satu (monolitik)? Sementara agama yang secara nasional dikategorikan mayoritas secara statistik, faktanya di sejumlah daerah ia justru merupakan minoritas.”

Dari pernyataan di atas kita melihat tokoh Batak Kristen semacam Victor Silaen ini selain mengidap paranoia juga pura-pura tidak tahu, bahwa merupakan sesuatu yang lazim bila hukum positif di suatu daerah menyerap nilai-nilai (termasuk nilai-nilai agama) yang hidup di tempat itu. Nah, orang-oang Non Islam terutama Kristiani, dan mereka yang selama ini berbusa-busa berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, nyatanya tidak bisa menerima bila orang Islam mau membuat aturan yang menyerap ajaran agamanya, meski nilai-nilai yang diserap itu mengandung makna universal (ada dalam setiap agama).

Memaksa umat Islam hanya mengikuti hukum-hukum positif seraya mengabaikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat (termasuk nilai-nilai agama) itu jelas bertentangan dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika dan bertentangan dengan demokrasi serta konstitusi.

Hukum positif yang berlaku, misalnya KUHPidana, merupakan warisan kolonialis Belanda yang notabene Kristen. Salah satu pasal yang ada di dalam KUHP yaitu Pasal 310 tentang pencemaran nama baik, dibuat oleh kolonialis Belanda untuk menangkap kaum pribumi (para pejuang) yang berani mengkritik Belanda. Hingga kini pasal itu masih eksis, antara lain pernah dikenakan kepada Prita Mulyasari yang mengkritik pelayanan RS Omni International.

Indonesia memang negara hukum, tapi bukan berarti hanya berlandaskan hukum positif warisan kolonialis Belanda. Tentu merupakan sesuatu yang wajar bila umat Islam menyerap nilai-nilai agamanya untuk dijadikan hukum atau peraturan yang berlaku.

Mungkin bagi Victor Silaen, menyerap nilai-nilai agama (Islam) ke dalam berbagai peraturan termasuk Perda, tidaklah layak, mengingat agama Islam tidak secara mutlak menjadi agama mayoritas di pelosok Nusantara. Meski secara statistik agama Islam merupakan mayoritas, “…faktanya di sejumlah daerah ia justru merupakan minoritas.” Begitu kata Victor.

Jadi, kemayoritasan umat Islam itu gugur begitu saja hanya karena di daerah-daerah tertentu Islam merupakan minoritas. Ini khan gaya silat lidah khas orang Batak. Kalau demikian adanya, maka minoritas Kristen sama sekali tidak ada nilainya, karena meski ia mayoritas di suatu tempat tetapi secara nasional tetap minoritas sehingga perlu diabaikan saja keberadaannya. Lha wong yang mayoritas saja bisa diabaikan hanya karena ia minoritas di suatu daerah, apalagi yang minoritas seperti Batak Kristen. Bukankah Batak Kristen minoritas di antara orang Kristen se-Indonesia? Bahkan belum tentu Batak Kristen menjadi mayoritas di kampungnya sendiri (Sumatera Utara), misalnya.

Selama Pancasila masih dijadikan hammer untuk mentungi umat Islam, maka selama itu pula Pancasila telah direkayasa dan diposisikan sebagai sumber perpecahan oleh orang-orang non Islam terutama umat Kristiani. Pancasila dipaksakan untuk dijadikan alat yang sakti memberangus kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi umat Islam di dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari sini kita bisa menilai orang-orang semacam Victor Silaen ini justru mempunyai sikap dan pandangan yang bertentangan dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan konstitusi. Ia (atau mereka) telah menjadi provokator dan sumber konflik horizontal. Kalau dosenya saja seperti ini, maka tidak heran bila mahasiswanya tawuran melulu.

Dari pernyataan Victor Silaen dan dari sikap para uskup sebagaimana digambarkan Victor Silaen di atas, umat Islam jadi semakin yakin, bahwa Pancasila dihadirkan untuk menghambat Islam, sejak dilahirkan sampai sekarang. Ini jelas anti demokrasi, bertentangan dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, Pluralitas, dan mau menang sendiri.

Sikap Batak Kristen yang tidak toleran dengan perbedaan keyakinan bisa dilihat dari kasus-kasus pelecehan agama yang pernah ramai di media massa, misalnya munculnya komik penghinaan terhadap Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, berbahasa Indonesia yang sempat tayang di www.lapotuak.wordpress.com sejak 12 November 2008. (lihat tulisan berjudul Komik Menghina Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam di nahimunkar.com edisi November 23, 2008 9:42 pm): “Bagi yang sudah pernah mengunjungi situs tersebut sebelum akhirnya ditutup, dari judulnya saja sudah bisa dipastikan bahwa pemilik blog tersebut adalah etnis Batak, khususnya Batak Karo beragama Kristen yang sudah terpengaruh Yudaisme (Suradi Ben Abraham dan Drs H. Amos adalah penganut Kristen dari sekte Nehemia yang sudah terpengaruh Yudaisme, namun keduanya bukan dari etnis Batak Karo). Di situs yang sudah eksis sejak 05 Desember 2007 itu, antara lain ada sebuah artikel berjudul Batak Toba, Keturunan Israel Yang Hilang yang ditayangkan sejak 11 Januari 2008.”

Sedangkan sikap Batak Kristen yang suka memaksakan kehendak dan berakibat tewasnya Ketua DPRD Sumatera Utara, dapat dilihat melalui kasus kematian Abdul Aziz Angkat, politisi dari Partai Golkar (lihat tulisan berjudul Menguak Kasus Kematian Abdul Aziz Angkat di nahimunkar.com edisi February 9, 2009 10:36 pm): “Terlihat jelas, ada pattern of action yang konsisten. Yaitu, setiap mereka (para tokoh Batak Kristen) merasa punya kekuatan, maka yang dilakukan adalah usulan disintegratif yang dilakoni dengan cara-cara yang anarkis sekalipun. Di Sumatera Utara, Chandra GM Panggabean merasa sudah kuat di beberapa Kabupaten, sehingga ingin berkuasa lebih jauh, menjadi Gubernur. Namun di tingkat Provinsi, kapasitasnya masih terbatas, maka diusulkanlah pemekaran dengan membentuk Provinsi Tapanuli (Protap), dengan maksud, di Provinsi baru nanti, ia bisa menjadi Gubernur.”

Dari petunjuk-petunjuk di atas, jelas terasakan bahwa umat non Islam terutama Kristen, tidak bermain secara fair di dalam konteks berbangsa dan bernegara. Mereka menjadikan Pancasila sebagai hammer untuk mentungi umat Islam. Manakala tidak dibutuhkan, hammer biasanya disimpan di dalam laci atau diletakkan di gudang. Artinya, umat Kristen khususnya politisi Kristen seperti Victor Silaen memperalat Pancasila untuk mendapatkan kekuasaan bagi diri pribadi dan kelompoknya, sementara itu mereka sendiri belum tentu mengerti dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila. (tede)