Infografik tentang pasal penghinaan, penistaan, dan fitnah.© Antyo Rentjoko /beritagar.id

Cukup menggunakan pasal 310 -311 KUHP tentang penghinaan secara lisan maupun tulisan

Revisi Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mulai berlaku efektif Senin (28/11). Aturan itu sudah disepakati DPR dan Pemerintah, Kamis (27/10) lalu.

Menurut pantauan remotivi, sejak aturan ini diberlakukan, pasal pencemaran nama ini paling banyak digunakan oleh aparat pemerintah, utamanya eksekutif. Dari total 126 laporan, ada 50 laporan aparat pemerintah yang mendaku sebagai korban. Dari 50 laporan tersebut, setidaknya 40 persen tudingan pencemaran nama dilaporkan oleh bupati, wali kota, atau gubernur.

Supriyadi Widodo Eddyono, ahli hukum ITE dari Institut Reformasi Pengadilan Kriminal (ICJR), juga sepakat agar pasal mengenai pencemaran nama lebih baik dihapuskan. “Selama pasal itu ada, akan menjadi cara untuk menargetkan orang-orang tertentu yang dianggap melanggar UU ITE”, kata Supriyadi.

Dia mengusulkan, pasal ini dihapus dan segera menggunakan pasal 310 -311 KUHP yang masih relevan tentang penghinaan secara lisan maupun tulisan./ /beritagar.id

(nahimunkar.com)