Direktur Centre for Strategic and Policy Studies (CSPS), Prijanto Rabbani./DOK. PRI


Prijanto menilai, gerakan reformasi adalah koreksi total atas praktik-praktik personalisasi pada Orde Baru. Maka sebaiknya pemerintah tak perlu paranoid dengan aksi kritis di dunia nyata maupun dunia maya.

Hidayatullah.com– Direktur Centre for Strategic and Policy Studies (CSPS), Prijanto Rabbani mengatakan, pemblokiran sejumlah situs-media Islam merupakan upaya pembungkaman, sekaligus mencerminkan kemunduran demokrasi.

“Fenomena ini menandai babak baru bagi kemunduran demokrasi di Indonesia,” ujarnya melalui akun media sosialnya di Twitter, Senin (02/01/2017).

Menurutnya, pemblokiran situs-media Islam yang dilakukan pemerintah menjadi kado menyakitkan bagi umat Islam di awal tahun 2017.

Mengutip sebuah artikel, ia menjelaskan, salah satu kelemahan sistem presidensial adalah munculnya personalisasi kekuasaan eksekutif.

“Akibat praktik politik seperti itu, si penguasa jadi anti kritik. Mengkritik dia, dianggap mengkritik negara,” paparnya.

Padahal, sambung Prijanto, gerakan reformasi adalah koreksi total atas praktik-praktik personalisasi yang dilakukan Orde Baru.

Karenanya, ia menungkapkan, sebaiknya pemerintah tak perlu paranoid dengan aksi kritis, yang dilakukan di dunia nyata maupun di dunia maya.

“Kritik bila disikapi positif justru menguntungkan dan dapat memberi energi positif, berani mengoreksi diri,” pungkasnya lewat akunnya @prijantorabbani.*

Rep: Yahya G Nasrullah

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Sumber : hidayatullah.com – Senin, 2 Januari 2017

(nahimunkar.com)