Pemda Larang Aliran Sesat Ahmadiyah, Ummat Islam Tuntut Pusat

Ada 11 kebijakan lokal baik dari level bupati hingga gubernur yang melarang adanya Ahmadiyah. Dan empat di antaranya, muncul dalam beberapa hari belakangan, menurut situs micom, Selasa, 01 Maret 2011 13:11 WIB     .

Gubernur Jatim, Soekarwo, mengeluarkan SK No 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas jamaah Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur, Senin, 28 Februari 2011.

(nahimunkar.com, March 1, 2011 1:37 am )

Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, Senin (1/9/2008) resmi melarang Aktivitas Ahmadiyah. (okezone).

Wali Kota Samarinda, Kalimantan Timur, mengeluarkan surat keputusan terkait Ahmadiyah. Surat berisi pembekuan kegiatan Ahmadiyah, termasuk menutup tempat ibadah mereka.
Senin (28/2), Wali Kota Samarinda, Syaharie Ja’ang bertemu dengan tokoh agama dan organisasi massa terkait Ahmadiyah di gedung Yayasan Yong Jing, Kota Samarinda. Ia juga mengaku sudah menemui jemaah Ahmadiyah secara pribadi. (Metrotvnews.com, Samarinda: Metro Sore / Nusantara / Senin, 28 Februari 2011 14:39 WIB)

Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten, secara resmi telah melarang keberadaan Ahmadiyah di Pandeglang. Pelarangan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) No 5 tahun 2011, yang mulai berlaku sejak Senin (21/2).  (micom, Senin, 21 Februari 2011 22:12 WIB )

***

Usulan MUI adalah agar Ahmadiyah dibubarkan, atau minimal dibekukan. Amidhan dari MUI: “Karena kalau tidak akan terus menjadi permasalahan yang tidak berhenti.”

Rizieq dari FPI: “Kita tidak akan pernah kompromi, pembubaran Ahmadiyah adalah harga mati.”

“Kami menolak Ahmadiyah dijadikan agama sendiri karena Ahmadiyah adalah penodaan agama. Kalau dijadikan agama, maka penodaan agama dilegalisasi.”

Mendagri: Langkah sejumlah daerah yang mengeluarkan keputusan untuk melarang aktivitas penyebaran ajaran Ahmadiyah tidak menyalahi surat keputusan bersama tiga menteri dan undang-undang.

Berikut ini liputan suarakarya online mengenai dukungan Ummat Islam untuk dilarangnya penoda agama yakni Ahmadiyah yang mengaku Islam namun memalsu nabi dan kitab suci Al-Qur’an:

PENODAAN AGAMA

Umat Islam Dukung Pelarangan Ahmadiyah

Rabu, 2 Maret 2011

JAKARTA (Suara Karya): Gelombang aksi unjuk rasa menuntut pembubaran Ahmadiyah di berbagai daerah makin menguat. Apabila pemerintah tidak bertindak tegas, aksi tersebut dikhawatirkan makin sulit dikendalikan.

Demikian kumpulan pendapat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Jatim Tamat Anshory Ismail, dan anggota Forum Umat Islam (FUI) Habib Alatas yang disampaikan secara terpisah di Jakarta kemarin.

“MUI mendukung keputusan sejumlah kepala daerah melarang Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) beraktivitas di daerah. Hal tersebut diperlukan untuk mengurangi aksi-aksi demonstrasi menentang Ahmadiyah. Jadi, pelarangan itu lebih merupakan tindak penertiban sehingga tidak akan ada lagi demo-demo menentang Ahmadiyah yang telah melanggar SKB Tiga Menteri,” ujar Amidhan.

Sementara itu, di Jakarta, Forum Umat Islam (FUI) kemarin “mengepung” Istana dan sempat memacetkan Ibu Kota. Selain mendesak pembubaran Ahmadiyah, umat Islam juga ramai-ramai mendukung surat keputusan (SK) pelarangan Ahmadiyah yang dikeluarkan Gubernur Jatim dan Wali Kota Samarinda, Kaltim. Karena itu, pemerintah tidak beralasan lagi tidak mengambil sikap tegas terhadap Ahmadiyah ini.

Massa FUI kembali menggelar demo besar-besaran anti-Ahmadiyah setelah sepuluh hari tuntutan kepada pemerintah agar membubarkan Ahmadiyah. Meski sempat melakukan “pengepungan”, massa pendemo batal menginap di Istana Kepresidenan.

Aksi demo dimulai dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) sekitar pukul 13.00 WIB. Sejumlah ormas di antaranya Front Pembela Islam (FPI), beberapa majelis taklim berkumpul untuk mendengarkan pidato dari orator. Ratusan polisi terlihat menjaga ketat sekitar lokasi demo. Petugas juga mengenakan peralatan lengkap, seperti tameng dan helm. Pagar berduri juga disiapkan untuk menghalau massa masuk ke Istana.

Sebagaimana diberitakan, FUI mengultimatum Presiden RI agar dalam tempo 10 hari menerbitkan keputusan presiden untuk pembubaran Ahmadiyah, Jumat (18/2) lalu.

Salah satu orator, Habib Rizieq Shihab yang juga Ketua DPP FPI, menyampaikan orasi cukup keras untuk pembubaran Ahmadiyah. Ia menyayangkan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak mau mendengar suara umat Islam.

Tidak cuma Presiden, ia juga menyerang media yang dianggapnya selalu memberitakan hal-hal yang memojokkan umat Islam. Media itu, baik televisi maupun surat kabar, membuat pemberitaan membela Ahmadiyah.

Habib menilai, pemberitaan media terus memojokkan ormas Islam yang memerangi Ahmadiyah. “Saya menghargai pekerjaan wartawan, tapi jangan membuat pemberitaan yang memojokkan umat Islam. Perjuangan kami membubarkan Ahmadiyah tidak perlu bantuan media,” kata Habib Rizieq.

Dalam kesempatan ini, Habib juga memaksa pemerintah melakukan pembubaran sesegera mungkin. “Kita tidak akan pernah kompromi, pembubaran Ahmadiyah adalah harga mati,” katanya, disambut teriakan takbir dari pengunjuk rasa. “Bila SBY tidak mau bubarkan?,” ujar Habib pada demonstran. “Gulingkan!” kata demonstran serempak. Pertanyaan ini diulang hingga tiga kali oleh sang Habib.

Habib terus mengobarkan semangat agar rakyat ikut berjuang menantang para demonstran untuk ikut berjuang dalam pembubaran Ahmadiyah. “Siap tumpahkan darah? Siap kobankan nyawa?,” kata sang Habib, yang dijawab dengan teriakan siap oleh para pengunjuk rasa.

Ia juga menolak bila Ahmadiyah kemudian dijadikan agama baru. “Kami menolak Ahmadiyah dijadikan agama sendiri karena Ahmadiyah adalah penodaan agama. Kalau dijadikan agama, maka penodaan agama dilegalisasi,” ujarnya.

Setelah melakukan unjuk rasa di Bundaran HI, Habib mengajak massa pengunjuk rasa untuk bergerak ke istana dan melakukan rukiah (upaya menghilangkan gangguan makhluk halus). Ia menganggap istana sudah digunakan untuk sarang setan. “Karena istana sudah jadi sarang setan, kita perlu merukiah supaya setannya pada lari,” katanya.

Massa kemudian melakukan aksi long march (jalan kaki) dari Bundaran HI menuju istana melewati Jalan Thamrin dan Jalan Merdeka Barat. Massa sekitar 1.200 orang tiba di Silang Monas depan Istana pukul 16.00 WIB dan kembali mendengarkan orasi. Tak pelak lalu lintas di sekitar kawasan itu macet dan kendaraan tersendat.

Sebelumnya, massa sempat berhenti di Silang Monas (depan Istana dan kantor Kemenko Kesra). Koordinator Bidang Hukum FPI Munarman berorasi kalau demo yang dilakukan tidak anarkis. “Kita buktikan Islam tidak anarkis. Pimpinan kita, Habib Rizieq, juga terus berkoordinasi dengan Menteri Agama Suryadharma Ali, Mendagri Gamawan Fauzi, serta Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Sutarman,” ujarnya.

Setelah melakukan perundingan dengan petugas, perwakilan FUI Muhammad Al Khotthot dan Habib Rizieq mengadakan pertemuan dengan pihak istana. Setelah memberikan pernyataan hasil pertemuan dengan pihak istana, massa berangsur-angsur membubarkan diri sekitar pukul 17.40 WIB.

***

Selain di Jakarta, aksi menuntut pembubaran Ahmadiyah juga terjadi di Makassar. Sejumlah organisasi masyarakat Islam di Sulawesi Selatan mendesak ketegasan pemerintah provinsi melakukan pembubaran jemaah Ahmadiyah dengan menerbitkan peraturan daerah yang mengatur hal itu.

Pengurus dan anggota ormas dari Forum Umat Islam (FUI), Front Pembela Islam (FPI), dan Komite Persiapan Penegakan Syariah Islam (KPPSI) menyampaikan tuntutan tersebut saat berunjuk rasa di gedung DPRD Sulsel di Makassar, Selasa (1/3).

Mereka diterima Kapolda Sulselbar Irejen Pol Johny Waenal Usman dan sejumlah anggota dewan yang membidangi masalah tersebut.

Menurut Sekjen FUI HM Sirajuddin, dibiarkannya eksistensi jemaah Ahmadiyah berpotensi membuat gejolak sosial di daerah ini. Karena itu, pemerintah tak boleh mebiarkan masalah tersebut berlarut-larut.

***

Sebelumnya, Gubernur Jatim Soekarwo resmi melarang Ahmadiyah beraktivitas di Jawa Timur. Larangan tersebut tertuang dalam SK Gubernur Nomor 188/94/KPTS/013/2011.

Hal sama juga dikemukakan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Menurut dia, peraturan daerah (perda) tentang pelarangan Ahmadiyah di Jawa Timur adalah bentuk pelepasan tanggung jawab pemerintah pusat. Harusnya ada ketegasan tentang keluarnya perda pelarangan tersebut.

Namun, sebagai organisasi, tutur Din menegaskan, Muhammadiyah meminta kepada Ahmadiyah untuk kembali ke ajaran Islam. “Kami tidak berada dalam posisi mengusulkan ke pemerintah. Muhammadiyah mengajarkan Islam. Kalau saya berpendapat, terhadap kawan Ahmadiyah, mari kembali kepangkuan Islam,” katanya.

***

Sementara itu, pengurus MUI kembali bertemu dengan Mendagri Gamawan Fauzi untuk membahas tentang Ahmadiyah. Ketua MUI Amidhan mengatakan, usulan MUI adalah agar Ahmadiyah dibubarkan, atau minimal dibekukan. “Karena kalau tidak akan terus menjadi permasalahan yang tidak berhenti,” katanya usai pertemuan yang juga dihadiri perwakilan dari pengurus MUI Jawa Barat, Banten, dan Bogor.

Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, pemerintah masih terus melakukan kajian terkait Ahmadiyah. Usulan dari MUI ini menjadi masukan bagi pemerintah. “Kita jadikan ini input (masukanRed) untuk mengevaluasi SKB yang ada. Apakah masih efektif, maksimal penggunaannya, atau masih perlu penyesuaian-penyesuaian,” katanya.

Mendagri mengatakan, langkah sejumlah daerah yang mengeluarkan keputusan untuk melarang aktivitas penyebaran ajaran Ahmadiyah tidak menyalahi surat keputusan bersama tiga menteri dan undang-undang.

Ia mengatakan, belum menerima salinan keputusan gubernur Jawa Timur terkait pengawasan dan pelarangan penyebaran ajaran Ahmadiyah di wilayah tersebut.

“Bukan melarang Ahmadiyah, mungkin aktivitas dengan menyosialisasikan ajarannya itu yang dilarang. Tapi, kalau dia melakukan kegiatan ibadah menurut dia sendiri tidak dilarang, aktivitas menyebarkan ajarannya yang dilarang, SKB nyatakan itu. Ini masalah kebijakan oleh gubernur, kita akan pelajari dulu, kalau sesuai SKB, nggak masalah,” katanya. (Sadono/Andira/Joko S/Tri H/Feber S/Rully/Antara/Yudhiarma)

Sumber: http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=273660

(nahimunkar.com)