Pendidikan Gratis Berbasis Pungutan Paksa

Melalui komite sekolah, segala jenis pungutan uang sekolah berkedok “sesuai keputusan komite sekolah” menjadi sah dan benar, meski itu harus diterima secara terpaksa oleh orangtua murid. Pungutan yang dilakukan komite sekolah ada kalanya tidak transparan, karena yang dipilih menjadi anggota dan pengurus komite sekolah lebih sering orang-orang yang dekat dengan Kepala Sekolah. Maka, komite sekolah hanya menjadi legitimator (yang mensahkan) kebijaksanaan Kepala Sekolah, sekaligus menjadi alat legimitasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya.

IKLAN sekolah gratis begitu sering ditayangkan berbagai TV swasta dan pemerintah. Isinya, sejak Januari 2009 anak-anak Indonesia usia SD dan SMP dapat menikmati Sekolah bebas SPP (sumbangan pembiayaan pendidikan). Menurut Depdiknas, hal itu dimungkinkan karena adanya kenaikan jumlah biaya santunan BOS (Biaya Operasional Sekolah) yang di dalamnya termasuk sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP), uang penerimaan siswa baru (PSB), biaya ujian sekolah dan juga BOS buku. Adapun perincian dana BOS yang akan diterima oleh tiap siswa adalah sebesar Rp 400.000 per tahun (untuk SD/SDLB di wilayah kota) dan Rp 397.000 per tahun (untuk SD/SDLB di kabupaten). Sedangkan untuk siswa SMP/SMPLB/SMPT di kota Rp 575.000 per tahun dan SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten sebesar Rp 570.000 per tahun.

Program sekolah gratis juga menyentuh siswa dari kalangan tak mampu yang menempuh pendidikan di sekolah swasta. Karena, pemerintah telah menginstruksikan kepada sekolah-sekolah swasta, untuk mendata siswa yang kurang mampu dan membebaskannya dari pungutan biaya operasional sekolah. Selain itu, pemerintah juga menginstruksikan agar sekolah swasta tidak menerbitkan pungutan biaya yang berlebihan kepada siswa yang mampu.

Selain mensubsidi siswa, program sekolah gratis juga mengalami kenaikan kesejahteraan. Mulai tahun 2009, pemerintah memutuskan untuk memenuhi ketentuan UUD 1945 pasal 31 tentang alokasi APBN untuk pendidikan sebesar 20 persen. Sehingga, dapat memenuhi anggaran untuk menaikkan pendapatan guru, terutama guru pegawai negeri sipil (PNS) berpangkat rendah yang belum berkeluarga dengan masa kerja 0 tahun, sekurang-kurangnya berpendapatan Rp 2 juta per bulan.

Masyarakat jadi bingung dan terpaksa bayar

Kebijakan sekolah gratis, justru membuat masyarakat awam menjadi bingung. “Katanya gratis, tapi kok masih mbayar…?” Kebingungan seperti ini karena adanya perbedaan penafsiran. Bagi pemerintah, kebijakan sekolah gratis adalah gratis untuk kebutuhan minimal sekolah (sekitar 33 persen), bukan dalam segala hal. Sehingga, masih dibutuhkan dana-dana lain untuk mendukung pelaksanaan pendidikan yang berasal dari orangtua siswa dan masyarakat. Makanya, di setiap sekolah ada lembaga ekstra bernama komite sekolah. Lembaga inilah yang melakukan berbagai pungutan, berdasarkan musyawarah dengan para orangtua murid. Dalam hal ini, pemerintah menyiapkan regulasi pungutan yang bisa dilakukan sekolah, agar pungutan sekolah bisa tertib.

Di DKI Jakarta, menurut Margani Mustar (Deputi Gubernur DKI Bidang Pengendalian Kependudukan dan Pemukiman), pada dasarnya pihak sekolah dilarang melakukan pungutan biaya apapun. Jika ingin melakukan pungutan, harus disepakati bersama dengan komite sekolah. Sebelum ada musyawarah komite sekolah, pihak sekolah tidak diperbolehkan memungut biaya apa pun.

Akibatnya, melalui komite sekolah, segala jenis pungutan uang sekolah berkedok “sesuai keputusan komite sekolah” menjadi sah dan benar, meski itu harus diterima secara terpaksa oleh orangtua murid. Pungutan yang dilakukan komite sekolah ada kalanya tidak transparan, karena yang dipilih menjadi anggota dan pengurus komite sekolah lebih sering orang-orang yang dekat dengan Kepala Sekolah. Maka, komite sekolah hanya menjadi legitimator (yang mensahkan) kebijaksanaan Kepala Sekolah, sekaligus menjadi alat legimitasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya.

Di Mojokerto (Jawa Timur), ada calon siswa yang tak mampu membayar uang pendaftaran masuk SD, tidak bisa mengenyam pendidikan. Namanya Arbil Sulvanesa Kusuma, calon siswa Sekolah Dasar Balongsari yang tak mampu membayar uang pendaftaran sebesar Rp 280 ribu, karena tidak mampu. Uang pendaftaran sebesar itu tentunya merupakan keputusan komite sekolah.

Selain tak mampu membayar uang pendaftaran, Arbil juga tidak mampu membayar uang lembar kerja sebesar Rp 56 ribu. Karena tidak mampu membayar sekaligus, orangtua Arbil masih punya kemauan untuk mengangsur, namun itu pun ditolak pihak sekolah. (Liputan6.com edisi 11/07/2009 13:35).

Di SD Negeri Ciracas, Jakarta Timur, siswa memang tidak diwajibkan membeli buku teks, karena sekolah menyediakan buku teks pelajaran dengan status dipinjamkan kepada siswa hanya saat jam pelajaran. Memakai bukunya pun berbagi dengan teman, dan tidak boleh dibawa pulang. Jadi merepotkan bila mau mengerjakan PR. (Kompas online edisi Selasa, 21 Juli 2009 | 08:58 WIB).

Di Sragen, Jawa Tengah, sejumlah wali murid memrotes kebijakan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Tangen, yang melakukan pungutan sebesar Rp 35.000 (tigapuluh limaribu rupiah) saat pengambilan laporan hasil belajar siswa. Pungutan itu dilegalkan melalui surat edaran yang ditandatangani kepala sekolah. Pungutan itu menuai protes, karena pada tahun-tahun sebelumnya, pungutan seperti itu tidak pernah ada. Apalagi, pungutan yang diterbitkan pihak sekolah tanpa adanya kesepakatan sebelumnya dengan orangtua murid, apalagi pungutan tersebut dilakukan tanpa adanya kuitansi pembayaran.

Menurut pihak sekolah, pungutan tersebut terpaksa dilakukan karena pihak sekolah terbebani dalam penyediaan dana pendamping sebesar Rp 27juta. Dana pendamping yang dimaksudkan adalah 30 persen dari Rp 90 juta (dana bantuan pengembangan perpustakaan dari pemerintah pusat). “Tanpa pungutan yang kami berlakukan kepada para wali murid, dana dari pemerintah pusat tersebut tidak bisa cair,” kata Sarpin, Kepala SMPN 1 Tangen.

Di Cimahi, puluhan orang tua murid dari lima Sekolah Dasar Negeri di kota itu mendatangi Gedung DPRD setempat untuk menyampaikan keluhannya tentang pungutan uang penerimaan siswa baru (PSB), sebesar Rp 400 ribu untuk seragam sekolah. Kehadiran para orangtua murid itu didampingi LSM Forum Masyarakat Utama Kota Cimahi. Menurut pengakuan LSM Forum Masyarakat Utama, ada lima SD Negeri yang memungut biaya kepada orang tua siswanya, seperti di SDN Leuwigajah I dan II, SDN Utama, SDN Baros Mandiri V serta SDN Mandiri II. Pungutan yang dibebankan kepada orang tua siswa bervariasi mulai dari Rp 300 ribu hingga Rp 2,5 juta.

Di Polewali Mandar, para orangtua yang akan memasukkan anak-anaknya di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Polewali, diwajibkan membayar Rp 1,5 juta per siswa. Sementara itu di SMA Negeri 1 Karanganyar, Jawa Tengah, para orangtua calon siswa langsung disodori formulir yang harus diisi orangtua, yang antara lain berisi pungutan seragam, OSIS, dan sebagainya, juga bantuan uang pembangunan yang nilainya minimal Rp 2,5 juta, Rp 3 juta, Rp 3,5 juta dan seterusnya. Masih di Karanganyar, yaitu di SMP 1 Karanganyar, orang tua siswa langsung diberi edaran yang isinya bantuan uang gedung Rp 2,5 juta, dan SPP Rp 250.000 per bulan, tanpa ada rincian kegunaannya. SMP I karanganyar sebagai RSBI (Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional) memang membutuhkan banyak keperluan agar kelak bisa menjadi SBI.

Di Padang, orang tua murid SMPN 14 Pauh, mengeluhkan adanya pungutan senilai Rp 100 ribu dari pihak sekolah. Pungutan itu harus dibayarkan siswa sebelum mengambil SKU. Selain memberatkan orang tua murid yang tidak mampu, pungutan tersebut sudah mengebiri murid-murid yang hendak mendaftar ke sekolah menengah atas. Karena jika tidak punya uang, otomatis SKU murid ditahan pihak sekolah. Namun pihak sekolah membantah, karena pungutan itu hanya sumbangan untuk kenang-kenagan yang tidak bersifat wajib, dan orangtua murid dapat menyumbang sesuai kemampuan masing-masing.

Di Bojonegoro, ada beberapa sekolah yang meminta bantuan untuk sumbangan uang gedung sebesar Rp 1 juta per siswa baru hingga ada yang Rp 1,350 juta untuk bisa terus melanjutkan sekolah. Pihak sekolah menggunakan celah dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang membolehkan adanya bantuan dari pihak lain. Sehingga, orang tua siswa dianggap pihak lain dan tidak masalah jika harus dimintai sumbangan. Oleh karena itu, pada tahun ajaran baru ini, masih banyak ditemukan pungutan-pungutan yang sangat memberatkan orang tua siswa. Seperti yang terjadi di SMAN Padangan Kabupaten Bojonegoro, orang tua siswa dipungut biaya sekolah sebesar Rp 1,350 juta. Dengan rincian Rp 900.000 untuk pembangunan fisik dan kegiatan ekstra, Rp 100.000 untuk SPP dan Rp 350.000 untuk seragam sekolah. (http://www.lintasberita.com/Lifestyle/Pendidikan/Gila-Pungutan-Liar-Warnai-Siswa-Baru-di-Sekolah-Bojonegoro-)

Komite Sekolah dan Peluang Pungli

Sebenarnya, kebijakan sekolah gratis merupakan hak setiap warga negara, sekaligus merupakan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakannya. Untuk mencerdaskan bangsa melalui pendidikan, memang harus melalui pendidikan gratis yang berkualitas. Kenyataannya, meski biaya pendidikan cukup mahal, kualitasnya belum tentu terjamin. Banyak sekolah swasta mengabaikan kualitas dan lebih mementingkan sisi ekonomisnya semata.

Sekolah negeri yang masuk kategori Percontohan, SSN (Sekolah Standard Nasional, RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) atau SBI (Sekolah Bertaraf Internasional), dibolehkan mengusahakan dana penunjang dari masyarakat terutama orangtua murid. Biasanya upaya ini ditempuh dengan membentuk komite sekolah.

Berdasarkan rumusan resmi, komite sekolah adalah lembaga yang mandiri beranggotakan wali murid, para tokoh masyarakat yang peduli pendidikan dan anggota komunitas pendidikan sekolah. Keberadaan komite sekolah ini didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknas) Nomor 044/U/2002 tentang Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), Kepmendiknas tadi bertentangan dengan UU Sistem Pendidikan Dasar No 20/2003 pasal 34 (2) yang menyatakan pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya pendidikan. Di dalam Kemendiknas itu, berapa pasalnya membolehkan sekolah memungut biaya dengan persetujuan bersama komite sekolah dan kepala sekolah untuk menarik dana masyarakat.

Sepanjang tahun 2006, ICW pernah melakukan penelitian di 10 kota/kabupaten di Indonesia (Jakarta, Tangerang, Garut, Banjarmasin, Padang, Lombok Tengah, Sumba Barat, Makasar, Manado, dan Bau-bau Sulawesi Tenggara). Di daerah tersebut ditemukan pungutan-pungutan yang tidak semestinya seperti pungutan untuk nikahan guru. Di Manado, berdasarkan hasil kesepakatan komite sekolah pernah dirancang program bertajuk Kartu Kawan. Intinya, setiap siswa diharuskan meminta bantuan kepada keluarga ataupun saudara mereka masing-masing sebesar Rp 5 ribu hingga Rp 10 ribu. Namun, uang itu tidak pernah jelas pertanggungjawabannya.

Nampaknya, sistem pendidikan kita masih jauh dari budaya pungli atau korupsi. Jangan sampai ada pembenaran terhadap kecurigaan bahwa nilai-nilai korupsi (boleh jadi) sudah dimulai ditanamkan sejak dini melalui sekolah. Kalau kecurigaan itu benar, bagaimana kita bisa mencetak pejabat yang tidak korup kelak? (haji/tede)