Pengamat: Kerjasama Intelijen Indonesia-Israel Bukan Isu Baru

DPR diminta melakukan pengawasan super ketat  terhadap isu adanya ‘hubungan gelap” Israel-Indonesia

Hidayatullah.com — Direktur Eksekutif Center Indonesian for Reform (CIR), Sapto Waluyo, mengatakan, secara formal Indonesia seharusnya tidak sama sekali mengadakan hubungan diplomatik ataupun dagang dengan Israel. Indonesia selama ini sudah berkomitmen untuk tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Pernyataan ini disampaikan  Sapto, kepada hidayatullah.com, Sabtu (13/10) siang.

Menurut Sapto, selama Israel tetap menjajah Palestina, Indonesia tidak boleh melakukan hubungan apapun dengan Israel. Hanya saja ujar Sapto, rupanya ada pihak-pihak di luar pemerintah yang dengan sengaja melakukan ‘hubungan gelap’  dengan Israel, termasuk hubungan dagang.

“Misalnya di “Singapura”,  ada kantor dagang Indonesia-Israel. Tapi sekali lagi ini tetap bukan sikap pemerintah.”

Sapto juga meyakini jika kemungkinan  ada “hubungan gelap” dalam kerjasama intelijen antara Indonesia dan Israel.

“Ini isu sensitif sebetulnya. Isu ini sudah lama berkembang sejak di masa LB Moerdani,” katanya.

Menurutnya, ada rahasia umum bahwa di dalam unsur militer  ada “kerjasama” ini. Terutama dalam rangka perang terhadap kontra terorisme. Meskipun itu tidak resmi, ia menilainya kerjasama seperti ini sebuah pelanggaran.

“Meski yang dibangun adalah hubungan person to person,  tetap membawa nama Indonesia. Padahal dalam UUD 45 jelas menolak penjajahan,” paparnya.

Karenanya, Sapto meminta kepada pemerintah melakukan pengawasan yang kuat, khususnya Komisi I Bidang Luar Negeri DPR RI.

“Aparat petinggi militer harus bisa menjelaskan kepada publik apakah benar ada hubungan intelijen ini. DPR yang punya wewenang besar di sini untuk mendesaknya,” imbuh dia.

Sementara itu, anggota Kelompok Komisi (Kapoksi) I Bidang Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi DPR RI Muhammad Najib mengaku tak tahu menahu kabar berdirinya Indonesia-Israel Public Affair Committee (IIPAC) di Indonesia.

Kendati demikian, keberadaan Indonesia-Israel Public Affair Committee (IIPAC) yang sebagaimana temuan Forum Umat Islam diresmikan pada Jumat 29 Januari 2010 lalu itu, dinilai Najib akan menuai kecaman. Ia tak yakin akan ada lembaga semacam ini di Indonesia.

“Saya sendiri baru mendengar istilah IIPAC. Saya tidak yakin akan ada lembaga semacam ini,” kata Muhammad Najib kepada hidayatullah.com.

Najib menjelaskan, sikap Indonesia selama ini sudah sangat jelas untuk tidak akan membangun hubungan diplomatik dengan Israel, sejauh negara zionis ini masih menjajah negara Palestina.

Di dalam UU 45 telah dijelaskan bahwa, lanjut Najib, penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

“Artinya, kita melawan penjajahan HAM yang bertentangan dengan prinsip negara modern yang dibangun di atas fundasi kedaulatan,” seru Najib. [nun/hidayatullah.com]

Hidayatullah.com memuat berita ini disertai Foto: Salah seorang dosen IAIN sedang berkunjung ke Israel.

Hdyatlah, Saturday, 13 November 2010 17:40 NASIONAL

(nahimunkar.com)