foto ilustrasi – istimewa


JAKARTA, suaramerdeka.com – Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, niat pemerintah yang didukung oleh Dewan Pers untuk menutup atau memblokir situs-situs yang dianggap media tidak resmi, adalah tindakan inkonstitusional. Menurutnya, pemerintah jelas terlihat tidak memahami konstitusi.

Selain itu, pemerintah juga dinilai panik dengan bermunculannya situs-situs alternatif yang memberikan informasi luas untuk rakyat Indonesia. “Ini langkah panik dan gegabah kalau niat pemerintah untuk menutup media tidak resmi jadi dilaksanakan. Pemerintah jelas tidak memahami konstitusi, bahwa setiap warga negara berhak menyatakan pendapat,” katanya, Minggu (1/1).

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga terlihat ingin asal memberangus media-media alternatif. Padahal selama ini, media tersebut justru memberikan informasi bagi masyarakat luas.

“Asli tidaknya sebuah situs bukan terletak pada sisi legalitas formalnya saja. Karena bisa saja dari sisi legalitas, situs itu bukan termasuk perusahaan media. Justru yang harus dilihat adalah pada substansinya, apakah yang diberitakan atau diinformasikan itu asli atau palsu,” ujarnya.

Oleh karenanya, dia menyarankan agar semangat untuk membenahi situs media bukan berdasarkan unsur legalitas formal saja. Kalau mau membenahi, lanjutnya, harus menyeluruh dan menyentuh substansi permasalahan.

“Yaitu masalah informasi atau berita yang disampaikan adalah benar adanya dan bukan informasi atau berita fitnah. Jadi sah saja jika seseorang membuat situs, selama isinya adalah kebenaran,” tambahnya.

Dia menambahkan, Dewan Pers sebagai lembaga yang menjaga kehormatan pers boleh membuat standar sesuai UU. Sehingga jelas situs-situs berita apa saja yang bisa dikategorikan sebagai sebuah media.

“Tapi hal ini bukan berarti Dewan Pers bersama pemerintah bisa dan boleh menutup begitu saja situs-situs yang dikategorikan dewan pers bukan media. Sebab, kebebasan berbicara, berserikat dan berkumpul dijamin oleh UUD,” tegasnya.

Dikatakan, selama informasi yang disampaikan itu bukan hoax, bukan fitnah maka bebas saja orang untuk berbicara. Intinya yang penting apa yang disampaikan itu adalah kebenaran.

“Jadi kalau pemerintah menutup keran masyarakat atau siapa pun untuk berbicara, maka ini adalah inkonstitusional. Jadi boleh saja anggota masyarakat meski dia bukan wartawan memberikan informasi atau pun berita dan ini sekali lagi dijamin UUD,” tukasnya. (Saktia Andri Susilo/CN40/SM Network)

Sumber : berita.suaramerdeka.com

(nahimunkar.com)