Perihnya Kemiskinan dalam Kedhaliman

perihnya-kemiskinan-dan-kedhaliman perihnya-kemiskinan-dan-kedhaliman-02

Miskin (likalikulaki.files.wordpress.com) kaya (imoe.wordpress.com)

Jangan heran, Indonesia adalah negara yang amat kaya. Dana puluhan miliar untuk para wakil rakyat yang jumlahnya ‘hanya’ ratusan orang bukanlah nilai yang begitu penting untuk dipersoalkan. Dana sebanyak itu baru patut dipersoalkan bila dianggarkan untuk rakyat kebanyakan yang miskin dan tidak mampu bayar sekolah.

Jangankan ‘hanya’ puluhan miliar, triliunan rupiah dikucurkan untuk segelintitr orang pun mudah saja terjadi di negeri yang kaya raya ini. Misalnya, suntikan dana segar sebesar Rp 6,77 triliun oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) untuk Bank Century baru-baru ini.

Siapa bilang Indonesia miskin? Sesungguhnya, Indonesia teramat kaya. Lihatlah para pejabatnya yang bermewah-mewah. Lihatlah para artisnya yang bermewah-mewah. Memang Indonesia amat sangat kaya. Yang miskin, hanya rakyatnya saja. Saking miskinnya, sampai-sampai tidak mampu bayar sekolah.

Di Pekalongan, ada Mukhamilatul Nisa yang saat itu (2008) masih berstatus sebagai siswi kelas tiga IPA Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 02 Kota Pekalongan, tidak mampu membayar uang sekolah yang besarnya ‘hanya’ Rp 84.500 per bulan. Nisa saat itu menunggak lima bulan (Rp 422.500).

Untungnya, pihak sekolah memberi dispensasi sehingga ia bisa tetap mengikuti ujian sekolah. Namun, seusai mengikuti ujian, Nisa harus melakukan kerja sampingan mengumpulkan uang untuk kebutuhan keluarga dan sekolahnya, sebagai pengantar tukang kredit dan mengajar Pramuka di SD.

Ayah Nisa, hanyalah seorang kuli bangunan. Sementara ibunya, hanya ibu rumah tangga biasa. Nisa menunggak bayar uang sekolah selama lima bulan, karena keluarga mereka harus mengeluarkan biaya ekstra yaitu biaya operasi adik Nisa di rumah sakit.

Menurut Drs H Mudasir Mas’ud MAg (Kepala MAN 02 Pekalongan), kalau toh akhirnya Nisa tidak juga mampu membayar uang sekolah, maka sekolah punya mekanisme sendiri yaitu menalanginya dari uang zakat para guru.

Masih di Pekalongan, sejumlah puluhan siswa SD Islam (SDI) Baitussalam, Boyongsari, Kota Pekalongan tak mampu membayar biaya sekolah. Padahal, uang sekolah yang harus dibayarkan hanya Rp 5.000 per bulan. Meski begitu, banyak orang tua siswa tak mampu membayar dan nunggak. (suaramerdeka.com edisi 18 Juni 2009).

Alhamdulillah, di sana ada solusi yang Islami melalui unit Usaha Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Baitul Maal Mitra Umat Pekalongan, yang memberikan beasiswa pembayaran uang sekolah siswa tak mampu di SD Baitussalam tersebut.

Di Kupang, ada Yoppy Masus siswa SMA Negeri 4 Kupang, yang karena tidak mampu bayar uang sekolah, ia menjalani peran sebagai petugas kebersihan di sekolahnya, tanpa upah. Akhirnya Yoppy menerima beasiswa, dan minta berhenti sebagai petugas kebersihan yang telah dijalaninya selama enam bulan. Namun, pihak sekolah memecatnya dengan alasan Yoppy sering membolos.

Di Medan, ada Muchlis Hidayat, siswa kelas Sepuluh SMA N 5 Medan, yang gara-gara tak mampu bayar uang komite, ia didepak dari sekolahnya. Muchlis diterima sebagai siswa SMAN 5 sejak 16 Juli 2007 dengan nomor induk peserta didik 22012 tahun pelajaran 2007/2008. Namun saat akan ujian semester ganjil, Muchlis diwajibkan bayar uang komite dan uang buku sebesar Rp 1.525.000. Orangtua Muchlis pernah minta keringanan uang komite lewat surat keterangan miskin dari Kelurahan Teladan Timur tertanggal 24 Oktober 2007. Konon kabarnya, permintaan itu tidak ditanggapi. (harian-global.com edisi 01 April 2009)

Namun menurut Kepala Sekolah, Muchlis diberhentikan bukan karena tak mampu bayar uang komite, tetapi karena absen selama sebulan dan surat panggilan dari Guru BP sekolah yang beberapa kali dilayangkan, tidak ditanggapi orangtua Muchlis.

Di Surabaya, empat siswa MAN 1 Surabaya dilarang mengikuti mata pelajaran serta tidak boleh mengikuti ulangan, karena tak mampu membayar uang gedung serta uang daftar ulang. Berbagai cara telah ditempuh keempat orang tua siswa tersebut agar anaknya bisa kembali ke bangku sekolah, termasuk menemui kepala sekolah MAN 1, tetapi sang kepala sekolah sangat sulit ditemui. (beritajatim.com edisi 01 Agustus 2009).

Di Palu, ada Fatmawati alias Nunung, yang terpaksa keluar dari SMAN 2, karena tak sanggup membayar uang pendaftaran yang mencapai sekian juta rupiah. Menurut orangtua Fatmawati yang bekerja sebagai buruh bangunan ini, jika uang pendaftaran itu masih berkisar pada angka lima ratus ribu rupiah, ia masih mampu membayar. Namun karena angkanya sekian juta rupiah, ia mengaku tidak mampu. Tetapi, menurut pihak sekolah, Fatmawati keluar dari SMAN 2 Palu karena tidak mampu mengikuti perkembangan sekolah, dan jarang hadir di kelas. (radarsulteng.com edisi 20 Feb 2009).

Di Binjai, sebanyak 50 orangtua siswa SMA Negeri 1 di sana mengaku keberatan membayar uang sekolah sebesar Rp 110 ribu per bulan, yang dinilai terlalu berat. SMA Negeri 1 Binjai merupakan sekolah pinggiran, yang gedung sekolahnya baru diresmikan Bupati Binjai pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2009 lalu, dan terdiri dari lima ruang kelas, siswanya berjumlah 60 orang, terdiri dari kelas 10 sebanyak 34 orang dan kelas 11 sebanyak 26 orang.

Gedung SMAN 1 Binjai baru difungsikan sejak delapan bulan yang lalu, sebelumnya mereka menumpang di SMP Negeri I Binjai. Dan sampai saat ini belum dikucuri dana BOS sehingga pihak sekolah masih meminta bantuan kepada orangtua siswa, setelah sebelumnya melakukan musyawarah dengan para orangtua tentang pungutan iuran tersebut. (tribunpontianak.co.id edisi 27 Maret 2009).

Di Semarang, ada Ferdian Aryatama lulusan SMP 1 Banyu Biru dan Arsyana Wahyu Isnaeni lulusan SMP 1 Ambarawa, yang terancam tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMA, karena dua sekolah menolak mereka dengan alasan tidak mampu membayar uang gedung sebesar Rp 2,5 juta. Padahal, ketika mendaftar keduanya sudah melengkapi diri dengan surat keterangan tidak mampu dan BLT. Menurut The Hok Hiong (anggota DPRD Kabupaten Semarang), sekolah diketahui mendapat bantuan dari BOS dan dana APBD, oleh karenanya tidak ada alasan untuk memungut biaya lagi. (elshinta.com edisi 30 Juni 2009).

Di Sumedang, ada Wartini (siswi Kelas III SMA Cimalaka) yang dipaksa mengundurkan diri karena tidak mampu membayar uang sumbangan pembangunan sebesar Rp 650 ribu. Saat ini Wartini menderita gangguan jiwa. Gadis berkulit putih itu saat ini memilih berdiam diri. Tak ada satupun yang bisa mengajaknya berkomunikasi, termasuk keluarganya. Wartini hanya tersenyum sesekali, dengan tatapan kosong.

Menurut pihak keluarga, semua upaya telah dilakukan agar Wartini bisa terus sekolah, diantaranya membuat keterangan tidak mampu dari desa. Namun, upaya itu gagal. Pihak sekolah tetap menuntut pembayaran, bahkan menahan raport Wartini saat dia naik kelas tiga.

Sedangkan menurut pihak sekolah, Wartini mengundurkan diri karena kondisi kejiwaannya yang dinilai tidak mampu untuk melanjutkan studi. Sedangkan formulir yang disodorkan ke keluarga Wartini memang dibuat oleh sekolah, namun atas permintaan keluarga yang tak mampu membuat surat pengunduran diri. (Vivanews.com edisi 08 Januari 2009).

Biaya Pelantikan Anggota Legislatif

Sementara itu, di Jakarta untuk pelantikan 560 calon anggota DPR dan 132 calon anggota DPD periode 2009-2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganggarkan biaya Rp 11 miliar. Dibandingkan lima tahun lalu, biaya pelantikan sebesar Rp 11 miliar itu masih lebih rendah, sehingga KPU sudah merasa melakukan penghematan anggaran.

Dari sebelas miliar rupiah tadi, sekitar Rp 2,8 miliar merupakan biaya hotel anggota legislatif yang lebih enam puuh persen di antara mereka berasal dari kawasan Jabotabek, yang notabene sudah punya rumah sendiri dan kendaraan sendiri. Untuk tas para anggota legislatif, ada anggaran sebesar Rp 115 juta. Sedangkan untuk keperluan panitia pelantikan (baju batik dan kemeja) ada anggaran Rp 149 juta. Untuk keperluan ambulance dan bus AC ada anggaran Rp 251 juta.

Di luar biaya pelantikan sebesar Rp 11 miliar tadi, DPR telah menganggarkan uang saku sebesar Rp 26 miliar bagi para angota legislatif yang akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2009 nanti. Di luar kedua anggaran tadi, masih ada lagi anggaran sebesar Rp 26,9 miliar yang merupakan biaya pindah dinas.

Puluhan miliar rupiah mengucur begitu deras untuk mengurusi para wakil rakyat yang jumlahnya tidak mencapai seribu orang. Sementara itu, sejumlah rakyat tidak mampu bayar uang sekolah, sejumlah lainnya tak tahu mau tinggal di mana setelah rumahnya ambruk akibat gempa di Tasikmalaya yang terjadi 2 September 2009.

Jangan heran, Indonesia adalah negara yang amat kaya. Dana puluhan miliar untuk para wakil rakyat yang jumlahnya ‘hanya’ ratusan orang bukanlah nilai yang begitu penting untuk dipersoalkan. Dana sebanyak itu baru patut dipersoalkan bila dianggarkan untuk rakyat kebanyakan yang miskin dan tidak mampu bayar sekolah.

Jangankan ‘hanya’ puluhan miliar, triliunan rupiah dikucurkan untuk segelintitr orang pun mudah saja terjadi di negeri yang kaya raya ini. Misalnya, suntikan dana segar sebesar Rp 6,77 triliun oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) untuk Bank Century baru-baru ini.

Kasus Bank Century

Menurut Wapres Muhammad Jusuf Kalla, kasus bank Century merupakan kasus kriminal, yaitu pengelola dan pemilik bank melarikan dana nasabah. Bahkan Kalla sudah pula memerintahkan Kapolri untuk menangkap Robert Tantular dan sejumlah direksi yang bertanggung jawab terhadap operasional Bank Century. Menurut BI (yang kala itu jabatan Gubernurnya diduduki oleh Boediono), penangkapan itu tidak ada dasar hukumnya.

Berbagai suara berseliweran, bahwa penyelamatan Bank Century sesungguhnya untuk menyelamatkan dana sejumput orang penting yang parkir di bank gagal tersebut. Menurut Media Indonesia (01 September 2009), kasus Bank Century juga tidak terlepas dari isu tidak sedap mengenai adanya dugaan keterlibatan petinggi kepolisian.

Selama ini, dana Rp 6,77 triliun yang disuntikkan LPS kepada Bank Century terjadi dalam empat tahap. Pertama, pada tanggal 21 November 2008 sebesar Rp 2,77 triliun. Kedua, pada tanggal 5 Desember sebesar Rp 2,20 triliun. Ketiga, pada tanggal 3 Februari 2009 sebesar Rp 1,15 triliun. Dan keempat, pada tanggal 21 Juli 2009 sebesar Rp 630 miliar.

Banl Indonesia (BI), LPS dan Menteri Keuangan meyakinkan bahwa suntikan dana ke Bank Century yang demikian besar merupakan suatu langkah penyelamatan untuk mencegah dampak sistemik. Namun, tidak tidak ada kejelasan soal definisi sistemik tersebut.

Dana LPS sebesar Rp 6,77 triliun yang disuntikkan ke Bank Century, menurut sejumlah pengamat tidak akan kembali. Karena, nilai jual kembali saham Bank Century kelak paling hanya akan menghasilkan dana sebesar satu hingga dua triliun rupiah saja.

Begitulah fakta yang terjadi di Indonesia yang kaya raya ini: dana triliunan rupiah begitu mudah digelontorkan untuk sejumput manusia, sementara itu fakta nyata menunjukkan sejumlah besar rakyat susah cari uang, tidak bisa bayar uang sekolah, tidak punya rumah, tidak mampu bayar rumah sakit…. dan aneka kesulitan yang sangat memerlukan dana.

Pepatah lama menyindirnya dengan ungkapan: Ibarat ayam mati kelaparan di lumbung padi. (haji/tede)