Polisi Mau Nempel di Dakwah,

Reaksi dan Kecaman pun Berdatangan

Kepolisian akan memantau kegiatan dakwah di berbagai tempat, dengan menyamar sebagai jamaah yang mendengarkan dakwah

istiqlal suara-islam.com

Markas Besar Kepolisian Indonesia (Mabes Polri) memerintahkan kepolisian di daerah meningkatkan upaya pencegahan tindak terorisme. Salah satu bentuknya adalah menggiatkan pengawasan terhadap ceramah keagamaan dan kegiatan dakwah.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Nanan Soekarna, mengatakan, jika dalam materi dakwah itu ditemukan ajakan yang bersifat provokasi dan melanggar hukum, aparat akan mengambil tindakan tegas. Pengawasan itu, terang Nanan, bukan bermaksud membatasi ceramah atau dakwah.
Namun, upaya itu dipandang perlu untuk memantau dan merekam, apakah ada upaya provokasi dan pelanggaran hukum. ”Polisi tidak akan menghalangi dakwah dan tausiyah. Tapi, kita akan mencoba nempel di situ untuk lebih terbuka dan memantau,” ujar Nanan saat jumpa pers di Mabes Polri, Jumat (21/8), seperti diberitakan Republika Online, Sabtu, 22 Agustus 2009 pukul 01:29:00

Para tokoh Islam rata-rata menilai, upaya polisi yang menginstruksikan jajarannya untuk nempel di dakwah dalam arti menyamar sebagai jamaah untuk mengawasi kegiatan pokok Islam itu justru menimbulkan masalah baru, bahkan ketegangan baru. Lebih-lebih cara itu telah melukai Ummat Islam di masa Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto 1966-1998. Luka lama berkepanjangan itu belum sembuh, kini malah disengat kembali oleh polisi pas awal Ramadhan 1430H. Keruan saja reaksi keras pun bermunculan, sampai-sampai ada tokoh Islam yang menilai cara itu melecehkan dakwah dan menjadi sumber bahaya ketegangan baru.

Berikut ini berita-beritanya:

Polisi Lecehkan Dakwah

Minggu, 23 Agustus 2009 pukul 01:54:00

Dakwah adalah kegiatan terbuka sehingga tak perlu diawasi.

JAKARTA — Rencana Mabes Polri untuk meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan dakwah mendapat tanggapan kritis dari berbagai kalangan. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Umar Shihab, mengatakan, polisi tidak perlu mengawasi kegiatan dakwah. Sedangkan, Ketua Front Pembela Islam, Habieb Rizieq, menilai, pengawasan itu sebagai pelecehan.

Menurut Umar Shihab, mubalig yang benar selalu menjalankan dakwah ke arah ketenangan, sehingga orang merasakan kesejukan hati.

“Pokoknya, dalam bulan Ramadan kita jaga ketenangan, jangan menimbulkan masalah baru,” katanya di Jakarta, Sabtu (22/8).

Ketua Front Pembela Islam (FPI), Habieb Rizieq Syihab, menilai, sikap Polri merupakan bentuk pelecehan terhadap dakwah.

“Operasi mengawasi dakwahdakwah di bulan Ramadhan guna meminimalisasi dakwah provokatif adalah bentuk teror dan intimidasi yang melecehkan dakwah.”

Habieb Rizieq menyebut, peng awasan itu sebagai gaya Orde Baru yang melanggar HAM dan konstitusi terkait kebebasan menjalankan ibadah. “Karena, dakwah adalah bagian yang dilindungi UUD 1945,” tegas Habib Rizieq.

Tanggapan berbeda datang dari Habib Abdurrahman Al Habsyi Kwitang. Menurut pemimpin Majelis Taklim Habib Ali Kwitang ini, pengawasan polisi terhadap kegiatan dakwah diperlukan untuk kegiatan penertiban. “Kalau tujuannya untuk menertibkan umat, saya sangat mendukung,” katanya.

Menurutnya, pengawasan kepolisian dapat dilakukan asalkan melalui cara yang bertanggung jawab dan profesional. “Jangan seperti kasus di Jawa Tengah, asal pake sorban, lalu ditahan,” tambahnya. Ia berharap, polisi mampu bersikap profesional dan tidak membatasi ruang seseorang untuk menjalankan kepercayaannya.
Secara terpisah Habib Jindan bin Novel Jindan mengatakan, kegiatan dakwah merupakan sesuatu yang terbuka dan dapat diikuti oleh siapa pun, tak terkecuali polisi.

Kita merasa ajaran kita tidak melanggar apa pun. Sehingga, tidak perlu khawatir bila diawasi polisi. Dan polisi pun tidak perlu harus mengawasi dengan ketat. katanya.

Baginya, kegiatan dakwah bukan suatu yang harus ditakutkan untuk diketahui. Justru ia melihat kegiatan dakwah merupakan suatu yang wajib diketahui karena ajarannya yang membawa kebaikan bagi umat.

Libatkan warga
Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Chryshnan da Dwilaksana, polisi tidak sendirian dalam mengawasi aktivitas dakwah. Polisi akan mengajak masyarakat untuk lebih peka terhadap ajakan dan provokasi yang disampaikan melalui mimbar dakwah.

Pengawasan terhadap kegiatan dakwah di masyarakat, tambahnya, bukan berarti mencurigai aktivitas dakwah yang sifatnya mencari-cari kesalahan. Namun, lebih pada mengajak masyarakat untuk peka terhadap ajakan dan provokasi yang diembuskan melalui mimbar dakwah.

Kalau hanya diamat-amati dan dilarang akan menimbulkan antipati masyakarat terhadap polisi, ujarnya.

Di sisi lain setelah sepekan berada di Mapolda Jawa Tengah, 18 anggota Jamaah Tabligh yang berkewarganegaraan Filipina, Jumat (21/8) sore, sudah meninggalkan Masjid At Taqwa, Kompleks Mapolda Jawa Tengah.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Suwarno, mengatakan, mereka akan dibawa ke Jakarta. Penanganan sudah beralih ke pihak Imigrasi Semarang. osa/owo/c02/c14/ayh

PENDAPAT ULAMA DAN TOKOH MASYARAKAT

Umar Shihab
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Polisi tak perlu awasi dakwah. Seorang mubalig yang benar tidak akan menyiarkan ajaran yang keliru. Mubalig selalu menjalankan dakwah ke arah ketenangan sehingga orang merasakan kesejukan hati.

Habieb Rizieq Syihab
Ketua Front Pembela Islam (FPI)

Operasi polisi awasi dakwah adalah bentuk teror dan intimidasi yang melecehkan dakwah. Ini adalah gaya Orde Baru yang melanggar HAM dan konstitusi terkait kebebasan menjalankan ibadah.

Din Syamsuddin
Ketua Umum PP Muhammadiyah

Jika dakwah sampai diawasi, itu merupakan kemunduran jarum jam sejarah Indonesia ke arah otoritarian dan penegakan hukum yang represif.

Sumber: http://www.republika.co.id/koran/14/71164/Poliis_Lecehkan_Dakwah

Polisi Awasi Dakwah

Ini berarti kembali ke era Orde Baru.
Sabtu, 22 Agustus 2009 pukul 01:29:00


JAKARTA — Markas Besar Kepolisian Indonesia (Mabes Polri) memerintahkan kepolisian di daerah meningkatkan upaya pencegahan tindak terorisme. Salah satu bentuknya adalah menggiatkan pengawasan terhadap ceramah keagamaan dan kegiatan dakwah.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Nanan Soekarna, mengatakan, jika dalam materi dakwah itu ditemukan ajakan yang bersifat provokasi dan melanggar hukum, aparat akan mengambil tindakan tegas. Pengawasan itu, terang Nanan, bukan bermaksud membatasi ceramah atau dakwah.

Namun, upaya itu dipandang perlu untuk memantau dan merekam, apakah ada upaya provokasi dan pelanggaran hukum. ”Polisi tidak akan menghalangi dakwah dan tausiyah. Tapi, kita akan mencoba nempel di situ untuk lebih terbuka dan memantau,” ujar Nanan saat jumpa pers di Mabes Polri, Jumat (21/8).

Jika tidak ada aparat saat itu, Nanan meminta masyarakat untuk memberikan informasinya. ”Kalau melanggar, akan kita luruskan. Kalau tidak bisa, akan kita tindak sesuai peraturan yang berlaku.”

Menanggapi strategi polisi untuk mengawasi dakwah dalam mencegah aksi terorisme, anggota Komisi III DPR, Patrialis Akbar, mengaku heran. ”Memberantas teroris kita dukung, tapi jangan salah kaprah dan overacting,” katanya.

Dia khawatir, upaya itu justru meresahkan masyarakat, karena para pendakwah diposisikan sebagai orang yang dicurigai. ”Awasi saja. Tidak perlu ada pernyataan di muka umum. Ini bahaya,” kata Patrialis, mengkhawatirkan.

Komisi III, kata Patrialis, akan meminta kejelasan dari Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri terkait langkah ini, saat rapat kerja mendatang.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, menyatakan, rencana polisi mengawasi dakwah adalah langkah mundur bagi demokrasi.
”Kalau dakwah diawasi, berarti kita kembali lagi ke zaman rezim Orde Baru,” katanya.

Pengawasan dakwah, katanya, seharusnya dilakukan para ulama sendiri. Dia yakin, ulama yang tak setuju paham-paham ekstrem jumlahnya mayoritas di Indonesia.

Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, berpendapat senada. ”Saya kira kita mundur lagi ke Orde Baru dengan keinginan mengawasi dakwah,” kata Ifdhal.

Dakwah, terangnya, merupakan wilayah agama yang tidak bisa diintervensi pemerintah ataupun negara. ”Kita dukung usaha pemerintah memberantas teroris, tapi jangan melewati prinsip-prinsip HAM yang dijamin institusi kita.”

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menilai, jika dakwah sampai diawasi, itu merupakan kemunduran. Jarum jam sejarah, katanya, akan diputar kembali ke arah otoritarian dan penegakan hukum yang represif.

”Padahal, itu semua sudah dikoreksi melalui reformasi. Ini akan mengeliminasi prestasi demokrasi yang sudah dicapai bangsa ini. Kalau itu sampai terjadi, jelas set back,” ujarnya.

Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Adian Husaini, menolak bila dakwah dikaitkan dengan aksi terorisme. Sebab, kegiatan dakwah selama ini berjalan baik dan tidak ada masalah.

Dia pun mempertanyakan, dakwah seperti apa yang mesti diawasi. ”Jangan membuat suasana antagonis, suasana permusuhan antara pemerintah dan umat Islam. Justru seharusnya umat Islam dirangkul. Jelas ini akan meresahkan umat Islam dan memunculkan situasi adu domba,” paparnya.

Mengenai 17 anggota Jamaah Tabligh yang ditahan di Markas Polda Jawa Tengah, Nanan menjelaskan, mereka tak terbukti terlibat tindak pidana, termasuk terorisme. Mereka hanya menyalahi keimigrasian karena menyalahgunakan izin.

Visa yang semestinya untuk kunjungan singkat, papar Nanan, digunakan untuk kegiatan keagamaan. ”Mereka kami serahkan ke Imigrasi untuk diproses lebih lanjut,” kata Nanan sembari menyatakan pemeriksaan terhadap mereka telah selesai.

Juru bicara Departemen Luar Negeri, Teuku Faizasyah, mengaku belum mendapatkan protes atau konfirmasi dari Pemerintah Filipina soal ke-18 anggota Jamaah Tabligh. ”Kami belum mendapatkan protes atau apa pun. Tapi, yang saya dengar, kasusnya sudah di-clear-kan.” nap/evy/osa/uba/c82/she/c87

Sumber: http://www.republika.co.id/koran/14/71057/Polisi_Awasi_Dakwah

Dakwah Harus Diawasi, Mabes Polri Dinilai Berlebihan

Machhendra Setyo Atmaja Sabtu, 22 Agustus 2009

Sleman- Keputusan Polri untuk mengawasi setiap Dakwah yang dilakukan selama Bulan Ramadhan ini, dianggap berlebihan, dan menimbulkan kesan kembali tumbuhnya otoritarian yang selama ini membuat trauma bangsa Indonesia selama puluhan tahun.

Demikian disampaikan ketua umum PP MuhammadiyahDin Syamsuddin dalam ceramah Tarawih di Masjid Kampus UGM, Bulaksumur, Sleman, Sabtu (22/08/2009). “Semangat Islam, jelaslah anti terhadap kekerasan apalagi terorisme, sehingga tidak perlu adanya pengawasan terhadap dakwah yang dilakukan para Da’i pada bulan Ramadhan kali ini,” jelasnya. Perintah Polri kepada Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia mengenai pengawasan dakwah, menurut Din, justru akan menimbulkan kekhawatiran akan tumbuhnya gaya otoritarian, yang selama beberapa tahun ini telah mati.

Lebih lanjut menurut Din, pengawasan yang dilakukan pihak kepolisian justru akan membuat kurang nyaman para pendakwah dalam melakukan dakwahnya, dan hanya akan membuat keresahan dalam masyarakat. (mac)

Sumber: http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1599&Itemid=2http://sociallist.org/submit.php?type=1&lang=en&url=http%3A%2F%2Fwww.muhammadiyah.or.id%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D1599&title=Dakwah+Harus+Diawasi%2C+Mabes+Polri+Dinilai+Berlebihan

Gaya Orde Baru Jika Dakwah Diawasi

Minggu, 23 Agustus 2009 8:54 WIB

Langkah Kepolisian yang akan mengawasi aktivitas dakwah di Bulan Ramadhan menuai kecaman. Ketua PB HMI MPO, M Chozin mengatakan langkah kepolisian tersebut dinilai terlalu berlebihan. Chozin menilai ceramah agama yang dikontrol tak ubahnya seperti cara-cara yang pernah dilakukan pada jaman orde baru.

Langkah polisi untuk mengawasi aktivitas dakwah di berbagai tempat ibadah dan sejumlah lokasi lain yang dijadikan dakwah sebelumnya dikatakan oleh Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Nanan Soekarna di Jakarta Jumat (21/8/2009). Kepolisian berdalih tindakan ini untuk mencegah dakwah yang menjurus pada tindakan-tindakan provokatif.

Tindakan polisi ini dilakukan setelah terungkapnya para pelaku pengeboman di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton, Kuningan Jakarta. Beberapa orang yang terlibat diketahui sebagai dai yang sering berdakwah di masyarakat, seperti Saefuddin Jaelani.

Kepolisian akan menindak tegas apabila menemui aktifitas dakwah yang bersifat provokatif selama bulan Ramadhan. (redaksi)

Sumber: http://hminews.com/news/gaya-orde-baru-jika-dakwah-diawasi/

PKS: Bahaya dan Sumber Ketegangan Baru

detikcom

detikcom – Minggu, Agustus 23

Mabes Polri memerintahkan kepolisian daerah untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana terorisme dengan mengawasi ceramah dan dakwah. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun mengecam pengawasan polisi tersebut.

“Kebijakan kepolisian meningkatkan pengawasan terhadap ceramah keagamaan dan kegiatan dakwah menimbulkan bahaya besar. Hal ini akan menjadi sumber ketegangan baru antara umat Islam dan pemerintah,” kata anggota Komisi I DPR RI asal FPKS, Mutamimul Ula, dalam keterangan persnya yang diterima detikcom, Sabtu (22/8/2009).

Menurut Tamim, saat ini umat Islam dalam posisi sebagai pihak yang dicurigai. Apalagi sebelumnya pernyataan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen Hariyadi Soetanto telah meminta masyarakat untuk melaporkan orang yang mengenakan jubah, bersorban dan berjenggot pada aparat keamanan.

Hal ini tentunya dinilai memojokan umat Islam. “Kepolisian harus bijak dan rasional, jangan sampai negara demokrasi berubah menjadi negara polisional. Negara polisional tidak kalah bahayanya dengan negara militer,” tegasnya.

Tamim juga menyoroti penggunaan istilah ‘dakwah provokatif dan melanggar hukum’ bisa menjadi pasal karet dan politis. Dalam menghadapi teroris, akan sangat melelahkan jika polisi harus mengawasi seluruh umat Islam. Hal ini akan membuat energi Polri terbuang sia-sia.

“Polisi tidak hanya bertugas memberantas teroris, tetapi juga memberantas kejahatan lainnya seperti narkoba dan lainnya yang mengakibatkan kerusakan masyarakat sangat besar,” pungkasnya.

Sumber: http://id.news.yahoo.com/dtik/20090822/tpl-pks-bahaya-dan-sumber-ketegangan-bar-51911aa.html

MUI: Dai Tidak Perlu Dicurigai

By Republika Newsroom
Minggu, 23 Agustus 2009 pukul 07:45:00

PADANG–Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatra Barat bidang dakwah, Duski Samad, mengatakan, para dai yang menyampaikan ceramah Ramadhan tidak harus dicurigai polisi. “Tidak perlu dicurigai. Umat sudah cerdas, ia tahu mana yang provokasi dan dakwah,” tegas Duski, di Padang, Sabtu.

Ulama kondang Sumbar itu mengatakan, tidak ada dai yang menjadi teroris. “Dakwah sesat hanya dilakukan orang sesat pula,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia minta kepada Polri untuk tidak pukul rata. Menyangkut keamanan Sumbar, dia mengatakan Sumbar aman dari teroris.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Nanan Soekarna mengatakan, polisi akan mengawasi aktivitas dakwah di berbagai tempat ibadah dan sejumlah lokasi lain yang dijadikan tempat berdakwah. “Namun polisi bukan membatasi dakwah dan ceramah,” katanya, di Jakarta, Jumat (21/8).

Polri mengharapkan tidak ada kegiatan dakwah yang bersifat provokatif selama bulan Ramadhan. Apabila ditemui, maka polisi akan bertindak tegas.

Terkait itu, kepolisian akan memantau kegiatan dakwah di berbagai tempat, dengan menyamar sebagai jamaah yang mendengarkan dakwah. ant/ahi

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/71183/MUI_Dai_Tidak_Perlu_Dicurigai