• Kasus penembakan yang mengakibatkan seorang tewas oleh peluru revolver Briptu Eko Ristanto merupakan pelanggaran etik kepolisian dan sudah mengarah ke tindak pidana.
  • Sebelum Solihin guru ngaji dan  kader Ansor itu ditembak, mobil yang dikendarainya sempat menabrak pagar rumah milik seorang warga.
  • Dan yang tragis, di dalam mobil yang digunakan untuk antar jemput karyawan PT Ecco, guru ngaji yang juga penjual tempe itu ditembak oleh Britu Eko Kristanto
  • Di Jatim, kasus salah tembak ini sudah kali kedua ini terjadi. Ummat Islam berharap Kapolda Jatim tidak membela kelakuan anggotanya
  • Pasca kejadian, Polda Jatim dengan percaya diri menyatakan, jika Briptu Eko sempat mendapat perlawanan dari korban dengan menggunakan clurit, sehingga Riyadhus Sholihin ditembak oleh pelaku hingga tewas.
  • Hasil sementara dari labfor dan investigasi yang dilakukan, korban tidak melawan dengan menggunakan senjata tajam sejenis celurit.
  • Jadi siapa yang berdusta dan membohongi Ummat Islam?

Inilah beritanya:

***

Polisi Tembak Guru Ngaji

Keterangan Palsu, Briptu Widianto ‘Hilang’

Rabu, 02/11/2011 | 11:07 WIB

Ilustrasi Gambar / us.surabaya.detik.com

SIDOARJO– Kepolisian Jawa Timur baru mencetak ‘hits’ berjudul ‘Keterangan Palsu’, pada kasus penembakan guru ngaji Riyadhus Sholikhin (40), warga porong. Tim Pencari Fakta (TPF) Polda Jatim memastikan tak ada sidik jari korban di clurit sehingga membuktikan tidak ada perlawanan/penyerangan dari korban.

Mabes Polri didesak untuk mengambil tindakan cepat dan tegas terhadap jajarannya di Jatim, sebab ini menjadi kejadian kedua penembakan oleh polisi di wilayah ini. Sebelumnya– meski tak sengaja– peluru polisi juga telah menewaskan Wakil Ketua Golkar Sumenep, M Ridwan 7 Oktober lalu.

Anehnya, pasca desakan agar semua pelaku– 6 polisi termasuk Briptu Eko—di pecat, Briptu Widianto yang sebelumnya mengaku terluka parah akibat ditabrak Riyadhus Sholikhin hari ini, Rabu (3/10) menghilang dari rumah sakit Delta Surya ruang Anggrek VIP no 3.

“Kami deadline sepekan, harus ada sanksi tegas, kalau tidak cepat nanti ada yang palsu-palsu lainnya” ujar Neta S Pane, Ketua  Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Rabu (2/11).

Menurut penuturan perawat setempat, tim penggal jalan Reskrim Polres yang diakui Polres Sidoarjo menjadi korban tabrak lari Riyadhus Sholikhin hingga jungkir balik di depan Cafe Ponti Rasa Sayang Jalan Lingkar Barat Sidoarjo itu, sudah tidak dirawat lagi di RS Delta Surya. “Sudah pulang mas,” tuturnya sambil berlalu.

Sementara sumber di kepolisian menyebut kalau Briptu Widianto dipindah ke RS Bhayangkara Surabaya. “Saya dengar, Widi dipindahkan ke RS Polri itu,” ucap anggota berpangkat Aiptu tersebut. Kenapa dipindah, dia menjawab, mungkin ingin cari suasana ketenangan saja.

Seperti diberitakan, sehari sebelumnya, Wartiningsih, isteri Briptu Widianto mengaku kalau suaminya masih belum membaik. Kepala korban yang sempat banyak mengucurkan darah pasca ditabrak Solikhin hingga tak sadarkan diri itu, mengalami gegar otak ringan. “Di kepala juga ada jahitan,” tutur Wartiningsih sambil terus memegangi tangan suaminya yang irit bicara dua hari yang lalu.

Semua pertanyaan wartawan juga dijawab oleh perempuan yang dilahirkan pada 31 tahun yang lalu itu. Semua keluhan yang dirasakan suami yang tulang rusuknya dikatakan patah itu juga dijelaskan Wartiningsih.

Untuk diketahui, anggota polisi yang terlibat kejadian ini adalah Briptu Eko R, Briptu Widianto, Aiptu Agus, Bripka Dominggus, Briptu Iwan dan Briptu Siswanto.

IPW menyatakan, Briptu Eko Ristanto (28) sebagai pelaku selain diseret secara pidana juga harus segera dicopot keanggotaanya sebagai polisi. “Karena, anggota ini (Briptu Eko Ristanto, red) sudah berbohong dan memberikan keterangan palsu dengan merekayasa kejadian,” tandasnya.

Bukan hanya itu, Polda Jatim juga harus menindak tegas terhadap 5 anggota yang diduga terlibat dalam kasus itu. “Kapolres Sidoarjo juga harus bertanggungjawab atas kelakuan anggotanya. Sanksi paling berat adalah pemecatan,” tandas Neta.

Neta S Pane menyatakan, temuan janggal kasus penembakan yang mengakibatkan seorang tewas oleh peluru revolver Briptu Eko Ristanto merupakan pelanggaran etik kepolisian dan sudah mengarah ke tindak pidana. Neta mengatakan, harusnya Polda Jatim sebagai institusi induk jajaran Polri di Jatim tidak mengulur-ulur pelimpahan berkas penyidikan.“Paling lambat minggu depan,” katanya. “Di Jatim, kasus salah tembak ini sudah kali kedua ini terjadi. Kami berharap Kapolda Jatim tidak membela kelakuan anggotanya,” lanjutnya.

Sekadar tahu, Tim Pencari Fakta (TPF) Polda Jatim pimpinan Kombes Pol Coki Manurung menemukan fakta baru tentang kejanggalan dari keterangan pelaku terkait penyerangan korban dengan menggunakan celurit saat malam penembakan, Jumat (28/10) lalu. Dalam pernyataannya, TPF Polda Jatim menyebut, hasil sementara dari labfor dan investigasi yang dilakukan, korban tidak melawan dengan menggunakan senjata tajam sejenis celurit.

Padahal sebelumnya, pasca kejadian Polda Jatim dengan percaya diri menyatakan, jika Briptu Eko sempat mendapat perlawanan dari korban dengan menggunakan clurit, sehingga Riyadhus Sholihin ditembak oleh pelaku hingga tewas.

Seperti yang diberitakan, Riyadhus Solihin tewas ditembak anggota Reskrim Polres Sidoarjo, usai menyerempet seorang polisi Briptu Widiarto di depan GOR Delta Sidoarjo, pada Jumat (28/10) dini hari sekitar pukul 02.30. Sholihin yang sempat melarikan diri karena ketakutan, dikejar oleh 5 anggora reskrim lainnya hingga di Desa Sepande. Sebelum kader Ansor itu ditembak, mobil yang dikendarainya sempat menabrak pagar rumah milik seorang warga.

Dan yang tragis, di dalam mobil yang digunakan untuk antar jemput karyawan PT Ecco, guru ngaji yang juga penjual tempe itu ditembak oleh Britu Eko Kristanto

Sebelumnya, Wakapolda Jatim Brigjen Pol Eddi Sumantri mengakui ada pelanggaran standard operating procedure (SOP).Menurut Eddi, seorang anggota polisi harus memperhatikan tahapan-tahapan yang harus dilalui hingga diperbolehkan menembak.

Dia menyebutkan tindakan anggota Sat Reskrim Polres Sidoarjo, Briptu Eko Ristanto, yang menembak warga Desa Sepande, Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, itu bisa dibenarkan jika yang menjadi target adalah pelaku kriminal. Namun kasus yang melibatkan Riyadhus hanya tabrak lari.

Selain itu, lanjut kata Eddi, kalau pun terpaksa mengeluarkan tembakan tidak perlu langsung ke tubuh korban yang bisa menyebabkan nyawa melayang.

Sementara itu terkait pasal yang dikenakan kepada Briptu Eko, 359 KUHP tentang kalalaian sehingga menyebabkan nyawa melayang dengan hukuman maksimal hanya 5 tahun, Eddi menjelaskan pasal itu digunakan untuk memudahkan penyidik masuk ke ranah pidana. Eddi menegaskan, penyidikan belum selesai. Tim pencari fakta (TPF) yang dibentuk Polda Jatim masih bekerja. ”Nanti jika dalam penyidikan ada unsur-unsur yang mengarah ke pembunuhan, maka akan kami terapkan pasal pembunuhan. Sekali lagi ini belum selesai,” tandasnya.

Cafe Ponti Ditutup

Setelah diprotes warga desa Sepande, pukul 1022.00 Senin malam (1/11) cafe Ponti ditutup sementara oleh Pemkab. Versi Pemkab, cafe ponti diketahui menyalahi aturan perizinan, karena itu sementara ini disegel oleh Satpol PP. Sebelum dilakukan penyegelan, sempat terjadi debat antara pihak Satpol PP dengan Heri Kuncoro, pemilik Café Ponti.

Heri ingin tidak perlu ada penyegelan, tapi Satpol PP ngotot harus dilakukan penyegelan. Heri juga keberatan untuk teken BAP penyegelan, tapi Satpol PP tetap bergeming harus dilakukan penyegelan malam itu juga.“ ini sudah prosedur. Kalo tidak disegel nanti beroperasi, jadi mohon diselesaikan masalah perijinannya dulu,” ujar Septadi, Kabid Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Sidoarjo.

Satpol PP menemukan pelanggaran perijinan Café Ponti terkait aktivitas pub dan rumah musik. Cafe dengan luas 10*20 meter ini dianggap melanggar pasal 119 ayat 1 Perda No 10 tahun 2008 tentang Kepariwisataan. “serta berita acara pemantauan No 300/575/404.3/2011. Sehingga aktivitas pub untuk sementara dihentikan hingga cafe Ponti telah memiliki syarat sesuai Perda,” ujar Septadi.

Ditanya penutupan cafe terkait dengan aksi massa desa Sepande, septadi menjawab tidak ada kaitannya. Alasannya Cafe Ponti belum memiliki persyaratan lengkap sebagai rumah hiburan. Cafe itu hanya memiliki Ijin HO sebagai restoran. ”kami hanya melakukan pembinaan. Dimohon segera melenkapi ijin, semua cafe yang belum lengkap ijinnya akan kita tertibkan tapi bertahap,” kelit Septadi. m37,sab,bjt

surabayapost.co.id

(nahimunkar.com)