kedaiberita.com – suaraislam.com

Jakarta – Ekonom menilai, postur RAPBN 2012 menunjukkan Indonesia sudah mulai keranjingan utang.

“Kita sudah kecanduan utang, selalu ingin lagi ingin lagi,” ujar Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati di Jakarta, Kamis (18/8).

Ia melanjutkan, sejak dulu sumber pembiayaan negara memang berasal dari utang dan walau sekarang ini sumber pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN). Namun hal tersebut sama dengan utang.

Dalam RAPBN 2012, pembiayaan defisit rencananya berasal dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri Rp125,9 triliun dan pembiayaan luar negeri negatif Rp0,3 triliun, terdiri dari penarikan pinjaman luar negeri (bruto) Rp56,0 triliun, penerusan pinjaman negatif Rp0,9 triliun, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri negatif Rp47,3 triliun.

Ia mengaku heran dengan penarikan utang luar negeri yang sebesar Rp56 triliun dalam RAPBN 2012 karena outstanding utang luar negeri pada akhir 2010 sudah mencapai US$86,1 miliar atau Rp757,68 triliun. Keberadaan utang tersebut setiap tahunnya menyedot anggaran Rp47,3 triliun untuk membayar bunga dan cicilan utang.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan menerapkan efektivitas kebijakan defisit anggaran. Ia menilai, defisit anggaran semacam ekspansi fiskal karena hal ini sangat diperlukan ketika ekonomi undercapacity atau lemah, maka negara harus hadir dengan kebijakan fiskal ekspansif, namun RAPBN 2012 tidak menunjukkan hal itu. “Defisit anggaran yang dibiayai mahal dari utang, namun penggunaannya sembarangan,” tuturnya.

Adanya kebijakan anggaran defisit, menurutnya ironis. Pasalnya, hampir setiap tahun penyerapan anggaran hanya sekitar 95% dan sebagian besar terjadi pada triwulan tepatnya dua bulan terakhir.

Anggota Komisi XI DPR RI Arif Budimanta menilai, perlunya perubahan dalam postur dan struktur RAPBN 2012 agar sejalan dengan slogan pemerintah. Dewan bakal mengkritisi pembahasan RAPBN 2012 yang akan dibahas mulai September 2012. “Kalau pemerintah ingin pro job, pro poor, maka posturnya harus menggambarkan seperti itu,” paparnya. [hid]

Sumber: INILAH.COM, Oleh: Mosi Retnani Fajarwati, Ekonomi – Kamis, 18 Agustus 2011 | 18:46 WIB

***

Utang Negara Membengkak, DPR Bakal Buat Panja

FRIDAY, 08 OCTOBER 2010 10:09 ARIF JUNAIDI

– Utang Indonesia kian meningkat tiap tahunnya. Terhitung September kemarin, total utang mencapai Rp 1.653,59 triliun meningkat sekitar Rp 62,93 triliun dibandingkan akhir tahun 2009 yang mencapai Rp 1.590,66 triliun.

Peningkatan hutang tersebut seperti dikatakan Anggota Komisi XI DPR, Arif Budimanta, Kamis (7/10/10), salah satunya disebabkan karena pengelolaan dan pengawasan yang buruk. Untuk itu, Komisi XI DPR RI berencana segera menyelidiki pengelolaan utang yang ditanggung negara.

“Terjadi pembengkakan, untuk itu kemarin sudah ada rapat di pimpinan komisi, mereka sepakat untuk segera membentuk panja itu,” kata Anggota Komisi XI DPR, Arif Budimanta, Kamis (7/10/10).

Lanjutnya dikatakan, Panja tersebut juga akan menyelidiki penggunaan utang dana perubahan iklim atau climate change dari sejumlah negara yang mencapai 800 juta dollar AS. “Kita harus menjalankan pengawasan agar pemanfaatan dana itu tidak meluber ke mana-mana,” terang Arif.

Rencananya, pembentukan panja itu diperkirakan bakal berlangsung pada masa persidangan kedua nanti sekitar bulan November mendatang. “tidak akan lama lagi,” tandasnya.

Sumber: kedaiberita.com

***


PEMBANGUNAN DARI UTANG

Utang Indonesia Sudah Rp 1.900 Triliun, Pemerintah Diminta Stop Biayai Pembangunan dari Utang

Posted by Setnas PDK on 8 August 2011 in Berita Nasional

JAKARTA– LSM Koalisi Anti Utang (KAU) mendesak agar pemerintah tidak lagi mengandalkan dana yang berasal dari utang luar negeri sebagai salah satu sumber untuk membiayai pembangunan di dalam negeri.

“Semakin besar kita mengandalkan utang maka akan semakin besar bahaya yang bisa berdampak pada ekonomi nasional,” kata Ketua LSM Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan di Jakarta, Jumat. Menurut dia, isu utang seharusnya saat ini menjadi “debat panas” di dalam DPR karena banyak hal yang harus diperhatikan terkait hal itu.

Ia mencontohkan, hal penting yang harus dicermati terkait dengan utang adalah sejauh mana jumlah cicilan pokok dan biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar utang tersebut. Dani juga mengingatkan bahwa Indonesia juga harus belajar dari kekisruhan dalam penentuan pagu utang AS yang sempat menjadi perdebatan hangat baik di dalam tubuh pemerintah AS maupun kongres negara itu.

“Di AS terlihat isu utang menjadi krusial tetapi di Indonesia isu utang masih belum menjadi debat politik yang panas,” katanya. Sebelumnya, Kepala Biro Humas Bank Indonesia Didi A Johansyah juga menilai, total utang luar negeri Indonesia baik pemerintah maupun swasta yang terus meningkat hingga kwartal I tahun ini patut terus dicermati.

“Meski ekonomi kita stabil dan fundamental ekonomi bagus, tetapi utang luar negeri harus terus dicermati dengan mengingatkan pelaku bisnis untuk mengelola utang luar negerinya secara berhati-hati,” kata Didi di Jakarta akhir Juni lalu.

Jumlah utang luar negeri Indonesia sampai kwartal I 2011 mencapai 214,5 miliar dolar AS, meningkat 10 miliar dolar AS dibanding posisi akhir 2010. Jumlah tersebut terdiri atas utang Pemerintah sebesar 128,6 miliar dolar AS dan utang swasta 85,9 miliar dolar AS.

Sedangkan rasio utang dibanding PDB saat ini 28,2 persen lebih baik dibanding 1997/1998 sebesar 151,2 persen. Sementara rasio utang jangka pendek dibanding cadangan devisa saat ini 42,6 persen lebih baik dibanding posisi 1997/1998 sebesar 142,7 persen. REPUBLIKA.CO.ID

(nahimunkar.com)