Menteri BUMN Rini Soemarno


Jakarta -Mineral Majelis Nasional KAHMI meminta Presiden Joko Widodo agar senantiasa waspada dari orang yang berusaha menjerumuskannya, lantaran KAHMI melihat saat ini terdapat jebakan yang akan menjerat Presiden melalui bisikan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan.

Regulasi ini dinilai sangat berbahaya dan terindikasi adanya ‘penumpang gelap’, bagaimana tidak, dengan peraturan ini penyelenggara BUMN melalukan Penyertaan Modal Negara (PMN) tanpa melalui APBN, artinya kegiatan tersebut secara otomatis melepaskan fungsi pengawasan lembaga DPR. Dengan demikian bukan hanya melanggar UU BUMN dan UU Keuangan Negara, namun regulasi itu sangat rentan disalahgunakan.

“Ini merupakan aktifitas rent seizing dari pembantu-pembantu Presiden, dimana merancang sebuah regulasi untuk menyelundupkan keuangan negara melalui BUMN. Rent seizing lebih berbahaya dari rent seeker (pemburu rente) dan free rider (penumpang gelap) melalui regulasi tertentu,” kata Ketua Dept Ristek Energi dan Sumberdaya Mineral Majelis Nasional KAHMI, Lukman Malanuang, Senin (13/3).

Maka dari itu, dia menyarankan Presiden Jokowi untuk memecat Menteri BUMN, Rini Soemarno yang menjadi inisiator peraturan yang menjerumuskan tersebut.

“Kami menghimbau Presiden Jokowi untuk memberhentikan Menteri tersebut (Rini),” tegasnya.

Untuk diketahui, keseriusan KAHMI dalam menyikapi Peraturan ini telah melakukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung (MA). Adapun pokok-pokok gugatan tersebut sebagai berikut; pertama, ketentuan tentang barang milik negara sebagai sumber Penyertaan Modal Negara yang berasal dari APBN (Pasal 2 ayat (2) huruf b). ketentuan ini merupakan pelanggaran terhadap UU BUMN karena akan menjadi dasar hukum pencucian aset negara yang akan dialihkan ke pihak lain dengan melalui penyertaan modal pada BUMN.

Kedua, ketentuan tentang Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN kepada BUMN lain dilakukan tanpa melalui mekanisme APBN (Pasal 2A PP 72/2016). Ketentuan ini bertentangan dengan UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan UU 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Selain itu juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 dan Nomor 48/PUU-XI/2013. Isi PP ini juga merupakan perlawanan Pemerintah pada Rekomendasi Panja Aset Komisi VI DPR RI Tahun 2014. Ketentuan ini berpotensi sebagai legitimasi privatisasi “diam-diam oleh Pemerintah” tanpa melibatkan DPR RI, karena pada prinsipnya saham dan kekayaan BUMN merupakan kekayaan atau keuangan negara sehingga jika terjadi peralihan harus dengan proses APBN dan persetujuan DPR RI agar dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, ketentuan tentang “menyamakan anak perusahaan BUMN dengan BUMN” untuk mendapatkan kebijakan khusus negara atau pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam.

Ketentuan ini bertentangan UU BUMN dan konstitusi UUD 1945. Karena yang disebut BUMN adalah jika sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan yang bisa mendapatkan kebijakan khusus negara termasuk pengelolaan sektor strategis seperti pengelolaan sumber daya alam hanya BUMN. Sesuai konstitusi bahwa sumber daya alam harus dikelola oleh negara melalui BUMN sebagai sebagai bentuk penguasaan negara dalam aspek pengelolaan.

Pewarta : Dadangsah Dapunta

By: Dedy Kusnaedi/aktual.com

(nahimunkar.com)